BUPATI KUDUS - Mahkamah Konstitusi RI

BUPATI KUDUSPERATURAN BUPATI KUDUSNOMOR 37 TAHUN 2006TENTANGPENDELEGASIAN WEWENANG DAN MANDAT PENANDATANGANANKEPUTUSAN DAN SURAT DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIANDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUSBUPATI KUDUS,Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan tertib administrasi dan kelancaranpenyelenggaraan kegiatan di bidang kepegawaian, perlu mengaturPendelegasian Wewenang dan Mandat Penandatanganan Keputusandan Surat Dinas dalam Bidang Kepegawaian di LingkunganPemerintah Kabupaten Kudus ;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas,perlu menetapkan Peraturan Bupati;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah ;2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43Tahun 1999 (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3890);3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahmenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4548);4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang FormasiPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneiaNomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4332);

-2-5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, tentang PengadaanPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 11 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4192);6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang KenaikanPangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndoneia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Neg ara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indoneia Nomor 4193);7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan LembaranNegara Republik Indoneia Nomor 4018) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4194);8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan danpelatihan jabatan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4019);9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun2002 ,tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2002;11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 22 Tahun 2000 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (LembaranDaerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 44, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20);12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2002 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 14, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 33);13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2003 tentangPembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan SusunanOrganisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran DaerahKabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Kudus Nomor 45);14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2003 tentangPembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan SusunanOrganisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 23,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 46);

-3-15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentangPembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan StrukturOrganisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus (LembaranDaerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 24, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 47);16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentangPembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan StrukturOrganisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran DaerahKabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Kudus Nomor 48);17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentangBadan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten KudusTahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenKudus Nomor 91)18. Keputusan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2003 tentangPendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat PenandatangananNaskah Dinas Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (LembaranDaerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 19);19. Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2003 tentang PedomanOrganisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama, SekolahMenengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Lembaran DaerahKabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 39);20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah KabupatenKudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 37);MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANGDAN MANDAT PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURATDINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN KUDUSPasal 1Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.3. Bupati adalah Bupati Kudus.4. Pendelegasian wewenang penandatanganan keputusan dan surat dinasadalah pemberian sebagian kewenangan dari Bupati kepada pejabatdibawahnya atau yang ditunjuk untuk menandatangani keputusan dansurat dinas dalam bidang kepegawaian di Lingkungan PemerintahKabupaten Kudus.5. Mandat adalah pelimpahan kewenangan penandatanganan NaskahDinas kepada Pejabat setingkat dibawahnya atau yang ditunjuk untukmenandatangani Naskah Dinas, pertanggungjawaban materi surattersebut tetap ditangan yang memberikan mandat. Pejabat yangmenandatangani dapat diminta pertanggungjawabannya tentang isisurat dimaksud oleh Pejabat yang memberikan mandat.6. Satuan Kerja adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kudusberdasarkan Peraturan Daerah tentang Perangkat daerah yang meliputiSekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, DinasDaerah, Rumah Sakit Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatandan Kelurahan.

- 4 -Pasal 2Pendelegasian wewenang dan mandat penandatangan keputusan dan suratdinas dalam bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupatenadalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.Pasal 3Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Kudus tanggal28 April 2004 Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pendelegasian WewenangPenandatanganan Keputusan Dan Surat Dinas Dalam Bidang KepegawaianDi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.Pasal 4Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkanAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.Ditetapkan di Kuduspada tanggal 29 Desember 2006BUPATI KUDUS,Diundangkan di Kuduspada tanggal 30 Desember 2006SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,MUHAMMAD TAMZILBADRI HUTOMOBERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 45

-2-1 2 3 4 5 66. Petikan Keputusan Pemindahan PNS antarSatuan Kerja Kepala BKD PNS Golongan IV, III, IIdan I Bagi PNS (staf) di lingkunganPemerintah Kabupaten Kudus7. Petikan Keputusan Pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil Kepala BKD CPNS Golongan III, II dan I Bagi CPNS di lingkunganPemerintah Kabupaten Kudus8. Petikan Keputusan Pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Kepala BKD PNS Golongan III, II dan I Bagi PNS di lingkunganPemerintah Kabupaten KudusNegeri Sipil9. Petikan Keputusan Pengangkatan dalam /Pemberhentian dari Jabatan Struktural, Sekretaris Daerah Pejabat Struktural Eselon II Bagi PNS di lingkunganPemerintah Kabupaten Kudus Kepala BKD Pejabat Struktural EselonIII, IV dan V Bagi PNS di lingkunganPemerintah Kabupaten Kudus10. Petikan Keputusan Pengangkatan dalam / Kepala BKD PNS Golongan IV, III, dan Bagi PNS di lingkunganPemberhentian dari Jabatan Fungsional11. Petikan Keputusan Pengangkatan dalam /Pemberhentian dari Jabatan Kepala SMA /SMK, SMP, SD / SDLB dan TK NegeriII Kepala BKD PNS Golongan IV, III, danIIPemerintah Kabupaten Kudus Bagi Kepala SMA / SMK,SMP, SD / SDLB dan TKNegeri pada Dinas PendidikanKabupaten Kudus12. Petikan Keputusan Pengangkatan /Pemberhentian Pegawai Honorer Daerah13. Keputusan Pemindahan Pegawai HonorerDaerah Kepala BKD PHD Bagi Pegawai Honorer Daerahdi lingkungan PemerintahKabupaten Kudus Kepala BKD PHD Bagi Pegawai Honorer Daerahdi lingkungan PemerintahKabupaten Kudus dengankoordinasi Pimpinan SatuanKerja (Khusus UntukPemindahan antar Satuan Kerja)

-3-1 2 3 4 5 6 Asisten Administrasi PHD Bagi Pegawai Honorer Daerahdi lingkungan SetdaKabupaten Kudus.14. Petikan Keputusan Pemindahan PegawaiHonorer Daerah15. Keputusan Peninjauan Masa KerjaPegawai Honorer Daerah Kabid UmumKepegawaian padaBKD Kepala BagianOrganisasi danKepegawaian PHD Bagi Pegawai Honorer Daerahdi lingkungan PemerintahKabupaten Kudus dengankoordinasi Pimpinan SatuanKerja (Khusus UntukPemindahan antar SatuanKerja) PHD Bagi Pegawai Honorer Daerahdi lingkungan SetdaKabupaten Kudus Sekretaris Daerah PHD Bagi Pegawai Honorer Daerahdi lingkungan PemerintahKabupaten KudusBUPATI KUDUS,Ttd.MUHAMMAD TAMZIL

PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG DAN MANDATUNTUK MENANDATANGANI SURAT DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIANLAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUDUSTanggal : 29 Desember 2006Nomor : 37 Tahun 2006NO.JENIS SURAT DINASPEJABAT YANGDIBERI DELEGASIWEWENANGPEJABAT YANGDIBERI MANDATUNTUK PEGAWAI NEGERISIPIL GOLONGAN / ESELON /PHDKETERANGAN1 2 3 4 5 61. Penandatanganan Formulir PenetapanNIP CPNS Kepala BKD CPNS Golongan III, II dan I Bagi CPNS di lingkunganPemerintah Kabupaten Kudus2. Permintaan pengujian kesehatan Kepala BKD CPNS Golongan III, II dan I Bagi CPNS yang akankepada Dokter penguji tersendiri /Tim Penguji Kesehatandiusulkan menjadi PNS dilingkungan Pemerintah3. Surat Pemberitahuan tentangKenaikan Gaji Berkala (SPTKGB) PNS Golongan IV, III, II, I danCPNS Golongan III, II, IKabupaten Kudus Bagi PNS / CPNS dilingkungan PemerintahKabupaten Kudus untukkeperluan kepegawaian lainnya Sekretaris Daerah Pejabat Struktural Eselon II. b Bagi PNS di LingkunganPemerintah Kabupaten Kudus. Kepala BKD Pejabat Struktural Eselon III Bagi PNS di LingkunganKantor dan Kecamatan. Asisten Administrasi Pejabat Struktural Eselon III, IVdan PNS Golongan IV Kepala BagianOrganisasi danKepegawaian Setda. Bagi PNS di Lingkungan SetdaKabupaten Kudus. PNS Golongan III, II dan I Bagi PNS di Lingkungan SetdaKabupaten Kudus.

1 2 3 4 5 6 Kepala Badan Pejabat Struktural Eselon III, IVdan PNS Golongan IV Bagi PNS di LingkunganBadan Kabag. TU padaBadan. PNS Golongan III, II dan I Bagi PNS di LingkunganBadan Sekretaris DPRD Pejabat Struktural Eselon III, IVdan PNS Golongan IV Bagi PNS di LingkunganSekretariat DPRD Kabag UmumSekretariat DPRD PNS Golongan III, II dan I Bagi PNS di LingkunganSekretariat DPRD Kepala Dinas Pejabat Struktural Eselon III, IVdan PNS Golongan IV-2- Bagi PNS di LingkunganDinas (Kecuali DinasPendidikan) Kabag. TU pada Dinas PNS Golongan III, II dan I Bagi PNS di LingkunganDinas (Kecuali DinasPendidikan) Kepala DinasPendidikan Kabag. TU pada DinasPendidikan Pejabat Struktural Eselon III, IVdan PNS Golongan IV non Guru Bagi PNS di LingkunganDinas Pendidikan Kepala SMA / SMK, SMP danGuru DPK Golongan IV Bagi PNS di LingkunganDinas Pendidikan Pejabat Struktural Eselon V Bagi PNS di LingkunganDinas Pendidikan PNS Golongan III, II dan I Bagi PNS di LingkunganDinas Pendidikan Guru DPK Golongan III dan II Bagi PNS di LingkunganDinas Pendidikan Bagi PNS di LingkunganDinas Pendidikan Kepala SMP PNS Golongan IV, III, II dan I padaSMP

-3-1 2 3 4 5 6 Kepala SMA/SMK PNS Golongan IV, III, II dan I padaSMA/SMK Bagi PNS di LingkunganDinas Pendidikan Kepala UPTDPendidikan Kecamatan PNS Golongan IV, III, II dan I Bagi PNS di LingkunganUPTD Pendidikan Kecamatan Direktur RSD Pejabat Struktural Eselon III, IV Bagi PNS di Lingkungan RSDdan PNS Golongan IV Kabag Sekretariat pada PNS Golongan III, II dan I Bagi PNS di Lingkungan RSDRSD Kepala Kantor Pejabat Struktural Eselon IV danPNS Golongan IV, III, II dan I Bagi PNS di LingkunganKantor Camat Pejabat Struktural Eselon IV danPNS Golongan IV, III, II dan I Bagi PNS di LingkunganKecamatan dan KepalaKelurahan Kepala Kelurahan Pejabat Struktural Eselon IV danPNS Golongan IV, III, II dan I Bagi PNS di LingkunganKelurahan4. Surat Izin Cuti : Sekretaris Daerah Pejabat Struktural Eselon III Bagi PNS di LingkunganCuti Tahunan, Cuti Sakit, CutiPemerintah Kabupaten Kudus.Bersalin, Cuti Besar dan Cuti karena Asisten Administrasi Pejabat Struktural Eselon IV dan Bagi PNS di LingkunganAlasan PentingPNS Golongan IVSekretariat Daerah. Kepala BagianOrganisasi danKepegawaian Setda. PNS Golongan III, II, I dan PHD Bagi PNS dan PHD diLingkungan SekretariatDaerah. Kepala Badan Pejabat Struktural Eselon IV danPNS Golongan IV Bagi PNS di LingkunganBadan. Kabag. TU pada Badan PNS Golongan III, II, I dan PHD Bagi PNS dan PHD diLingkungan Badan.

-4-1 2 3 4 5 6 Kepala Dinas Pejabat Struktural Eselon IV dan Bagi PNS di LingkunganPNS Golongan IVDinas ( kecuali DinasPendidikan ). Kabag. TU pada Dinas PNS Golongan III, II, I dan PHD Bagi PNS dan PHD diLingkungan Dinas (kecualiDinas Pendidikan ). Kepala Dinas Pejabat Struktural Eselon IV, Bagi PNS di LingkunganPendidikanPengawas SMA / SMK, SMP dan Dinas Pendidikan.Kepala SMA / SMK dan SMP. Kabag. TU pada Dinas PNS Golongan IV, III, II, I dan Bagi PNS dan PHD diPendidikan Kepala UPTDPendidikan Kecamatan Kepala SMA / SMKdan SMPPHD Kepala SD, PNS Golongan IV, III,II, I dan PHDLingkungan Dinas Pendidikan. Bagi PNS dan PHD diLingkungan UPTDPendidikan Kecamatan. Pejabat Struktural Eselon IV dan V Bagi PNS di LingkunganSMA / SMK dan SMP PNS Golongan IV, III, II, I danPHD Bagi PNS dan PHD diLingkungan SMA / SMK danSMP Sekretaris DPRD Pejabat Struktural Eselon IV danPNS Golongan IV Bagi PNS di LingkunganSekretariat DPRD. Kabag. UmumSekretariat DPRD PNS Golongan III, II, I dan PHD Bagi PNS dan PHD diLingkungan Sekretariat DPRD. Direktur RSD Pejabat Struktural Eselon IV dan Bagi PNS di Lingkungan RSD.PNS Golongan IV Kepala Kantor Pejabat Struktural Eselon IV dan PNSGolongan IV, III, II, I serta PHD Bagi PNS dan PHD diLingkungan Kantor.

-5-1 2 3 4 5 6 Camat Pejabat Struktural Eselon IV danPNS Golongan IV, III, II, I sertaPHD Bagi PNS dan PHD diLingkungan Kecamatan sertaPejabat Struktural Eselon IV di5. Surat Izin menjadi anggota BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Kepala Kelurahan PNS Golongan IV, III, II, I danPHD Asisten Administrasi Pejabat Struktural Eselon III, IVdan PNS Golongan IV Kepala BagianOrganisasi danKepegawaian Setda.Kelurahan. Bagi PNS dan PHD diLingkungan KelurahanCatatan :1. Khusus untuk Cuti Karena AlasanPenting untuk menunaikanIbadah Haji atau menjalankankewajiban agama masih menjadikewenangan Bupati.2.Berdasarkan PP 24 Tahun1976, khusus guru tidak berhakatas cuti tahunan. Bagi PNS di Lingkungan SetdaKabupaten Kudus. PNS Golongan III, II dan I Bagi PNS di Lingkungan SetdaKabupaten Kudus. Kepala Badan Pejabat Struktural Eselon III, IVdan PNS Golongan IV III, II dan I Kepala Dinas Pejabat Struktural Eselon III, IVdan PNS Golongan IV III, II dan I Sekretaris DPRD Pejabat Struktural Eselon III, IVdan PNS Golongan IV III, II dan I Direktur RSD Pejabat Struktural Eselon III, IVdan PNS Golongan IV III, II dan I Bagi PNS di LingkunganBadan Bagi PNS di LingkunganDinas (Kecuali DinasPendidikan) Bagi PNS di LingkunganSekretariat DPRD Bagi PNS di Lingkungan RSD

-6-1 2 3 4 5 6 Kepala Kantor Pejabat Struktural Eselon IV danPNS Golongan IV III, II dan I Bagi PNS di LingkunganKantor Camat Pejabat Struktural Eselon IV danPNS Golongan IV III, II dan I Bagi PNS di LingkunganKecamatan dan Kelurahan Kepala DinasPendidikan Pejabat Struktural Eselon III, IV Bagi PNS di LingkunganDinas Pendidikan PNS Golongan IV III, II dan I Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan. Kepala SMA / SMK dan SMP. Kepala UPTDPendidikan Kecamatan Kepala SD / SDLB, TK Negeri PNS Golongan IV, III, II dan I Bagi PNS di LingkunganUPTD Pendidikan Kecamatan. Kepala SMA/SMK,SMP, SD / SDLB, TKNegeri PNS Golongan IV, III, II dan I Bagi PNS di LingkunganSMA/SMK, SMP, SD / SDLB,TK Negeri6. Surat Izin Belajar Sekretaris Daerah PNS Golongan IV Bagi PNS di lingkunganPemerintah Kabupaten Kudus Kepala BKD PNS Golongan III, II dan I Bagi PNS di lingkunganPemerintah Kabupaten Kudus7. Surat Izin Penggunaan GelarAkademik Sekretaris Daerah PNS Golongan IV Bagi PNS di lingkunganPemerintah Kabupaten Kudus Kepala BKD PNS Golongan III Bagi PNS di lingkunganPemerintah Kabupaten Kudus

-7-1 2 3 4 5 68. Surat Pernyataan Pelantikan Sekretaris Daerah Pejabat Struktural Eselon II. b Bagi PNS di lingkunganPemerintah Kabupaten Kudus(kecuali Sekwan) Kepala BKD Pejabat Struktural Eselon III, IVdan V Bagi PNS di lingkunganPemerintah Kabupaten Kudus Pengawas dan Penilik Bagi PNS di lingkunganPemerintah Kabupaten Kudus Kepala SMA / SMK, SMP, SD / Bagi PNS di lingkungan9. Surat Pengusulan Mutasi KenaikanPangkat10. Surat Pengajuan Permintaan KartuPegawai, Karis/Karsu dan Taspen11. Nota Pertimbangan Teknis KenaikanPangkatSDLB dan TK Negeri Kepala BKD PNS Golongan IV/b, IV/a, III, IIdan IPemerintah Kabupaten Kudus Bagi PNS di lingkunganPemerintah Kabupaten Kudusyang diusulkan KenaikanPangkat Kepala BKD PNS Golongan IV, III, II dan I Bagi PNS di lingkunganPemerintah Kabupaten Kudus Sekretaris Daerah PNS Golongan IV/a dan IV/b Bagi PNS di lingkunganPemerintah Kabupaten Kudusyang diusulkan KenaikanPangkat Kepala BKD PNS Golongan III Bagi PNS di lingkunganPemerintah Kabupaten Kudusyang diusulkan Kenaikan Pangkat Kabid Mutasi Pegawaipada BKD PNS Golongan II dan I Bagi PNS di lingkunganPemerintah Kabupaten Kudusyang diusulkan Kenaikan Pangkat

1 2 3 4 5 612. Legalisasi foto copy berkas-berkasyang berkaitan dengan usul kenaikanpangkat Kepala BKD Pejabat Struktural Eselon II, III, IV, V,PNS Gol IV dan PNS Golongan IVyang menduduki Jabatan Fungsional Bagi PNS non guru dilingkungan PemerintahKabupaten Kudus13. Surat Perintah Penugasan DiklatKepemimpinan-8- Kabag TU pada BKD PNS Golongan III, II, I dan PNSGolongan III, II yang mendudukiJabatan Fungsional Bagi PNS non guru dilingkungan PemerintahKabupaten Kudus Kabag TU Dinas PNS Golongan IV, III, II dan I Bagi PNS di luar lingkunganPendidikanUPTD Pendidikan Kecamatan Kepala UPTD PNS Golongan IV, III, II dan I Bagi PNS di lingkungan UPTDPendidikan KecamatanPendidikan Kecamatan Kepala Sekolah PNS Golongan IV, III, II dan I Bagi PNS di lingkungan SMAMenengah Atas Kepala Sekolah PNS Golongan IV, III, II dan I Bagi PNS di lingkungan SMKMenengah Kejuruan Kepala Sekolah PNS Golongan IV, III, II dan I Bagi PNS di lingkungan SMPMenengah Pertama Kepala Sekolah Dasar PNS Golongan IV, III, II dan I Bagi PNS di lingkungan SD Kepala SDLB PNS Golongan IV, III, II dan I Bagi PNS di lingkungan SDLB Sekretaris Daerah Pejabat Struktural Eselon II b Bagi PNS di lingkunganPemerintah Kabupaten Kudus Kepala BKD Pejabat Struktural Eselon III, IV Bagi PNS di lingkungandan VPemerintah Kabupaten Kudus

-9-1 2 3 4 5 614. Surat Perintah Penugasan Diklat Sekretaris Daerah Pejabat Struktural Eselon II. b Bagi PNS di lingkunganTeknis dan Diklat FungsionalPemerintah Kabupaten Kudus Kepala BKD Pejabat Struktural Eselon III, IVdan V Bagi PNS di lingkunganPemerintah Kabupaten Kudus PNS Golongan IV, III dan II Bagi PNS di lingkunganPemerintah Kabupaten Kudus15. Perjanjian Kerja Pegawai HonorerDaerah Kepala BKD Pegawai Honorer Daerah Bagi Pegawai Honorer Daerahdi lingkungan Pemerintah16. Legalisasi foto copy KeputusanPengangkatan Pegawai HonorerDaerah untuk Pengangkatan CPNSKabupaten Kudus Kepala BKD Pegawai Honorer Daerah Bagi Pegawai Honorer Daerahdi lingkungan PemerintahKabupaten KudusBUPATI KUDUS,Ttd.MUHAMMAD TAMZIL