peraturan daerah kabupaten seruyan nomor 25 tahun 2006 tentang ...

. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia;c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.(2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, dilandasi anggaran dasar dananggaran rumah tangga yang memuat :a. Nama Lembaga Kemasyarakatan;b. Susunan Organisasi dan Tata Kerja;c. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi;d. Kewenangan, Hak dan Kewajiban.(3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, terdiri dari Pemuka-pemukamasyarakat yang ada di desa.(4) Pemilihan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukansecara musyawarah dan ditetapkan dalam Peraturan Desa setelahmendapat persetujuan dari BPD.(5) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BadanPermusyawaratan Desa tidak boleh merangkap sebagai penguruslembaga Kemasyarakatan.BAB IVMAKSUD DAN TUJUANPasal 5Lembaga Kemasyarakatan sebagimana dimaksud pada pasal 2 mempunyaimaksud meliputi :a. Untuk mempercepat terbentuknya kesejahteraan masyarakat melaluipeningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;b. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa danKelurahan;Pasal 6Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2mempunyai tujuan meliputi :a. Untuk mengoptimalkan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di desa danKelurahan;b. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan(perencanaan, pelaksanaan) pembangunan dan pemberdayaanmasyarakat di Desa dan Kelurahan.5

BAB VKEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSIPasal 7Lembaga Kemasyarakatan, berkedudukan didesa dan merupakan lembagakemasyarakatan yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri.Pasal 8Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakanmitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan danpengendalian Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.Pasal 9Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksudpada pasal 7, mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalammemberdayakan masyarakat.Pasal 10Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8meliputi :a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara danmengembangkan pembangunan secara partisipatif;c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong danswadaya masyarakat;d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangkapemberdayaan masyarakat.Pasal 11Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 11,lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalampembangunan;b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakatdalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepadamasyarakat;d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembanganhasil-hasil pembangunan secara partisipatif;e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi dan swadayagotong royong masyarakat;f. pemberdayaan dan penigkatan kesejahteraan keluarga;g. pemberdayaan hak politik masyarakat6

Pasal 15Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan :a. Mengadakan Rapat-rapat untuk menyusun perencanaan, pelaksanaandan pengendalian pembangunan Desa;b. Membuat pertanggung jawaban kepada Pemerintah Desa ataspelaksanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan Desa yangdiserahkan oleh Pemerintah Desa dan merupakan bagian daripertanggungjawaban Kepala Desa dalam menyelenggarakanPemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaanketentraman dan ketertiban masyarakat desa.c. Menumbuhkan dan menggerakan partisipasi swadaya gotong-royongmasyarakat desa dalam pembangunan;d. Membina Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;e. Meningkatkan kesejahteraan rakyat didesa.BAB VIIKEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASIPasal 16(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah danmufakat dalam rapat anggota bagi warga masyarakat yang mempunyaikemauan, kemampuan dan kepedulian. Nama-nama yang dipilihdisampaikan dan disahkan oleh Kepala Desa dan BadanPermusyawaratan Desa.(2) Masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan dapat ditetapkanberdasarkan hasil dan keputusan musyawarah masyarakat (samadengan masa bhakti Kepala Desa).(3) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan teridiri dari :a. Ketua;b. Wakil Ketuac. Sekretaris;d. Bendahara;e. Seksi-seksi terdiri yang disesuaikan dengan keperluan/kebutuhanOrganisasi.(4) Untuk membantu Kelancaran tugas dapat dibentuk SekretariatLembaga Kemasyarakatan.BAB VIIIHUBUNGAN DAN TATA KERJAPasal 17(1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan pemerintah desa dan ataukelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.8

(2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan denganlembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.(3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan denganpihak ketiga bersifat kemitraan.BAB IXSUMBER DANAPasal 18Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dapat diperolehdari :a. Swadaya masyarakat;b. Bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes);c. Bagian dari DASK Kabupaten;d. Bagian dari DASK Propinsi;e. Dana perimbangan;f. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikatg. Alokasi Dana Desa (ADD);h. Kerja sama pihak ketiga.BAB XPEMBINAANPasal 19(1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasilembaga kemasyarakatan.(2) Pemerintah Desa dan atau Lurah melakukan penguatan LembagaKemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.BAB XIKETENTUAN PERALIHANPasal 20(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lainyang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakantugas dan kewajibannya, sampai dengan terbentuknya lembagakemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.(2) Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada paling lambat 2 (dua) TahunSejak diundangkannya Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.9

Pasal 21Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjangmengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.BAB XIIKETENTUAN PENUTUPPasal 22Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenSeruyan.Ditetapkan di Kuala Pembuangpada tanggal 26 Oktober 2006BUPATI SERUYANTTDDiundangkan di Kuala PembuangPada tanggal 30 Oktober 2006SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYANDARWAN ALITTDDrs. H.DJONI ARDILEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2006NOMOR 20 SERI E10

PENJELASANPERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYANNOMOR 25 TAHUN 2006TENTANGPEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESAI. PENJELASAN UMUMBerdasarkan Pasal 211 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahditegaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalahkesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untukmengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Seruyan.Selanjutnya di desa dibentuk Lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkandengan Peraturan Desa. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 211 Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 tersebut diatas, maka untuk memperdayakan masyarakat di desa perlu dibentukLembaga kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek Perencanaan,Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan.Agar supaya Lembaga Kemasyarakatan di desa dapat melaksanakan tugas dan fungsinya,maka diperlukan Pengaturan Kedudukan Keanggotaan, hak, wewenang dan kewajiban danlain-lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.II.PENJELASAN PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup Jelas.Pasal 2Ayat 1Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat memprakarsai Pembentukan Lembagakemasyarakatan asalkan tidak sebagai pengurus.a. Tata cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan :1) Salah seorang anggota BPD/tokoh masyarakat yang menjadi panitia dandipercayai mengundang seluruh masyarakat Desa untuk mengadakanrapat/musyawarah.2) Dalam acara rapat harus dibuat Berita Acara dan dilampirkan daftar hadirpeserta rapat.Berita Acara Rapat memuat hal sebagai berikut :11

‣ Tempat dan waktu pelaksanaan rapat.‣ Pimpinan dan peserta rapat.‣ Kegiatan-kegiatan rapat antara lain :a. Membahas masalah-masalah pokok yaitu :- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang memuat :• Nama Lembaga Kemasyarakatan.• Susunan Organisasi dan Tata Kerja.• Kedudukan, tugas pokok dan fungsi.• Kewenangan hak dan kewajiban.b. Susunan Pengurus, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksisesuai kebutuhan organisasi.c. Masalah-masalah lain yang dianggap perlu.b. Kesimpulan rapat yaitu mengenai hal diatas yang didasarkan atasmusyawarah/mufakat.c. Hasil musyawarah/mufakat tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatantersebut disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Peraturan Desasetelah mendapat persetujuan BPD.d. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Perangkat Desalainnya serta anggota BPD tidak boleh menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan.Lembaga Kemasyarakatan dalam ketentuan ini misalnya Rukun Tetangga, RukunWarga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, LembagaPemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.Yang dimaksud “dapat dibentuk” adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiranlembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas,bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.Ayat 2 s/d 4Cukup jelasPasal 3 S/D 9Cukup Jelas.Pasal 10Huruf aYang dimaksud dengan “menyusun rencana pembangunan secara partisipatif’ adalahproses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutamakelompok masyarakat miskin dan perempuan.Huruf bYang dimaksud dengan “melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan,memelihara danmengembangkan pembangunan secara partisipatif” adalah dengan melibatkanmasyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperolehmanfaat yang maksimal bagi masyarakatserta terselenggaranya pembangunan yangberkelanjutan.Huruf cYang dimaksud dengan ‘menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royongdan swadaya masyarakat” adalah penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa,partisipasi serta gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh kader pemberdayaanmasyarakat atau sebutan lain.Huruf d12

Yang dimaksud dengan “menumbuhkembangkan kondisi dinamis” adalah untukmempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.Pasal 11Cukup jelasPasal 12Huruf a s/d bCukup jelasHuruf cYang dimaksud dengan ‘pengembangan kemitraan” adalah mengembangkan kerja samayang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.Huruf d s/d eCukup jelasPasal 13 s/d 22Cukup jelas13