MANUAL PENGELOLAAN PROGRAM - Digilib

hingga kabupaten/kota.h. Memfasilitasi terjadinya penguatan kapasitas aparat pemerinta provinsi dalampembangunan sanitasi.i. Mendorong terjadinya komunikasi yang intensif antara Pokja kota/kabupaten,provinsi dan pusat.j. Memfasilitasi Pokja Propinsi dalam melaksanakan penjaminan kualitas(review) terhadap Buku Putih dan SSK yang sudah dibuat oleh Kabupaten/Kotasebelum melanjutkan tahap penyusunan Memorandum Program bersamadengan Tenaga Ahli Fasilitator Memorandum Program.k. Melakukan koordinasi, supervisi dan pendampingan kepada Tenaga Ahli danFasilitator kota/kabupaten.l. Berkoordinasi dengan Satker pengembangan PLP Propinsi mengenaisubstansi Teknik bidang ke-PLPan dalam rangka penyusunan Buku Putih, SSKdan Memorandum Program Tugas Tenaga Ahli Teknik Provinsi:a. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Fasilitator PropinsiKoordinator dan Ahli Keuangan dan Kebijakan Publik serta Tenaga Ahli danFasilitator Kota (CF) dalam menjalankan kegiatan fasilitasi kepada PokjaProvinsi dan Pokja Kabupaten/kota.b. Melakukan identifikasi kebutuhan pembangunan sanitasi Kabupaten/Kotadalam rangka penanganan daerah rawan sanitasi di daerah.c. Memfasilitasi Pokja Kab/Kota untuk melakukan identifikasi kegiatan/program/rencana/strategi sektor sanitasi yang akan dimasukan ke dalam Buku Putihmaupun SSK.d. Memberikan input/masukan terkait substansi teknis Penanganan SektorSanitasi / Solusi Teknis dalam penyusunan Buku Putih, SSK serta Memorandumprogram kepada Pokja Kab/Kota.e. Berkoordinasi dengan Satker Pengembangan PLP Propinsi mengenai substansike-PLPan dalam rangka penyusunan Buku Putih, SSK dan MPSS.f. Memfasilitasi Pokja Propinsi dalam melaksanakan penjaminan kualitas(review) terhadap Buku Putih dan SSK yang sudah dibuat oleh Kabupaten/Kotasebelum melanjutkan tahap penyusunan Memorandum Program bersamadengan Tenaga Ahli Fasilitator Memorandum Program.g. Ahli Teknik merupakan satu kesatuan Tim dengan Tenaga Ahli FasilitatorPropinsi Koordinator yang juga bertugas menjalankan kegiatan pendampingankepada Pokja kabupaten/Kota di propinsi tersebut dalam melaksanakanpenyusunan Buku Putih, SSK dan Memorandum Program. Tugas Tenaga Ahli Keuangan dan Kebijakan Publik Provinsi:a. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Fasilitator Propinsi14 MANUAL PENGELOLAAN PROGRAM