Monitoring Persidangan - KontraS

22berkembang pelaku itu lebih dari satu orang dengan strata berbeda berbedastatusnya berbeda stratanya orang atau subyek yang melakukan bukanperbuatan pidana oleh karena itu pasal 55 itu masuk. Sepengetahuan ahli mengenai pasal 55 dimaksudkan untuk menjerat pelakuyang lebih dari satu, ahli berpendapat Jadi ada dua pendapat prof e... yang muliajadi masalah medeplegen khususnya medeplegen jarang sekali ada kasus-kasustindak pidana yang dinamakan pleger atau doenpleger dalam kasus pidana dariperkara-perkara pidana adalah medeplegen dan uitlokken pembujukan yangmedeplegen yang uitlokken penyertaan. Penyertaan kalau menjadi pertanyaanapakah dari pelaku medeplegen itu harus memenuhi unsur yang dari delik tidakselalu. Kalau prof.Noyon (Prof. Noyon Langemaiyer) berpendapat harus maafProf.Simons harus bependapat semua unsur tindak pidana delict harus terpenuhisi pelaku misalnya pencurian pencurian kalau dia berdua itu semua unsurpencurian harus semua dilakukan oleh si A dan si B. kalau Prof.Simons kalauProf.Noyon berpendapat lagi kalau misalnya mengenai pemerkosaanpemerkosaan 2 orang memerkosa seorang gadis yang mohon maaf sekali lagi(suharto mengatakan iya) satu orang menjaga dipintu dia tidak memenuhirumusan delik dia pelaku peserta tapi tidak memenuhi rumusan delik artinyasebagai subyek dia di berlakukan dengan pasal yang lain. Itu Prof.Simons diahanya menonton dia bukan menikmati. Sepengetahuan ahli mengenai didalam hukum pidana ada yang namanyaselfstand dan unselfstand (perbuatan pidana yang berdiri sendiri dan perbuatanpidana yang tidak berdiri sendiri) yah saya ingin Tanya apabila suatu perbuatanpidana yang dirumuskan berdiri sendiri itu sudah diputus dan mempunyaikekuatan hukum yang tetap dapat ditindak lanjuti dengan tindak pidana yangberdiri sendiri kalau ada hal-hal dikemudian hari diketahui ada keterlibatan yanglain, ahli berpendapat tidak bisa dilanjutkan kasus tersebut asalkan berkaitandengan logis asumsi sehingga tidak onlogieschassumtie. Kemudian ahli Jaditindak pidana yang pertama dapat dilanjutkan dengan tindak pidana lainsepanjang tidak melanggar asas onlogischeassumtie asumsi yang tidak logisyah saya beri contoh paling buanyak perkara-perkara di Indonesia misalnya yangpaling gampang perkara korupsi itu ada medeplegen misalnya gubernurbersama-sama dengan misalnya perusahaan melakukan tindak pidana korupsiperkara itu di spilt misalnya pasal 2 korupsi dengan pasal 55 dia kena sebagaimedeplegen gubernur pada saat kasus yang lain itu diajukan status dariperusahaan yang lain ini siapapun itu harus mempunyai status yang samasebagai medeplagen, tidak boleh e..menyimpang dari kasus yang pertamastatusnya. Iya, itu yang namanya onlogischeassumtie dalil ini dikembangkan dibelanda oocraat dan di Indonesia sudah diputuskan oleh MA mengenaiperkaranya Akbar Tanjung perkara akbar tanjung mohon maaf (iya) perkaraakbar tanjung itu di perkara korupsi dia dibebaskan tapi disebelah lain kasus lainkapan itu unsurnya sebagai medeplegen itu tidak mungkin akbar tanjungmemperkaya 2 orang karyawan swasta itu dia tidak terbukti memperkaya 2orang, tapi dia yang dua orang itu memperkaya diri sendiri nah itu statusnyaberlainan onlogischeassumtie perkara lain mungkin yang agak gamblang perkarasiokani mungkin (suharto:siokani) itu dia medepleger memperkaya Voni, voni