Kepmen Kimpraswil No 409/KPTS/Tahun 2002 - BPPSPAM

KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAHNOMOR : 409/KPTS/TAHUN 2002TENTANGPEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SWASTA DALAMPENYELENGGARAAN DAN ATAU PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASIMenimbanga. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentangKerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atauPengelolaan Infrastruktur, Pemerintah mengikutsertakan badan usaha swastauntuk membangun dan mengelola infrastruktur, antara lain meliputi bidang airbersih, air limbah dan sampah;b. bahwa sesuai ketentuan pasal 13 Keputusan Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor KEP.319/PET/10/1998tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta DalamPembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur, pimpinan Departemen/LPNDmenetapkan lebih lanjut ketentuan tentang kerjasama tersebut dibidangnyamasing-masing;c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dipandang perlu menerbitkanPedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta DalamPenyelenggaraan dan atau Pengelolaan Air Minum dan atau Sanitasi.Mengingat1. Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;2. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat;3. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;4. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahdan Pemerintah Propinsi;6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah danBadan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;7. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang, Susunan OrganisasiTugas Departemen;8. Keputusan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2001 tentang Komite KebijakanPercepatan Pembangunan Infrastruktur;MEMUTUSKAN:Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAHTENTANG PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SWASTADALAM PENYELENGGARAAN DAN ATAU PENGELOLAAN AIR MINUM DAN ATAUSANITASI

BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :(1) Penyelenggaraan dan atau Pengelolaan Air Minum adalah merupakan kegiatan investasi yangmeliputi atau sebagian dari pengadaan/penyediaan/pengelolaan air baku, pengolahan air/mataair/sumur bor, perpipaan dan atau managemen sistem air minum.(2) Penyelenggaraan dan pengelolaan sanitasi adalah merupakan kegiatan investasi yang meliputiatau sebagian dari pengadaan, penyediaan, pengelolaan pencemaran ke badan air, sistempersampahan, air limbah dan atau air kotor(3) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha milik pemerintah yangbergerak dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan Air Minum dan atau Sanitasi;(4) Badan Usaha Swasta adalah badan hukum Indonesia atau perusahaan asing yang diizinkanberoperasi di Indonesia;(5) Dinas Teknis adalah Dinas yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan ataupengelolaan air minum dan atau sanitasi yang berada di Propinsi atau Kabupaten/Kota;(6) KPS atau Kerjasama Pemerintah dan Swasta adalah kerjasama antara Pemerintah dengan BadanUsaha Swasta yang dilakukan berdasarkan suatu perjanjian kerjasama penyelenggaraan dan ataupengelolaan air minum dan atau sanitasi;(7) Pemerintah adalah perangkat Pemerintah Pusat yang terdiri dad Departemen atau LembagaPemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah atau salah satu darinya;(8) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah KotaPasal 2(1) Pedoman KPS dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasidimaksudkan sebagai acuan dalam mewujudkan penyelenggaraan fasilitas air minum atau sanitasimelalui KPS(2) Pedoman KPS dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasibertujuan agar penyelenggaraan KPS dapat berlangsung secara transparan, kompetitif dan adilserta dapat dipertanggung-jawabkanBAB IIPENYELENGGARAAN KPSPasal 3(1) Pelaksanaan kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dilakukan sesuai denganketentuan Keppres No. 7 tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swastadalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur serta pedoman dan petunjuk teknis yangdikeluarkan dan ditetapkan oleh Menteri.(2) Penanggung Jawab kegiatan investasi KPS adalaha) Bupati/Walikota/Gubernur untuk kerjasama yang berada atau merupakan kewenanganPemerintah Kabupaten/Kota/Propinsi.b) Pimpinan BUMN/BUMD atau Badan-badan lain yang telah mendapatkan pelimpahanwewenang dad Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur,Walikota/Bupati

Pasal 4(1) Kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaanair minum dan atau sanitasi meliputi tahapan persiapan, pengadaan, pengikatan, monitoring danpengakhiran investasi(2) Tahapan KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:a) melaksanakan identifikasi kegiatan investasi penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minumdan atau sanitasi,b) melaksanakan atau menyiapkan pra studi kelayakan kegiatan investasi Kerjasama Pemerintahdan Swasta,c) menyiapkan institusi yang menangani penyelenggaraan kerjasama Pemerintah dan Swastad) menyiapkan peraturan bagi pelaksanaan kerjasama Pemerintah dan Swasta.e) mendapatkan persetujuan untuk pelaksanaan kerjasama Pemerintah dan Swasta.f) melaksanakan proses prakualifikasi bagi calon penawar (investor),g) melaksanakan seleksi terhadap penawaran melalui pelelangan terbuka,h) menetapkan pemenang kerjasama Pemerintah dan Swasta.i) menyusun perjanjian kerjasama Pemerintah dan Swasta.j) melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama Pemerintah dan Swasta.k) melaksanakan pengaturan tefiadap pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan investasiI) melaksanakan monitoring kegiatan investasi .m) menyiapkan proses alih milik(3) Pelaksanaan kegiatan KIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti Petunjuk Teknisyang tercantum pada lampiran Keputusan Menteri ini, yang merupakan satu kesatuan pengaturandalam keputusan ini, meliputi :a) Petunjuk Teknis Penyiapan Kegiatan Investasi KPSb) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prakualifikasi Kegiatan Investasi KIPSc) Petunjuk Teknis Pelelangan Kegiatan Investasi KIPSd ) Petunjuk Teknis Penyiapan Perjanjian KPSe) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengaturan, Monitoring dan Alih Milik Kegiatan InvestasiKPSPasal 5Untuk pelaksanaan pedoman KIPS dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atausanitasi perlu dibuat Peraturan Daerah yang didasarkan pada ketentuan - ketentuan dalam KeputusanMenteri iniBAB IIIPEMBINAAN TEKNISPasal 6

(1) Menteri bertanggungjawab atas pembinaan teknis dalam rangka pelaksanaan pedoman KPSdalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi.(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :a) Training,diseminasi, sosialisasi dan temu usahab) Pemberian bantuan berupa dukungan teknis kepada Pemerintah Daerah secara terbatasdalam bentuk pendampingan atau penasehatan dan koordinasi antara instansi terkaitc) Pemberian fasilitasi proses KPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlakuBAB IVKETENTUAN LAINPasal 7(1) Keputusan Menteri dan peraturan lain dibawahnya yang telah ada dan tidak bertentangan dengankeputusan ini dinyatakan tetap berlaku selama belum diadakan ketetapan yang baru berdasarkanKeputusan Menteri ini.(2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Menteri ini akan diatur lebih lanjut denganketentuan tersendiri.Lampiran 1 :BAB VKETENTUAN PENUTUPPasal 8(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.(2) Keputusan Menteri ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan ataudapat ditaksanakan.Ditetapkan di :J A K A R T APada Tanggal : 3-12-2002------------------------------------------MENTERI PERMUKIMAN DAN PRaSARANA WILAYAHSOENARNO

PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SWASTA DALAMPENYELENGGARAAN DAN ATAU PENGELOLAAN AIR MINUM DAN ATAUSANITASIPETUNJUK TEKNISPENYIAPAN KEGIATAN INVESTASI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA(KPS)Jakarta, 3 Desember 2002DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH BADAN PEMBINAANKONSTRUKSI & INVESTASI PUSAT PENGEMBANGAN INVESTASI

PETUNJUK TEKNIS PENYIAPAN KEGIATAN INVESTASI KERJASAMA PEMERINTAHDAN SWASTAI. DESKRIPSI1.1 Maksud dan TujuanPetunjuk Teknis Penyiapan Kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)dimaksudkan sebagai acuan dalam mempersiapkan kegiatan KPS, khususnya dalampenyelenggaraaan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi.Tujuan dari petunjuk teknis ini adalah untuk memberi kemudahan bagi semua aparatpada institusi pemerintah baik di Pusat maupun di Pemerintah Daerah, BUMN/BUMDdan Dinas-Dinas terkait dalam mempersiapkan kegiatan KPS dalam penyelenggaraaandan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi di suatu daerah.1.2 Ruang LingkupPetunjuk Teknis Penyiapan Proyek KPS meliputi :1. Tahap Penyusunan Identifikasi Kegiatan2. Tahap Penyusunan Pra Studi Kelayakan3. Tahap Penyiapan Kelembagaan4. Tahap Penyiapan Aspek Pengaturan5. Sosialisasi1.3 Pengertian1. Identifikasi Kegiatan adalah gambaran singkat yang menjelaskan adanya kebutuhanair minum dan atau sanitasi di suatu wilayah yang mempunyai indikasi untukdikerjasamakan dengan investor swasta dan mengusulkan bentuk kerjasama yangakan di KPS kan.2. Pra Studi Kelayakan adalah suatu kajian yang disusun oleh Dinas Teknis/BUMDselaku Penanggung Jawab Kegiatan untuk meneliti apakah kenyataan investasi yangdiusulkan layak untuk dilaksanakan dari segi teknis, keuangan, kelembagaan,lingkungan dan hukum.3. Penyiapan Kelembagaan adalah suatu tahapan dimana Pemerintah Daerahmempersiapkan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KerjasamaPemerintah dan Swasta yang terdiri dari :a. Tim KPSb. Tim Pelelanganc. Tim Monitoringd. Badan Pengatur4. Penyiapan Aspek Pengaturan adalah suatu tahapan dimana Pemerintah Daerahrnempersiapkan kerangka pengaturan yang mendukung penyelenggaraan kerjasamaPemerintah dan Swasta yang mungkin dalam bentuk PERDA5. Sosialisasi dan Promosi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberiinformasi kepada kelornpok masyarakat, pihak eksekutif, legislative dan para investortentang rencana kegiatan KPS sehingga diharapkan dapat mengetahui, memahami,menyetujui / menerima, mendukung suatu kegiatan investasi KPS tersebut.

II.KETENTUAN - KETENTUAN2.1 Ketentuan Umum1. Semua kegiatan investasi air minum dan atau sanitasi yang akan dibangun dan ataudikelola melalui KPS perlu memiliki studi pra kelayakan investasi yang lengkap yangdisyahkan oleh penanggung jawab kegiatan.2. Hasil studi pra kelayakan yang dimaksud diatas bersifat terbuka bagi semua peminatKPS namun tidak mengikat dan merupakan salah satu unsur dari dokumenpelelangan dari rencana kegiatan KPS3. Pada tahap penyiapan kegiatan KPS, pemerintah Kota/Kabupate n/Propinsi perlumenentukan bentuk KPS dan menyiapkan kerangka pengaturan serta kelembagaanyang mendukung penyelenggaraan KPS.4. Kelembagaan KPS terdiri dari Unit KPS dan Badan Pengatur yang sebaiknya bersifattetap dan Tim Pendukung KPS yang bersifat sementara seperti tim Pra FS, TimPrakualifikasi, Tim Pelelangan dan Tim Monitoring.5. Tim KPS merupakan unsur pelaksana dalam organisasi Pemerintah Kota/Kabupatendi bidang promosi, pelaksanaan dan pengembangan KPS.Dilihat kebutuhannya Unit KPS Daerah dapat merupakan Unit yang bersifat tetap.6. Tim Pendukung KPS harus terdiri dari berbagai disiplin ilmu/keahlian yang dapatterdiri dari disiplin teknik, keuangan, hukum, kelembagaan, sosial ekonomi ataudisiplin lain sesuai dengan kebutuhan yang berasal dari berbagai instansi terkaitseperti Sekda, Bappeda, Dinas Teknis, BUMD dan lain-lain.7. Badan pengatur merupakan suatu unit yang independen bebas intervensi semuapihak yang bertugas:• Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kesepakatan kerjasama;• Mengendalikan dan mengawasi kualitas layanan (kinerjanya)• Pusat informasi dan penerimaan keluhan dari semua pihak• Penyelesaian bila terjadi sengketa antara pihak• Konsultasi publik dan mensosialisasikan kesepakatan-kesepakatan yang akandiimplementasikan kepada semua pihak• Menjaga keharmonisan perjanjian kerjasama8. Badan pengatur bisa bersifat nasional, regional atau daerah disesuaikan dengankesepakatan yang ada dan keperluannya. Penjelasan mengenai Badan Pengatursecara rinci diatur dalam buku "Kerangka Badan Pengatur'' yang diterbitkan olehBadan Pembina Konstruksi dan Investasi Dep. Kimpraswil.9. Kegiatan sosialisasi dan promosi harus dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaanproses pelelangan serta selama kerjasama untuk memberikan pengertian danpemahaman serta menyamakan persepsi guna mendapatkan persetujuan dandukungan dari stakeholder.2.2 Ketentuan Teknis1. Kandungan yang terdapat dalam dokumen identifikasi kegiatan investasi mencakupantara lain:a). Cakupan dan besaran pekerjaanb). Perkiraan biaya investasi dan pentahapannya

c). Bentuk KPSd). Manfaat investasi dan manfaat KPSe). Kriteria-kriteria yang akan dipakaiUntuk penyusunan dokumen identifikasi ini dibutuhkan waktu maksimum 2 bulan2. Kandungan yang terdapat dalam dokumen pra studi kelayakan meliputi :a) Cakupan dan besaran kegiatan KPSb) Perkiraan biaya investasi dan atau penyelenggaraan dan pengelolaanc) Bentuk KPS (BOOT, BOO, Konsesi, Service kontrak, Kerjasama operasi danManagement, dll.d) Perkiraan pengembalian investasi (jangka waktu KPS) dan formulasi tarifnya.e) Manfaat KIPSf) Analisa resikog) Informasi lain sesuai sektomyaUntuk penyusunan dokumen pra studi kelayakan dibutuhkan waktu maksimum 3bulan.3. Tim KIDS diharapkan menjadi promotor dan `think tank' KIPS bagi suatu Daerah,dengan kegiatan sebagai berikut :a). Mendata dan mencatat BUS yang sedang, berminat dan berpotensi menjadi mitraswasta;b). Mempromosikan kegiatan-kegiatan pelayanan yang akan di-KPS-kan termasukdokumendokumen yang diperlukan untuk kegiatan tersebut;c). Memberikan bimbingan dan panduan kepada Dinas-dinas Teknis dan BUMD dankepada tim-tim pendukung lainnya dalam pelaksanaan KPS;d). Mengidentifikasikankebutuhan pengembangan peraturan untuk menciptakan iklimyang kondusif bagi KPS;e). Memberikan penyuluhan kepada seluruh stake holder.III. TAHAPAN PELAKSANAANPelaksanaan penyiapan kegiatan Kerjasama dilakukan melalui tahapan sebagaiberikut:3.1 Penyusunan Identifikasi Kegiatan1. Melakukan kajian mengenai lokasi dan kondisi fisik daerah pelayanan, gambarankondisi prasarana dan sarana yang ada di daerah kegiatan.2. Melakukan kajian permintaan atau keinginan masyarakat akan pelayanan yangdibutuhkan ditinjau dari aspek sosial ekonomi, perkembangan kepadatan, distribusimaupun pengelompokan penggunaannya.3. Menentukan jenis dan besaran investasi yang akan diusulkan denganmempertimbangkan permintaan dan ketersediaan fasilitas serta kemampuan yangada.4. Menentukan struktur usulan investasi yang meliputi struktur hukum, peraturan,pengelolaan, teknis dan keuangan yang secara keseluruhan dapat menjelaskantentang perlunya investasi swasta;5. Memperkirakan besarnya anggaran biaya pembangunan, penyelenggaraan danpengelolaan kegiatan dengan prakiraan pendapatan yang akan diperoleh dariinvestasi yang ditanamkan.6. Melakukan tinjauan awal kelayakan keuangan investasi termasuk formulasi tarifnya.7. dll disesuaikan dengan kebuituhan dari sektor yang bersangkutan.

3.2 Penyusunan Pra Studi Kelayakan1. Melakukan kajian gambaran kondisi fisik sosial ekonomi, teknis dan finansialinvestasi2. Melakukan kajian sistem penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur yang adaserta penilaian kinerja fasilitas pelayanan yang ada.3. Melakukan Survai Kebutuhan nyata.4. Menyusun kerangka pengembangan dan parameter perencanaan pembangunanyang meliputia). Rencana wilayah usaha dan daerah pelayanan bagi pengembangan kegiatan;b). Strategi pengembangan kegiatan investasi;c). Proyeksi kebutuhan5. Melakukan proyeksi permintaan yang mencakup:a). Pola perkembangan daerah pelayananb). Sasaran kegiatanc). Pertumbuhan kebutuhan yang diantisipasid). Perkiraan pendahuluan permintaan masa mendatang6. Memberikan uraian mengenai ketersediaan fasilitas pelayanan yang ada7. Melakukan tinjauan terhadap altematif teknis yang meliputi:a). Garis besar solusi teknis alternatif untuk memenuhi permintaanb). Garis besar penyempurnaan fasilitas untuk masing- masing alternatifc). Tinjauan dampak sosial-ekonomi dari alternatifd). Penyiapan perkiraan biaya anggaran umum dari alternatif yang diajukan8. Melakukan tinjauan lingkungan awal yang akan memberikan suatu rekomendasi perlutidaknya AMDAL dalam kegiatan tersebut.9. Menentukan Bentuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta yang sesuai dengankegiatan investasi yang akan di KPS kan.10. Melakukan analisis keuangan untuk mengetahui iklim pengembalian investasi yangsaling menguntungkan, termasuk struktur tarifnya.11. Menjelaskan dasar-dasar hukum yang terkait dengan pelaksanaan KPS (aspekpengaturan dan kelembagaan)12. Melakukan pembagian alokasi resiko dan tanggung jawab13. Menjelaskan mengenai pengaturan pengadaan KPS yang meliputi uraian kegiatanyang akan dilakukan, jadwal pelaksanaan masing-masing kegiatan serta penanggungjawab kegiatan.a). Memberikan rekomendasib). Apakah investasi secara teknis layakc). Apakah investasi secara finansial layakd). Apakah investasi secara keuangan layak sebagai kegiatan kerjasamae). Alternatif mana yang disarankan dan mengapa.3.3 Penyiapan KelembagaanPembentukan Tim KPS dan Tim Pendukung KPS dilakukan oleh Walikota/Bupati atauGubernur berdasarkan Surat Keputusan Walikota/Bupati atau Gubernur sesuaikewenangannya;

3.4 Penyiapan Aspek PengaturanPemerintah Kota/Kabupaten/Provinsi mengusulkan Peraturan Daerah mengenaipenyelenggaraan KPS antara lain :1. Perda tentang Pengadaan dan Pelaksanaan KPS di Daerah2. Perda tentang Pelayanan Umum dan Tarif Pelayanan3. Perda tentang Badan Pengatur (sesuai keperluan)4. Perda tentang Lingkungan Hidup3.5 SosialisasiProses sosialisasi dapat dilaksanakan dalam bentuk:1. Penyuluhan kepada masyarakat2. Kampanye melatui koran, radio dan televisi (jika perlu)3. Program HUMAS4. Pemahaman KPS pada seluruh "stake holder"5. Pemahaman tentang bentuk-bentuk kerjasama.IV.KETENTUAN PENUTUP1. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian dalamTata Cara Penyiapan Kegiatan Investasi Pemerintah dan Swasta2. Petunjuk Teknis ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui danatau dilaksanakan.

PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN U5AHA SWASTA DALAMPENYELENGGARAAN DAN ATAU PENGELOLAAN AIR MINUM DAN ATAUSANITASIPETUNJUK TEKNISPELAKSANAAN PRAKUALIFIKASI KEGIATAN INVESTASI KERJASAMAPEMERINTAH DAN SWASTA (KPS)Jakarta, 3 Desember 2002DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH BADAN PEMBINAANKONSTRUKSI & INVESTASI PUSAT PENGEMBANGAN INVESTASI

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PRAKUALIFIKASI KEGIATAN INVESTASIKERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTAI. DESKRIPSI1.1 Maksud dan TujuanPetunjuk Teknis Pelaksanaan Prakualifikasi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)dimaksudkan untuk memberikan landasan pelaksanaan prakualifikasi dalampemilihan Badan Usaha Swasta (BUS) yang memiliki kemampuan manajemen,teknis dan keuangan yang dapat diikutsertakan pada pelelangan KPS dalampenyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi.Tujuan dari Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan kemudahan bagiPenanggung Jawab Kegiatan dalam melaksanakan proses prakualifikasi pemilihanBadan Usaha Swasta untuk penyelenggaraan KPS dalam penyelenggaraan dan ataupengelolaan air minum dan atau sanitasi.1.2 Ruang LingkupLingkup Petunjuk Teknis Prakualifikasi meliputi:1. Penyiapan Dokumen Prakualifikasi2. Pelaksanaan Prakualifikasi1.3 Pengertian1. Kegiatan prakualifikasi adalah kegiatan seleksi awal Badan Usaha Swasta yangberminat dalam penyelenggaraan KPS2. Dokumen Prakualifikasi adalah dokumen yang disiapkan untuk menyeleksi BadanUsaha Swasta pada proses prakualifikasi.3. Pengumuman Prakualifikasi adalah kegiatan pelaksanaan pengumumari melaluimedia massa cetak dan atau elektronik domestik atau internasional untukmengundang pihak swasta dalam negeri maupun luar negeri dalampenyelenggaraan KPS.4. Pemasukan dokumen prakualifikasi adalah pelaksanaan penyampaian dokumenprakualifikasi dalam amplop tertutup yang sudah dilengkapi oleh Badan UsahaSwasta kepada Panitia Lelang sesuai jadwal yang ditetapkan.5. Penilaian dokumen prakualifikasi adalah pelaksanaan evaluasi terhadap dokumenprakualifikasi yang diajukan Badan Usaha Swasta sesuai dengan kriteria penilaianyang meliputi kelengkapan administrasi, pengalaman perusahaan yang retevan,kapasitas yang befiubungan dengan kemampuan personalia, peralatan, sertakeuangan untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dadsektornya.6. Penetapan peserta lulus prakualifikasi adalah menetapkan Badan Usaha Swastayang lulus dalam prakualifikasi yang disusun dalam bentuk daftar pendek.7. Pengumuman,- peserta lulus prakualifikasi adalah mengumumkan daftar badanusaha swasta yang lulus prakualifikasi dalam bentuk daftar pendek yang dapatdiikutsertakan dalam proses pelelangan

II. KETENTUAN - KETENTUAN2.1 Ketentuan Umum1. Kegiatan Prakualifikasi harus diumumkan secara terbuka melalui media massa2. Semua persyaratan yang ditentukan Panitia Prakualifikasi dalam DokumenUndangan Prakualifikasi berlaku untuk semua peserta Prakualifikasi, tidak adadiskriminasi berdasarkan Kebangsaan dan lainnya dan atau dengan cara-cara yangtidak obyektif dan atau bertentangan dengan hukum di Indonesia.3. Para peserta prakualifikasi dapat berbentuk perusahaan tunggal atau konsorsium4. Batas akhir waktu dan tanggal penyerahan dokumen prakualifikasi selambatlambatnya30 (tiga puluh) had kalender sejak pengambilan dokumen prakualifikasi;calon penawar yang menyerahkan dokumen prakualifikasi melewati batas waktuyang telah ditetapkan, dokumen akan dikembalikan tanpa dibuka.5. Permintaan klarifikasi oleh BUS peserta prakualifikasi mengenai dokumenprakualifikasi disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) had kalendersebelum batas waktu penutupan pengajuan pendaftaran prakualifikasi.6. Tanggapan Panitia Prakualifikasi akan diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hadsetelah menerima permintaan klarifikasi dad BUS.7. Panitia prakualifikasi wajib menyelesaikan prakualifikasi terhadap calon penawarpotensial maksimum dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender setelahpenutupan tanggal prakualifikasi8. Panitia Prakualifikasi harus mendiskualifikasi BUS apabila ditemukan bahwainformasi yang disampaikannya ternyata :a) tidak benar atau palsu.b} secara mated tidak akurat atau tidak lengkap.c) tidak akurat atau tidak lengkap, sepanjang kekurangan dimaksud tidak bersifatmated, namun BUS tidak bisa segera melengkapi/ memperbaiki kekurangandimaksud sebagaimana diminta oleh Panitia9. Untuk terciptanya persaingan yang terbuka di dalam penyelenggaraan pelelanganmaka pada waktu penutupan pemasukan dokumen prakualifikasi, BUS yangmemasukkan dokumen minimal 2 BUS dan jika:a). Pada waktu penutupan pemasukan dokumen prakualifikasi ternyata kurang dan2 BUS yang memasukkan dokumen prakualifikasi maka harus dilakukanperpanjangan waktu pemasukan dokumen maksimum 14 hari.b). Setelah diadakan perpanjangan waktu ternyata BUS yang berminat masihkurang dari 2 BUS maka harus diadakan prakualifikasi ulang dan apabilasetelah diadakan prakualifikasi ulang ternyata masih kurang dari 2 BUS makaprakualifikasi sah untuk dilanjutkan.10. Penentuan peserta BUS yang masuk dalam daftar pendek didasarkan pada nilaibatas minimal atau peringkat dari peserta prakualifikasi11. Masa sanggah bagi peserta prakualifikasi yang didiskualifikasi maupun yang tidakmasuk dalam daftar pendek adalah 7 had kalender setelah peserta menerima hasilprakualifikasi.

2.2 Ketentuan TeknisDokumen prakualifikasi berisi informasi berikut :1. Penjelasan singkat pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi lingkup kegiatan,lokasinya, jadwal waktu yang diusulkan dan jangka waktu kerja sama2. Daftar persyaratan-persyaratan administrasi, teknis dan keuangan yang harusdiajukan oleh BUS terdiri dan :a). Surat pernyataan minat untuk mengikuti Prakualifikasib). Kelengkapan Administrasi (akte notaris pendirian perusahaan)c). Informasi tentang perusahaan BUSd). Informasi tentang kesesuaian bidang usaha dengan lingkup pekerjaan kegiataninvestasie). nformasi tentang kecukupan keahlian dan pengalaman serta kemampuan untukmenangani pekerjaan yang sesuai dengan lingkup pekerjaan investasif).Indikasi tentang upaya-upaya dan potensi yang dimiliki guna menjamin kualitaspelaksanaan investasi sesuai dengan kinerja yang ditentukang) Keadaan keuangan Badan Usaha Swasta (Laporan Keuangan tiga tahunterakhir yang diaudit oleh akuntan publik)h). ndikasi tentang pilihan langkah pendanaan pembangunan dan rencanainvestasi, termasuk informasi penyandang dana dan kreditur pendukung, sertabukti kinerja perusahaan dalam investasi.i). Bentuk asosiasi atau konsorsium yang diajukan untuk melaksanakan kegiataninvestasi.3. Kriteria Penilaian Prakualifikasi4. Penjelasan mengenai tanggal, tempat dan waktu penyerahan dokumenprakualifikasi yang telah diisi oleh Badan Usaha Swasta yang berminatTugas Panitia Prakualifikasi :1. Menyiapkan rencana/program kerja pelaksanaan pengadaan;2. Menyiapkan dokumen prakualifikasi, termasuk ringkasan kegiatan dan kriteriakriteiayang akan digunakan untuk mengevaluasi dokumen prakualifikasi;3. Mempersiapkan dan mengumumkan Undangan Prakualifikasi;4. Menerima dan mengevaluasi pendaftaran prakualifikasi serta menyiapkan daftarBUS lulus prakualifikasi;5. Melaporkan hasil prakualifikasi kepada Penanggung Jawab Kegiatan danBupati/Walikota/ Gubemur;6. Menerima dan menanggapi sanggahan atas hasil prakualifikasi7. Menyiapkan Berita Acara penetapan peserta lulus prakualifikasi8. Mengumumkan daftar pendek (short list) secara tertulis kepada peserta lulusprakualifikasi9. Mengadministrasikan semua dokumen yang terkait dan menyerahkannya kepadaPenanggung Jawab Kegiatan dan salinannya kepada Tim KIDS.Kriteria penilaian kualifikasi :Atas dasar kebutuhan akan informasi diatas, maka penilaian terhadap kualifikasipeserta prakualifikasi dapat didasarkan pada contoh kreteria penilaian berikut ini :

a. Kesesuaian bidang usaha untuk melaksanakan lingkup pekerjaan dan pelayananyang direncanakan.b. Pengalaman melaksanakan pekerjaan untuk proyek serupa dalam 10 tahunterakhir dan pemikiran tetang rancangan dan desain proyek serta rencanapelaksanaan pembangunan dan pengelolaannyac. Langkah pendanaan untuk fase pembangunan amaupun operasi proyek, termasukdukungan dari penyandanng dana atau kreditor potensial pemikiran tentang tariffdan kepemilikan asset proyek.d. Kinerja keuangan perusahaan berdasarkan neraca perusahaan yang sudahdiaudit akuntan publice. Skema penjaminan kualitas yang diusulkan guna memenuhi tolok ukur kinerjayang disebutkan dalam uraian singkat proyekf. Kelengkapan persyaratan administrasi yang ditentukan dalam dokumenprakualifikasi.g. Bentuk asosiasi atau konsorsium yang diajukan untuk melaksanakan proyek yangdirencanakan.III. TAHAPAN PELAKSANAAN3.1 Pembentukan Panitia PrakualifikasiTugas Panitia Prakualifikasi mulai dad proses penyiapan dokumen prakualifikasisampai mengumumkan daftar pendek3.2 Penyiapan Dokumen Prakualifikasi3.3 Pengumuman Prakualifikasi1. Menyiapkan pengumuman undangan prakualifikasi yang dengan jelasmengindikasikan :a) Nama dan lokasi kegiatanb) Nama, alamat, nomor telepon dan faksimile dari penanggungjawabc) Nama dari personil yang dapat dihubungi dan dimana dokumen prakualifikasidapat diperolehd) Waktu dan tanggal dari penutupan prakualifikasi dan prosedur bagi calonpeminat untuk menyerahkan permohonan prakualifikasi.e) Ketentuan apakah penawaran dilakukan berdasarkan sistem satu atau duatahap2. Menyampaikan format Man tersebut ke media massa (media cetak dan elektronik)domestik atau internasional3.4 Pemasukan dokumen Prakualifikasi1. Membuka/menerima pendaftaran bagi perusahaan yang berminat untuk mengikutiproses prakualifikasi2. Menyerahkan paket dokumen prakualifikasi kepada peserta prakualifikasi3. Menerima kembali dokumen prakualifikasi yang telah diisi oleh peserta prakualifikasisesuai dengan jangka waktu pengembalian yang telah ditentukan.4. Menyusun berita acara pemasukan dokumen prakualifikasi3.5 Penilaian Dokumen Prakualifikasi1. Membuka dokumen prakualifikasi yang telah diajukan peserta prakualifikasi.

2. Melakukan evaluasi atau penilaian terhadap dokumen prakualifikasi yang telahdiajukan peserta prakualifikasi. Dokumen prakualifikasi yang telah diisi olehpemohon/pendaftar akan dievaluasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan3. Panitia prakualifikasi membuat kriteria yang akan dipakai disesuaikan dengankegiatan investasi yang akan dilakukan dan disebarluaskan kepada semua pihak4. Menyusun berita acara penilaian dokumen prakualifikasi3.6 Penetapan Peserta Lulus Prakualifikasi1. Menetapkan peserta lulus prakualifikasi berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengankritreria penilaian yang ditetapkan.2. Menyusun berita acara penetapan peserta lulus prakualifikasi3.7 Pengumuman Peserta Lulus Prakualifikasi1. Menyusun daftar pendek (shortlist)2. Mengumumkan daftar pendek secara tertulis kepada peserta lulus prakualifikasi3. Memberikan masa sanggah bagi peserta prakualifikasi yang didiskualifikasi yaitu15 hari setelah peserta menerima berita didiskualifikasi.IV.KETENTUAN PENUTUP1. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian dalam:• Tata cara Prakualifikasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta.• Spesifikasi Teknis Prakualifikasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta.• Metode Uji / Evaluasi Prakualifikasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta.2. Petunjuk Teknis ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahuidan atau dilaksanakan.

Lampiran 3 :PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA 51NASTA DALAMPENYELENGGARAAN DAN ATAU PENGELOLAAN AIR MINUM DAN ATAUSANITASIPETUNJUK TEKNISPELELANGAN KEGIATAN INVESTASI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA(KPS)Jakarta, 3 Desember 2002DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH BADAN PEMBINAANKONSTRUKSI & INVESTASI PUSAT PENGEMBANGAN INVESTASi

PETUNJUK TEKNIS PELELANGAN KEGIATAN INVESTASI KERJASAMA PEMERINTAHDAN SWASTAI. DESKRIPSI1.1 Maksud dan TujuanPetunjuk Teknis Pelelangan dimaksudkan untuk memberikan landasan pelaksanaanpelelangan dalam rangka kerjasama pemerintah dan/atau pemerintah daerahdengan badan usaha swasta dalam penyelenggaraan dan pengelolaan air minumdan atau sanitasi. secara adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan bertanggunggugatTujuan dari petunjuk teknis ini adalah untuk memberi kemudahan bagi semua aparatpada institusi pemerintah baik di Pusat maupun di Pemerintah Daerah, BUMN/BUMDdan Dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan pelelangan KPS dalam penyelenggaraandan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi.1.2 Ruang LingkupRuang lingkup Petunjuk Teknis ini mencakup:1. Penyiapan dokumen pelelangan2. Pelaksanaan pelelangan.1.3 Pengertian1. Dokumen Pelelangan adafah dokumen yang disediakan kepada semua pesertayang lulus prakualifikasi yang secara jelas menetapkan peraturan pelelangan danminimal harus menyertakan Pedoman Pengajuan Penawaran (PPP), pra studikelayakan, dan rancangan Perjanjian Kerjasama.2. Dokumen Penawaran adalah dokumen usulan yang diajukan oleh peserta lelanguntuk melengkapi Pedoman Pengajuan Penawaran yang mencakup dokumenusulan teknis dan keuangan.3. Panitia Lelang adalah panitia yang melaksanakan kegiatan lelang untukpenyelenggaraan dan atau pengelolaan infrastruktur bidang Pemukiman danPrasarana Wilayah melalui kerjasama pemerintah dan/atau pemerintah daerahdengan badan usaha.4. Pedoman Pengajuan Penawaran adalah bahan acuan bagi peserta lelang dalampenyusunan penawaran yang tanggap dan responsif yang minimal mencakupgambaran kegiatan yang dikerjasamakan, tolok ukur, persyaratan keuangan,alokasi resiko, tata cara pengajuan penawaran, serta kriteria (teknis dankeuangan) dan prosedur penilaian.5. Pelelangan adalah kegiatan pemilihan Badan Usaha Swasta yang telah lulusprakualifikasi untuk melaksanakan kegiatan kemitraan.6. Tolok Ukur adatah standar kinerja minimum yang harus dipenuhi oleh BadanUsaha Swasta dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama yang meliputi aspek teknisdan keuangan.II. KETENTUAN-KETENTUAN2.1 Ketentuan Umum1. Proses pengadaan KPS dilakukan dengan cara pelelangan.2. Penanggung Jawab Kegiatan KIDS membentuk Panitia Lelang.3. Panitia Lelang menyiapkan Dokumen Pelelangan yang disahkan oleh PenanggungJawab Kegiatan KPS.

4. Panitia Lelang wajib menyediakan Dokumen Pelelangan kepada semua pesertayang lulus prakualifikasi.5. Badan Usaha Swasta atas inisiatif sendiri dapat memprakarsai kegiatan Kerjasamayang akan diproses melalui pelelangan yang adil, terbuka, transparan, kompetitifdan bertanggung-gugat dengan ketentuan sebagai berikut:a). Penanggung Jawab Kegiatan KIDS dapat memberikan kompensasi terhadaphasil studi kelayakan atau memberikan hak tambahan nilai dalam prosespelelangan kepada pemrakarsa. Kompensasi atau tambahan nilai tersebutdirundingkan dan tidak boieh lebih besar dari yang secara wajar diperlukanuntuk menghargai prakarsa dan biaya yang telah dikeluarkan, dengan didukungoleh dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.b). Tambahan nilai bagi pemrakarsa kegiatan KPS dalam evaluasi pelelanganbesarnya ditentukan oleh Penanggung Jawab Kegiatan KPS dan harusdiumumkan secara terbuka dan transparan kepada semua peserta lelangdengan ketentuan bahwa: 1) pemrakarsa telah mengajukan studi kelayakan danhasilnya telah disetujui oleh Penanggung Jawab Kegiatan KIPS; 2) pemrakarsatelah lulus prakualifikasi,c). Penanggung Jawab berhak menggunakan, melakukan perubahan, danmengumumkan kepada publik hasil studi kelayakan setelah tercapaikesepakatan tentang penambahan nilai sebagai kompensasi prakarsa studikelayakan.d). Jika tidak tercapai kesepakatan antara Penanggung Jawab Kegiatan KIDSdengan Badan Usaha tentang tambahan nilai dalam lelang atau besarnyakompensasi atas studi kelayakan, atau jika Pemerintah danlatau PemerintahDaerah memutuskan untuk tidak mengadakan perundingan, maka kegiatanKIDS dapat ditawarkan dalam pelelangan yang adil, transparan, terbuka,kompetitif, dan bertanggung-gugat dengan menggunakan hasil studi kelayakanbaru yang tidak boleh melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atasstudi kelayakan milik pemrakarsa.6. Penawaran dan dokumen lainnya yang diserahkan oleh penawar dan hal yangberhubungan dengan penawaran harus disiapkan dalam Bahasa Indonesia danBahasa Inggris. Apabila dalam pelaksanaan pelelangan terjadi perselisihan,dokumen yang dijadikan acuan adalah dokumen dalam Bahasa Indonesia.7. Penawaran dan dokumen lainnya yang diserahkan oleh penawar harus mengikutiformat yang telah ditentukan ° oleh Panitia lengkap dengan data elektronik.8. Informasi tambahan, penjelasan, pembetulan kesalahan atau perubahan terhadapdokumen pelelangan harus diberikan kepada peserta lelang secara tertulis danresmi.9. Apabila perlu, semua penawar dapat diberikan tambahan waktu sesuai kesepakatanyang ditetapkan dalam rapat peMjelasan pelelangan. Perubahan tersebut hanyadilakukan 1 (satu) kali.10. Panitia Lelang akan mengadakan Rapat Penjelasan Pra Pelelangan tidak kurangdari 7 (tujuh) hari kalender dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender setelahdikeluarkannya Undangan Pelelangan.11. Penyerahan Dokumen Penawaran paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender danpaling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal dikeluarkannyaDokumen Pelelangan, tergantung tingkat kesulitan, skala, dan kondisi kesiapanproyek.12. Peserta lelang menyerahkan Dokumen Penawaran kepada Panitia Lelangsesuai dengan tempat, tanggal, dan waktu yang ditentukan dalam Dokumen

Pelelangan dan atau addendumnya. Panitia Lelang wajib menjaga, mengamankan,dan tidak diperkenankan membuka Dokumen Penawaran sampai waktu pembukaanyang telah ditetapkan.13. Panitia Lelang dapat menolak penawaran yang diajukan oleh Badan UsahaSwasta dan dapat mengadakan pelelangan ulang.14. Penanggung Jawab Kegiatan KPS wajib menolak suatu penawaran yang tanggapdari salah satu peserta lelang yang mengajukan, menawarkan, memberi, ataumenyetujui akan memberi secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabatatau karyawan manapun yang sedang dipekerjakan atau pernah dipekerjakan olehPenanggung Jawab Kegiatan KPS atau instansi pemerintah lainnya suatupemberian dalam bentuk apapun, tawaran pekerjaan atau barang, jasa atau bendaapa pun lainnya, sebagai perangsang berkenaan dengan tindakan atau keputusanyang akan diambil atau prosedur yang akan diikuti oleh Penanggung JawabKegiatan KPS sehubungan dengan penilaian penawaran.15. Panitia Lelang dapat melakukan pelelangan ulang jika penawaran yang diajukantidak memenuhi persyaratan yang ada dalam Dokumen Pelelangan atau hanyaterdapat kurang dari dua penawaran yang memenuhi syarat atau dua penawaranyang mempunyai hubungan kepemilikan. Apabila setelah dilakukan pelelanganutang temyata hanya terdapat kurang dari dua penawaran yang memenuhipersyaratan maka proses pelelangan dapat dilanjutkan.16. Surat jaminan penawaran peserta yang tidak menang dalam peletangan akandikembalikan setelah tanggal penetapan pemenang, dan apabila pesertamengundurkan diri setelah memasukkan Dokumen Penawaran maka surat jaminanpenawaran tersebut menjadi milik negara.17. Panitia Pelelangan menanggapi sanggahan BUS yang tidak berhasil dalampelelangan (jika ada) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerimasanggahan.2.2 KetentuanTeknis2.2.1 Dokumen PelelanganDokumen Peletangan harus secara jelas menetapkan peraturan pelelangan dan harusminimal menyertakan hal-hal sebagai berikut :1) Undangan Pelelangan yang mencantumkan nama Kegiatan KPS, narna alamat,nomor telepon dan fax panitia lelang, contact person, waktu dan tempatpengambilan dokumen pelelangan serta pelaksanaan rapat penjelasan(aanwijzing).2) Pedoman Pengaiuan Penawaran (PPP) yang berisi :A. Pendahuluan yang memuat tentang maksud dan tujuan dari penyusunan PPPB. Petunjuk Bagi Para Peserta Pelelangan:a). Ikhtisar Gambaran KPS berisi uraian ringkas mengenai kegiatan investasi yangberisikan penjelasan umum dan tujuan investasi, ruang lingkup, hasil yangdiharapkan, masyarakat yang akan menikmati, rancangan dan standar kinerjaminimum;b) Prosedur pengajuan penawaran yang mencakup masa berlaku penawaran;cara pemasukan penawaran (satu/dua amplop); tanggal, batas waktu dan tempatpemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran; prosedur pembukaan DokumenPenawaran; jaminan penawaran dan masa berlakunya dari bank pemerintah yangnilainya ditetapkan oleh Panitia Lelang.c) Keterangan Minimum

.• Persyaratan administratif yang harus memuat : (i) surat penawaran yangditandatangani oleh pimpinan perusahaan, atau oleh seluruh direktur anggotakonsorsium jika ada; (ii) surat kuasa yang memuat nama lengkap, jabatan, danalamat orang yang diberi kuasa; (iii) Surat jaminan penawaran; (iv) suratpernyataan kesediaan dari bank untuk mendukung pembiayaan investasi jikapeserta lelang telah mendapatkan kontrak kerjasama;• Ringkasan Eksekutif; ikhtisar tentang penawaran teknis lebih kurang limahalaman;• Kualifikasi Teknis, Manajemen, dan Keuangan peserta pelelangan untukmelakukan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaankegiatan investasi dalam rangka perjanjian Kerjasama Pemerintah-BUS;• Pendekatan Kerja; menggambarkan pendekatan peserta lelang terhadapkelayakan operasional dan teknis yang meliputi gambaran bagaimanamengembangkan, mengelola, melaksanakan, dan memelihara prasarana dansarana, termasuk : (i) rencana pembangunan; (ii) standar konstruksi; (iii)rencana manajemen dan operasional; (iv) rencana pemeliharaan; (v) rencanadokumentasi asset; (vi) pendekatan teknis dan administratif; (vii) jadwalimplementasi;• Rencana Investasi dan Proyeksi Keuangan;• Kemampuan dan Sumber Pendanaan tentang dukungan pembiayaan kegiataninvestasi apabila peserta lelang telah mendapat persetujuan; dan kontribusimodal.• Standar Kinerja; memuat pengertian dan menuhan peserta lelang terhadapTolok Ukur yang telah ditetapkan;• Pengembalian investasi dengan tingkat pengembalian yang wajar danperumusan tarif yang dipakai• Konsep hubungan kerja; menunjukkan langkah-langkah yang diusulkan pesertalelang untuk mengadakan hubungan dengan pemanfaat;• Konsep sosialisasi dan hubungan masyarakat; menunjukkan gambaranlangkah-langkah yang diusulkan peserta lelang untuk meningkatkan pelayanan;• Pengembangan sumber daya manusia; menggambarkan kebijakan bidangSDM bagi eksekutif, staf manajemen, dan staf operasional;• Laporan Kinerja; menggambarkan pengertian dan cara peserta lelang untukmemenuhi persyaratan laporan kinerja, yaitu Laporan Keuangan dan KemajuanRencana Usaha (Business Plan) yang meliputi pelaksanaan fisik investasi danaspek operasional;d). Penanganan asset meliputi asset yang telah ada maupun yang akan dibangunoleh Badan Usaha Swasta harus jelas pengaturannya.e). Kebutuhan dana penanggungjawab Kegiatan KPS yang meliputi royalty, sewaasset (kompensasi asset), biaya supervisi, biaya badan regulator (biladibutuhkan), biaya independen auditorf) Terminasi atau pengakhiran; pengaturan mengenai pengakhiran yang dapatterjadi pada masa kerjasama berjalan atau pada akhir masa kerjasama.g) Pinalti; pengaturan mengenai sanksi apabila tidak memenuhi tolok ukur yangditetapkanh) Kriteria Penilaian; ketentuan yang berisikan bobot penilaian untuk mengevaluasidokumen penawaran BUSi). Prosedur Penilaian; ketentuan yang mengatur tahapan dan tata cara penilaiandokumen penawaran BUS

3). Pra Studi Kelayakan: diatur dalam Petunjuk Teknis Penyiapan KegiatanKerjasama Pemerintah dan Swasta4). Rancanpan Perianiian Keriasama; diatur dalam Petunjuk Teknis PenyiapanPerjanjian Kerjasama2.2.2 Kriteria EvaluasiKriteria Penilaian Administrasi Didasarkan Pada:a). Struktur kepemilikan modal atau kepengurusan perusahaan harusmemastikan bahwa peserta lelang tidak berada dalam satu kendali pemilik modalatau kepengurusan perusahaan sehingga tidak memungkinkan kolusi di antarapeserta lelang yang akan merugikan Pemerintah.b). Isi dokumen Penawaran untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannyadengan ketentuan Dokumen Penawaran.c). Dokumen penting lainnya seperti akta pendirian perusahaan, Surat Izin Usaha,dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menunjukkan bahwa dokumen tersebutadalah benar, jelas, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.Kriteria Penilaian Teknis Didasarkan Pada :a). Pendekatan kegiatan investasi; menggambarkan pendekatan pesertalelang terhadap kelayakan operasional dan kelayakan teknis Kerjasama sebagairingkasan dari studi kelayakan yang dibuat peserta lelang.b). Penyelenggaraan menggambarkan bagaimana peserta lelangmenyelenggarakan kegiatan investasi secara teknis sesuai lingkup pekerjaan.c). Desain-dasar (basic design) yang digunakan, apakah sudah sesuai dengankriteria teknis dan standar lingkungan yang telah ditetapkan dalam DokumenPenawaran.d). Rencana teknis yang diusulkan, apakah sudah mempertimbangkan hasil surveiatau penelitian lapangan dan apakah sudah disusun jadwal pelaksanaannya.e). Pengaturan organisasi yang diusulkan; pengaturan operasi dan pemeliharaanharus dijabarkan dengan jelas agar menjamin kinerja yang direncanakan sesuaidengan standar kinerja yang telah ditetapkan.f). Operasional; menggambarkan bagaimana peserta lelang mengelola,mengoperasikan, dan memelihara aset investasi untuk mencapai kualitas,kuantitas, dan kontinuitas pelayanan sesuai dengan standar kinerja operasional.g) Rencana pembiayaan:• Perhitungan biaya harus lengkap dengan memperhitungkan semuapembiayaan mulai dari penyiapan desain konstruksi, dan pengoperasiannyatermasuk perkiraan dana cadangan (contingency) untuk menutup kemungkinankenaikan biaya (cost overrun), keterlambatan pekerjaan dll.• Perhitungan biaya harus mencakup pembiayaan personel/tenaga ahli, biayaoperasi dan pemeliharaan, besarnya modal kerja dan peruntukannya, biayapenggantian dan perbaikan selama masa pembangunan dan pengoperasian,termasuk perolehan lisensi, izin serta pajak-pajak.h). Analisis keuangan :• Menggunakan prinsip "discounted present value"; tingkat suku bunga (discountrate) yang dipergunakan dalam perhitungan adalah discount rate "SertifikatBank Indonesia" untuk 3 (tiga) bulan pada tanggal yang telah disepakati ataudiscount rate lain yang telah disetujui;

i).• Proyeksi keuangan yang dipergunakan dalam menyusun periawaran harussesuai dengan ketentuan desain teknis (basic design) dan sesuai denganformat yang telah ditetapkan yang dilengkapi dengan data elektronik besertarumusannya serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan pada dokumenpelelangan.• Proyeksi keuangan dari semua penawaran dievaluasi terhadap periode masakerjasama sebagaimana yang tertulis pada Dokumen Pelelangan.• Mata uang yang dipergunakan untuk evaluasi penawaran adalah RupiahIndonesia, apabila terdapat komponen yang menggunakan mata uang asing,maka nilai tukar yang dipakai untuk membandingkan adalah nilai kurs tengahBank Indonesia yang berlaku pada saat 1 (satu) bulan sebelum tanggalpemasukan Dokumen Penawaran atau tanggal lain yang ditetapkan padaDokumen Pelelangan.• Konsistensi antara jadwal pelaksanaan proyek, proyeksi keuangan danbantuan pemerintah sebagai bagian dari usulan keuangan yang sudahdinyatakan secara tepat dan jelas serta diperhitungkan dalam analisis.Kemampuan keuangan; memperlihatkan keterangan keuangan yang memadaiuntuk mengembangkan komponen investasi.j) Standar Kinerja; memuat pengertian dan pemenuhan peserta lelang terhadapstandar kinerja.k). Struktur tarif; menunjukkan gambaran mengenai struktur tarif yang diusulkanpeserta lelang yang harus menjamin pengembalian biaya. Struktur tarif tersebutdapat mengacu, tetapi tidak harus, kepada Permendagri Nomor 2 Tahun 1998.(khusus untuk sektor air minum)I). Konsep Hubungan Pelanggan; menunjukkan langkah-langkah yang diusulkanpeserta lelang untuk mengadakan hubungan dengan para pelanggan.m). Konsep Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat; menggambarkan langkahlangkahyang diusulkan peserta lelang untuk meningkatkan pelayananpenyediaan air bersih.n). Rekrutmen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; menggambarkanmengenai kebijakan di bidang SDM mulai dari rekrutmen sampai pengembanganbagi eksekutif, staf manajemen, dan staf operasional.o). Laporan Kinerja; menggambarkan pengertian dan cara peserta lelang untukmemenuhi persyaratan dad Laporan Kinerja, yaitu Laporan Keuangan danLaporan Teknis yang meliputi pelaksanaan fisik investasi, aspek operasional,dan pelayanan terhadap kinerja.Kriteria Penilaian Keuangan Didasarkan Pada:Perhitungan pengembalian investasi yang sesuai dengan pedoman yang tertulispada Dokumen Pelelangan.III.TAHAPAN PELAKSANAANTahapan yang harus dilakukan dalam proses pelelangan Kegiatan Kerjasama adalahsebagai berikut :1. Penyiapan Dokumen Pelelangan, sesuai dengan yang telah diatur dalamKetentuan Teknis butir 2.2.1.2. Konsultasi Awal dengan BUS, untuk mendapatkan kesepakatan format PedomanPengajuan Penawaran dan Konsep Perjanjian Kerjasama

3. Penyampaian Surat Undangan dan Dokurnen Pelelangan kepada peserta yanglulus prakualifikasi atau yang masuk dalam Daftar Pendek.4. Pelaksanaan Rapat Penjelasan (aanwijzing)5. Penyusunan Dokumen Penawaran (Proposal):Dokumen Penawaran atau proposal harus disiapkan oleh para peserta lelangdalam jangka waktu yang telah ditentukan. Isi dan format dokumen ini harusmemuat hal-hal yang ditentukan dalam Pedoman Pengajuan Penawaran.6. Penyerahan Dokumen Penawaran:Dokumen Penawaran atau proposal diserahkan kepada panitia pada waktu dantanggal yang telah ditetapkan.7. Pembukaan Dokumen Penawaran:Panitia pelelangan membuka dokumen penawaran di depan peserta pelelangan.Peserta pelelangan tidak dapat melakukan perbaikan, perubahan atau menggantipenawaran setelah Dokumen Penawaran dibuka. Penawaran dinyatakan gugurapabila salah satu dari kelengkapan administrasi Dokumen Penawaran tidakdipenuhi dan akan dimasukkan dalam Berita Acara Pembukaan DokumenPenawaran.8. Evaluasi dan Penilaian Dokumen Penawaran :Panitia Pelelangan akan mengevaluasi Dokumen Penawaran Teknis denganmenggunakan kriteria penilaian sebagaimana diuraikan pada Pedoman PengajuanPenawaran. Hasil evaluasi Penawaran Teknis akan diumumkan kepada seluruhpeserta lelang. Hanya Penawaran Keuangan dari peserta lelang yang mengajukanPenawaran Teknis dengan skor yang sama atau lebih dari skor minimum yangdisepakati yang akan dibuka di hadapan peserta lelang.9. Klarifikasi adalah tahapan dimana Panitia Pelelangan meminta penjelasan terhadapBadan Usaha peserta pelelangan tentang hal-hal yang tidak jelas atau tidakkonsisten dalam penawaran Badan Usaha tsrsebut.10. Penetapan Peringkat Peserta Pelelangan, ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi danklarifikasi terhadap peserta pelelangan.11. Pelaksanaan Negosiasi adalah tahapan dimana Panitia Pelelangan bersama BadanUsaha dimungkinkan melakukan negosiasi biaya untuk meperoleh harga yangoptimal bagi kedua belah pihak. Negosiasi dilakukan dengan BUS peringkat pertamadan apabila tidak dicapai kesepakatan, dapat dilakukan negosiasi dengan BUSperingkat selanjutnya. Mated negosiasi tidak menyangkut masalah tolok ukur yangtercantum dalam Dokumen PPP.12. Penetapan Pemenang,Setelah dicapai kesepakatan dalam klarifikasi/ negosiasi dengan BUS, PanitiaPelelangan menyampaikan calon pemenang kepada Penanggung Jawab KPS untukditetapkan sebagai pemenang.IV.KETENTUAN PENUTUP1. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian dalam :- Tata cara Penyusunan Pengajuan Proposal Kerjasama Pemerintah dan Swasta.- Spesifikasi Teknis Kerjasama Pemerintah dan Swasta.- Metode Uji / Evaluasi Proposal Kerjasama Pemerintah dan Swasta2. Petunjuk Teknis ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui danatau dilaksanakan.

Lampiran 4 :PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SWASTA DAl.AMPENYELENGGARAAN DAN ATAU PENGELOLAAN AIR MINUM DAN ATAUSANITASIPETUNJUK TEKNISPENYIAPAN PERJANJIAN KEGIATAN INVESTASI KEJASAMA PEMERINTAH DANSWASTA (KPS)Jakarta, 3 Desember 2002DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH BADAN PEMBINAANKONSTRUKSI & INVESTASI PUSAT PENGEMBANGAN INVESTASI

PETUNJUK TEKNIS PENYIAPAN PERJANJIAN KEGIATAN INVESTASI KERJASAMAPEMERINTAH DAN SWASTAI. DESKRIPSI1.1 Maksud dan TujuanPetunjuk Teknis Perjanjian Kerjasama dimaksudkan untuk memberikan landasanpenyiapan perjanjian kerjasama dalam rangka kerjasama pemerintah dan/ataupemerintah daerah dengan badan usaha swasta (KPS) dalam penyelenggaraan dan aatau pengelolaan air minum dan atau sanitasi.Tujuan dari Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan kernudahan bagi semuaaparat pada institusi pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah, BUMN/BUMD danDinas-dinas terkait dalam penyusunan dokumen perjanjian kerjasama dalampenyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi.I. 2. Ruang LingkupRuang , lingkup Petunjuk Teknis ini mencakup:1. Penyiapan Dokumen Perjanjian Kerjasama2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama3. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama1.3. Pengertian1. Perjanjian Kerjasama adalah dokumen yang memuat kesepakatan hukum tertulisantara Penanggung Jawab Kegiatan, investasi KPS dengan BUS yang berisitentang hak dan kewajiban dasar dari kedua belah pihak dan akan menjadipedoman dalam pelaksanaan kerjasama.2. Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kerjasama adalah penandatangandokumen perjanjian kerjasama yang telah disusun dan disetujui oleh pihak-pihakyang akan melakukan kerjasama.3. Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan adalah pemenuhan semua persyaratanyang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sebelum perjanjian kerjasamaberlaku efektif secara keseluruhan.4. Pemberlakuan Tanggal Efektif adalah pemberlakuan dimulainya pelaksanaanperjanjian kerjasama dengan efektif.5. Pengesahan Dokumen Perjanjian Kerjasama adalah pengesahan dokumenperjajian yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak melakukan kerjasama olehnotaris untuk mendapatkan akte perjanjian kerjasama.II.KETENTUAN-KETENTUAN2.1. Ketentuan Umum1. Syarat sahnya perjanjian yaitu:a). adanya kesepakatanb). kecakapanc). suatu hal tertentu

d), sebab yang "halal"2. Kerjasama dilaksanakan dengan itikad baik dalam suatu hubungan yang salingmempercayai dan terbuka untuk keuntungan bersama termasuk masyarakatpemakai.3. Keuntungan, resiko dan kewajiban yang terkait terbagi secara seimbang diantarapara pihak4. Tidak ada satu pihak pun yang memperoleh keuntungan secara tidak wajar ataspihak lain5. Sistem dan sifat hukum perjanjian : Sistem Terbuka, Hukum Pelengkap (optionallaw). Asas Kebebasan Berkontrak, dan Asas Konsensualisme2.2. Ketentuan Teknis1. Hal-hal pokok yang ada di dalam dokumen perjanjian kerjasama adaiah:a. Pendahuluan• Rincian hukum sebagai landasan kerjasama• Garis besar kerangka hukum untuk persyaratan pendahuluan• Hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan tambahanb. Pengertian dan definisi• Pengertian-pengertian tertentu• Definisi dan penafsiranc. Lingkup kegiatan investasi• Rincian lingkup kerjasama yang menyeluruh dan pentahapan investasinya• Lingkup tugas masing-masing pihak Persyaratan Pendahuluand. Persyaratan Pendahuluan• Isi persyaratan pendahuluan• Pemberitahuan pemenuhan persyaratan pendahuluan• Jangka waktu pemenuhan• Kegagalan dalam memenuhi persyaratan pendahuluane. Jaminan Pelaksanaan dimaksudkan Jaminan Sementara• Nilai jaminan pelaksanaan• Pengembalian jaminan penawaran Pemyataan dan Jaminanf. Pernyataan dan Jaminan• Pernyataan dan Jaminan Pihak Pertama• Pernyataan dan Jaminan Pihak Kedua• Pernyataan sumber danag. Jangka waktu perjanjian kerjasama•Tanggal Efektif•Jangka waktu•Perpanjanganh. Rencana Kegiatan Investasii. Hak dan Kewajiban• Hak dan kewajiban masing-masing pihak• Kewajiban pada saat pengakhiran• Kondisi dimana perjanjian dapat ditambah atau dikurangi• Resiko yang harus dipikul oleh para pihakj. Standar Kinerja• Target teknis dan kualitas pelayanan yang ditetapkan

• Pengawasan terhadap standar dan persyaratan teknis dan kualitas yangditetapkan• Kewajiban-kewajiban para pihak dalam menjaga standar kualitas pelayanank. Pengembalian Investasi• Perhitungan pengembalian investasi dengan nilai pengembalian yang wajar.I. Sanksi• Dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian kerjasamam. Pengawasan• Tugas Penanggung Jawab KPS untuk mengawasi pelaksanaan kerjasaman. Audit• Pengawasan kinerja keuangan oleh akuntan publik yang independeno. Pengalihan aset• Pengaturan mengenai pengalihan aset kepada pihak swasta• Jaminan bahwa pihak swasta akan melaksanakan pengelolaan aset denganbaik• Masa pengalihan aset Penyerahan kembali aset kepada pihak• pemerintahp. Keadaan memaksa atau force majeure•Jenis dan bentuk-bentuk peristiwa yang dapat dikategorikan force majeure•Hak dan tanggung jawab pihak yang terkena force majeureq. Pengakhiran kerjasama•Hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian•Hak dan tanggung jawab para pihak yang mengakhiri perjanjianr. Penyelesaian Perselisihan• Pengaturan terhadap penyelesaian perselisihan• Pengajuan kepada badan arbitrasi bilamana musyawarah tidak memperolehkesepakatan.s. Ketentuan lain• Hal-hal menyangkut kerahasiaan• Perubahan perjanjian• Hal-hal yang menyangkut ganti rugi• Kekuatan mengikat dari isi perjanjian2. Persyaratan pendahuluan dapat berupa:• Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond): Pemenang Lelang menyerahkansuatu Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) yang diterbitkan oleh Bankyang bonafid dengan jangka waktu dan besaran nilai sesuai kesepakatanbersama dan didasarkan pada besaran investasi.• Jaminan Asuransi Aset• Kelengkapan Staf Administrasi dan Operasional: Penunjukan bukti olehpemenang lelang tentang kelengkapan staf administrasi dan operasional yangdiperlukan untuk pelaksanaan Kerja Sama;• Jaminan Pendanaan: Bukti tentang dukungan pendanaan investasi sesuaidengan rencana investasi Pemenang Lelang dalam Usulan Finansial dari Bankdan atau lembaga keuangan yang bonafid;• Persetujuan terhadap Perjanjian Kerjasama• Perijinan Pemerintah: Semua Perijinan Pemerintah yang diperlukan danrelevan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, jika ada, telah diperoleh

salah satu atau semua Pihak dan setelah Tanggal Efektif akan tetap berlakupenuh; dan• Sertifikat Pemyataan dan Jaminan: Pemyataan dan Jaminan MasingmasingPihak secara material adalah benar dan tepat pada saat dan sejakTanggal Efektif dan setiap Pihak telah menerima sertifikat kebenaran danketepatan tersebut yang ditandatangani oleh wakil yang sah dari masingmasingPihak.• Petunjuk Pelaksanaan Operasional Untuk Pelaksanaan Proses• Sosialisasi Kegiatan KPS• Kesepakatan terhadap format dan prosedur laporan kinerja dan laporan yangakan disampaikan kepada pihak kedua• Escrow Account, jika ada• Inventarisasi dan survei kondisi aset, jika ada3. Ketentuan mengenai waktu dalam pemenuhan persyaratan pendahuluan adalahsebagai berikut.• Jangka waktu pemenuhan persyaratan pendahuluan untuk masing-masing pihakmaupun perpanjangannya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antar pihak.Pada umumnya jangka waktu penetapan persyaratan pendahuluan adalah 3-12bulan, tergantung jenis dan jangka waktu perjanjian kerjasama. Untuk kontrakyang sederhana seperti manajemen kontrak jangka waktu pemenuhanpersyaratan pendahuluan adalah 3 bulan sedangkan untuk kontrak konsesi 6-12bulan.• Apabila kedua belah pihak telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama danmelengkapi Persyaratan Pendahuluan, maka Perjanjian Kerja Sama berlakuefektif dan pelaksanaan Kerja Sama dapat segera dilaksanakan oleh MitraSwasta dalam waktu 10 (sepuluh) Hari sejak ditandatangani Berita AcaraPemberlakuan Perjanjian Kerja Sama Efektif tersebut.III. TAHAPAN PELAKSANAAN3.1 Penyusunan Perjanjian Kerjasama1. Latar belakang diadakannya suatu transaksi perlu dipahami sehingga dapatditetapkan garis yang jelas mengenai target yang ingin dicapai oleh masing-masingpihak.2. Skema transaksi yang dipilih dan akan diaplikasikan oleh para pihakhendaknya perlu diperhatikan unsur-unsur penentu, dimana skema transaksitersebut harus layak atau memungkinkan baik dari segi hukum atau peraturanperundangundangan dan teknis pelaksanaan.3. Skema transaksi yang telah dipilih kemudian dapat dituangkan ke dalam mateddokumen kerjasama, lengkap dengan beberapa aspek terkait yaitu teknis,keuangan, komersial, dan hukum.3.2 Pelaksanaan Penyelesaian Mated Perjanjian KerjasamaPelaksanaannya dilakukan setelah ditentukan pemenang dari tahapan pelelangan.1. Mengatur strategi pembahasan dengan menetapkan posisi, peran dan tanggungjawab masing-masing pihak penandatangan perjanjian2. Mengidentifikasi masing-masing permasalahan yang ingin diselesaikan3. Menentukan waktu pertemuan4. Menyiapkan perjanjian kerjasama dan mated yang akan diangkat dalam negosiasi.5. Menyiapkan undangan pembahasan

6. Mengundang pihak-pihak yang akan melakukan pembasan7. Mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak pelaku kerjasama8. Mendiskusikan permasalahan teknis, keuangan, sumber daya manusia / personil,serta hukum yang perlu disesuaikan lebih lanjut dalam dokumen perjanjiankerjasama9. Mencatat materi yang telah disepakati di dalam diskusi dan membuat berita acarakesepakatan10. Menentukan jadwal pertemuan selanjutnya (jika diperlukan).3.4 Finalisasi Dokumen Perjanjian Kerjasama3.5 Penandatangan Perjanjian Kerjasama1. Mempersiapkan dokumen perjanjian kerjasama yang telah disepakati berikutdengan kesepakatan persyaratan pendahuluan, pemenuhannya, dan jangkawaktu pemenuhan2. Meneliti kembali mated dokumen perjanjian dan menyesuaikannya dengansemua berita acara kesepakatan yang ada3. Menandatangani dokumen perjanjian kerjasama3.6 Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemberlakuan Tanggal Efektif1. Meneliti kembali butir-butir persyaratan pendahuluan setajangka waktu yang diperlukan untuk memenuhinya2. Pemenuhan persyaratan pendahuluan dilakukan sesuai dengan alokasi tanggungjawab masingmasing pihak penandatangan perjanjian kerjasama3. Komunikasi antar kedua belah pihak perlu dilakukan secara kontinu sehinggasemua pihak dapat saling membantu dalam pemenuhan persyaratan .pendahuluan terutama butir-butir yang berkaitan terhadap kedua belah pihak4. Sanksi dengan pemutusan sepihak dapat terjadi bila salah satu pihak tidak dapatmemenuhi kewajibannya sampai batas waktu pemenuhan yang telah disepakati3.7 Pengesahan Dokumen Perjanjian Kerjasama1. Menyiapkan dokumen perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani2. Mengajukan dokumen perjanjfan ke notaris3. Pengesahan dokumen oleh notaries4. Notaris mengeluarkan akte perjanjian kerjasamaIV. KETENTUAN PENUTUP1. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian dalamstandar dokumen perjanjian kerjasama kegiatan investasi pemerintah dan swasta.2. Petunjuk Teknis ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui danatau dilaksanakan.

PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SWASTADALAM PENYELENGGARAAN DAN ATAU PENGELOLAAN AIRMINUM DAN ATAU SANITASIPETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGATURAN, MONITORING DAN ALIHMILIK KEGIATAN INVESTASI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS)Jakarta, 3 Desember 2002DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH BADAN PEMBINAANKONSTRUKSI & INVESTASI PUSAT PENGEMBANGAN INVESTASI

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGATURAN, MONITORING DAN ALIH MILIK KEGIATANINVESTASI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTAI. DESKRIPSI1.1. Maksud dan TujuanPetunjuk Teknis Pelaksanaan Pengaturan Monitoring dan Alih Milik dimaksudkan untuk memberikanlandasan pelaksanaan monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (kontrak) KPS (KerjasamaPemerintah-Swasta) dan alih milik aset dari Badan Usaha Swasta kepada Pemerintah setelah masakerjasama berakhir.Tujuan dari Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi Penanggung Jawabkegiatan dalam melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring pelaksanaan PerjanjianKerjasama KPS dan alih milik aset investasi KPS dalam pembangunan dan atau pengetolaan airminum dan atau sanitasi.1.2. Ruang Lingkup1. Pengaturan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama2. Monitoring Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama3. Terminasi dan Alih Milik1.3. Pengertian1.3.1. Pengaturan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama1. Pengaturan pelaksanaan perjanjian kerjasama adalah merupakan pengaturanuntuk terlaksananya kegiatan perjanjian kerjasama agar sesuai dengan kualitasdan kinerja seluruh kesepakatan yang ada.2. Pengaturan pelaksanaan perjanjian kerjasama adalah merupakan kegiatanunsur pengendalian dan unsur pengawasan terhadap realisasi implementasinya.3. Pengaturan pelaksanaan perjanjian kerjasama adalah merupakan unsurpenerimaan semua keluhan dan penyelesaian semua perselisihan yng mungkinterjadi dad masing-masing stake holder.1.3.2. Monitoring Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama1. Pemantauan pelaksanaan perjanjian kerjasama adalah kegiatan pemantauanterhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang pencapaian kinerjapekerjaan sesuai Perjanjian Kerjasama.2. Evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama adalah kegiatan pemantauanproses pelaksanaan pekerjaan tentang pencapaian kinerja pekerjaan sesuaiPerjanjian Kerjasama.1.3.3. Terminasi dan Pelaksanaan Alih Milik1 Terminasi adalah berakhimya Perjanjian Kerjasama. yang disebabkan masakerjasama berakhir, cidera janji oleh salah satu pihak, keadaan memaksa (forcemajeure), atau hal lainnya sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.2 Alih milik merupakan proses pengalihan seluruh aset milik pengelola/swasta yangdibangun selama masa kerjasama kepada Pemerintah saat Perjanjian Kerjasamaberakhir.

3 Tim Alih Milik adalah tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian aset kerjasamadan menyiapkan bahan-bahan pengakhiran aset kerjasama dari swasta kepadapemerintah.4 Penilaian Aset adalah penilaian yang dilakukan oleh tim penilai tefiadap aset yangdibangun dan atau dikelola mitra swasta / Badan Usaha Swasta selama masakerjasama.5 Kesepakatan isi dokumen alih milik adalah kesepakatan yang dilakukan olehpihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini tim alih milik dan pihak swastamengenai aset yang akan dialih-milikkan.6 Penyusunan dokumen alih milik adalah proses menyusun isi mated dokumen alihmilik oleh tim alih milik dan pihak swasta.7 Penandatanganan dokumen alih milik adalah penandatangan tefiadap dokumenalih milik yang telah disusun dan disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.8 Pelaksanaan alih milik adalah proses pelaksanaan alih milik aset dari pihakswasta kepada Pemerintah atau Badan Usaha Milik Pemerintah.setiap pasal dalam dokumken perjanjian kerjasama yang ada.II. KETENTUAN-KETENTUAN2.1 Ketentuan Umum2.1.1 Pengaturan Pelaksanaan Perjanjian KerjasamaA. Pembentukan, Pengorganisasian, dan Pembiayaan Unit Pengatura) Pembentukan Unit Pengatur harus merupakan unit yang independen, bebasdari interfensi, yang bertugas mengawasi dan mengendalikan implementasidari dokumen perjanjian kerjasama.b) Unit Pengatur beranggotakan unsur eksekutif, investor, wakil masyarakatpemakaic) Pembiayaan Unit Pengatur dibebankan pada unsur tarif yang berlakuB. Dokumen Pengatur Perjanjian Kerjasamaa) Dokumen yang menjadi dasar pengaturan adalah dokumen perjanjiankerjasama yang telah disepakati.b) Dalam melakukan pengaturanb, Unit Pengatur harus betul-betul memahamisetiap pasal dalam dokumen kerjasama yang ada.2.1.2 Monitoring Pelaksanaan Perjanjian KerjasamaA. Pembentukan, Pengorganisasian, dan Pembiayaan Unit Monitoringa) Pembentukan Unit Monitoring atau penugasan unit struktural tertentu bertugasuntuk menjalankan fungsi monitoring dilakukan oleh Bupati (untuk Kabupaten)/Walikota/Gubernur (untuk Kota) berdasarkan suatu Surat KeputusanBupatilWalikota/ Gubernur;b) Unit Monitoring atau yang ditugasi menjalankan fungsi monitoring merupakanunsur pelaksana dalam organisasi Pemerintah Daerah. Subordinasi fungsiUnit/Tim Monitoring bisa dilakukan kepada suatu institusi struktural yang sudahada atau dengan membentuk unit/institusi khusus yang ditugasi untukmenjalankan fungsi dimaksud;

c) Unit Monitoring terutama beranggotakan unsur Pemerintah Kabupaten/Kota.Apabila diperlukan, dalam keanggotaan unit ini bisa disertakan unsur-unsursesuai kebutuhan di Daerah;d) Rencana anggaran biaya bagi kegiatan operasional Tim Monitioring, yangpenyediaannya dianggarkan dalam APBD, di antaranya bisa dilakukan denganmenyisihkan sebagian penghematan biaya dan atau pendapatan (royalti) yangditerima Pemerintah Kota/Kabupaten berkenaan dengan pelaksanaan KPS.e) Untuk tingkat provinsi diatur sesuai kewenangannyaB. Kualifikasi Personel Unit Monitoring yang Diperlukana. Diprioritaskan kepada personil yang berpendidikan Teknik,Ekonomi, Sosial dan Hukum atau sesuai sektornyab. Memiliki cukup minat/ketertarikan pada Perjanjian Kerjasama,khususnya yang berkenaan dengan KPS dan/atau swastanisasi; danc. Memiliki minat untuk mengembangkan profesi sebagai ahli(spesialis atau jabatan fungsional).C. Dokumen Dasar Monitoring Perjanjian Kerjasamaa. Dokumen-dokumen yang menjadi dasar monitoring PerjanjianKerjasama adalah (1) Perjanjian Kerjasama dan (2) laporan pelaksanaan BUS.b. Dalam melakukan pemantauan, Tim Monitoring harusmengetahui hal-hal yang perlu dipantau yaitu Standar Kinerja (aspek teknis dankeuangan) serta administrasi pelaksanaan kerjasama.2.1.3 Terminasi dan Alih MilikA. Perpanjangan atau Pembaruan Pada Saat PengakhiranSelambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal Pengakhiran,Pemerintah wajib memberitahu Mitra Swasta secara tertulis apabila merekabermaksud memperpanjang atau memperbaharui Perjanjian Kerjasama.B. Pengalihan Pada Saat Pengakhiran dan PemutusanAset-aset yang dialihkan atau yang sedang dialihkan telah bebas dan bersih darisetiap gadai, biaya atau beban; system dan komponen Fasilitas dalam keadaanbaik, kerusakan dan keausan yang wajar dikecualikan.2.2 Ketentuan Teknis2.2.1 Pengaturan Pelaksanaan Perjanjian KerjasamaA. Tugas dan Fungsi Unit Pengatura. Memberikan klarifikasi dan pemahaman kepada pihak-pihak terkait, terutamaBadan Usaha Swasta (BUS) dan Penaggung Jawab Kegiatan (PJK) danmasyarakat pemakai ten tang segala hal yang diperlukan dan akandilaksanakan berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dalam PerjanjianKerjasama;b. Mengingatkan dan menegur pihak-pihak dimaksud pada butir di atas tentangpemenuhan kewajiban yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak;

c. Menerima dari pihak-pihak terkait di dalam Perjanjian Kerjasamadan dari pelanggan serta masyarakat pada umumnya segala keluhan dan ataulaporan tentang adanya penyimpangan pelaksanaan ketentuan PerjanjianKerjasamad. Memberikan pilihan solusi sebagai sarana untuk penyelesaianpermasalahan penyimpangan pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerjasama danmemusyawarahkannya dengan pihak-pihak terkait untuk menghasilkankesepakatan penyelesaiaannya;e. Melakukan sosialisasi, pemahaman dan penyuluhan kepadaseluruh stake holder mencakup: program, progres dan rencana implementasidari setiap pasal dalam dokumen perjanjian kerjasama sehingga tidak terjadihambatan dalam implementasinya terutama masalah perijinan, tarif, dll.2.2.2 Monitoring Pelaksanaan Perjanjian KerjasamaA. Tugas dan Fungsi Tim Monitoringa. Memonitor pemenuhan kewajiban dari pihak-pihak di dalamPerjanjian Kerjasama, dalam hal ini BUS dan PJK sesuai tahapan pelaksanaanyang ditentukan di dalam Perjanjian Kerjasama;b. Menyiapkan sistem dan format pelaporan untuk mendukungpelaksanaan fungsi monitoring dimaksud pada butir-butir di atas dan menjaminkelangsungan pelaksanaannya;c. Menghimpun dan mempelajari laporanlaporan pelaksanaanPerjanjian Kerjasarna dan melakukan pengecekan jika ada penyimpangan dadketentuan-ketentuan di dalam kotrak;d. Menguasai segala ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama untukdapat mengklarifikasi secara jelas dan melakukan fungsi monitoringsebagaimana dimaksud pada butir-butir di atas;e. Menerima Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsidan tugas kepada Walikota/Bupati selaku Penanggung Jawab Kegiatan KPS.B. Laporan Pelaksanaana. LAPORAN ADMINISTRASI meliputi:i. Bukti pemenuhan Persyaratan Pendahuluan, untuk mengetahui PerjanjianKerjasama sudah dapat dilaksanakan;ii. Bukti Asuransi Aset, untuk mengetahui mitra swasta telah mengasuransikanaset Pemdaiii. Bukti Pemeliharaan Aset, sehingga kondisi aset tetap seperti pada waktudiserahkan dengan bukti salinan pemeliharaan aset;iv. Daftar Inventaris Aset pada saat pengalihan aset kepada mitra swasta dandan digunakan untuk penilaian pada saat penyerahan kembali kepadaPemda; danv. Bukti Pembayaran Bagian Pendapatan Pemda.

. LAPORAN KEMAJUAN (PROGRESS) meliputi:i. Kemajuan Pelaksanaan pembangunan, yang didasarkan dari rencanaproyeksi layanan/Perjanjian Kerja-samaii. Kemajuan Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan, sesuai dengan konsepoperasional pelayanan;iii. Kemajuan Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan sarana dan prasaranayang didasarkan pada standar prosedur operasi yang berlaku;iv. Kemajuan Pelaksanaan Pelatihan, sesuai dengan uraian dad rencanakebutuhan karyawan; danv. Kemajuan Pelaksanaan Pembayaran Bagian Pendapatan Pemda, untukmengetahui kinerja mitra swasta dalam membayar royalti sesuai dengankesepakatan yang sudah ditentukan.c. LAPORAN KINERJA meliputi:i. Kualitas Pelayanan, untuk mengetahui pelayanan yangdilakukan oleh mitra swasta berdasarkan pendapat masyarakat. Pendapattersebut dapat diperoleh dad adanya keluhan pengguna jasa ataumasyarakat; danii. Pembayaran Bagian Pendapatan Pemda.iii. Berdasarkan waktu penyerahan, laporan terdiri darilaporan bulanan dan laporan tahunan. Apabila diperlukan, maka dapatdibuat laporan khusus yang berkaitan dengan kejadian-kejadian luar biasa(force majeure).2.2.3 Terminasi dan Alih MilikA. Sertifikat Penyelesaian Pengelolaan berisi informasi :a. Tanggal pelaksanaan serah terima atau pemberitahuan had dan tanggal yangmenyatakan Perjanjian Kerjasama telah selesai dan siap dialihkan;b. Penyerahan dan penerimaan dokumen pendukung berupa pedomanpengelolaan dan pemeliharaan yang diperbaharui sesuai Perjanjian Kerjasama;c. Hasil pemeriksaan dan catatan kegiatan investasi yang dilakukan oleh Wakildari Penanggung jawab Kegiatan KPS bersama-sama dengan para wakil pihakyang bersangkutan pada waktu dan tanggal yang ditetapkan;d. Hal-hal yang akan diperiksa meliputi pengecekan atas pernyataan dari para wakilpihak yang bersangkutan, bahwa Perjanjian Kerjasama telah selesai dan bahwapekerjaan perbaikan yang disyaratkan telah dilaksanakan, bahwa catatan yangdiperlukan tersedia, bahwa sarana seluruhnya berfungsi dan telah melewatipengujian ahir yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama;e. Catatan tentang kekurangan Kegiatan KPS;f. Penerimaan pekerjaan oleh panitia atau perlunya perbaikan untuk kekuranganyang ada.B. Konsep Dokumen Alih Milik berisi :a. Aset yang dialihmilikkan meliputi kapasitas, jenis, dan kondisi termasukketersediaan suku cadang;b. Rencana biaya yang diperlukan untuk pengelolaan dan pemeliharaan setelah alihmilik;c. Hasil evaluasi terhadap SDM yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Pemerintah;d. Tata cara alih milik.

III.TAHAPAN PELAKSANAAN3.1. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA1. Penyiapan mated pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan investasi2. Untuk penyiapan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan investasiterlebih dahulu melakukan penyiapan dan penyusunan mated pemantauan danpengendalian pelaksanaan KPS.3. Penyusunan dokumen rinci pelaksanaan4. Setelah menyusun mated pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatankerjasama, kemudian dilakukan penyusunan dokumen rinci untuk pelaksanaanpengelolaan.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan investasi.5. Penyusunan dokumen pengoperasian dan pemeliharaan serta tata carapengalihan pemilikan6. Dokumen tata cara pengoperasian, pemeliharaan serta tata cara pengalihandisiapkan dan disusun sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama.7. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana sesuai dengan Perjanjian Kerjasama8. Setelah sertifikat penyelesaian konstruksi diterbitkan maka pengelolaan saranadan pemberian layanan jasa kepada masyarakat umum secara resmi dapatdilaksanakan, dengan tingkat kualitas dan kuantitas sebagaimana ditetapkandalam Perjanjian Kerjasama. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana/sistemsecara harian akan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian.9. Pelaksanaan pengujian,pemeriksaan dan audit berkala10. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan audit secara berkala ditujukan untukmenjamin pemenuhan Perjanjian Kerjasama yang ketat dan bahwa standarkualitas dan kuantitas dipenuhi.11. Pelaksanaan pelatihan personil12. Selama pelaksanaan pengelolaan, perlu dilakukan pelatihan bagi personilbagian sarana. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana/sistemsesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam PerjanjianKerjasama.13. Penyiapan peralatan dan sarana untuk alih milik.14. Penyiapan sarana fisik dan semua peralatan untuk kepentingan alih milikdilaksanakan menjelang akhir tahap pengelolaan.15. Pelaksanaan pengujian peralatan dan sarana alih milik.16. Setelah peralatan dan sarana disiapkan untuk alih milik, kemudian dilakukanpengujian dan pemeriksaan sesuai Perjanjian Kerjasama.17. Pengujian, pemeriksaan dan penerbitan sertifikat pra alih milik18. Sertifikat Penyelesaian Pengelolaan diberikan setelah persyaratan PerjanjianKerjasama dipenuhi dan siap dialih milikkan.19. Pemantauan pelaksanaan pelaporan kegiatan investasi20. Pemantauan pelaksanaan pelaporan kegiatan investasi dilakukan terhadappemantauan administrasi dan pemantauan pelaksanaan investasi.21. Pelaksanaan audit terhadap realisasi penyelenggaraan22. Pelaksanaan - audit terhadap pelaksanaan penyelenggaraan dan pengoperasiandilakukan setiap tahun.

23. Penyiapan Pelaporan tentang penyelesaian kegiatan investasi.24. Dalam 6 (enam) bulan setelah penyelesaian kegiatan investasi, dibuat laporanpenyelesaiannya yang berisikan saran-saran dan hal lain yang dapat dipetikselama pelaksanaan kegiatan investasi mulai dari laporan atas persiapan,penyelenggaraan sampai pengelolaan fasilitas tersebut.3.2. ALIH MILIK1. Pembentukan Tim Alih MilikTahapan kegiatan pembentukan tim alih milik adalah sebagai berikut:a). Menyusun Tim Alih Milik yang beranggotakan tim profesionalberbagai cabang ilmu yang berpengalaman di bidang hukum, peraturan, teknis,keuangan, sosial dan ekonomi;b). Menyiapkan Surat Keputusan Tim Alih Milik dad penanggung jawab kegiatanKPS;c). Menyampaikan SK Tim Alih Milik kepada yang bersangkutan.2. Penilaian AsetTahapan kegiatan penilaian aset adalah sebagai berikut:a). Melakukan penelitian dan penilaian semua komponen sarana/sistem yangtermasuk dalam Perjanjian Kerjasama kerjasama. Penilaian harus dilakukanterhadap kondisi atau kinerja dan usia sisa masing-masing komponen sesuaitolok ukur yang disepakati;b). Menghitung perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk operasi danpemeliharaan, rutin dan non rutin selama usia sisa;c). Menilai ketersediaan suku cadang untuk saranalsistem yang secara teknismungkin telah usang;d). Melakukan evaluasi ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki BadanUsaha Milik Pemerintah, apakah SDM-nya sudah memiliki keahlian danmampu mengoperasikan dan memelihara aset jika telah dialihmilikkan;e). Melakukan evaluasi terhadap efisiensi pengelolaan selama kerjasamaberlangsung.3. Kesepakatan Isi Dokumen Alih Milik. Tahapan kegiatan kesepakatan isi dokumenalih milik adalah sebagai berikut :a). Menyiapkan isi dokumen alih milik;b). Membahas dan menyepakati isi dokumen alih milik.4. Penyusunan Dokumen Alih MilikTahapan penyusunan dokumen alih milik adalah sebagai berikut :a). Menyiapkan mated dokumen alih milik;b). Mengkaji mated dokumen alih milik apakah sudah memenuhi persyaratan yangditetapkan dalam kesepakatan;c). Menyusun dokumen alih milik.5. Penandatanganan Dokumen Alih Milik.Tahapan kegiatan Penandatanganan Dokumen Alih Milik adalah sebagai berikut:a). Menyiapkan dokumen alih milik yang akan ditandatangani;b). Meneliti kembali dokumen alih milik apakah sudah sesuai dengan isi dokumenalih milik yang disepakati;c). Menandatangani Dokumen Alih Milik6. Pelaksanaan Alih Milik

Tahapan kegiatan pelaksanaan alih milik adalah sebagai berikut :a). Menyiapkan dan mengajukan ijin pemeriksaan / pengujianterhadap semua aset kerjasama untuk kepentingan alih milik;b). Melakukan pengujian dan pemeriksaan sarana fisik dan semua peralatanuntuk kepentingan alih milik terhadap sesuai Perjanjian Kerjasama;c) Menyiapkan Sertifikat Penyelesaian.V. KETENTUAN PENUTUP1. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian dalam :Tata Cara Monitoring dan alih milik KPS Metode Uji Monitoring dan Alih Milik KPSKerangka Badan Pengatur Air Minum dan Sanitasi2. Petunjuk Teknis ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui danatau dilaksanakan.