Unduh Dokumen - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 15 TAHUN 2007TENTANGTATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN DANPENYUSUNAN SERTA PELAKSANAANPERENCANAAN TENAGA KERJADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3)Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan perlu menetapkan PeraturanPemerintah tentang Tata Cara Memperoleh InformasiKetenagakerjaan dan Penyusunan serta PelaksanaanPerencanaan Tenaga Kerja;Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 39, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARAMEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN DANPENYUSUNAN SERTA PELAKSANAAN PERENCANAANTENAGA KERJA.BAB I . . .

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 2 -BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan,rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angkayang telah diolah, naskah dan dokumen yangmempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenaiketenagakerjaan.2. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah kesatuankomponen yang terdiri atas lembaga, sumberdayamanusia, perangkat keras, piranti lunak, substansidata dan informasi, yang terkait satu sama laindalam satu mekanisme kerja untuk mengelola datadan informasi ketenagakerjaan.3. Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnyadisingkat PTK adalah proses penyusunan rencanaketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikandasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan,strategi, dan pelaksanaan program pembangunanketenagakerjaan yang berkesinambungan.4. Rencana Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkatRTK adalah hasil kegiatan perencanaan tenagakerja.5. Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnyadisingkat PTK Makro adalah proses penyusunanrencana ketenagakerjaan secara sistematis yangmemuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimaldan produktif guna mendukung pertumbuhanekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah,maupun sektoral sehingga dapat membukakesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkanproduktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraanpekerja/buruh.6. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnyadisingkat PTK Mikro adalah proses penyusunanrencana ketenagakerjaan secara sistematis dalamsuatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah,pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kotamaupun. . .

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 3 -maupun swasta dalam rangka meningkatkanpendayagunaan tenaga kerja secara optimal danproduktif untuk mendukung pencapaian kinerjayang tinggi pada instansi/lembaga atau perusahaanyang bersangkutan.7. Rencana Tenaga Kerja Makro yang selanjutnyadisingkat RTK Makro adalah hasil kegiatanperencanaan tenaga kerja makro.8. Rencana Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnyadisingkat RTK Mikro adalah hasil kegiatanperencanaan tenaga kerja mikro.9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.Pasal 2(1) Instansi yang bertanggungjawab di bidangketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerahmelakukan pengelolaan informasi ketenagakerjaan.(2) Pengelolaan informasi ketenagakerjaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatanpengumpulan, pengolahan, penganalisisan,penyimpanan, penyajian, dan penyebarluasaninformasi ketenagakerjaan secara akurat, lengkapdan berkesinambungan.Pasal 3(1) Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1), harus membangun dan mengembangkan sisteminformasi ketenagakerjaan.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan danpengembangan sistem informasi ketenagakerjaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri.BAB II . . .

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 5 -d. informasi pengembangan perluasan kesempatankerja, meliputi:1. usaha mandiri;2. tenaga kerja mandiri;3. tenaga kerja sukarela;4. teknologi padat karya; dan5. teknologi tepat guna.e. informasi hubungan industrial dan perlindungantenaga kerja, meliputi:1. pengupahan;2. perusahaan;3. kondisi dan lingkungan kerja;4. serikat pekerja/serikat buruh;5. asosiasi pengusaha;6. perselisihan hubungan industrial;7. pemogokan;8. penutupan perusahaan;9. pemutusan hubungan kerja;10. jaminan sosial dan asuransi tenaga kerja;11. kecelakaan kerja;12. keselamatan dan kesehatan kerja;13. penindakan pelanggaran;14. pengawasan ketenagakerjaan; dan15. fasilitas kesejahteraan.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dankarakteristik data dari jenis informasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganKeputusan Menteri.Bagian KeduaSumber Informasi KetenagakerjaanPasal 5(1) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) dapat diperoleh dari sumberantara lain:a. kementerian . . .

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 7 -(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedomanpenggunaan metoda statistika sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanMenteri.Pasal 8Informasi ketenagakerjaan yang dikumpulkan dandiolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal7 disimpan dalam sistem database.Pasal 9(1) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) disajikan dalam bentuk tabel,grafik, peta, dan narasi.(2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dipublikasikan dalam bentuk cetakandan/atau media elektronik.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyajianinformasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.Pasal 10(1) Pengguna dapat memperoleh informasiketenagakerjaan pada instansi pengelolasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).(2) Pengguna dapat memperoleh informasiketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sesuai dengan kebutuhannya, kecuali informasiyang bersifat rahasia.(3) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1), berwenang untuk menolak permintaan informasiketenagakerjaan dari pengguna, yang tidak sesuaidengan kebutuhannya, dan/atau informasiketenagakerjaan yang bersifat rahasia.(4) Untuk . . .

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 11 -Pasal 17(1) RTK Makro disusun untuk jangka waktu 5 (lima)tahun.(2) RTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan evaluasi untuk disesuaikan dengankondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi.(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilakukan oleh instansi pemerintah pembina sektorlapangan usaha yang bersangkutan di tingkat pusat.Pasal 18(1) PTK nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (3) huruf a, diselenggarakan oleh instansiPemerintah yang bertanggungjawab di bidangketenagakerjaan dengan melibatkan instansipemerintah lain dan lembaga-lembaga terkait.(2) PTK provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (3) huruf b dan PTK sektoral/sub sektoralprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(4) huruf b, diselenggarakan oleh pemerintahprovinsi dengan melibatkan instansi vertikal danlembaga-lembaga terkait.(3) PTK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 ayat (3) huruf c dan PTK sektoral/subsektoral kabupaten/kota sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (4) huruf c, diselenggarakan olehpemerintah kabupaten/kota dengan melibatkaninstansi vertikal dan lembaga-lembaga terkait.(4) PTK sektoral/sub sektoral nasional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a,diselenggarakan oleh instansi pemerintah pembinasektor lapangan usaha dengan melibatkan instansipemerintah lain dan lembaga-lembaga terkait.Pasal 19 . . .

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 12 -Pasal 19(1) PTK nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18ayat (1), menghasilkan RTK nasional.(2) PTK provinsi dan PTK sektoral/sub sektoral provinsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2),menghasilkan RTK provinsi dan RTK sektoral/subsektoral provinsi.(3) PTK kabupaten/kota dan PTK sektoral/sub sektoralkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 ayat (3), menghasilkan RTK kabupaten/kota danRTK sektoral/sub sektoral kabupaten/kota.(4) PTK sektoral/sub sektoral nasional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), menghasilkanRTK sektoral/sub sektoral nasional.Bagian KetigaTata Cara Penyusunan PTK MikroPasal 20(1) Penyusunan PTK Mikro diarahkan untukmenciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya.(2) PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)penyusunannya dilakukan oleh badan usaha miliknegara, badan usaha milik daerah, perusahaanswasta serta lembaga swasta lainnya.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan PTKMikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Menteri.Pasal 21RTK Mikro sebagai hasil dari PTK Mikro paling sedikitmemuat informasi tentang :a. persediaan pegawai;b. kebutuhan pegawai;c. neraca pegawai; dand. program kepegawaian.Pasal 22 . . .

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 15 -(3) RTK kabupaten/kota dan RTK sektoral/sub sektoralkabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintahkabupaten/kota dengan mengarusutamakanketenagakerjaan dalam setiap kebijakan, strategi danprogram pembangunan tingkat kabupaten/kota.Pasal 30RTK nasional, RTK provinsi, RTK kabupaten/kota, RTKsektoral/sub sektor nasional, RTK sektoral/sub sektorprovinsi, RTK sektoral/sub sektor kabupaten/kotadilaksanakan untuk:a. memperluas kesempatan kerja;b. meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja;c. meningkatkan kualitas tenaga kerja;d. meningkatkan produktivitas tenaga kerja; dane. meningkatkan perlindungan serta kesejahteraanpekerja.Pasal 31(1) RTK nasional, RTK provinsi, RTK kabupaten/kotadisosialisasikan oleh instansi Pemerintah,pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kotayang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.(2) RTK sektoral/sub sektoral nasional, RTKsektoral/sub sektoral provinsi dan RTK sektoral/subsektoral kabupaten/kota disosialisasikan olehinstansi pemerintah pembina sektoral/sub sektoraltingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkatkabupaten/kota.Pasal 32Instansi pemerintah yang bertanggung jawabsebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus menyusundan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan RTKsecara berkala.Pasal 33…

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 16 -Pasal 33(1) Laporan hasil pelaksanaan RTK untuk tingkatnasional disampaikan oleh Menteri kepada Presidensebagai bahan penyusunan kebijakan, strategi, danprogram pembangunan nasional.(2) Laporan hasil pelaksanaan RTK untuk tingkatprovinsi disampaikan oleh instansi yang membidangiketenagakerjaan kepada gubernur sebagai bahanpenyusunan kebijakan, strategi, dan programpembangunan provinsi.(3) Laporan hasil pelaksanaan RTK untuk tingkatkabupaten/kota disampaikan oleh instansi yangmembidangi ketenagakerjaan kepadabupati/walikota sebagai bahan penyusunankebijakan, strategi, dan program pembangunankabupaten/kota.(4) Laporan hasil pelaksanaan RTK sektoral/subsektoral untuk tingkat nasional disampaikan olehinstansi sektoral/sub sektoral kepada Menterisebagai bahan penyusunan kebijakan, strategi, danprogram pembangunan nasional.(5) Laporan hasil pelaksanaan RTK sektoral/subsektoral untuk tingkat provinsi disampaikan olehinstansi sektoral/sub sektoral kepada gubernursebagai bahan penyusunan kebijakan, strategi, danprogram pembangunan provinsi.(6) Laporan hasil pelaksanaan RTK sektoral/subsektoral untuk tingkat kabupaten/kota disampaikanoleh instansi sektoral/sub sektoral kepadabupati/walikota sebagai bahan penyusunankebijakan, strategi, dan program pembangunankabupaten/kota.Pasal 34Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan hasilpelaksanaan RTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32dan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Menteri.Bagian Kedua . . .

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 17 -Bagian KeduaTata Cara Pelaksanaan RTK MikroPasal 35RTK Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(1), dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badanusaha milik daerah, perusahaan swasta serta lembagaswasta lainnya.Pasal 36(1) Sasaran pelaksanaan RTK Mikro sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 adalah pelaksanaanprogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.(2) Pelaksanaan RTK Mikro sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dipantau secara berkala untukmengetahui tingkat pencapaiannya.(3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dievaluasi secara berkala untuk memperbaikikinerja pelaksanaan RTK Mikro.Pasal 37(1) RTK Mikro disosialisasikan oleh pimpinanlembaga/perusahaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 35 pada unit kerja di lingkungannya.(2) Sosialisasi RTK Mikro sebagaimana dimaksud padaayat (1) dimaksudkan untuk mendapatkan komitmendan sebagai pedoman dalam pelaksanaan programsebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.Pasal 38(1) Instansi/lembaga yang bertanggung jawab ataspelaksanaan RTK Mikro sebagaimana dimaksuddalam Pasal 35 menyusun laporan hasilpelaksanaannya.(2) Ketentuan . . .

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 18 -(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapenyusunan laporan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.BAB VPEMANTAUAN, EVALUASI DAN PEMBINAANPasal 39(1) Pemantauan terhadap pengelolaan informasiketenagakerjaan dilakukan secara berjenjang olehinstansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan di tingkat pusat, provinsi dankabupaten/kota.(2) Pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaanRTK Makro lingkup kewilayahan dilakukan secaraberjenjang oleh instansi pemerintah yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.(3) Pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaanRTK Makro lingkup sektoral dilakukan oleh instansipemerintah yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan di tingkat pusat, provinsi dankabupaten/kota.(4) Pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaanRTK Mikro dilakukan oleh instansi pemerintah yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur denganPeraturan Menteri.Pasal 40(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,ditujukan untuk mengetahui keberhasilan danmasalah yang dihadapi.(2) Pemantauan. . .

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 19 -(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan secara berkala baik langsung maupuntidak langsung paling singkat 6 (enam) bulan sekali.Pasal 41(1) Instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan melakukan evaluasiterhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 39 dan Pasal 40 sesuai dengankewenangan masing-masing.(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditujukan untuk merumuskan langkah-langkahperbaikan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedomanpelaksanaan evaluasi terhadap hasil pemantauansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri.Pasal 42(1) Instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan melaksanakan pembinaanterhadap pengelolaan informasi ketenagakerjaansesuai dengan kewenangan masing-masing.(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi antara lain konsultasi, bimbingan, pelatihandan sosialisasi.Pasal 43(1) Instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan melaksanakan pembinaanterhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makrodan RTK Mikro sesuai dengan kewenangan masingmasing.(2) Pembinaan...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 20 -(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi antara lain konsultasi, bimbingan, pelatihandan sosialisasi.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaanterhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro danRTK Mikro sebagaimanan dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Menteri.BAB VIPEMBIAYAANPasal 44(1) Segala biaya yang diperlukan bagi pengembangansistem informasi dalam rangka pengelolaan informasiketenagakerjaan di instansi pemerintah dibebankanpada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tingkatnasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) provinsi atau APBD kabupaten/kota untukkegiatan yang dilaksanakan pada tingkat daerah.(2) Segala biaya yang diperlukan bagi penyusunan,pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pembinaanPTK Makro di instansi pemerintah dibebankan padaAPBN, APBD provinsi atau APBD kabupaten/kota.(3) Segala biaya yang diperlukan bagi penyusunan,pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pembinaanPTK Mikro di badan usaha milik negara dan badanusaha milik daerah dibebankan kepada lembaga yangbersangkutan.(4) Segala biaya yang diperlukan bagi penyusunan,pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi PTK Mikropada lembaga/perusahaan swasta dibebankan kepadalembaga/perusahaan swasta yang bersangkutan.BAB VIIKETENTUAN PENUTUPPasal 45Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar . . ..

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 21 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 5 Februari 2007PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdDR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 5 Februari 2007MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttdHAMID AWALUDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 34

PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 15 TAHUN 2007TENTANGTATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN DANPENYUSUNAN SERTA PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA KERJAI. UMUMPembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional,karena tenaga kerja merupakan subyek dan obyek pembangunan. Dengan demikian,tenaga kerja sangat menentukan atas keberhasilan pembangunan, dan pembangunandianggap berhasil jika masyarakat (tenaga kerja) dapat hidup dengan sejahtera.Program pembangunan ekonomi di masa lalu terlalu menekankan pada aspekpertumbuhan dengan mengabaikan pembangunan ketenagakerjaan, sehinggakesejahteraan tenaga kerja tidak tercapai. Hal ini merupakan pengalaman berhargadengan timbulnya masalah ketenagakerjaan yang besar yaitu tingkat pengangguranyang tinggi dan rendahnya kualitas tenaga kerja.Untuk mengarahkan pembangunan agar ramah ketenagakerjaan (employment-growthfriendly), pembangunan harus mereposisi paradigma pada orientasi ketenagakerjaanyaitu penciptaan kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya sehinggapendayagunaan tenaga kerja secara optimal tanpa mengabaikan aspek pertumbuhandapat tercapai. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka perlu disusunrencana tenaga kerja sebagai salah satu acuan pembangunan, dan sekaligusmerupakan bagian dari rencana pembangunan ekonomi.Perencanaan tenaga kerja sebagai proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secarasistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, danpelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan dan pendayagunaan nasionalyang berkesinambungan, harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintahprovinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi sektoral baik di pusat maupun didaerah.Perencanaan tenaga kerja meliputi aspek mikro dan makro. Perencanaan tenaga kerjamakro terdiri atas Perencanaan Tenaga Kerja nasional, Perencanaan Tenaga Kerjasektoral dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah. Perencanaan Tenaga Kerja nasionaldigunakan sebagai acuan pembangunan ketenagakerjaan nasional, PerencanaanTenaga Kerja sektoral digunakan sebagai acuan pembangunan tenaga kerja sektoral,dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah digunakan sebagai acuan pembangunanketenagakerjaan daerah.Perencanaan Tenaga Kerja Mikro merupakan perencanaan tenaga kerja instansional.Perencanaan Tenaga kerja Mikro dimaksudkan sebagai upaya pengembangan sumberdaya manusia lingkup instansional dan mempunyai peranan dalam penyusunanPerencanaan . . .

Perencanaan Tenaga Kerja Makro.PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 2 -Untuk menyusun Rencana Tenaga Kerja baik makro maupun mikro dibutuhkan informasiketenagakerjaan yang meliputi informasi ketenagakerjaan umum, pelatihan,penempatan, hubungan industrial, perlindungan dan produktivitas tenaga kerja, yangharus disusun dan disediakan.Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi ketenagakerjaan harus dikeloladalam satu sistem informasi ketenagakerjaan yang mencakup aspek substansi informasi,kelembagaan, jaringan, mekanisme kerja, sumber daya manusia dan teknologi, yangmelibatkan pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah, dunia usaha, lembagapendidikan, lembaga swasta, maupun lembaga swadaya masyarakat.Perencanaan tenaga kerja dan penyediaan informasi ketenagakerjaan merupakan salahsatu bentuk tanggungjawab dan sekaligus sebagai perekat hubungan antarinstansi/lembaga baik pusat, daerah, sektoral, maupun swasta dalam upayamenyelesaikan masalah ketenagakerjaan.Bangsa Indonesia menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warganegara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “tiap-tiap warga negara berhakatas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam amandemenUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masalahketenagakerjaan juga disebutkan dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “setiap orang berhak untuk bekerjaserta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negaranyaagar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkankewajiban negara tersebut diperlukan penyusunan kebijakan, strategi dan programpembangunan ketenagakerjaan, yang didasarkan atas Perencanaan Tenaga Kerja.Hal tersebut juga disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor25 Tahun 2000 yang menetapkan kewenangan yang besar dibidang ketenagakerjaanbagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang meliputi perencanaan,pelaksanaan dan pengendalian.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga memberikanlandasan yang kuat atas kedudukan dan peranan perencanaan tenaga kerja daninformasi ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 yangmerupakan bab tersendiri (Bab IV : Perencanaan Tenaga Kerja dan InformasiKetenagakerjaan) yang menggariskan bahwa Perencanaan Tenaga Kerja merupakanpedoman dalam penyusunan strategi, kebijakan, dan pelaksanaan programpembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Pasal 8 Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 memerintahkan pengaturan tentang tata cara memperolehinformasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenagakerja ini dalam Peraturan Pemerintah.Peraturan Pemerintah ini sifatnya mengatur semua instansi/lembaga, baik pemerintahmaupun swasta di pusat dan daerah tentang perlunya informasi ketenagakerjaan danpenyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja, yang menyangkut tata caramemperoleh ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 3 -memperoleh informasi ketenagakerjaan, tata cara penyusunan perencanaan tenagakerja, pelaksanaan perencanaan tenaga kerja, pemantauan, evaluasi, pembinaan danpembiayaan pengelolaan informasi ketenagakerjaan.II.PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal 2Cukup jelas.Pasal 3Ayat (1)Cukup jelas.Pasal 4Ayat (2)Ayat (1)Pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaanmeliputi pembangunan dan pengembangan jaringan informasiketenagakerjaan, sumber daya manusia, perangkat keras dan piranti lunakserta manajemen yang terintegrasi secara nasional.Huruf aHuruf bHuruf cCukup jelas.Cukup jelas.Angka 1Angka 2Angka 3Yang dimaksud dengan “kesempatan kerja” adalah lowonganpekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudahada.Cukup jelas.Cukup jelasAngka 4 …

Pasal 5Ayat (2)Ayat (1)Huruf dAngka 4Cukup jelas.Huruf eCukup jelas.Cukup jelas.Huruf aHuruf bHuruf cCukup jelas.Cukup jelas.PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 4 -Yang dimaksud dengan “instansi vertikal di provinsi dankabupaten/kota” adalah perangkat departemen dan/atau lembagapemerintah non departemen yang mengurus urusan pemerintahanyang tidak diserahkan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kotatertentu dalam rangka dekonsentrasi.Cukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.Ayat (2)…

Pasal 6Pasal 7Pasal 8Ayat (2)Ayat (1)PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 5 -Yang dimaksud dengan “kegiatan survei" adalah cara memperoleh data yangdilakukan dengan menggunakan metoda wawancara, pengamatan,pengukuran, pengujian dan kuesioner.Yang dimaksud dengan “pengumpulan informasi secara langsung” adalahpengumpulan informasi ketenagakerjaan yang dilakukan secara langsung dilapangan.Yang dimaksud dengan “pengumpulan informasi secara tidak langsung”adalah pengumpulan informasi ketenagakerjaan yang dilakukan denganpengiriman informasi ketenagakerjaan oleh sumber data melalui saranasurat, faximile, telepon, dan surat elektronik.Yang dimaksud dengan “pengumpulan informasi konvensional” adalahpengumpulan informasi ketenagakerjaan yang dilakukan dengan caramanual.Yang dimaksud dengan “pengumpulan informasi elektronik” adalahpengumpulan informasi ketenagakerjaan yang dilakukan denganmenggunakan teknologi informasi.Yang dimaksud dengan “pengumpulan informasi secara berkala” adalahpengumpulan, informasi ketenagakerjaan yang dilakukan setiap waktutertentu, seperti bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.Yang dimaksud dengan “pengumpulan informasi insidental” adalahpengumpulan informasi ketenagakerjaan yang dilakukan setiap saat biladibutuhkan.Ayat (2)Ayat (1)Cukup jelas.Yang dimaksud dengan “metoda statistika” adalah metoda yang didasarkanatas teknik-teknik statistik untuk pengolahan data dan informasi.Ayat (2)Cukup jelas.Sistem database dikelola oleh masing-masing instansi pemerintah yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan baik di pusat, provinsi dankabupaten/kota. Sistem database tersebut meliputi data kualitatif dan kuantitatif.Pasal 9 ...

Pasal 9Pasal 10Ayat (1)Ayat (2)Cukup jelas.PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 6 -Yang dimaksud dengan “dalam bentuk cetakan” antara lain buku, lembarinformasi, dan terbitan berkala.Ayat (3)Ayat (1)Cukup jelas.Yang dimaksud dengan “pengguna” adalah instansi/lembaga Pemerintah,pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga/perusahaanswasta atau masyarakat yang membutuhkan informasi ketenagakerjaan.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kebutuhannya” adalah informasiketenagakerjaan yang relevan dengan kepentingan pengguna yangbersangkutan.Yang dimaksud dengan “informasi yang bersifat rahasia” adalah informasiketenagakerjaan yang hanya dapat diketahui oleh pihak-pihak tertentu,misalnya data ketenagakerjaan perusahaan. Informasi yang bersifat rahasiatersebut dikecualikan untuk kepentingan yang diatur berdasarkan undangundang.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 11Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3) ...

Pasal 12Ayat (3)PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 7 -Yang dimaksud dengan “lingkup kewilayahan” adalah lingkup administrasipemerintah yaitu nasional, provinsi, kabupaten/kota atau lingkup lain sepertikawasan pengembangan.Ayat (4)Yang dimaksud dengan “lingkup sektoral” adalah cakupan golonganlapangan usaha, seperti pertanian, pertambangan, industri, listrik, gas danair, bangunan, perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa.Ayat (5)Cukup jelas.Cukup jelas.Pasal 13Pasal 14Cukup jelas.Huruf aHuruf bHuruf cHuruf dYang dimaksud dengan “persediaan tenaga kerja” adalah angkatan kerjayang tersedia, dengan berbagai karakteristiknya.Yang dimaksud dengan “kebutuhan tenaga kerja” adalah angkatan kerjayang diperlukan untuk mengisi kesempatan kerja yang tersedia, denganberbagai karakteristiknya.Yang dimaksud dengan “neraca tenaga kerja” adalah keseimbangan ataukesenjangan antara persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan tenagakerja, dengan berbagai karakteristiknya.Yang dimaksud dengan “arah kebijakan ketenagakerjaan” adalah rumusanpemikiran atau konsepsi di bidang ketenagakerjaan yang diarahkan untukpemecahan masalah ketenagakerjaan sesuai dengan neraca tenaga kerja.Yang dimaksud dengan “strategi ketenagakerjaan” adalah cara pemecahanmasalah ketenagakerjaan sesuai dengan arah kebijakan ketenagakerjaan.Yang dimaksud dengan “program pembangunan ketenagakerjaan” adalahkegiatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah ketenagakerjaansesuai dengan strategi ketenagakerjaan.Pasal 15 ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 8 -Pasal 15Cukup jelas.Pasal 16Cukup jelas.Pasal 17Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi”antara lain terjadinya pemutusan hubungan kerja dalam skala besar danterjadinya bencana alam yang mengakibatkan rusaknya sarana industri.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 18Cukup jelas.Pasal 19Pasal 20Cukup jelas.Ayat (1)Yang dimaksud dengan “diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerjayang seluas-luasnya” adalah PTK Mikro yang didasarkan atas kebijakanusaha padat karya baik melalui kebijakan penggunaan teknologi maupunperluasan usaha.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 21 ...

Pasal 21Huruf aHuruf bHuruf cHuruf dPRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 9 -Yang dimaksud dengan “persediaan pegawai” adalah jumlah pegawai padasuatu instansi/lembaga/perusahaan dengan berbagai karakteristiknya.Yang dimaksud dengan “kebutuhan pegawai” adalah jumlah pegawai yangdiperlukan oleh instansi/lembaga/perusahaan sesuai dengan beban kerja,dengan berbagai karakteristiknya.Yang dimaksud dengan “neraca pegawai” adalah keseimbangan ataukesenjangan antara persediaan pegawai dengan kebutuhan pegawai,dengan berbagai karakteristiknya.Yang dimaksud dengan “program kepegawaian” adalah program di bidangkepegawaian sesuai dengan neraca pegawai, antara lain meliputi:a. perekrutan, seleksi, penempatan, serta pemensiunan;b. pelatihan dan pengembangan;c. perlindungan, pengupahan serta jaminan sosial; dand. produktivitas kerja.Pasal 22Cukup jelas.Pasal 23Cukup jelas.Pasal 24Cukup jelas.Pasal 25Cukup jelas.Pasal 26Cukup jelas.Pasal 27 ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 10 -Pasal 27Cukup jelas.Pasal 28Pasal 29Pasal 30Pasal 31Pasal 32Pasal 33Pasal 34Cukup jelas.Ayat (1)Yang dimaksud dengan “mengarusutamakan ketenagakerjaan” adalahmemposisikan ketenagakerjaan sebagai aspek yang utama dalam programpembangunan yang antara lain meliputi:a. penetapan target perluasan kesempatan kerja;b. peningkatan kualitas tenaga kerja;c. pendayagunaan tenaga kerja secara optimal;d. peningkatan produktivitas tenaga kerja;e. peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;f. peningkatan jaminan sosial tenaga kerja;g. peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja; danh. perlindungan tenaga kerja.Ayat (2)Ayat (3)Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Penyampaian laporan hasil pelaksanaan RTK dilakukan secara berkala setiaptahun dan 5 (lima) tahun.Cukup jelas.Cukup jelas.Pasal 35 ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 11 -Pasal 35Cukup jelas.Pasal 36Ayat (1)Ayat (2)Cukup jelas.Yang dimaksud dengan “dipantau secara berkala” adalah penyampaianlaporan hasil pelaksanaan RTK yang dilakukan setiap tahun dan 5 (lima)tahun.Pasal 37Pasal 38Pasal 39Ayat (3)Yang dimaksud dengan “dievaluasi secara berkala” adalah evaluasi yangdilakukan setiap tahun dan 5 (lima) tahun.Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “komitmen” adalah kesepakatan, kemauan dan tekadseluruh pimpinan dan jajarannya instansi/lembaga/perusahaan untukmelaksanakan atau menerapkan RTK Mikro.Cukup jelas.Ayat (1)Yang dimaksud dengan “pemantauan secara berjenjang” adalah pemantauanterhadap pengelolaan informasi ketenagakerjaan di kabupaten/kota dilakukanoleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaanprovinsi, pemantauan terhadap pengelolaan informasi ketenagakerjaan diprovinsi di lakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di pusat.Ayat (2) ...

Ayat (2)PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 12 -Yang dimaksud dengan “pemantauan terhadap penyusunan RTK Makrolingkup kewilayahan” adalah pemantauan terhadap penyusunan danpelaksanaan RTK Makro lingkup kewilayahan di kabupaten/kota dilakukanoleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaanprovinsi, pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makrolingkup kewilayahan di provinsi dilakukan oleh instansi Pemerintah yangbertangung jawab di bidang ketenagakerjaan di pusat.Ayat (3)Yang dimaksud dengan “pemantauan terhadap penyusunan danpelaksanaan RTK Makro lingkup sektoral” adalah pemantauan terhadappenyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup sektoral (instansi sektoral)di kabupaten/kota dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota, pemantauan terhadappenyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup sektoral (instansi sektoral)di provinsi dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di provinsi, pemantauan terhadap penyusunan danpelaksanaan RTK Makro lingkup sektoral (instansi sektoral) di pusat dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan di pusat.Ayat (4)Yang dimaksud dengan pemantauan terhadap “penyusunan danpelaksanaan RTK Mikro” adalah pemantauan terhadap penyusunan danpelaksanaan RTK Mikro di kabupaten/kota dilakukan oleh instansipemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dikabupaten/ kota, pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTKMikro di provinsi dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawabdi bidang ketenagakerjaan di provinsi, pemantauan terhadap penyusunandan pelaksanaan RTK Mikro di pusat di lakukan oleh instansi pemerintahyang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di pusat.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 40Cukup jelas.Pasal 41Cukup jelas.Pasal 42 ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 13 -Pasal 42Cukup jelas.Pasal 43Cukup jelas.Pasal 44Cukup jelas.Pasal 45Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4701