Edisi 1 | 2009 - KPPU

KPPU - RIAbstrakPertumbuhan dunia usaha yang tinggi pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari adanyapenciptaan iklim usaha yang kondusif. Dampak lain yang juga akan muncul dari pertumbuhandi sektor dunia usaha yang tinggi adalah akan adanya peningkatan efisiensi perekonomannasional yang kemudian akan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di dalam kegiatan duniausaha, persaingan diantara para pelaku usaha merupakan suatu hal yang wajar dan bahkandibutuhkan guna menciptakan inovasi baru dan tentunya penciptaan produk yang semakinmurah dan berkualitas. Namun persaingan tersebut akan menjadi sesuatu yang berdampaknegatif ketika persaingan tersebut tidak berjalan sesuai dengan etika bisnis atau bahakanmelanggar norma-norma hukum yang ada. Lebih jauh dari yang muncul dari kondisipersaingan yang tidak sehat tersebut adalah terjadinya ketidakseimbangan diantara parapelaku usaha di dunia usaha. Dengan demikian keberadaan lembaga pengawas yangmenjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan dunia merupakan suatu hal yang mutlakdiperlukan. Dalam konteks Indonesia berdasarkan UU No 5 Tahun 1999, lembaga yang diberiamanah untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut adalah Komisi Pengawas PersainganUsaha (KPPU), yang berdasarkan UU No 5 Tahun 1999 ditentukan bahwa KPPU memiliki duafungsi utama yaitu melakukan penegakan hukum persaingan usaha dan memberikan saranpertimbangan kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakan persaingan usaha.Jurn a l P e rsainga n Usah aSebagai sebuah lembaga yang dituntut untuk memiliki optimisme dan kemampuan untukmelakukan pengawasan terhadap kegiatan dunia usaha, KPPU seharusnya didukung olehkelengkapan kelembagaan secara institusional dan keorganisasian. Eksistesi KPPU sebagaisebuah lembaga Negara yang menjalankan ketentuan UU seharusnya diikuti pula denganpemahaman yang komprehensif menyangkut aspek kelembagaan dan fungsi yang mengikutiaspek kelembagaan tersebut.Dalam studi ini, penulis akan mencoba mengeksplorasi lebih jauh mengenai eksistensi KPPUsebagai sebuah lembaga Negara yang menjalankan sejumlah fungsi yang dimilikinya denganmenggunakan sejumlah data dari sumber yang relevan untuk menjelaskan beberapa hal yangberkaitan dengan pokok pembahasan dari studi ini.Dari kesimpulan yang diperoleh dapat diketahui bahwa keberadaan KPPU sebagai lembagayang menjalankan beberapa fungsi dalam UU No 5 Tahun 1999 memiliki kedudukan yangsignifikan dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia, terutama dalam hal pencapaiantujuan penyelenggaraan pemerintahan yaitu mendorong pembangunan perekonomian nasionaldengan meningkatkan efisiensi perekonomian nasional melalui penerapan prinsip-prinsippersaingan usaha yang sehat dalam kegiatan usaha.I. Pendahuluan1. Latar BelakangEra transisi menuju demokrasi yang terjadi di Indonesia semenjak tahun 1998 telah membawaberbagai perubahan yang signifikan dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia.Terdapat banyak capaian yang telah dihasilkan oleh proses transisi tersebut dan akan masihterus berlangsung sampai dengan terkonsolidasikannya demokrasi dengan baik.171