05.8-Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - Mahkamah ...

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANGPERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANGNOMOR 8 TAHUN 2005TENTANGRETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAWALIKOTA PADANG PANJANG,Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah, perlu untuk menyesuaikankembali semua Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah;b. bahwa tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaranyang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Padang Panjang Nomor 6 Tahun 1995 tidak sesuailagi dengan kondisi saat ini;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerahtentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan DaerahPropinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 962);2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PanitiaUrusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik94

Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2104);3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3209);4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4048);5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangunanGedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4247);6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389);8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437);9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia95

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3258);11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagaiDaerah Otonom (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3952);12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentangPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor202, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4022);13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentangPembinaan dan Pengawasan atas PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4090);14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentangRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4139);15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang TataCara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;16. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PN.07.03Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai NegeriSipil;17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;96

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Daerah;20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipildalam Penegakan Peraturan Daerah;21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2001tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah KotaPadang Panjang Tahun 2001 Nomor 43 Seri E.43);23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranDaerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E.3);24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 24 Tahun2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DinasPekerjaan Umum Kota Padang Panjang (Lembaran DaerahKota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 70 Seri D.13).25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 26 Tahun2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaDinas Pendapatan Kota Padang Panjang (Lembaran DaerahKota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 72 Seri D. 15);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANGdanWALIKOTA PADANG PANJANGM E M U T U S K A N :97

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSIPEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARANBAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurutazas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomiseluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota PadangPanjang.6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidangretribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangmerupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupunyang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroanterbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BadanUsaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalambentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis,lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.8. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota PadangPanjang.9. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum KotaPadang Panjang.10. UPTD Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana TeknisDinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan UmumKota Padang Panjang.98

11. Pihak lain adalah perusahaan yang bergerak atau mempunyaiusaha di bidang alat pemadam kebakaran.12. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yangdipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kabakaran.13. Racun api adalah Zat yang tersimpan dalam tabung logamyang dipergunakan sebagai alat utama untuk mencegahbahaya kebakaran.14. Hidran adalah sambungan pipa air di tepi jalan untukkeperluan pemadaman kebakaran.15. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalahtindakan dan atau pengujian oleh petugas yang telah ditunjuksecara dinas oleh Pemerintah Daerah untuk melakukanpemeriksaan bahan kimia/busa racun api pada alat pemadamkebakaran sehingga menjamin alat pemadam kebakarantersebut selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik.16. KMB adalah Kartu Masa Berlaku racun api.17. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagaipembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yangkhusus disediakan dan/atau diberikan oleh PemerintahDaerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.18. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yangdisediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuktujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapatdinikmati oleh orang pribadi atau badan.19. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yangselanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran ataspelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadapalat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan ataudipergunakan oleh orang pribadi atau badan.20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yangmenurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkanuntuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutatau pemotong retribusi tertentu.21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yangmerupakan batas waktu bagi wajib retribusi untukmemanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan dan ataupengujian alat pemadam kebakaran.22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapatdisingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh WajibRetribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan WajibRetribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran99

BAB IINAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSIPasal 2Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakarandipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadamkebakaran.Pasal 3Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan ataupengujian, oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadamkebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh orangpribadi atau badan.Pasal 4Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yangmemperoleh pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat-alatpemadam kebakaran.BAB IIIGOLONGAN RETRIBUSIPasal 5Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkansebagai Retribusi Jasa Umum.BAB IVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASAPasal 6Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi danjumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.101

BAB VPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIFPasal 7Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkanpada tujuan untuk memastikan kelaikan alat pemadam kebakaran.BAB VISTRUKTUR DAN BESARNYA TARIFPasal 8(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan denganmempertimbangkan biaya penyelenggaraan pengujian danjenis alat pemadam kebakaran.(2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biayapemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan denganpelayanan pengujian alat pemadam kebakaran.(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),meliputi :a. biaya pemeriksaan dan pengecekan;b. biaya pengadaan racun api;c. biaya pengadaan segel;d. biaya transportasi;e. biaya label (tanda uji);f. stiker (tingkat ancaman); dang. pembayaran bunga pinjaman.(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2),meliputi :a. tanah dan bangunan;b. pengadaan alat uji; danc. pengembalian pokok pinjaman.(5) Belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan nilai102

sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran.(6) Belanja modal untuk pengadaan bangunan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) huruf a dan peralatan uji sebagaimanadimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkanpembebanan tahunan nilai bangunan dan peralatan tersebut.(7) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :a. Tabung Racun Api :1. Jenis Busa :a) Isi s/d 20 liter sebesar………..Rp. 7.500,-/tahunb) Isi 21 s/d 50 liter sebesar…….Rp.15.000,-/tahunc) Isi lebih 51 liter sebesar……. Rp.25.000,-/tahun2. Jenis Serbuka) Berat s/d 6 kg sebesar……….Rp 5.000,-/tahunb) Berat 7 s/d 19 kg sebesar……Rp.10.000,-/tahunc) Berat lebih dari 20 kg sebesar Rp.25.000,-/tahunb. Hidran sebesar………………….Rp.10.000,-titik/ tahun(8) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),tidak termasuk biaya bahan racun api dan atau bahan lainyang dibutuhkan.BAB VIIWILAYAH PEMUNGUTANPasal 9Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempatpelayanan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran diberikan.BAB VIIIMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANGPasal 10Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.103

Pasal 11Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.BAB IXSURAT PENDAFTARANPasal 12(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisidengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani olehWajib Retribusi atau kuasanya.(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaianSPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkanoleh Kepala Daerah.BAB XPENETAPAN RETRIBUSIPasal 13(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang denganmenerbitkan SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan.(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data barudan atau data yang semula belum terungkap yangmenyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang,maka dikeluarkan SKRDKBT.(3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumenlain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat104

(1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ditetapkan oleh Kepala Daerah.BAB XITATA CARA PEMUNGUTANPasal 14(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.BAB XIISANKSI ADMINISTRASIPasal 15Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat padawaktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasiberupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dariretribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih denganmenggunakan STRD.BAB XIIITATA CARA PEMBAYARANPasal 16(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasisekaligus dimuka untuk satu kali masa retribusi.(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15(lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau Dokumenlain yang dipersamakan, SKRDKBT atau STRD.105

(3) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaranretribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.BAB XIVTATA CARA PENAGIHANPasal 17(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumenlain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan SuratKeputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusiyang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurangdibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui BadanUrusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).(2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakanberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.BAB XVKEBERATANPasal 18(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepadaKepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT,danSKRDLB.(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesiadengan disertai alasan-alasan yang jelas.(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atasketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapatmembuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang106

dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan,kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkanbahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karenakeadaan diluar kekuasaannya.(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagaisurat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayarretribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.Pasal 19(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harusmemberikan keputusan atas keberatan diajukan.(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupamenerima seluruhnya atau sebagian, menolak ataumenambah besarnya retribusi yang terutang.(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatukeputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggapdikabulkan.BAB XVIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARANPasal 20(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapatmengajukan permohonan pengembalian kepada KepalaDaerah.(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)bulan sejak diterimanya permohonan kelebihanpembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),harus memberikan keputusan.107

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2), telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikansuatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihanretribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harusditerbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya,kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasiterlebih dahulu utang retribusi tersebut.(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktupaling lama 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKRDLB.(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusidilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, KepalaDaerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (duaperseratus) sebulan atas keterlambatan pembayarankelebihan retribusi.Pasal 21(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusidiajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengansekurang-kurangnya menyebutkan :a. nama dan alamat Wajib Retribusi;b. masa retribusi;c. besarnya kelebihan pembayaran; dand. alasan yang singkat dan jelas.(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusidisampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau buktipengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonanditerima oleh Kepala Daerah.Pasal 22(1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan108

dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar KelebihanRetribusi.(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkandengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan carapemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlakusebagai bukti pembayaran.BAB XVIIPENGURANGAN, KERINGANAN DANPEMBEBASAN RETRIBUSIPasal 23(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanandan pembebasan retribusi.(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasanretribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikandengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antaralain untuk mengangsur.(3) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan danpembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.BAB XVIIIKEDALUWARSA PENAGIHANPasal 24(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsasetelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitungsejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila WajibRetribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tertangguh apabila :109

a. diterbitkan Surat Teguran; ataub. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baiklangsung maupun tidak langsung.BAB XIXKOORDINASI DAN UPAH PUNGUTPasal 25Wewenang untuk melakukan koordinasi dan monitoringpemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas Pendapatan.Pasal 26(1) Terhadap UPTD Pemadam Kebakaran pada DinasPekerjaan Umum yang bertugas sebagai pemungutRetribusi diberikan upah pungut sebesar 5 % (limaperseratus).(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.BAB XXP E N Y I D I K A NPasal 27(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunganPemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaiPenyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yangberlaku.(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah :a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti110

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakpidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan ataulaporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keteranganmengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaranperbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakpidana di bidang Retribusi Daerah;c. meminta keterangan dan barang bukti dari orangpribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidanadibidang Retribusi Daerah;d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumenlain berkenaan dengan tindak pidana dibidang RetribusiDaerah;e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahanbukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumenlain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan buktitersebut;f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaantugas penyidikan tindak pidana dibidang RetribusiDaerah;g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pada saatpemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang dan atau dokumen yang dibawasebagaimana dimaksud pada huruf e;h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpidana Retribusi Daerah;i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dandiperiksa sebagai tersangka atau saksi;j. menghentikan penyidikan; dank. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaranpenyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerahmenurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasil penyidikannya kepada PenuntutUmum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yangberlaku.111

BAB XXIKETENTUAN PIDANAPasal 28(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannyasehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidanakurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda palingbanyak Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahPelanggaran.BAB XXIIKETENTUAN PENUTUPPasal 29(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, makaPeraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II PadangPanjang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Retribusi atasPemeriksaan dan Pengisian Racun Api pada AlatPemadam Kebakaran Dalam Kotamadya Daerah TingkatII Padang Panjang, dinyatakan dicabut dan tidak berlakulagi.(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerahini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebihlanjut dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga)bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.Pasal 30Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus2006.112

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.Ditetapkan di : Padang Panjangpada tanggal : 14 September 2005M10 Sya’ban 1426 HWALIKOTA PADANG PANJANGDiundangkan di : Padang Panjangpada tanggal : 14 September 2005M10 Sya’ban 1426 HPlt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,SUIR SYAMEZRI DANIELLEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2005 NOMOR 55SERI C.3113

PENJELASANATASPERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANGNOMOR 8 TAHUN 2005TENTANGRETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARANI. UMUMBahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta untuk mendukung terlaksananya pembangunan di segala bidang agarsesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan langkah-langkah untukmenghimpun dana dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan yang ada diDaerah sehingga tercapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota PadangPanjang.Guna mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dimaksud, maka objekdan tarif Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Padang Panjang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Retribusi AtasPemeriksaan dan Pengisian Racun Api pada Alat Pemadam Kebakaran dalamKotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang perlu disesuaikan dengan kondisisaat ini.Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka pembinaan, pengaturan,pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, prasarana dansarana guna melindungi kepentingan umum serta ketertiban umum, perlumenetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat PemadamKebakaran.II. PASAL DEMI PASALPasal 1Pasal 2Pasal 3Pasal 4Pasal 5Pasal 6Pasal 7Pasal 8: Cukup jelas.: Cukup jelas.: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas114

Pasal 9Pasal 10Pasal 11Pasal 12Pasal 13Pasal 14Pasal 15Pasal 16Pasal 17Pasal 18Pasal 19Pasal 20Pasal 21Pasal 22Pasal 23Pasal 24Pasal 25Pasal 26Pasal 27Pasal 28Pasal 29Pasal 30: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas115