PERDA JUM.pdf

BAB XIVPEMBUKUAN DAN PEMERIKSAANPasal 54(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturanperundang-undangan yang mengatur ketentuan retribusi.(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumenyang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan denganobjek retribusi yang terutang;b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yangdianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaranpemeriksaan; dan/atauc. memberikan keterangan yang diperlukan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diaturdengan Peraturan Bupati.BAB XVINSENTIF PEMUNGUTANPasal 55(1) SKPD yang melaksanakan pemungutan reribusi dapat diberi insentif atasdasar pencapaian kinerja tertentu.(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanmelalui APBD.(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.BAB XVIKETENTUAN PENYIDIKANPasal 56(1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaiPenyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi,sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawainegeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat olehpejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangndangan.(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan ataulaporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agarketerangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orangpribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukansehubungan dengan tindak pidana retribusi;c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badansehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindakpidana di bidang retribusi;22