MANUAL PENGELOLAAN PROGRAM - Digilib

2.3.2 PELAKSANA PROGRAM DI TINGKAT PROVINSISesuai dengan ketentuan Pokja AMPL Nasional, yang dituangkan di dalam PedomanPenyiapan Kelembagaan dan Indikasi Kegiatan PPSP di Daerah, pengelolaan pelaksanaan PPSPdi tingkat provinsi dikoordinasikan oleh kelompok kerja (pokja) Provinsi, dengan nomenklaturPokja AMPL atau nomenklatur lain yang terkait sanitasi. Pokja Provinsi ini diharapkan dapatberperan sebagai koordinator pengelolaan program dan advokasi, fasilitator, penyedia inputstrategis (advisor), serta pelaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPSP di tingkat Provinsi.Peran Pokja Provinsi ini dijabarkan sebagai berikut: Mengkoordinasikan dan memfasilitasi proses pemilihan kabupaten/kota pesertaPPSP di wilayah provinsi; Mengkoordinasikan dan memfasilitasi proses penyusunan rencana sanitasi yang terdiridari Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, serta MemorandumProgram Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Mengkoordinasikan dan memfasilitasi proses penjaminan kualitas proses maupunproduk dokumen Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, sertaMemorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota di wilayah provinsi; Memberikan input strategis pada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan stakeholder terkait dalam proses implementasi program sanitasi di tingkatprovinsi; Memfasilitasi proses pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi sanitasi di tingkatprovinsi; Menjalankan advokasi dan mengembangkan kerjasama strategis dengan berbagaistakeholder terkait guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan sanitasiprovinsi; Berkoordinasi dan memberi masukan pada PMU, PIU, dan Pokja AMPL Nasional dalamrangka penyempurnaan program PPSP; Tugas lain yang ditetapkan oleh Gubernur di wilayah Provinsi masing-masing.Untuk menjaga efisiensi maupun efektifitas hubungan internal Pokja Provinsi di dalammengkoordinasikan pelaksanaan PPSP di wilayahnya, maka Pokja Provinsi diarahkan untukdiketuai oleh Sekretaris Daerah dan didukung Tim Pengarah, Tim Teknis/Pelaksana, dan TimSekretariat. Dalam proses pembentukan atau penyiapan Pokja Provinsi, Pemerintah Provinsidapat mengacu pada Surat Edaran Mendagri yang diterbitkan setiap tahun yang memberikanarahan tentang Pelaksanaan PPSP di Daerah, termasuk pengaturan tentang kelembagaandan pendanaan yang perlu disediakan provinsi untuk operasional pokja. Selain Surat EdaranMendagri tersebut, pembentukan Pokja Provinsi juga dapat mengacu pada Pedoman PenyiapanKelembagaan dan Indikasi Kegiatan PPSP di Daerah (terlampir).BAB II. KERANGKA KERJA PELAKSANAAN PPSP 9