PERDA JUM.pdf

More documents

Recommendations

Info

PENJELASANPERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGENNOMOR 1 TAHUN 2012TENTANGRETRIBUSI JASA UMUMI. PENJELASAN UMUMSesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah danmeningkatkan pelayanan kepada masrakat, perlu didukung dengansumber – sumber peneriaan keuangan daerah yang cukup dan memadai.Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikanhak untuk mendapatkan sumber keuangan yang salah satu diantaranyaberupa kewenangan menungut dan mendayagunakan pajak daerah danretribusi daerah dengan berpedoman pada Undang–Undang.Sejauh ini penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkandengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengannUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah membukaparadigma baru dibidang pajak daerah dan retribusi daerah, Kabupatendiberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak dan 3 (tiga)objek retribusi, sehingga terhadap Perauran Daerah yang mengaturmengenai pajak dan retribusi daerah perlu disesuaikan.Berkenaan dengan pemungutan retribusi, berdasarkan ketentuanPasal108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dinyatakanbahwa objek retribusi meliputi jasa umum, jasa usaha dan perijinantertentu.Bahwa seesuai dengan muatan dalam Peraturan Daerah ini dalamrangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, PemerintahDaerah diberikan kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Umumyaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah KabupatenSragen untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapatdinikmati oleh orang pribadi atau badan. Prinsip dan sasaran dalampenetapan tarip retribusi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasayang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, danefektivitas pengawasan dan pengendalian atas jasa pelayanan tersebut.Pungutan retribusi meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bungadan biaya modal, sehingga tarip retribusi hanya untuk menutup sebagianatau seluruh biaya karena ketertabatan kemampuan pemerintah daerah.26
Dalam Peraturan Daerah ini tidak dapat memuat semua objek retribusijasa umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 110 ayat (1)Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang meliputi :1. retribusi Pelayanan Kesehatan;2. retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;3. retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan AktaCatatan Sipil;4. retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;5. retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;6. retribusi Pelayanan Pasar;7. retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;8. retribusi Pemeriksaan Alat Pemadan Kebakaran;9. retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;10. retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;11. retribusi Pengolahan Limbah Cair;12. retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;13. retribusi Pelayanan Pendidikan; dan14. retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.Dari 14 (empat belas) objek retribusi jasa umum di atas, PemerintahKabupaten Sragen dalam Peraturan Daerah ini hanya menetapkan 11(sebelas) objek retribusi jasa umum. Untuk objek retribusi yang tidakditetapkan dalam Peraturan Daerah ini yaitu retribusi Pengolahan LimbahCair, retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan retribusi PelayananPendidikan.II. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup JelasPasal 2Cukup JelasPasal 3Cukup JelasPasal 4Cukup JelasPasal 5Cukup JelasPasal 6Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Yang dimaksud Keluarga Miskin adalah penduduk yang terdaftarsebagai Keluarga Miskin dibuktikan dengan KK Miskin.Ayat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasPasal 7Cukup JelasPasal 8Cukup Jelas27
Page 1 and 2: SALINANPERATURAN DAERAH KABUPATEN S
Page 3 and 4: 16.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 200
Page 5 and 6: 37.Peraturan Daerah Kabupaten Srage
Page 7 and 8: 21. Pemakaman adalah penguburan/pem
Page 9 and 10: (2) Objek Retribusi Pelayanan Keseh
Page 11 and 12: Bagian KeenamRetribusi Pelayanan Pa
Page 13 and 14: c. peta rencana tata ruang :1) peta
Page 15 and 16: Bagian KedelapanRetribusi Pemeriksa
Page 17 and 18: Bagian KetujuhRetribusi Pengujian K
Page 19 and 20: Pasal 44(1) Dalam hal Wajib Retribu
Page 21 and 22: (3) Apabila jangka waktu sebagaiman
Page 23 and 24: e. melakukan penggeledahan untuk me
Page 25: q. Peraturan Daerah Kabupaten Srage
Page 29 and 30: Cukup jelasPasal 37Cukup jelasPasal

PERDA JUM.pdf

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?