SE-02/BC/2009 - Bea Cukai Kediri

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIJl. Jenderal A. YaniJakarta – 13230Kotak Pos 108 Jakarta – 10002Telepon : 4890308Faksimili : 4897928www.beacukai.go.idYth. 1. Kepala Kantor Pelayanan Utama2. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukaidi seluruh IndonesiaSURAT EDARANNomor: SE- 02 /BC/2009TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIANNOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAIUNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAUSehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan ditetapkannya Peraturan MenteriKeuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, DanPencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Dan ImportirHasil Tembakau, dipandang perlu untuk mengatur petunjuk pelaksanaan lebih lanjut dalam SuratEdaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai berikut:A. Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2008, diatur hal-halyang baru berkaitan dengan pemberian NPPBKC hasil tembakau antara lain:1. Perubahan ketentuan luas bangunan yang dapat digunakan sebagai bangunan Pabrikhasil tembakau yang sebelumnya paling sedikit 50 m 2 menjadi paling sedikit 200 m 2 .2. Ketentuan tentang kegiatan wawancara terhadap pemohon NPPBKC yang dilakukan olehPejabat Bea dan Cukai dengan dibuatkan Berita Acara Wawancara.3. Jangka waktu berlakunya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas lokasi, bangunan, atautempat usaha yang digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC (sebagailampiran PMCK-6) yaitu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemeriksaan (BAP).Dalam hal permohonan NPPBKC (PMCK-6) tidak diajukan dalam jangka waktu 3 bulan,maka BAP tersebut dianggap gugur.4. Perjanjian sewa-menyewa atas bangunan yang digunakan sebagai Pabrik hasil tembakauuntuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan disahkan oleh notaris.5. Untuk Importir hasil tembakau persyaratan permohonan NPPBKC harus dilampiri denganNomor Identitas Kepabeanan (NIK) atas nama importir yang bersangkutan.6. Pengusaha Pabrik atau Importir hasil tembakau yang telah mendapatkan NPPBKC, harusmemasang papan nama perusahaan dan mengisi formulir isian registrasi cukai7. Memperjelas tindak lanjut atas ketentuan pembekuan NPPBKC dalam bentuk:a. pemberlakuan kembali NPPBKC; ataub. pencabutan NPPBKC.B. Penegasan atas kegiatan penelitian permohonan dan pemeriksaan lokasi1. Melakukan penelitian secara lebih seksama terhadap berkas permohonan NPPBKC yangdiajukan dan memastikan bahwa:

a. persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan(PMK) Nomor 200/PMK.04/2008 telah terpenuhi dan memperhatikan konsistensipencantuman tulisan pada berkas-berkas yang dilampirkan dalam permohonan,antara lain nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab , namaperusahaan dan alamat lokasi;b. bangunan yang digunakan sebagai Pabrik atau tempat usaha Importir hasil tembakausesuai dengan peruntukannya yang dapat dilihat dari Surat Ijin Mendirikan Bangunan(peruntukan bangunan yang tercantum dalam IMB bukan sebagai rumah tinggal);c. pemohon secara sah berhak menggunakan lokasi / bangunan yang akan dimohonkanNPPBKC sebagai Pabrik atau tempat usaha Importir hasil tembakau.2. Melakukan kegiatan wawancara secara langsung terhadap pemohon sebelum dilakukanpemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, dengan memperhatikan hal - halsebagai berikut:a. wawancara dilakukan dalam rangka memeriksa kebenaran data pemohon sebagaipenanggung jawab dan kebenaran data dalam lampiran permohonan;b. wawancara berkaitan juga dengan kesungguhan dari pemohon untuk menjalankankegiatan sebagai Pengusaha Pabrik atau Importir hasil tembakau;c. memberikan pemahaman terkait dengan hak dan kewajiban yang bersangkutan sebagaiPengusaha Pabrik atau Importir hasil tembakau sesuai ketentuan di bidang Cukai,terutama terkait ketentuan pidana di bidang cukai;d. hasil wawancara tersebut dituangkan dalam Berita Acara Wawancara (BAW) danditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai dan pemohon.3. Melakukan pemeriksaan fisik terhadap lokasi, bangunan, atau tempat usaha, denganmemperhatikan hal-hal sebagai berikut:a. memastikan dipenuhinya persyaratan fisik lokasi, bangunan atau tempat usahasebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor200/PMK.04/2008,- dalam hal lokasi/bangunan Pabrik atau tempat usaha Importir hasil tembakaubersebelahan dengan rumah tinggal, kedua bangunan tersebut tidak ada hubunganlangsung;- dalam hal terdapat pintu/jendela/lubang yang semacam itu yang menghubungkankedua bangunan tersebut, pintu/jendela/lubang yang semacam tersebut telah ditutupsecara permanen.b. melengkapi Berita Acara Pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha dengangambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha dan foto bangunan atau tempatusaha yang diperiksa;c. menuliskan alamat lokasi, bangunan atau tempat usaha, selengkap mungkin:- menyebutkan nama jalan dan nomor bangunan, dalam hal terdapat nama jalan dannomor bangunan; dan- sekurang-kurangnya menyebutkan RT, RW, nama Desa/Kelurahan, namaKecamatan, dan nama Kabupaten/Kota, dalam hal tidak terdapat nama jalandan/atau nomor bangunan.C. Penegasan atas kegiatan pengawasan terhadap Pabrik atau Importir Hasil Tembakau1. Dalam rangka pengawasan, Kepala Kantor agar lebih meningkatkan kegiatan pemeriksaanlapangan secara berkala dan berkesinambungan antara lain lokasi pabrik atau tempatusaha importir hasil tembakau, kewajiban pencatatan/pembukuan dan kegiatan produksibarang kena cukai.

2. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan bukti yang cukup sehingga persyaratanNPPBKC tidak lagi dipenuhi, maka NPPBKC yang bersangkutan dibekukan sesuaiketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008.D. Pembaharuan NPPBKC Pengusaha Pabrik atau Importir Hasil Tembakau1. NPPBKC yang telah diterbitkan sebelumnya ( berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1997 ), wajibdiperbaharui oleh pemegang NPPBKC dengan mengajukan permohonan dan wajibmemenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan baru (berdasarkan PP Nomor 72 Tahun2008 jo. PMK 200/PMK.04/2008 ), dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak PPNomor 72 Tahun 2008 diberlakukan ( paling lama sampai dengan tanggal 10 Desember2011). Dan apabila sampai batas waktu tersebut NPPBKC Pengusaha Pabrik atau Importirhasil tembakau tidak diperbaharui, maka NPPBKC-nya dicabut karena tidak memenuhipersyaratan yang telah ditetapkan misalnya luas bangunan yang tidak memenuhi syarat.2. Proses penyelesaian dan tata cara pemberian NPPBKC dilakukan berdasarkan ketentuanyang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2008 tentangTata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha BarangKena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau .E. Penomoran NPPBKCPenomoran NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik atau Importir hasil tembakau terdiri dari 10(sepuluh) digit:– 4 (empat) digit pertama merupakan kode Kantor Penerbit NPPBKC.Tabel kode Kantor Penerbit NPPBKC sebagaimana tercantum dalamLampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.– 1 (satu) digit kedua merupakan kode jenis usaha.untuk Pabrik Barang Kena Cukai menggunakan kode angka 1 (satu)untuk Importir Barang Kena Cukai menggunakan kode angka 2 (dua)– 1 (satu) digit ketiga merupakan kode jenis Barang Kena Cukaiuntuk Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau menggunakan kodeangka 3 (tiga)– 4 (empat) digit keempat merupakan nomor urut untuk Pengusaha atau Importir HasilTembakau yang bersangkutan.Dalam rangka kelancaran pelayanan dan menunjang kelancaran sistem aplikasi cukaisentralisasi (SAC Sentralisasi), maka pemberian nomor urut NPPBKC mengikuti ketentuansebagai berikut :1. Pemberian nomor atas permohonan NPPBKC baru, nomor urut untuk 4 (empat) digitkeempat dimulai dengan angka 5000 (lima ribu) dan terhadap KPPBC yang telahmenerbitkan NPPBKC yang dimulai dengan angka 5000 maka penomoran berlanjut.Contoh :a. Pengusaha Pabrik hasil tembakau PR. “A” (pabrik baru) berada di wilayah pengawasanKPPBC Tipe Madya Cukai Kudus mengajukan permohonan NPPBKC, setelah dilakukanproses penelitian administratif dan pemeriksaan lokasi sesuai ketentuan yang berlakukedapatan Pabrik hasil tembakau PR. “A” telah memenuhi persyaratan dan layakdiberikan NPPBKC. Berdasarkan catatan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kudusdiketahui NPPBKC yang telah diterbitkan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus terakhirdengan nomor urut 0603.1.3.5800.Maka terhadap Pabrik hasil tembakau PR. “A” diberikan NPPBKC dengan nomor0603.1.3.5801, artinya:- 0603 adalah kode Kantor Penerbit NPPBKC untuk KPPBC Kudus;- 1 adalah kode untuk pabrik Barang Kena Cukai;- 3 adalah kode untuk hasil tembakau;

- 5801 adalah nomor urut yang diberikan untuk pabrik hasil tembakau PR “A” (urutanke-802 atas NPPBKC yang diterbitkan oleh KPPBC Kudus).b. Pengusaha Pabrik hasil tembakau PR. “B” (pabrik baru) berada di wilayah pengawasanKPPBC Tipe A3 Jambi mengajukan permohonan NPPBKC, setelah dilakukan prosespenelitian administratif dan pemeriksaan lokasi sesuai ketentuan yang berlakukedapatan Pabrik hasil tembakau PR. “B” telah memenuhi persyaratan dan layakdiberikan NPPBKC. Berdasarkan catatan pada KPPBC Tipe A3 Jambi diketahui KPPBCTipe A3 Jambi belum pernah menerbitkan NPPBKC untuk pengusaha pabrik hasiltembakau.Maka terhadap Pabrik hasil tembakau PR. “B” diberikan NPPBKC dengan nomor0306.1.3.5000, artinya:- 0306 adalah kode Kantor Penerbit NPPBKC untuk KPPBC Jambi- 1 adalah kode untuk pabrik Barang Kena Cukai- 3 adalah kode untuk hasil tembakau- 5000 adalah nomor urut yang diberikan untuk pabrik hasil tembakau PR “B” (urutanke-1 atas NPPBKC yang diterbitkan oleh KPPBC Jambi)2. Pemberian nomor atas pembaharuan NPPBKC, nomor urut untuk 4 (empat) digit keempatsama dengan nomor NPPBKC yang telah diberikan.Contoh :a. Pabrik hasil tembakau PR. “C” (pabrik lama) telah mempunyai NPPBKC dengan nomor0603.1.3.0205 berada di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus. Sesuaiketentuan maka NPPBKC wajib diperbaharui oleh pemegang NPPBKC denganmengajukan permohonan dan wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuaiPeraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2008.Setelah dilakukan proses penelitian administratif dan pemeriksaan lokasi sesuaiketentuan yang berlaku kedapatan Pabrik hasil tembakau PR. “C” telah memenuhipersyaratan dan layak diberikan NPPBKC.Maka terhadap Pabrik hasil tembakau PR. “C” diberikan NPPBKC dengan nomor0603.1.3.0205, artinya:- 0603 adalah kode Kantor penerbit NPPBKC untuk KPPBC Kudus- 1 adalah kode untuk pabrik Barang Kena Cukai- 3 adalah kode untuk hasil tembakau- 0205 adalah nomor urut yang diberikan untuk pabrik hasil tembakau PR “C” (nomorurut tetap/sama dengan NPPBKC lama)b. Pabrik hasil tembakau PR. “D” (pabrik lama) telah mempunyai NPPBKC dengan nomor0603.1.3.5055 berada di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus. Sesuaiketentuan maka NPPBKC wajib diperbaharui oleh pemegang NPPBKC denganmengajukan permohonan dan wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuaiPeraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2008.Setelah dilakukan proses penelitian administratif dan pemeriksaan lokasi sesuaiketentuan yang berlaku kedapatan Pabrik hasil tembakau PR. “D” telah memenuhipersyaratan dan layak diberikan NPPBKC.Maka terhadap Pabrik hasil tembakau PR. “D” diberikan NPPBKC dengan nomor0603.1.3.5055, artinya:- 0603 adalah kode Kantor penerbit NPPBKC untuk KPPBC Kudus- 1 adalah kode untuk pabrik Barang Kena Cukai- 3 adalah kode untuk hasil tembakau- 5055 adalah nomor urut yang diberikan untuk pabrik hasil tembakau PR “D” (nomorurut tetap/sama dengan NPPBKC lama)

F. Pemutakhiran data base NPPBKC1. Untuk menghindari kesamaan nama perusahaan untuk Pengusaha Pabrik atau Importir hasiltembakau ( kesamaan nama baik tulisan maupun pengucapannya) maka Kepala Kantordapat mengakses data base NPPBKC melalui homepage Bea dan CukaiHttp://www.beacukai.go.id;2. Kepala Kantor agar segera mengirimkan tembusan keputusan Pemberian NPPBKC,Pembekuan NPPBKC, Pencabutan Pembekuan NPPBKC, Pencabutan NPPBKC yang telahditerbitkan kepada Direktur Cukai - KP DJBC melalui faksimili nomor 021-4897544, untukpemutakhiran database NPPBKC di Direktorat Cukai.Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 13 Januari 2009DIREKTUR JENDERAL,ttd,-ANWAR SUPRIJADINIP 120050332Tembusan :1. Sekretaris DJBC;2. Para Direktur;3. Para Tenaga Pengkaji;4. Para Kepala Kantor Wilayah.

Lampiran Surat EdaranDirektur Jenderal Bea dan CukaiNomor SE- 02 /BC/2009Tanggal 13 Januari 2009TABEL KODE KANTOR PENERBIT NPPBKCUNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR HASIL TEMBAKAUNO KANTOR KODE1. KPPBC Belawan 01072. KPPBC Medan 01083. KPPBC Pangkalan Susu 01094. KPPBC Pematang Siantar 01105. KPPBC Teluk Nibung 01116. KPPBC Kuala Tanjung 01127. KPPBC Sibolga 01138. KPPBC Teluk Bayur 01159. KPPBC Tanjung Balai Karimun 020110. KPPBC Sambu Belakang Panjang 020211. KPPBC Selat Panjang 020312. KPU Batam 020413. KPPBC Dabo Singkep 020814. KPPBC Tanjung Pinang 020515. KPPBC Tarempa 021716. KPPBC Dumai 020917. KPPBC Bagan Siapiapi 021018. KPPBC Bengkalis 021119. KPPBC Pekanbaru 021220. KPPBC Siak Sri Indrapura 021321. KPPBC Tembilahan 021522. KPPBC Palembang 030123. KPPBC Bengkulu 030224. KPPBC Pangkal Pinang 030325. KPPBC Tanjung Pandan 030526. KPPBC Jambi 030627. KPPBC Bandar Lampung 030728. KPU Tanjung Priok 040329. KPPBC Jakarta 040430. KPPBC Kantor Pos Pasar Baru 040631. KPPBC Sunda Kelapa 160232. KPPBC Soekarno Hatta 050133. KPPBC Merak 050434. KPPBC Tangerang 150335. KPPBC Bekasi 050936. KPPBC Bogor 050337. KPPBC Bandung 050538. KPPBC Tasikmalaya 050639. KPPBC Cirebon 050740. KPPBC Purwakarta 0508

Lampiran Surat EdaranDirektur Jenderal Bea dan CukaiNomor SE- 02 /BC/2009Tanggal 13 Januari 2009NO KANTOR KODE41. KPPBC Tanjung Emas 060142. KPPBC Pekalongan 060243. KPPBC Kudus 060344. KPPBC Cilacap 060445. KPPBC Surakarta 060646. KPPBC Yogyakarta 060747. KPPBC Tegal 061048. KPPBC Purwokerto 062049. KPPBC Tanjung Perak 070150. KPPBC Pasuruan 071351. KPPBC Juanda 070552. KPPBC Gresik 070353. KPPBC Kalianget 070254. KPPBC Bojonegoro 070455. KPPBC Malang 070656. KPPBC Blitar 070757. KPPBC Kediri 070858. KPPBC Tulungagung 070959. KPPBC Madiun 071060. KPPBC Panarukan 071161. KPPBC Probolinggo 071262. KPPBC Banyuwangi 160763. KPPBC Ngurah Rai 080164. KPPBC Mataram 080365. KPPBC Bima 080466. KPPBC Kupang 080567. KPPBC Atapupu 081368. KPPBC Maumere 080769. KPPBC Benoa 081270. KPPBC Kalabahi 081471. KPPBC Pontianak 090172. KPPBC Entikong 090273. KPPBC Ketapang 090474. KPPBC Sintete 090575. KPPBC Sampit 090776. KPPBC Pangkalan Bun 090877. KPPBC Pulang Pisau 090978. KPPBC Jagoi Babang 092079. KPPBC Banjarmasin 100180. KPPBC Kotabaru 1002

Lampiran Surat EdaranDirektur Jenderal Bea dan CukaiNomor SE- 02 /BC/2009Tanggal 13 Januari 2009NO KANTOR KODE81. KPPBC Balikpapan 100382. KPPBC Samarinda 100583. KPPBC Bontang 100684. KPPBC Tarakan 100885. KPPBC Nunukan 100986. KPPBC Sangatta 101087. KPPBC Makassar 110188. KPPBC Pare-Pare 110389. KPPBC Malili 110490. KPPBC Bajo’e 110591. KPPBC Kendari 110692. KPPBC Pomalaa 110793. KPPBC Pantoloan 110894. KPPBC Poso 110995. KPPBC Luwuk 111096. KPPBC Bitung 111197. KPPBC Manado 111298. KPPBC Gorontalo 111399. KPPBC Ambon 1201100. KPPBC Ternate 1202101. KPPBC Sorong 1203102. KPPBC Manokwari 1204103. KPPBC Fak-Fak 1205104. KPPBC Jayapura 1206105. KPPBC Merauke 1207106. KPPBC Amamapare 1208107. KPPBC Biak 1209108. KPPBC Tual 1210109. KPPBC Bintuni 1220110. KPPBC Kaimana 1221111. KPPBC Nabire 1222112. KPPBC Banda Aceh 1301113. KPPBC Sabang 1303114. KPPBC Meulaboh 1304115. KPPBC Lhok Seumawe 1305116. KPPBC Kuala Langsa 1306DIREKTUR JENDERAL,ttd,-ANWAR SUPRIJADINIP 120050332