Preview - Kementerian Negara Koperasi dan UKM

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 6 TAHUN 2007TENTANGKEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL DAN PEMBERDAYAANUSAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAHPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Dalam upaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaanusaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,dan sebagai kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang PaketKebijakan Perbaikan Iklim Investasi, dengan ini menginstruksikan:Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;2. Menteri Keuangan;3. Menteri Perdagangan;4. Menteri Dalam Negeri;5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;6. Menteri Perhubungan;7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;8. Menteri Perindustrian;9. Menteri Pekerjaan Umum;10. Menteri Komunikasi dan Informatika;11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;12. Menteri Pendidikan Nasional;13. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;14. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Nasional;15. Menteri …

- 3 -KETIGA : a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikankegiatan yang dilaksanakan oleh para Menteri/Kepala LembagaPemerintah Non Departemen.b. Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini sepanjangterdapat program yang berkaitan dengan kewenangan BankIndonesia, Menteri yang terkait agar berkoordinasi denganGubernur Bank Indonesia.KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian :1. Memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkansecara berkala kepada Presiden;2. Membentuk Tim Pemantau dan menetapkan tugas, susunanorganisasi, keanggotaan, tata kerja dan kesekretariatan TimPemantau.KELIMA : Para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen,Gubernur dan Bupati/Walikota memantau pelaksanaan InstruksiPresiden ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masingmasingdan menunjuk seorang pejabat di lingkungan masing-masinguntuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pemantau sebagaimanadimaksud dalam Diktum KEEMPAT Instruksi Presiden ini.KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.Instruksi ...

- 4 -Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.Dikeluarkan di Jakartapada tanggal 8 Juni 2007PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOSalinan sesuai dengan aslinyaDeputi Sekretaris KabinetBidang Hukum,ttd.Lambock V. Nahattands

PERBAIKAN IKLIM INVESTASILAMPIRANINSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR : 6 TAHUN 2007TANGGAL : 8 JUNI 2007KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABI. KELEMBAGAANA. MemperkuatKelembagaanPelayanan Investasi.1. Penyusunan peraturanperundangundanganyangterkait dengan penanamanmodal.a. Menyusun Tata Cara danPelaksanaan Pelayanan TerpaduSatu Pintu.Peraturan Presiden(Perpres).Juni 2007. Tata Cara PenanamanModalyang jelas dansederhana bagipenanam modal.MenteriPerdagangan.b. Menetapkan kriteria danpersyaratan bidang usahayang tertutup dan yang terbukadengan persyaratansebagai dasar penetapanDaftar Bidang Usaha Tertutupdan yang Terbukadengan Persyaratan.Peraturan Presiden(Perpres).Juni 2007. Menjamin kepastianhukum dantransparansi penyusunanDaftarBidang Usaha Tertutupdan yangTerbuka denganPersyaratan bagipenanam modal.MenteriPerdagangan.c. Menyusun ...

- 2 -TARGETKEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARAN SASARANPENYELESAIANPENANGGUNGJAWABc. Menyusun Daftar BidangUsaha yang Tertutup Danyang Terbuka denganPersyaratan bagi penanammodal.Peraturan Presiden(Perpres).Juni 2007. Tersedianya DaftarBidang UsahaTertutup dan Terbukadengan Persyaratanyang jelasdan transparan.d. Merumuskan pembagianurusan yang jelas antaraPemerintah Pusat danPemerintah Daerah sebagaipenjabaran Undang-Undang(UU) Nomor 32 Tahun2004 tentang PemerintahanDaerah dan UU Nomor 25Tahun 2007 Tentang PenanamanModal.Perubahan PeraturanPemerintah (PP) Nomor 25Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintahdan Kewenangan ProvinsiSebagai Daerah Otonom.Juni 2007.Pembagian urusanPemerintah Pusatdan PemerintahDaerah yang terarahdan tidaktumpang tindih.Menteri DalamNegeri.e. Menyusun KebijakanIndustri Nasional.Kebijakan IndustriNasional .Oktober 2007.Arah dan PengembanganIndustriNasional yangjelas.MenteriPerindustrian.f. Menyusun ...

- 3 -TARGETKEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARAN SASARANPENYELESAIANPENANGGUNGJAWABf. Menyusun KebijakanUmum Penanaman Modal.Kebijakan Umum PenanamanModal.November 2007. Rencana UmumPenanaman Modalyang jelas danterarah.MenteriKoordinatorBidangPerekonomian.g. Merumuskan pemberianfasilitas fiskal bagi penanammodal dengan kriteriatertentu dalam bentuk keringananbeberapa jenispajak dan bea masuk.Peraturan Menteri Keuangan.Desember 2007.Tersedianya fasilitasfiskal bagi penanammodal berupakeringanandi bidang perpajakandan beamasuk.Menteri Keuangan.h. Merumuskan kebijakan penanamanmodal pada KawasanEkonomi Khusus.Penyampaian RancanganUndang-Undang (RUU)Kawasan Ekonomi Khususke Dewan PerwakilanRakyat (DPR).November 2007. Peraturan yangjelas mengenai kebijakanpenanamanmodal padaKawasan EkonomiKhusus.MenteriPerdagangandan Kepala BadanKoordinasiPenanaman Modal.i. Mengubah PP Nomor 16Tahun 1997 tentang Waralaba.Perubahan PP Nomor 16Tahun 1997.Juli 2007.Penertiban usahawaralaba.MenteriPerdagangan.2. Percepatan ...

- 4 -TARGETKEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARAN SASARANPENYELESAIANPENANGGUNGJAWAB2. Percepatan pendirianperusahaan danizin usaha.Mempercepat proses pendirianperusahaan dan izin usahamelalui langkah-langkah antaralain:a. Penyederhanaan prosedur.b. Mengubah proses berurutanmenjadi paralel.c. Menetapkan waktu maksimumpenyelesaian untuksetiap prosedur.Penyempurnaan peraturan-peraturanyangberkaitan dengan prosespendirian perusahaan danizin usaha, meliputi TandaDaftar Perusahaan (TDP),Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP), PendaftaranTenaga Kerja danJaminan Sosial TenagaKerja (Jamsostek).Juli 2007.Berkurangnyawaktu prosespendirian perusahaandan izinusaha menjadimaksimal 25hari.MenteriPendayagunaanAparatur Negara.3. Peningkatan ekspordan investasi.Membentuk Kelompok Kerjasebagai pelaksanaan KeputusanPresiden Nomor 3 Tahun 2006tentang Tim Nasional PeningkatanEkspor dan PeningkatanInvestasi (Timnas PEPI).Keputusan Menteri KoordinatorBidang Perekonomianselaku KetuaHarian Timnas PEPI.Juni 2007. Kinerja TimnasPEPI menjadiefektif.MenteriKoordinatorBidangPerekonomian.4. Peningkatan pelayananinformasidan perijinan investasisecara online.a. Membentuk Tim mengenaipengembangan sistem pelayananinformasi danperijinan investasi secaraon-line.Keputusan Menteri KoordinatorBidang Perekonomian.Agustus 2007. Tim penyusunansistem pelayananinformasi dan perijinaninvestasi secaraon-line terbentuk.MenteriKoordinatorBidangPerekonomian.b. Menyusun...

- 5 -TARGETKEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARAN SASARANPENYELESAIANPENANGGUNGJAWABb. Menyusun program aplikasisistem pelayanan informasidan perijinan investasisecara on-line.Program Aplikasi sistempelayanan informasi danperijinan investasi secaraon-line.November 2007. Pelayanan informasidan perijinaninvestasi dilakukansecara online,sehinggamenjadi mudah,cepat dan efisien.Kepala BadanKoordinasiPenanaman Modal.c. Mengoperasikan pilot projectpenerapan sistem pelayananinformasi dan perijinaninvestasi secara onlinedi Batam.Keputusan Kepala BadanKoordinasi PenanamanModal (BKPM) tentangPenerapan pengoperasianpilot project sistem pelayanandan perijinan investasisecara on-line diBatam.Desember 2007. Penerapan pelayananinformasidan perijinan investasisecara onlinedi Batamsebagai pilot project.Kepala BadanKoordinasiPenanaman Modal.d. Mensosialisasikan sistempelayanan informasi danperijinan investasi secaraon-line.Press Release, Seminar,Lokakarya, dan lain-lain.November 2007dan berlanjut.Dunia usaha mengetahuisistempelayanan informasidan perijinaninvestasi tersediasecara on-line.Kepala BadanKoordinasiPenanaman Modal.e. Mengoperasikan...

- 6 -TARGETKEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARAN SASARANPENYELESAIANPENANGGUNGJAWABe. Mengoperasikan sistem pelayananinformasi danperijinan investasi on-linesecara nasional.Keputusan Kepala BKPMtentang pengoperasiansistem pelayanan informasidan perijinan investasi onlinesecara nasional.Juni 2008. Pelayanan informasidan perijinaninvestasi di seluruhIndonesiamenjadi lebihmudah, cepat danefisien.Kepala BadanKoordinasiPenanaman Modal.B. Sinkronisasi PeraturanPusat danPeraturan Daerah(Perda).Peninjauan Perda-Perdayang menghambat investasi.a. Membentuk Tim Bersamauntuk penyusunan RancanganPerda serta evaluasiPerda dan pembatalanPerda-Perda yang menghambatinvestasi.Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri danMenteri Keuangan.Juni 2007.Penurunan jumlahPerda yang menghambatinvestasi.Menteri DalamNegeri danMenteri Keuangan.b. Menyusun mekanisme kerjaTim Bersama yang meliputi :1) Mekanisme penjaringanPerda-Perda dan RancanganPerda.2) Evaluasi, perubahan danpembatalan Perda.1) Mekanisme dan TataKerja (SOP) yangditetapkan Ketua TimBersama.2) Sosialisasi pembatalanPerda yang menghambatinvestasi.Juni 2007 danberlanjut.1) Kinerja TimBersama efisiendan efektif.2) PembatalanPerda-Perdadiketahuipublik.Menteri DalamNegeri danMenteri Keuangan.3). Pengawasan ...

- 7 -TARGETKEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARAN SASARANPENYELESAIANPENANGGUNGJAWAB3) Pengawasan atas Perda-Perda yang dibatalkan.4) Pengumuman Perda-Perda yang dibatalkankepada publik melaluimedia massa dan websitesetiap 3 bulan.II. KELANCARAN ARUS BARANG DAN KEPABEANANA. Kelancaran arusbarang ekspor danimpor.1. Peningkatan pelayanankargo di PelabuhanTanjungPriok.Penataan ruang kepelabuhandi Pelabuhan Tanjung Priok.Keputusan Menteri Perhubungantentang MasterPlan Tata Ruang PelabuhanTanjung Priok.Oktober 2007. Tersedianya pedomanpenataanruang PelabuhanTanjung Prioksecara menyeluruh.MenteriPerhubungan.2. Penertiban Pemanfaatanruang dankegiatan kepelabuhansesuai denganInternational Shipsand Port FacilitySecurity Code (ISPS-Code) di PelabuhanTanjung Priok.Pengawasan dan evaluasiterhadap pelaksanaan ISPSCode di Pelabuhan TanjungPriok.Keputusan Menteri KoordinatorBidang Perekonomiandalam kerangkaTim Keppres 54tentang PembentukanOversight Committe.Agustus 2007. Tertatanya pemanfaatanruangdan kegiatan pelabuhansesuaiISPS Code.MenteriKoordinatorBidangPerekonomian.3. Penataan…

- 8 -TARGETKEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARAN SASARANPENYELESAIANPENANGGUNGJAWAB3. Penataan ruang dankegiatan pelabuhanyang terbuka untukekspor dan impor.Menyusun kebijakan umumpenataan ruang dan kegiatanpelabuhan yang terbuka untukekspor dan impor.Road map penataan ruangdan kegiatan pelabuhanyang terbuka untukekspor dan impor.Desember 2007. Tersedianya kebijakanumumpenataan ruangdan kegiatan pelabuhanyang terbukauntuk ekspordan impor.MenteriPerhubungan.B. Mempercepat PelayananKepabean-pengeluaran barangPercepatan prosesan (Customs Service).(customsimpor dan eksporclearance).a. Menyempurnakan prosedurpengeluaran barang (customscleareance).Penyempurnaan peraturan-peraturanyangberkaitan dengan prosedurpengeluaran barang berupaPeraturan MenteriKeuangan dan PeraturanDirektur Jenderal Bea danCukai yang meliputi:1) Tata Laksana Kepabeanandi BidangImpor.2) Pemeriksaan fisik.3) Tempat PenimbunanSementara (TPS).4) PerusahaanPengurusan JasaKepabeanan (PPJK).Oktober 2007.Juli 2007.Juli 2007.Juli 2007.1. Penyederhanaanprosedur pengeluaranbarangsehingga waktupengeluaran barang(customsrelease) melaluijalur hijau menjadirata-rata 30menit dan jalurmerah menjadirata-rata 3 hari.2 Sistem ProfilingPPJK dan TPS.Menteri Keuangan.b. Mengembangkan…

- 9 -TARGETKEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARAN SASARANPENYELESAIANPENANGGUNGJAWABb. Mengembangkan fasilitasJalur Prioritas.Peraturan Direktur JenderalBea dan Cukaitentang MandatoryPaperless untuk ImportirJalur Prioritas.Oktober 2007.1. Proses pengeluaranbaranguntuk JalurPrioritas lebihcepat dan sederhana.2. Peminat fasilitasJalurPrioritas bertambah.Menteri Keuangan.c. Menyempurnakan manajemenrisiko kepabeanan.Penyempurnaan peraturan-peraturanyang berkaitandengan:1) Pembentukan KomiteProfiling.2) Profil Importir, PPJK,TPS, Komoditi danNegara Asal UntukPenetapan Jalur DalamPelayanan Impor.3) Pemblokiran penggunajasa di bidangKepabeanan.Juni 2007.Oktober 2007.Agustus 2007.Penetapan jalurpelayanan secaracepat dan tepatserta meningkatkanefektivitas pelayanandan pengawasankepabeanan.Menteri Keuangan.4). Standar ...

- 10 -TARGETKEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARAN SASARANPENYELESAIANPENANGGUNGJAWAB4) Standar Penilaian RegistrasiKepabeanan.September 2007.d. Menyempurnakan penetapannilai pabean untukperhitungan bea masuk.Peraturan Direktur JenderalBea dan Cukaitentang Petunjuk PelaksanaanPenetapan NilaiPabean untuk PenghitunganBea Masuk yangdikaitkan dengan ProfilImportir.Juni 2007.1. Penetapannilai pabeanyang lebihefektif danefisien.2. PenggunaanData BaseHarga secaraoptimal.3. Penerapanmanajemen risikopada penentuannilaipabean.Menteri Keuangan.e. Melakukan otomasi SistemAplikasi Pelayanan (SAP) BC2.3 (pemberitahuan pabeanuntuk pemasukan ke TempatPenimbunan Berikat).Peraturan Direktur JenderalBea dan Cukaitentang Penyempurnaansistem dan prosedur pelayananBC 2.3 dengan sistemEDI (Electronic DataInterchange/PertukaranData Elektronik).Desember 2007. Prosedur pemasukandan pengeluaranbarangdi Tempat PenimbunanBarang(TPB) yang lebihsederhana dancepat.Menteri Keuangan.f. Menerapkan …

- 11 -TARGETKEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARAN SASARANPENYELESAIANPENANGGUNGJAWABf. Menerapkan sistem IndonesiaNational Single Window(INSW) untuk pelayanancustoms and cargo clearancemelalui:1) Menyusun Cetak BiruINSW.2) Sosialisasi persiapanpenerapan INSW.3) Penerapan uji cobaINSW di Tanjung Priok.4) Persiapan PengoperasianINSW secara nasional.1)Cetak Biru INSW.2)Kegiatan sosialisasi tentangpersiapan penerapanINSW.3)Keputusan Menteri Keuangantentang uji cobaINSW di PelabuhanTanjung Priok.4)Pedoman pengoperasianINSW secara nasional.Juli 2007.Mei-Desember2007.Desember 2007.Desember 2007-Desember 2008.Sistem INSW yangterintegrasi dengansistemASEAN SingleWindow.Menteri Keuangan(Ketua Tim INSW).C. PengembanganFasilitas Kepabeanan(Customs Facilities).Penyempurnaan ketentuanTPB.Menyusun peraturan tentangTPB untuk mengakomodasitambahan jenis TPB baru.Peraturan Perundang-undanganmengenai TPBsebagai pelaksanaan Undang-undangNomor 10Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimanatelah diubah denganUndang-Undang Nomor17 Tahun 2006.Oktober 2007.Pengguna dan investasidi TPB meningkat.Menteri Keuangan.D. Pengawasan ...

- 12 -TARGETKEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARAN SASARANPENYELESAIANPENANGGUNGJAWABD. Pengawasan Kepabeanan(CustomsControl).1. Optimalisasi pelaksanaanaudit kepabeanan.a. Menyusun Peraturan tentangProgram dan StandarAudit.1)Peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukaitentang Program danStandar Audit.September 2007.Pelaksanaan auditsecara terstrukturdan efektif.Menteri Keuangan.b. Menyusun Peraturan ProgramEvaluasi Audit.2) Peraturan Direktur JenderalBea dan Cukaitentang Program EvaluasiAudit.September 2007.2. Optimalisasi ...

- 13 -TARGETKEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARAN SASARANPENYELESAIANPENANGGUNGJAWAB2. Optimalisasi pelaksanaankegiatanIntelijen di bidangKepabeanan.Menyempurnakan ketentuantentang Tatacara Penerbitan,Pelaporan dan PenatausahaanNota Hasil Intelijen (NHI)yang mencakup perbaikanProgram Aplikasi NHI danProgram Aplikasi DataIntelijen serta DokumentasiPelanggaran Peraturan Perundang-undanganKepabeanan.Perubahan Keputusan DirekturJenderal Bea danCukai Nomor: KEP-13/BC/2003 tentang NHI.September 2007.Perbaikan kinerjapelaksanaan NHIdengan dukungansistem otomasidan teknologiyang memadaisehingga dapatmengurangi pelanggaranketentuanperaturanperundangundangankepabeanan.Menteri Keuangan.III. PERPAJAKANA. MeningkatkanPelayananPerpajakan.1. Percepatan prosespelayanan atau penyelesaianpermohonanrestitusiPajak PertambahanNilai (PPN).Menyederhanakan proses pemeriksaandalam proses penyelesaianpermohonan restitusiPPN.Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak.Juli 2007.1.Penyelesaianpermohonanrestitusi PPNyang diajukansebelum Agustus2006 oleh wajibpajak palinglambat Juli2007.Menteri Keuangan.2. Waktu ...

- 14 -TARGETKEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARAN SASARANPENYELESAIANPENANGGUNGJAWAB2. Waktu penyelesaianrestitusiwajibpajak patuhdari 1 bulanmenjadi 7hari.3. Waktu penyelesaianrestitusiPPN wajibpajak eksportirberisiko rendahdari 12bulan menjadi2 bulan.4. Waktu penyelesaianrestitusiPPN wajibpajak eksportirberisiko sedangdari 12bulan menjadi4 bulan.2. Penyediaan …

- 15 -TARGETKEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARAN SASARANPENYELESAIANPENANGGUNGJAWAB2. Penyediaan layananprima untuk wajibpajak pada Kantor PelayananPajak (KPP)Pratama jasa konsultasi.a. Membentuk KPP Pratama yangberbasis sistem administrasimodern dan memiliki:1) Account representativedan help desk.2) Pelayanan untuk semuajenis pajak.b. Membentuk 43 KPP Pratamadi Jakarta.c. Membentuk 112 KPP Pratamadi Banten, Jawa Barat, JawaTengah, Jawa Timur dan Bali.Keputusan MenteriKeuangan.43 KPP Pratama di Jakarta.112 KPP Pratama di Jawadan BaliAgustus 2007.Agustus 2007.Desember 2007.1.Pelayanan yanglebih baik untuksemua wajib pajak.2.Waktu pendaftaranNPWPperusahaan PTbaru menjadi 2hari.Menteri Keuangan.3. Peningkatan Built-inControl System.a. Menerapkan sistem otomasiadministrasi pada KantorPelayanan Pajak dengan casemanagement dan workflowsystem.Keputusan Direktur JenderalPajak mengenai StandardOperating Procedure (SOP)Sistem Otomasi Administrasi.Agustus 2007.Sistem pengawasansecara otomatis atassemua penyelesaianpermohonan wajibpajak.Menteri Keuangan.b. Menerapkan sistem otomasiadministrasi di KPP wilayahJakarta.Penerapan sistem otomasi diJakarta.Agustus 2007.c. Menerapkan sistem otomasiadministrasi di KPP wilayahBanten, Jawa Barat, JawaTengah, Jawa Timur dan Bali.Penerapan sistem otomasi diJawa dan Bali.Desember 2007.B. Meningkatkan …

- 16 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABB. Meningkatkan GoodGovernance.PengembanganPengawasan Internal.a. Membentuk ComplaintManagement System.Keputusan Direktur JenderalPajak mengenai SOPComplaint ManagementSystem.Agustus 2007.Unit pengawasaninternal berfungsidengan baik.Menteri Keuangan.b. Mengembangkan sistemuntuk menjamin pelaksanaantugas sesuai prosedurkerja yang ditetapkan(Quality Assurance).Keputusan Direktur JenderalPajak mengenai SOPQuality Assurance.Juli 2007.SOP bagi pegawaiDirektorat JenderalPajak untukmencapai QualityAssurance.Menteri Keuangan.C. Melindungi HakWajib Pajak.Penerapan Kode EtikPegawai DirektoratJenderal Pajak.Meningkatkan Good Governance,terutama terkait denganaudit, keberatan, dan penerapanperaturan perpajakan secarabenar.Kode Etik pegawai DirektoratJenderal Pajak disemua Kanwil Pajak yangtelah menerapkan sistemadministrasi perpajakanmodern.Desember 2007.Pelanggaran kodeetik oleh pegawaiDirektorat JenderalPajak terhadapwajib pajaksemakin berkurang.Menteri Keuangan.REFORMASI ...

- 17 -REFORMASI SEKTOR KEUANGANKEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABI. STABILITAS SISTEM KEUANGANA. Memperkuatmekanismekoordinasi sektorkeuangan.1. Penyusunan RancanganUndang-Undang (RUU)tentang Jaring PengamanSektor Keuangan.Penyelesaian penyusunan RUUtentang Jaring Pengaman SektorKeuangan.Penyampaian RUU tentangJaring Pengaman SektorKeuangan ke DPR.Oktober 2007. Jaring pengamansektor keuanganterbangun.Menteri Keuanganberkoordinasidengan GubernurBank Indonesia.2. Pencegahan praktekpengelolaan investasikeuangan secaraillegal .Membentuk mekanisme koordinasiantara Departemen Keuangan,Departemen Perdagangan, BadanPengawas Perdagangan KomoditiBerjangka, Bank Indonesia,Kepolisian, Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan.Pembentukan Satuan Tugas. Juni 2007. Praktek pengelolaaninvestasi keuangansecara illegal dapatdicegah.Menteri Keuangan.3. OperasionalisasiForum StabilitasSistem Keuangan(FSSK).a. Membentuk Struktur Organisasidan tata kerja FSSK.Surat Keputusan BersamaMenteri Keuangan danGubernur Bank Indonesia.Juni 2007.FSSK aktif secaraoperasional.Menteri Keuanganberkoordinasidengan GubernurBank Indonesia.b. Penyelesaian …

- 18 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARAN TARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABb. Penyelesaian usulan konsepArsitektur Sistem KeuanganIndonesia (ASKI).Surat Keputusan BersamaMenteri Keuangan danGubernur Bank Indonesia.November 2007. ASKI terbentuk. Menteri Keuanganberkoordinasidengan GubernurBank Indonesia danLembaga PenjaminSimpanan (LPS).c. Melakukan Pre-FinancialSector Assessment Program(FSAP).Laporan hasil Pre-FSAP. Desember 2007. Pre- FSAP terlaksana.Menteri Keuanganberkoordinasidengan GubernurBank Indonesia.d. Penyiapan Macro EarlyWarning System (EWS)sektor keuangan.Model Macro EWS yangmenghasilkan indikatordini kondisi sektorkeuangan.November 2007dan berlanjut.Model Macro EWStersusun.Menteri Keuanganberkoordinasidengan GubernurBank Indonesia.B. Memperkuatlembaga keuangan.Peningkatan efisiensiintermediasi melaluipenyediaan informasi.a. Pengayaan produk SistemInformasi Debitur dari BiroInformasi Kredit (BIK).Pelayanan dan implementasiproduk BIK yang setaradengan standar internasionalNovember 2007dan berlanjut.Tercapainya standarkualitas BIKyang sesuai denganstandar internasional.MenteriKoordinator BidangPerekonomianberkoordinasidengan GubernurBank Indonesia.b. Meningkatkan…

- 19 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARAN TARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABb. Meningkatkan cakupaninformasi dan akses penggunaBIK.Kajian integrasi data basedari perusahaan publicutilities terutama terkaitdengan data pokoknasabah/pelanggan dantunggakannya.November 2007dan berlanjut.MenteriKoordinator BidangPerekonomianberkoordinasidengan GubernurBank Indonesia.c. Membuat Naskah Kerjasamaantara pemerintahc.q. Menteri Keuangandengan Bank Indonesiaterkait dengan peningkatanjumlah pelapor danpengguna informasi BIKoleh Lembaga KeuanganBukan Bank (LKBB).Naskah Kerjasama. September 2007. Menteri Keuanganberkoordinasidengan GubernurBank Indonesia.C. Melaksanakanpendidikankeuangan.Peningkatanpemahamanmasyarakat dibidang keuangan.Penyusunan dan implementasicetak biru edukasi masyarakatdi bidang keuangan.Cetak biru dan materiedukasi masyarakat dibidang keuangan.September 2007. Berlanjutnya programperlindungannasabah melaluiedukasi masyarakatdi bidang keuangansecara komprehensifdan terkoordinir.MenteriKoordinator BidangPerekonomianberkoordinasidengan MenteriKeuangan danGubernur BankIndonesia.II. Lembaga …

- 20 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABII. LEMBAGA KEUANGAN PERBANKANA. Meningkatkankoordinasi kebijakanperbankan.Peningkatan koordinasiuntuk mendukung restrukturisasiBank BadanUsaha Milik Negara(BUMN).Menyusun langkah-langkahperbaikan kinerja bank BUMN.Keputusan Menteri NegaraBUMN.Oktober 2007.Bank BUMN yanglebih efisien.Menteri NegaraBUMNberkoordinasidengan GubernurBank Indonesia.B. Memfasilitasiperkembanganperbankan syariah.1. Peningkatanlikuiditas pasaruang produksyariah.Menyusun pedoman investasiperbankan syariah.Pedoman investasikeuangan syariah.Juli 2007.Dana investasi LuarNegeri melaluiinstrumen keuangansyariah meningkat.MenteriKoordinator BidangPerekonomianberkoordinasidengan GubernurBank Indonesia danMenteri Keuangan.2. PengembanganPasar Uang AntarBank berdasarkanPrinsip Syariah(PUAS) agar lebihlikuid dan efisien.Menyusun peraturan tentangPUAS yang mencakup antaralain: Pengembangan LaporanHarian Bank Umum (LHBU),konsultasi dengan Komite AhliPerbankan Syariah BankIndonesia dan anggota DewanSyariah Nasional MajelisUlama Indonesia.Peraturan tentang PUASdan aturanpelaksanaannya. *) Juni 2007. Fungsi manajemenlikuiditas perbankansyariah untuk mendukungpeningkatanpembiayaan berperansemakin baik.MenteriKoordinator BidangPerekonomianberkoordinasidengan GubernurBank Indonesia danMenteri Keuangan.III. Lembaga ...

- 21 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABIII. LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANKA. MemperkuatKesehatan IndustriAsuransi.1. Penerapan Good Menyempurnakan pedomanCorporate Governance(GCG) bagi asuransian.GCG bagi Perusahaan Per-PerusahaanPerasuransian.Surat Edaran Ketua BadanPengawas Pasar Modal(Bapepam) dan LembagaKeuangan (LK) tentangpenerapan GCG bagiPerusahaan Perasuransian.Agustus 2007.GCG bagi PerusahaanPerasuransianditerapkan.Menteri Keuangan.2. Peningkatan efektifitaspengaturandan pengawasanPerusahaan Perasuransian.a. Menyempurnakan UUNomor 2 Tahun 1992tentang Usaha Perasuransian.Penyampaian RUU tentangPerubahan atas UU Nomor2 Tahun 1992 tentangUsaha Asuransi ke DPR.Januari 2008.Pengaturan danpengawasan PerusahaanPerasuransiansemakinefektif.Menteri Keuanganberkoordinasidengan MenteriHukum dan HAMdan MenteriSekretaris Negara.b. Menyempurnakan PP Nomor73 Tahun 1992 tentangPenyelenggaraan Usaha Perasuransian.PP tentang PerubahanKedua atas PP Nomor 73Tahun 1992.Januari 2008.Menteri Keuangan.B. Memperkuat ...

- 22 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABB. MemperkuatKesehatan IndustriDana Pensiun.Peningkatan efektifitaspengaturan danpengawasan DanaPensiun.Menyempurnakan UU Nomor11 Tahun 1992 tentang DanaPensiun.Penyampaian RUU tentangperubahan atas UU Nomor11 Tahun 1992 kepadaDPR.Januari 2008.Efektifitas pengaturandan pengawasanDana Pensiunmeningkat.Menteri Keuanganberkoordinasidengan MenteriHukum dan HAMdan MenteriSekretaris Negara.C. Mengembangkanpembiayaan ekspor.Pembentukan LembagaPembiayaan EksporIndonesia (LPEI).Menyusun RUU tentang LPEI.Penyampaian RUU tentangLPEI kepada DPR.Agustus 2007. LPEI terbentuk. Menteri Keuanganberkoordinasidengan MenteriHukum dan HAMdan MenteriSekretaris Negara.D. Meletakkan dasarpengawasan berbasisrisiko (risk basedsupervision) terhadapperusahaanpembiayaan.Penerapan PengawasanBerbasis Risiko terhadapPerusahaanPembiayaan.Menyusun SOP PengawasanBerbasis Risiko terhadapPerusahaan Pembiayaan.Peraturan Ketua Bapepam-LK tentang SOP PengawasanBerbasis Risikoterhadap PerusahaanPembiayaan.Desember 2007.Pengawasan BerbasisRisiko terhadapPerusahaan Pembiayaanmeningkat.Menteri Keuangan.E. MengembangkanIndustri Jasa Gadai.Peningkatan efisiensiUsaha Jasa Gadai.Melakukan kajian mengenaitingkat efisiensi, bentukpersaingan dan infrastrukturkelembagaan Usaha JasaGadai.Kajian. Oktober 2007. Usaha Jasa Gadaiefisien.Menteri Keuangan.F. Meningkatkan ...

- 23 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABF. Meningkatkan diversifikasiprodukdan jasa pembiayaan.Pengembangan produkprodukpembiayaan berdasarkanprinsip syariahMenyusun Peraturan KetuaBapepam-LK tentang pedomanpelaksanaan kegiatan usahaperusahaan pembiayaanberdasarkan prinsip syariah.Peraturan Ketua Bapepam-LK.Desember 2007.Produk-produkpembiayaanberdasarkanprinsip syariahberkembang.Menteri Keuangan.G. Mengembangkanindustri modalventura.Peningkatan perananmodal ventura dalammengembangkan UsahaMikro Kecil danMenengah (UMKM).Melakukan kajian mengenaibentuk usaha dan strukturkelembagaan industri modalventura.Kajian. November 2007. Peranan modalventura dalampengembanganUMKMmeningkat.Menteri Keuangan.IV. PASAR ...

- 24 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABIV. PASAR MODALA. Meningkatkanefisiensi danlikuiditas PasarModal.1. Peningkatan dayasaing dan efisiensibursa.Mendorong penggabunganBursa Efek Jakarta (BEJ) danBursa Efek Surabaya (BES).Persetujuan RancanganPenggabungan BEJ dan BESdari Pemegang Saham BEJdan Pemegang Saham BES.Oktober 2007. Daya saing danefisiensi bursameningkat.Menteri Keuangan.2. Peningkatan pemanfaatanteknologiinformasi dipasar modal.Mengembangkan sisteme-reporting, e-registration, dane-monitoring.Penerapan sisteme-reporting, e-licencing,e-registration, dane-monitoring.Desember 2007dan berlanjut.Pemanfaatan teknologiinformasi dipasar modal meningkat.Menteri Keuangan.B. Meningkatkanlikuiditas danstabilitas PasarObligasi (SuratUtang).1. Pengembangan mekanismepembentukanharga(price discoverymechanism).Menyusun Peraturan tentangpersyaratan, kriteria, dantatacara pendirian lembagayang melakukan valuasi suratutang.Peraturan Bapepam-LK. Oktober 2007. Terwujudnya Mekanismepembentukanharga yangkredibel dan transparan.Menteri Keuangan.2. Pengembangan ProdukSurat BerhargaSyariah Negara(SBSN).a. Menyiapkan dan menyusunperaturan pelaksanaan UUSBSN.1) PP mengenai perusahaanpenerbitSBSN.2) Peraturan Menteri Keuanganmengenai tatacara penerbitan SBSN.Setelah disahkannyaUU tentang SuratBerharga SyariahNegara.Produk SuratBerharga SyariahNegara semakinberkembang.Menteri Keuangan.b. Melakukan...

- 25 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABb. Melakukan identifikasiBarang Milik Negara (BMN)yang dapat digunakansebagai aset SBSN.Keputusan Menteri Keuanganmengenai daftarBMN yang dapat digunakansebagai aset SBSN.Terwujudnya transaksiSBSN denganmenggunakanBMN sebagaiunderlying asset.Menteri Keuangan.c. Menyiapkan struktur akadSBSN dan jenis-jenis instrumenSBSN.Peraturan Menteri Keuangantentang strukturakad SBSN.Terwujudnya transaksidan perdaganganSBSN.Menteri Keuangan.d. Menyiapkan mekanisme penerbitan,perdagangan, danpenatausahaan SBSN.Peraturan Menteri Keuanganmengenai mekanismepenerbitan, perdagangan,dan penatausahaanSBSN.Menteri Keuangan.3. MenciptakanMekanisme StabilisasiPasar Surat UtangNegara (SUN).Pembukaan REPO Window SUNbagi anggota Primary Dealer.Peraturan mengenai REPOWindow .*)November 2007.Likuiditas dan stabilitaspasar SUNmeningkat.Menteri KoordinatorBidang Perekonomianberkoordinasidengan MenteriKeuangan danGubernur BankIndonesia.C. Memperkuat...

- 26 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABC. Memperkuat dasarhukum pengawasanterhadap tindak pidanapencucianuang di bidang PasarModal.Peningkatan ketaatanPenyedia Jasa Keuanganatas Prinsip MengenalNasabah.Menyempurnakan peraturantentang Prinsip MengenalNasabah.Perubahan atas PeraturanBapepam-LK NomorV.D.10 tentang PrinsipMengenal Nasabah.Agustus 2007.Ketaatan PenyediaJasa Keuangan atasPrinsip MengenalNasabahmeningkat.Menteri Keuangan.D. Menyusun Kebijakanperpajakan dalammendorongaktivitas pasarmodal.1. Pemberian insentifpajak untuk perusahaanterbuka.2. Penegasan perlakuanperpajakan terhadapproduk-produk pasarmodal yang berbasissekuritas.Menyusun peraturan insentifPajak Penghasilan (PPh).Menyusun ketentuan perpajakanyang menegaskan perlakuanpajak atas produk-produk pasarmodal yang berbasis sekuritas.Peraturan Perundangundanganmengenaiinsentif PPh untukperusahaan terbuka.Peraturan Perundangundanganmengenai penegasanperlakuan perpajakanatas produkprodukpasar modal yangberbasis sekuritas.Agustus 2007.Agustus 2007.Jumlah perusahaanterbuka dan kepemilikanpublik meningkat.Jenis produk pasarmodal meningkat.Menteri Keuangan.Menteri Keuangan.V. LAIN-LAIN...

- 27 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABV. LAIN-LAINA. Mengharmonisasi -kan peraturan perundang-undangandi sektor keuangan.a. Membentuk tim untukmelakukan evaluasi atassemua UU dan peraturan disektor keuangan.b. Melakukan inventarisasi,review dan menyusunrekomendasi.Keputusan MenteriKoordinator BidangPerekonomian.Rekomendasi.Juni 2007.Juni 2007 danberlanjut.1. Evaluasi peraturanperundang-undangandi sektor keuangan.Semua peraturanperundangundangandisektor keuanganharmonis.MenteriKoordinator BidangPerekonomian.2. Evaluasi atasperlakuanperpajakan padasektor keuangan.a. Membentuk tim untukmelakukan inventarisasi danevaluasi penerapan pajakpada sektor keuangan.b. Melakukan inventarisasi,review dan menyusunrekomendasi.Keputusan MenteriKoordinator BidangPerekonomian.Rekomendasi.Juni 2007.Juni 2007 danberlanjut.Terciptanya iklimyang kondusifbagi perkembangansektorkeuangan.MenteriKoordinatorBidangPerekonomianberkoordinasidengan MenteriKeuangan danGubernur BankIndonesia.B. Mengembangkan ...

- 28 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABB. MengembangkanDiversifikasiSumberPembiayaanPembangunan.Pengembangan alternatifsumber pembiayaanAPBN.Menyusun regulasi tentangpinjaman dalam negeri.Rancangan PeraturanPemerintah (RPP) tentangPinjaman Dalam Negeri.Juli 2007.Alternatif sumberpembiayaan APBNberkembang.Menteri Keuanganberkoordinasidengan MenteriPerencanaan PembangunanNasional/KepalaBappenas.C. MeningkatkanKinerja Badan UsahaMilik Negara(BUMN).1. PengembanganKelembagaan BUMN.Menyusun strategi restrukturisasiBUMN jangka pendek danmenengah.Blue Print Strategi RestrukturisasiBUMN yang mencakupantara lain penggabungan,peleburan danperubahan bentuk BUMN.Agustus 2007.BUMN yang semakinefisien.Menteri NegaraBadan Usaha MilikNegara.2. Pelaksanaan GCG diBUMN.a. Melakukan penilaian terhadapBUMN yang berkinerjarendah.Restrukturisasi BUMN. November 2007. Terlaksananya revitalisasiataulikuidasi BUMNyang berkinerjarendah.Menteri NegaraBadan Usaha MilikNegara.b. Menginventarisasi...

- 29 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABb. Menginventarisasi bantuanpemerintah pada BUMNyang belum di tetapkanstatusnya (BPYBDS).Usulan Penetapan BPYBDS. September 2007. PermasalahanBPYBDSterselesaikan.Menteri NegaraBadan UsahaMilik Negara.c. Menyempurnakan KeputusanMenteri BUMN Nomor117/MBU/2002 tentangPelaksanaan GCG di BUMN.Keputusan Menteri NegaraBUMN tentang PelaksanaanGCG di BUMN.Juli 2007.Pelaksanaan GCGpada BUMN terwujud.Menteri NegaraBadan UsahaMilik Negara.d. Mengkaji pinjaman RekeningDana Investasi (RDI) danSubsidiary Loan Agreement(SLA) pada BUMN.Rekomendasi penyelesaianPinjaman RDI dan SLApada BUMN.November 2007.Permasalahan PinjamanRDI danSLA pada BUMNterselesaikan.Menteri NegaraBadan UsahaMilik Negara berkoordinasidenganMenteriKeuangan.PERCEPATAN ...

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR- 30 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABA. PenyempurnaanPeraturan Perundangundangan.Percepatan penyelesaian PeraturanPerundang-undangandi bidang infrastruktur.a. Mereformasi kerangka peraturanperundang-undangan di sektortransportasi darat, laut, dan udarauntuk mencerminkan desentralisasidan menghilangkanmonopoli oleh BUMN melaluipemisahan peran regulator danoperator.1) RUU tentang Pelayaransebagai pengganti UU Nomor21 Tahun 1992 tentangPelayaran.2) RUU tentang Lalu LintasAngkutan Jalan sebagaipengganti UU Nomor 14Tahun 1992 tentangAngkutan Jalan.Pembahasan denganDPR.Pembahasan denganDPR.Terdapat percepatantersedianya infrastrukturpada sektor pelayaran/transportasilautuntuk meningkatkan:a. mutu pelayanan,keamanan dankeselamatan;b. peran serta masyarakat,PemerintahDaerah dan swasta.Terdapat percepatantersedianya infrastrukturpada sektortransportasi darat danangkutan sungai, danaudan penyeberanganuntuk meningkatkan:a. mutu pelayanan,keamanan dankeselamatan;b. peran serta masyarakat,PemerintahDaerah dan swasta.Menteri Perhubungan.Menteri Perhubungan.3) RUU ...

- 31 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWAB3) RUU tentang Penerbangansebagai pengganti UU Nomor15 Tahun 1992 tentangPenerbangan.Pembahasan denganDPR.Terdapat percepatantersedianya infrastrukturpada sektorpenerbangan/transportasiudara untukmeningkatkan:a. mutu pelayanan,keamanan dankeselamatan;b. peran serta masyarakat,PemerintahDaerah dan swasta.Menteri Perhubungan.b. Menyusun Peraturan Pemerintahpelaksanaan UU sektor transportasi.1) PP pelaksanaan UU No.mor23 Tahun 2007 tentangPerekonomian:a) PP tentang PrasaranaPerkeretaapian;b) PP tentang SaranaPerkeretaapian;c) PP tentang Lalu Lintas &Angkutan Kereta Api;d) PP tentang Pembinaandan PenyelenggaraanPerkeretaapian.Desember 2007.Terdapat percepatantersedianya infrastrukturpada sektor perkeretaapianuntuk meningkatkan:a. mutu pelayanan,keamanan dankeselamatan;b. peran serta masyarakat,PemerintahDaerah dan swasta.Menteri Perhubungan.2) RPP …

- 32 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWAB2) RPP pelaksanaan UUtentang Pelayaran, yangmeliputi antara lainmengenai:Kepelabuhanan, Angkutandi Perairan,Perkapalan, Kepelautan,Kenavigasian, PemeriksaanKecelakaanKapal, dan Pengawasandi Perairan.3) RPP pelaksanaan UUtentang Lalu LintasAngkutan Jalan, yangmeliputi antara lainmengenai: Kendaraandan Pengemudi, AngkutanJalan, Pemeriksaandan Penyidikan,dan Prasaranadan Lalu Lintas.Segera setelah UUtentang Pelayarandisahkan.Segera setelah UUtentang Lalu LintasAngkutan Jalan disahkan.Terdapat percepatantersedianya infrastrukturpada sektor pelayaran/transportasilautuntuk meningkatkan:a. mutu pelayanan,keamanan dankeselamatan;b. peran serta masyarakat,PemerintahDaerah dan swasta.Terdapat percepatantersedianya infrastrukturpada sektor transportasidarat dan angkutansungai, danaudan penyeberanganuntuk meningkatkan:a. mutu pelayanan,keamanan dankeselamatan;b. peran serta masyarakat,PemerintahDaerah dan swasta.Menteri Perhubungan.Menteri Perhubungan.4) RPP …

- 33 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWAB4) RPP pelaksanaan UU tentangPenerbangan, antara lainmengenai: Kebandarudaraan,Angkutan Udara, Kenavigasian,dan PesawatUdara.Segera setelah UUtentang Penerbangandisahkan.Terdapat percepatantersedianyainfrastruktur pada sektorpenerbangan/transportasiudara untukmeningkatkan:Menteri Perhubungan.a. mutu pelayanan,keamanan dankeselamatan;b. peran serta masyarakat,PemerintahDaerah dan swasta.c. Menyusun Peraturan Perundangundangansektor Energi.1) RUU tentang Kelistrikan. Pembahasan denganDPR.2) Peraturan Perundang-undanganpelaksanaan UU tenangKelistrikan.Segera setelah UU tentangKelistrikan disahkan.Terdapat percepatantersedianya infrastrukturpada sektor ketenagalistrikanuntuk meningkatkanperan sertamasyarakat, PemerintahDaerah dan swasta.Menteri Energi danSumber Daya Mineral.3) RUU …

- 34 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIAN3) RUU tentang Energi. Pembahasandengan DPR.4) Peraturan PerundangundanganpelaksanaanUU tentang Energi.Segera setelah UUEnergi disahkan.SASARANTerwujudnya pemanfaatansumberenergi alternatif dalamrangka peningkatkanefisiensi pemanfaatanenergi yang tidakterbarukan.PENANGGUNGJAWABMenteri Energi danSumber Daya Mineral.d. Menyusun peraturan pelaksanaanUU Nomor 32 Tahun2002 tentang Penyiaran.e. Menyusun peraturan pelaksanaanUU Nomor 7 Tahun 2004 tentangSumber Daya Air.1) Perubahan atas PPNomor 28 Tahun 2005tentang Tarif atas JenisPenerimaan NegaraBukan Pajak yangBerlaku pada DepartemenKomunikasidan Informasi.2) Peraturan Menteri Komunikasidan Informatikatentang Rencana Dasar TeknikPenyiaran (RDTP).PP tentang Waduk danBendungan.Agustus 2007.Penerimaan negarabukan pajakyang berasal darisektor komunikasi meningkat.Agustus 2007. Terwujudnya pemahamanterhadapspesifikasi peralatan penyiaran.Desember 2007. Pedoman yang mengaturtanggung jawabpengelolaan Wadukdan Bendungantersedia.MenteriKomunukasi danInformatika.MenteriKomunukasi danInformatika.Menteri PekerjaanUmum.B. Memperkuat …

- 35 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABB. MemperkuatKelembagaan.1. Peningkatan kemampuanContractingAgency dalam penyiapanproyek yang dikerjasamakandengan swastadalam rangka pelaksanaanPerpres Nomor67 Tahun 2005 tentangKerjasama Pemerintahdengan Badan Usahadalam PenyediaanInsfrastruktur.2. Pembagian urusanPemerintah Pusat danPemerintah Daerahdalam penyediaaninfrastruktur.3. Pengaturan mengenaiBadan Usaha MilikDaerah (BUMD) untukmemperjelas fungsi, kedudukan,dan peranBUMD dalam pembangunaninfrastruktur.Membentuk Project DevelopmentFacility (PDF) yang dapat digunakanuntuk proyek-proyek yang akandikerjasamakan dengan pihak swasta.Merumuskan pembagian urusan yangjelas antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah sebagai penjabaranUU Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah dalam penyediaaninfrastruktur.Menyusun RUU tentang BUMD.Policy Paper tentang pembentukanPDF.Perubahan atas PP Nomor 25tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah dan KewenanganProvinsi sebagai Daerah Otonom.RUU tentang BUMD untukdisampaikan kepada DPR.Desember 2007.Juni 2007.November 2007.Kualitas proyek yangakan ditawarkan untukdikerjasamakan denganswasta meningkat.Pelaksanaan penyediaaninfrastruktur olehPemerintah Pusat, PemerintahDaerah,masyarakat dan swastayang sinkron danoptimal.Peran BUMD dalampembangunan infrastrukturmeningkat.Menteri NegaraPerencanaanPembangunanNasional/KepalaBappenas.Menteri Dalam Negeri.Menteri Dalam Negeri.4. Pembentukan …

- 36 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWAB4. Pembentukan KelembagaanKeuangannon Bank untukInfrastruktur.Menyusun kerangka institusimengenai lembaga keuangannon bank untuk mendukungpercepatan pembangunan infrastruktur.1) Peraturan Presidenmengenai pembiayaaninfrastruktur.Juli 2007.Terlaksananya pembangunaninfrastrukturyang semakincepat.Menteri Keuangan.2) Peraturan Pemerintahtentang PenyertaanModal Negara untukpendirian IndonesiaInfrastructure Fund.Agustus 2007.5. Pembentukan institusiuntuk mempercepatpembangunaninfrastruktur.a. Mempercepat pembentukanwadah koordinasipengelolaan Sumber DayaAir sesuai dengan UUNomor 7 Tahun 2004tentang Sumber Daya Air.3) Kerangka/Policy Papermengenai GuaranteeFund.4) Peraturan MenteriKeuangan tentangpembentukan InstitusiGuarantee Fund.Terbentuknya DewanSumber Daya Air Nasionaldan Daerah.Agustus 2007.November 2007.September 2007.Kemitraan Pemerintahdan Swasta meningkat.Peningkatan kualitassumber daya air danpengelolaan air untukmendukung ketahananpangan diIndonesia.Menteri Keuangan.Menteri PekerjaanUmum.b. Mempercepat …

- 37 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANb. Mempercepat kesiapanproyek infrastruktur subsektorperkeretaapian.c. Membentuk badan pengelolaRumah Susun Sewa(Rusunawa) yang dibiayaiPemerintah.Pedoman pembentukan kelembagaanpembangunanangkutan umum massal –Mass Rapid Transportation(MRT).Peraturan Perundang-undanganmengenai badanpengelola Rusunawa.TARGETPENYELESAIANNovember 2007.SASARANPembangunan MRTdi perkotaan dapatsegera terwujud denganprioritas DKIJakarta.November 2007. Rusunawa terbangundan terkeloladengan baik.PENANGGUNGJAWABMenteriPerhubungan.Menteri NegaraPerumahan Rakyat.C. PeningkatanManajemenPembangunanInfrastruktur.1. Peningkatan akseskelistrikan di pedesaan.Menyusun pedoman teknismengenai penyelenggaraan listrikpedesaan.Kajian teknis penyediaanlistrik pedesaan.Desember 2007.Rasio elektrifikasi dipedesaan melaluipartisipasi PemerintahDaerah dan masyarakatmeningkat.Menteri Energi danSumber Daya Mineral.2. Kaji ulang kebijakantentang KewajibanPelayanan U-mum (Public ServiceObligation/PSO).Mengevaluasi kebijakan PSOyang berlaku untuk menyusunkerangka kebijakan PSO dibidang infrastruktur.Road Map InfrastrukturIndonesia untuk KewajibanPSO.Desember 2007.Terwujudnya efektivitasdan efisiensiPSO dalam rangkapelayanan masyarakatyang lebihbaik.Menteri NegaraPerencanaanPembangunanNasional/KepalaBappenas.3. Percepatan …

- 38 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWAB3. Percepatan prosespengadaan tanahbagi kepentinganumum.Menyusun kerangka kebijakandan pedoman operasionalmengenai pengadaan tanahuntuk memfasilitasi proyekpembangunan infrastruktur,terutama proyek-proyek yangmemerlukan lahan dan right ofways.Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasionalsesuai Perpres Nomor 36Tahun 2005 tentangPengadaan Tanah bagiPelaksanaan Pembangunanuntuk KepentinganUmum sebagaimanadiubah denganPerpres Nomor 65 Tahun2006.Juni 2007.Terselesaikannya pengadaantanah untukpenyediaan infrastrukturyang lebihcepat.Kepala BadanPertanahanNasional.4. Penyiapan petunjukoperasional kerjasamapemerintahdan swasta dalamrangka PerpresNomor 67 Tahun2005 tentang Kerjasama PemerintahDengan BadanUsaha Dalam PenyediaanInfrastruktur.Menyusun pedoman pelaksanaankerjasama pemerintah danswasta dalam penyediaaninfrastruktur.1) Keputusan MenteriPekerjaan Umumtentang pedomanpelaksanaan kerjasamapemerintah danswasta dalam penyediaaninfrastruktur.2) Keputusan MenteriPerhubungan tentangpedoman pelaksanaankerjasama pemerintahdan swasta dalam penyediaaninfrastruktur.November 2007. Penyediaan infrastrukturmelalui kerjasamapemerintahdan swasta lebih meningkat.November 2007. Penyediaan infrastrukturmelalui kerjasamapemerintahdan swasta lebih meningkat.Menteri PekerjaanUmum.MenteriPerhubungan.5. Percepatan …

- 39 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWAB5. Percepatan penyediaanperumahan.a. Mempercepat operasionalisasidan pengembanganSecondary Mortgage Facility(SMF).1) Tersedianya fasilitasfiskal untuk sekuritisasidalam UU Pajak.Segera setelahRUU Pajak PertambahanNilaidisahkan.Berkurangnya hambatandalam pelaksanaanpembangunandi sektor perumahanserta biaya yang membebanikonsumen.Menteri Keuangan.2) PP tentang PendaftaranHak Tanggungandalam RangkaPembiayaan SekunderPerumahan.Agustus 2007.Kepala BadanPertanahanNasional.b. Merevitalisasi kelembagaaanpengelola perumahanrakyat.Kajian mengenai perananPerum Perumnas dalampenyediaan perumahanrakyat.November 2007.Kinerja Perum Perumnasdalam penyediaanperumahan rakyatmeningkat.Menteri NegaraBadan Usaha MilikNegara.c. Melakukan analisa untukpenyederhanaan perijinanpembangunan perumahanrakyat.Kajian mengenai penyederhanaanperijinanpembangunan perumahanrakyat.November 2007. Pembangunan perumahanrakyat lebihcepat.Menteri NegaraPerumahan Rakyat.6. Peningkatan manajemenpemeliharaaninfrastrukturdan keselamatantransportasi.a. Meningkatkan manajemenpemeliharaan jalan termasukperhitungan bebankendaraan.1) Kajian fiskal penerapanRoad Fund.September 2007. Kualitas jalan di seluruhIndonesia meningkat.Menteri Keuangan.2) Tersedianya …

- 40 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWAB2) Tersedianya programterpadu mengenai pemeliharaanjalan termasuksumber pembiayaannya.Desember 2007. Menteri PekerjaanUmum.b. Mendorong terbentuknyaDewan Keselamatan TransportasiNasional.Policy paper mengenaipembentukan dewan keselamatantransportasinasional.Desember 2007. Kualitas pelayanandan keselamatan disektor transportasimeningkat.MenteriPerhubungan.c. Merancang dan menetapkanProgram ManajemenKeselamatan TransportasiJalan (Road Safety Management).1) Program ManajemenKeselamatan TransportasiJalan.November 2007. Kualitas sumber dayamanusia yang berhubungandengan keselamatantransportasimeningkat.MenteriPerhubungan.2) PP mengenai manajemenkeselamatantransportasi jalan.November 2007.Tingkat kecelakaan disektor transportasi jalanmenurun.MenteriPerhubungan.7. Penyusunan …

- 41 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWAB7. Penyusunan CetakBiru/Rencana Induksektor.a. Memperbaharui cetak biruperkeretaapian.Revisi cetak biru perkeretaapian.Juli 2007.Pelayanan dan keselamatantransportasiperkeretaapianmeningkat.MenteriPerhubungan.b. Menyusun Rencana IndukFrekuensi Penyiaran DigitalRencana Induk (MasterPlan) Frekuensi PenyiaranDigital.Desember 2007.Terpadunya sistempenyiaran digital.MenteriKomunikasi danInformatika.c. Memperbaharui Cetak BiruSektor Telekomunikasi danInformatika.Cetak Biru Telekomunikasidan Information andCommunication Technology(ICT).Desember 2007. Tersusunnya perencanaanjangkapanjang untuk pengembanganinfrastrukturtelekomunikasi.MenteriKomunikasi danInformatika.PEMBERDAYAAN …

- 42 -PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABI. PENINGKATAN AKSES UMKM PADA SUMBER PEMBIAYAANA. Meningkatkan kapasitaskelembagaandan akses UMKMpada sumberpembiayaan.1. Pengembangan skemakredit investasibagi UKMK.Menyusun skema kredit investasi.Peraturan Menteri Keuangan.Desember 2007.1. Tersedianya skemapembiayaan investasimelalui kreditprogram bagi UM-KM.Menteri Keuangan.2. Tersedianya sumberdana untukkredit investasiUMKM.3. Kredit investasiUMKM tersalurkansecara efektif.2. Peningkatan …

- 43 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWAB2. Peningkatan efektifitasfungsi danperan KonsultanKeuangan MitraBank (KKMB).Merevitalisasi peran KKMBmelalui penyelenggaraan pelatihanKKMB oleh BankIndonesia dan PemerintahDaerah.MOU Bank Indonesiadan Pemerintah Daerahtentang Peningkatanpenyelenggaraanpelatihan (upgrading)bagi KKMB didaerah. *)Juni 2007 danberlanjut.1. Jumlah dan kualitasKKMB meningkat,sehingga semakinbanyak UMKMyang dibimbing dalammengaksessumber pembiayaan(perbankan).MenteriKoordinatorBidangPerekonomianberkoordinasidengan GubernurBank Indonesia.2. Nama dan alamatKKMB terdaftar diPemda, sehinggaUMKM lebih mudahmendapatkanKKMB yang siapmemberikan bimbingan.3. Kejelasan mekanismepemberian Insentifdan rewardsbagi KKMB yangberhasil membinaUMKM.B. Memperkuat ...

- 44 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABB. Memperkuat sistem penjaminankredit bagiUMKM.1. Peningkatan sertifikasitanah untuk memperkuatpenjaminan kreditbagi UMKM.a. Mempercepat penerbitan sertifikattanah bagi UMKM.Penyempurnaan KeputusanBersama Meneg Koperasi danUKM, Menteri Dalam Negeridan Kepala Badan PertanahanNasional.Juli 2007. 1. Prosedur pengajuansertifikasi tanah bagipenjaminan kreditUMKM menjadi lebihmudah dan lebih transparan.2. Proses sertifikasi tanahUMKM menjadi lebihcepat.3. Koordinasi, evaluasi danpemantauan programsertifikasi tanah UMKMberjalan efektif.Menteri NegaraKoperasi dan UKM,Menteri Dalam Negeridan Kepala BadanPertanahan Nasional.b. Meningkatkan target dan sasaransertifikasi tanah tahunan bagiUMKM.1) Penetapan target sertifikasitanah UMKM tahun2007.2) Pelaksanaan sertitikasi tanahbagi UMKM.Juni 2007.Juni 2007 danberlanjut.1. Target tahun 2007meliputi: sisa tahun 2006sejumlah 10.240 dantahun 2007 sejumlah13.000, yang dirinci perprovinsi dan per sektor.2. Anggaran untuk sertifikasitanah bagiUMKM teralokasi keBadan Pertanahan Nasionalsesuai target dansasaran.Kepala BadanPertanahan Nasional.c. Meninjau …

- 45 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABc. Meninjau kembali (review) bataskena pajak Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan(BPHTB).Peraturan MenteriKeuangan.Desember 2007.1. Batas terendah nilaitanah yang dikenakanBPHTB dinaikkansehingga memperluascakupan sertifikasitanah UMKM yangtidak terkena BPHTB.Menteri Keuangan.2. Biaya sertifikasi tanahUMKM menjadi lebihmurah dan terjangkau.2. Peningkatan peranLembaga PenjaminanKredit bagi UMKM.a. Menata kembali sistempenjaminan kredit bagi UMKM.Pengaturan mengenaipenjaminan kredit bagiUMKM.Agustus 2007.1. Kebijakan, pembinaan,dan pengawasanpenjaminan kreditbagi UMKM berjalanlebih baik.2. Mekanisme penjaminankredit bagiUMKM berjalan lebihbaik.Menteri Keuangan.b. Memperkuat …

- 46 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABb. Memperkuat modal danperluasan jangkauan pelayananPerum Sarana PengembanganUsaha (SPU) danPT Asuransi Kredit Indonesia(Askrindo).Penambahan PenyertaanModal Pemerintah (PMP)kepada Perum SPU dan PTAskrindo, melalui langkahlangkah:1) Action plan perkuatanmodal Perum SPU danPT Askrindo.2) Due diligencePT Askrindo.3) Due diligence PerumSPU.4) Business Plan/rencanapengembangan usahadan jaringan pelayananPerum SPU danPT Askrindo.Juni 2007.Juni 2007.Juli 2007.Agustus 2007.1. Kapasitas pelayananPerum SPU dan PTAskrindo meningkatdan jangkauan pelayananbertambahluas.2. Semakin banyakkredit UMKM yangdapat dijamin olehPerum SPU dan PTAskrindo .3. Perum SPU dan PTAskrindo bertambahsehat dan kuat sehinggamampumendukung berjalannyasistem penjaminankredit bagiUMKM.Menteri Keuangandan Menteri NegaraBUMN berkoordinasidengan GubernurBank Indonesia.5) Pembenahan manajemenPerum SPU danPT AskrindoAgustus 2007.6) PMP kepada Perum SPUdan PT Askrindo.Oktober 2007.3. Pengembangan …

- 47 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARAN TARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWAB3. Pengembangan sistemresi gudang sebagaiinstrumen pembiayaanbagi UMKM.a. Finalisasi penyiapan RPP dalamrangka pelaksanaan UU Nomor9 Tahun 2006 tentang SistemResi Gudang.PP tentang PelaksanaanSistem Resi Gudang.Juni 2007. 1. Tersedianya aturanpelaksanaan yang jelastentang pemanfaatanresi gudangsebagai instrumenpenjaminan kreditbagi UMKM.2. Semakin banyakUMKM yang dapatmemanfaatkan resigudang sebagai jaminanuntuk mendapatkankredit.MenteriPerdagangan.b. Pengakuan sertifikat resi gudangsebagai agunan (agunansubstitusi) kredit UMKM.Pedoman pelaksanaan pemanfaatansertifikat resigudang sebagai agunankredit UMKM.Juli 2007.1. Pedoman teknis yangjelas tentang pelaksanaansistem resi gudang.2. Tersedianya kejelasantentang prosedur, tatacara dan persyaratandalam penggunaan resigudang sebagai agunankredit.3. UMKM dapat denganmudah memanfaatkanresi gudang sebagaijaminan kredit.Menteri KoordinatorBidang Perekonomianberkordinasi denganGubernur BankIndonesia dan MenteriPerdagangan.c. Sosialisasi ...

- 48 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANC. Mengoptimalkan pemanfaatandana nonperbankan untukpemberdayaanUMKM.1. Peningkatan efektifitaspemanfaatandana bergulir APBNuntuk pemberdayaanUMKM.c. Sosialisasi pemanfaatan resigudang sebagai agunan kreditbagi UMKM.Menerbitkan pedoman tentangPengelolaan Dana APBN untukpemberdayaan UMKM, termasukpedoman pengelolaan danabergulir.TARGETPENYELESAIANKegiatan sosialisasi. Juni 2007dan berlanjut.Peraturan MenteriKeuangan.SASARANUMKM dapat mengetahuikonsep, aturanpokok, prosedur, tatacara dan persyaratanyang berkaitan denganpemanfaatan resi gudangsebagai jaminankredit.Agustus 2007. 1. Dana APBN untukpemberdayaanUMKM, termasuk danabergulir yangdikelola Badan LayananUmum (BLU), dapatdikelola denganlebih tertib dan dipertanggungjawabkandengan benar.2. Koordinasi, pemantauandan evaluasiterhadap pemanfaatandana APBN untukprogram pemberdayaanUMKM, termasukdana berguliryang dikelola BLU,dapat berjalan lebihefektif.PENANGGUNGJAWABMenteri Perdaganganberkoordinasi denganGubernur BankIndonesia.Menteri Keuangan.2. Restrukturisasi ...

- 49 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWAB2. Restrukturisasi pengelolaandana ProgramKemitraan danBina Lingkungan(PKBL) pada BUMN.a. Audit dana PKBL. Laporan hasil auditterhadap pengelolaan danaPKBL oleh Badan PengawasanKeuangan danPembangunan.Desember 2007. Tersedianya informasiyang jelas tentangoutstanding dana PKBLpada masing-masingBUMN, akuntabilitas pengelolaandana PKBL,dan corrective action .Badan PengawasanKeuangan danPembangunan.b. Menyempurnakan pedomanpengelolaan dana PKBL.Penyempurnaan KeputusanMenteri NegaraBUMN No.KEP-236/MBU/2003 tentangProgram Kemitraan denganUsaha Kecil dan ProgramBina Lingkungan.Nopember 2007.1. Dana PKBL dikeloladengan lebih profesionaldan transparan.2. Dana PKBL dapat lebihdiarahkan untuk pemberdayaanUMKM,sehingga lebih banyakUMKM yang terbantu.Menteri NegaraBadan Usaha MilikNegara.3. Koordinasi, pemantauan,evaluasi danpengawasan terhadappengelolaan danaPKBL berjalan lebihefektif.II PENGEMBANGAN …

- 50 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABII. PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)A. Meningkatkan mobilitasdan kualitasSDM.1. Peningkatan aksesUMKM pada mobilitasdan kualitasSDM.Merubah Keputusan MenteriTenaga Kerja No.Kep.203/MEN/1999 tentang PenempatanTenaga Kerja DalamNegeri dan Keputusan MenteriTenaga Kerja No. Kep-207/MEN/1990 tentang SistemAntar Kerja.Peraturan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasimengenai PenempatanTenaga Kerja.Desember 2007. 1. Penegasan bahwasetiap tenaga kerjadapat bekerja di seluruhwilayah RI(sesuai Pasal 4 dan 5UU No 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan).Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi.2. Tidak ada lagi hambatanyang bersifatregulatif bagi UMKMuntuk merekrut tenagakerja dari daerahlain.2. Peningkatan peranPerguruan Tinggidalam pengembanganBussines DevelopmentServices Provider(BDS-P) danpemberdayaanUMKM.a. Menyiapkan aturan sebagaipedoman pelaksanaan pengembanganBDS-P.Peraturan Menteri NegaraKoperasi dan UKMtentang pengembanganBDS-P.Juni 2007 danberlanjut.1. Tersedianya petunjukteknis yang jelastentang pengembanganBDS-P.2. Jumlah dan kualitasBDS-P meningkat sehinggadapat memenuhikebutuhanpembimbingan kepadaUMKM.Menteri NegaraKoperasi dan UKM.3. Jumlah …

- 51 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWAB3. Jumlah UMKM yangdibimbing/didampingioleh BDS–P meningkat.4. Mekanisme pemberianfasilitas, insentif danreward kepada BDS-Pberjalan efektif.5. BDS-P dari kalanganperguruan tinggi berkembangsehingga dapatberperan sebagaipenggerak bagi BDS-Plainnya.b. Memfasilitasi kerjasama sektorswasta, Perguruan Tinggi danPemerintah Daerah dalampengembangan BDS-P.MOU Menteri PendidikanNasional danMenteri Negara Koperasidan UKM.Juni 2007 danBerlanjut.1. Kegiatan PelatihanBDS-P dapat dilakukanoleh Perguruan Tinggi.2. Kualitas SDM BDS-Pkhususnya dari PerguruanTinggi meningkat.3. Kejelasan mekanismepelibatan sarjana/mahasiswa pada kegiatanpelatihanBDS-P.Menteri NegaraKoperasi dan UKMdanMenteri PendidikanNasional.3. Pengembangan ...

- 52 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWAB3. Pengembangan KoperasiSivitas Akademika(KOSIKA)Memfasilitasi dan mendorongkerjasama koperasi di lingkunganPerguruan Tinggi.Peraturan Menteri NegaraKoperasi dan UKMtentang petunjuk teknisprogram pemberdayaanKOSIKA.Juni - Desember2007.1. Jumlah dan kualitasKOSIKA meningkat sehinggamemenuhi kebutuhananggota.2. Kejelasan mekanismekoordinasi peran danfungsi masing-masinginstansi dalam pengembanganKOSIKA.3. Kehidupan ekonomikampus semakin meningkat.Menteri NegaraKoperasi dan UKM.4. Peningkatan ProgramSarjana Pencipta KerjaMandiri (Prospek Mandiri).Mengembangkan usaha baru olehSarjana dalam wadah koperasi.Peraturan Menteri NegaraKoperasi dan UKM mengenaiProspek Mandiri.Juli 2007. 1. Jumlah RekruitmentSarjana Calon PesertaProspek Mandiri meningkat.2. Jumlah wirausaha dankoperasi baru yangdikelola oleh kelompoksarjana Prospek Mandirimeningkat.3. Mekanisme penyediaanfasilitas bagi ProspekMandiri berjalanefektif.Menteri NegaraKoperasi dan UKM.4. Pelatihan …

- 53 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWAB4.Pelatihan, pendampingandan bimbinganProspekMandiri dengan melibatkanperguruantinggi dapat berjalanefektif.B. Mendorong tumbuhnyakewirausahaanyang berbasisteknologi.1. Pembentukan PusatInovasi UMKMuntuk pengembangankewirausahaandenganmengoptimalkanperan lembagayang sudah ada.Membentuk Tim interdepuntuk mempersiapkan pembentukanPusat InovasiUMKM .a. Surat KeputusanMenteri KoordinatorBidangPerekonomian.b. Persiapan pembentukanPusat InovasiUMKM.Juni 2007Juni 2007 danberlanjut.1. Peran dan fungsimasing-masing instansiuntuk mendukungpengembanganinovasi UMKMdisinergikan.2. Blue Print dan RoadMap pengembanganPusat InovasiUMKM tersusun.MenteriKoordinator BidangPerekonomian.3. Penyebaran informasimengenai teknologiinovatif bagiUMKM meningkat.III. PENINGKATAN …

- 54 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABIII. PENINGKATAN PELUANG PASAR PRODUK UMKMA. Mendorong berkembangnyainstitusi promosidan kreasi produkUMKM.1. Pengembangan institusipromosi produk UMKM.2. Peningkatan efektifitaspengembangan cluster,sentra Industri KecilMenengah (IKM) melaluipendekatan OneVillage One Product(OVOP).Meningkatkan peran ”marketingpoint” di wilayah perbatasan untukperluasan pasar produk UMKM.Menyiapkan Peraturan MenteriPeindustrian tentang PeningkatanEfektifitas Pengembangan Cluster dansentra IKM melalui pendekatanOVOP.Program penguatan danpenambahan marketingpoints di wilayah perbatasan.Peraturan MenteriPerindustrian.Oktober 2007 danberlanjut.1. Jumlah ”market points”bertambah, sehingga dapatmeningkatkan promosiproduk UMKM diwilayah perbatasan.2. Tersedianya pedomanyang jelas tentang pengelolaanmarket points.3. Mekanisme pembinaandan pengawasan marketpoints berjalan efektif.September 2007. 1. Jumlah cluster dansentra industri kecil yangdikembangkan denganpendekatan OVOP meningkat.2. Koordinasi pembinaancluster dan sentra industrikecil berjalan efektif.3. Mekanisme penyediaanfasilitas dan pembiayaanpendampingan clusterdan sentra industri kecilberjalan efektif.Menteri Perdagangan.Menteri Perindustrianberkoordinasi denganmenteri terkait.3. Pengembangan ...

- 55 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWAB3. Pengembangan aksespasar produk UMKMmelalui hotel.Meningkatkan peran hotel sebagaitempat promosi dan outlet bagiproduk UMKM.MOU Menteri Kebudayaandan Pariwisata denganPersatuan Hotel danRestoran Indonesia (PHRI).September 2007.1. Jumlah hotel berbintangyang menyediakanproduk UMKM diminishop dan minibarhotel meningkat.2. Mekanisme pemberianinsentif dan rewardkepada hotel yangmenampung produkUMKM berjalan efektif.Menteri Kebudayaandan Pariwisata.B. Mendorong berkembangnyapasar tradisionaldan tata hubungandagang antar pelakupasar yang berbasiskemitraan.Pemberdayaan pasar tradisionaldan peningkatanperan peritel modern dalammembuka akses pasarbagi produk UMKM .a. Menata dan membina pasartradisional.b. Menata dan membina pusatperbelanjaan dan toko modern.c. Menata dan membina hubunganantar pelaku pasar melaluipengaturan persyaratanperdagangan (trading terms).Peraturan Presiden mengenaipemberdayaan pasartradisional dan penataanpusat perbelanjaandan toko modern .Oktober 2007.1. Pasar tradisional dikeloladengan lebihbaik, nyaman danmodern.2. Tata hubungan dagangantara peritel danpemasok UMKM berlangsungberdasarkanazas kemitraan.3. Terjadi sinergitas antarpelaku pasar yangmendorong peningkatanpeluang pasarproduk UMKM.MenteriPerdagangan.4. Terciptanya ...

- 56 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWAB4. Terciptanya penataanzonasi tokomodern dan pasartradisional yangmenjamin berlangsungnyakegiatanusaha masingmasing.C. Mengembangkansistem informasiangkutan kapaluntuk UMKM.Fasilitasi informasi tentangangkutan kapaluntuk UMKM.Penyediaan informasi tentangangkutan kapal untuk UMKMmelalui e-UMKM.Pilot Project angkutankapal untuk UMKMmelalui e-UMKM.Oktober 2007.1. UMKM lebih mudahmendapatkan informasiangkutan kapallaut, sehingga dapatmenangkap peluangusaha di bidangyang terkait.MenteriPerhubungan.2. Kejelasan pedomanoperasional pengelolaansistem informasiangkutan kapallaut bagi UMKM.D. Mengembangkan ...

- 57 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABD. Mengembangkansinergitas pasar.Pengembangan pasaryang terintegrasi antarapasar penunjang,pasar induk dan pasartradisional.Program pengembangan pilotproject pembangunan saranapasar penunjang di sentraproduksi.Pembangunan fisikpasar dan pengembanganskema pilotproject pasar sinergi.Oktober 2007.1. Jumlah pasar sinergimeningkat, sehinggaterbuka peluang bagiUMKM untukmemanfaatkan keberadaanpasar tersebut.MenteriPerdagangan.2. Beberapa pasar ditetapkansebagaipilot project pasarsinergi .3. Tersedianya pedomanyang jelas bagipengelolaan pasarsinergi.4. Mekanisme penyediaanfasilitas, dukungandan pembinaanpasar sinergiberjalan efektif.IV. REFORMASI ...

- 58 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABIV. REFORMASI REGULASIA. Menyediakaninsentif perpajakanuntuk UMKM.Reformasi Pajak untukUMKM.Penyediaan insentif perpajakanuntuk UMKM.Peraturan Pemerintahsebagai pelaksanaanUU Pajak Penghasilan.Segera setelahpengesahan RUUPajak Penghasilan.1. Tersedianya kejelasanmengenaijenis insentif perpajakanyang dapatdiberikan kepadaUMKM.Menteri Keuangan.2. Tersedianya aturanyang jelas mengenaitata cara,prosedur dan persyaratanpemberianinsentif perpajakanyang mudah dipahamiolehUMKM.B. Menyusun ...

- 59 -KEBIJAKAN PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGETPENYELESAIANSASARANPENANGGUNGJAWABB. Menyusun kebijakandi bidang UMKM.Menata kembali kebijakandi bidangUMKM, termasukmeredefinisi UsahaMikro, Kecil dan Menengah.Menuntaskan penyiapan naskahRUU tentang UMKM.Penyampaian RUU keDPR.Desember 2007.Tersedianya kebijakandi bidang UMKM, termasukdefinisi UsahaMikro, Kecil dan Menengahyang jelas.Menteri NegaraKoperasi dan UKM.Catatan:*) Kewenangan Bank Indonesia.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Salinan sesuai dengan aslinyaDeputi Sekretaris Kabinet DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOBidang Hukum,ttd.ttd.Lambock V. Nahattands