qBorang Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Unhas

1) Pengambilan keputusan strategis yang menjadi kewenangan Ketua
Program Studi dalam bidang akademik, harus dimulai dari penetapan
oleh Kelompok Kerja Dosen (KKD) dengan membuat hasil
dokumentasi rapat KKD, mendapat koreksi teknis oleh Konsentrasi,
kemudian hasil keputusan KKD diteruskan sebagai permohonan untuk
mendapat legalisasi oleh Dekan dan atau Pembantu Dekan terkait,
berdasarkan usulan Ketua Program Studi.
2) Pengambilan keputusan dalam bidang administrasi keuangan, Ketua
Program Studi dibantu sekretaris hanya melakukan pengesahan
Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) sebagai tanda persetujuan
berdasarkan permohonan konsentrasi, untuk kemudian dilanjutkan
kepada Pembantu Dekan II sebagai pemegang hak kuasa anggaran
di tingkat Fakultas.
3) Melakukan koordinasi pengambilan keputusan ke tingkat konsentrasi
khusus untuk koordinasi pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan.
4) Pengambilan keputusan untuk kegiatan kerjasama, Ketua dan
Sekretaris Program Studi memiliki kewenangan untuk melakukan
kerjasama dalam bidang pendidikan dan atau penelitian, serta
berkewenangan menyetujui dan melaksanakan kerjasama yang
diinisiasi oleh Konsentrasi. Pengambilan keputusan oleh dekan
setelah mendapat persetujuan rapat pimpinan Fakultas.
2.2.2. Kepemimpinan Organisasi
Sebagaimana kepemimpinan operasional, dalam kepemimpinan
organisasi, ketua dan sekretaris program studi berkewenangan melakukan
aktifitas organisasi internal secara rutin berdasarkan garis komando dan
koordinasi yang telah ditetapkan. Aktifitas internal meliputi (1) koordinasi
proses belajar berdasarkan pedoman SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin, Nomor 410/H4.19/KP.23/2008 tertanggal 1
Februari 2008 tentang Kebijakan Akademik Program Pascasarjana Unhas,
Borang Akreditasi Prodi S2 Ilmu Kesmas – FKM Unhas 2011 14