rancangan peraturan daerah kabupaten bengkalis - Mahkamah ...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALISNOMOR 02 TAHUN 2007TENTANGRETRIBUSI PENERBITAN / PERPANJANGAN DOKUMEN (SURAT-SURAT) KAPAL ISIKOTOR KURANG DARI 7 GT DAN PEMAKAIAN DATARAN PERAIRAN,BAWAH AIR (SALVAGE)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI BENGKALIS,Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undangNomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UndangundangNomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah Juncto Peraturan PemerintahNomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah makaDaerah diberi peluang untuk menggali Pendapatan AsliDaerah yang potensil;b. bahwa Penerbitan/Perpanjangan Dokumen (Surat-Surat)Kapal Isi Kotor Kurang dari GT 7 dan Pemakaian DataranPerairan, Bawah Air (Salvage) merupakan salah satusumber pendapatan asli daerah yang cukup potensialuntuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan daerah yang optimal;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentukPeraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentangRetribusi Penerbitan / Perpanjangan Dokumen (suratsurat)Kapal Isi Kotor Kurang dari GT 7 dan PemakaianDataran Perairan, Bawah Air (Salvage);Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalamlingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3209);3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentangPelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia 3493);4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

25. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentangPerubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 764);6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang– Undangan(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor , Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437);8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia 4438 );9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenanagan Pemerintah dan Kewenangan Propinsisebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan NegaraRepublik Indonesia Nomor 3952);10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentangRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4139);11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II BengkalisNomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai NegeriSipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten DaerahTingkat II Bengkalis (Lembaran Daerah KabupatenDaerah Tingkat II Bengkalis Tahun 1998 Nomor 01);14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun2005 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DinasPerhubungan Kabupaten Bengkalis (Lembaran DaerahKabupaten Bengkalis Tahun 2005 Nomor 10);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALISdanBUPATI BENGKALIS

3MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANGRETRIBUSI PENERBITAN/PERPANJANGAN DOKUMEN(SURAT-SURAT) KAPAL ISI KOTOR KURANG DARI GT 7 DANPEMAKAIAN DATARAN PERAIRAN, BAWAH AIR (SALVAGE).BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRDmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan denganprinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Negara Republik IndonesiaTahun 1945;3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan PerangkatDaerah sebagai unsur Penyelenggaraan PemerintahanDaerah;4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Bengkalis sebagai unsurpenyelenggara Pemerintah Daerah KabupatenBengkalis;5. Kepala Daerah dalah Bupati Bengkalis;6. Dinas Perhubungan adalah Dinas PerhubunganKabupaten Bengkalis;7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas pendapatanDaerah Kabupaten Bengkalis;8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberitugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atauRetribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundanganyang berlaku;9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bengkalis;10. Daratan Air adalah Perairan Laut Kabupaten yangjaraknya diukur secara vertikal dari garis pantai air surutterendah ketengah laut sejauh 3,5 mil Nautical;11. Pekerjaan Bawah Air (salvage) adalah Pekerjaan yangdilakukan dibawah Perairan Laut Kabupatendiantaranya Pengangkatan Bangkai Kapal yangtenggelam, Pemasangan Kabel, Pipa Minyak danPengerukan / Penambangan Pasir Laut ≤ 50.000 M3;

412. Kapal < GT 7 adalah Kendaraan air dengan bentuk danjenis apapun ,yang digerakkan dengan tenagamekanik, tenaga mesin atau ditunda termasuk yangberdaya dukungan dinamis , kendaraan dibawahpermukaan air serta alat apung dan bangunanterapung yang tidak berpindah-pindah denganbobot, GT 7 atau kurang 20 M3 isi kotor;13. Surat izin berlayar (SIB) adalah Surat izin yang diberikankepada kapal motor ukuran kurang dari GT 7 yangtelah memenuhi persyaratan kelayakan sesuai denganketentuan dan peraturan yang berlaku untuk sekalibelayar;14. Pola Trayek adalah Perpindahan suatu modal daritempat asal (origin) ketempat tujuan (distination) baiksecara linier maupun transper dalam wilayah perairanlaut Kabupaten Bengkalis;15. Masa Retribusi adalah berlaku pertriwulan, satu tahundan lima tahun;16. Kapal GT 7 adalah Alat Angkutan Laut baik yangdigerakan oleh Tenaga Mekanis, Angin dan Dinamisataupun yang dibawah air yang bobotnya kurang dariGT 7 ;17. Bahan Bakar Berbahaya adalah Bahan yang mudahterbakar pada suhu tertentu diantaranya : Gas, BBM,Bahan Peledak (Explosif) dan lain-lain;18. Retribusi Penerbitan / Perpanjangan Dokumen Kapal isiKotor kurang dari GT 7 adalah Kegiatan Pengukuran,penerbitan, Perpanjangan Dokumen Kapal terhadapPemilik Kapal Motor yang ada diperairan wilayahWilayah Kabupaten Bengkalis;19. Retribusi Penerbitan / Perpanjangan Dokumen (suratsurat)Kapal yang selanjutnya disebut Retribusi adalahPembayaran atas Pelayanan yang diberikan olehPemerintah Daerah kepada pemilik kapal yangberoperasi / berdomisili diwilayah Daerah LautKabupaten Bengkalis;20. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yangmenurut peraturan perundang–undangan retribusidiwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ataspelayanan pengujian kapal oleh pemerintah daerah;21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkatSKRD adalah surat Keputusan yang menentukanbesarnya jumlah pokok retribusi;22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yangselanjutnya Disingkat SKRDLB adalah Surat kelebihanretribusi yang menentukan jumlah kelebihanpembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusibesar dari pada retribusi yang tertuang atau tidakseharusnya tertuang;

523. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar yangselanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusanyang menentukan besar jumlah retribusi yang tertuang,jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaranpokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlahyang masih harus dibayar;24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayartambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalahSurat Keputusan yang menentukan tambahan atasjumlah retribusi yang telah ditetapkan;25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnyadisingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihanretribusi dan atau sanksi administarasi berupa bungaatau denda;26. Badan adalah Sekumpulan Orang dan atau Modalyang merupakan kesatuan baik yang melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputiPerseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, badan usaha milik negara atau daerahdengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuanperkumpulan,yayasan, organisasi politik atau organisasiyang sejenis, lembaga,bentuk usaha tetap dan badanlainnya;27. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerahadalah serangkaian tindakan yang dilakukan olehpenyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebutpenyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti,dengan bukti itu membuat terang tindak pidanadibidang retribusi daerah yang terjadi sertamengumpulkan tersangkanya;BAB IINAMA , OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSIPasal 2Nama Retribusi Penerbitan / Perpanjangan Dokumen(surat-surat) Kapal isi Kotor Kurang dari GT 7, danPemakaian / Pemanfaatan dataran perairan bawah air(Salvage) dipungut retribusi sebagai pembayaran ataspelayanan penerbitan / perpanjangan Dokumen( surat-surat ).Pasal 3Objek Retribusi adalah Setiap pelayanan penerbitan /perpanjangan dokumen (surat-surat) isi kotor kurang GT 7dan pemakaian / pemanfaatan dataran perairan, bawahair (salvage).

6Pasal 4Subjek retribusi adalah Orang pribadi atau badanpenerbitan / perpanjangan Dokumen (surat-surat)pemakaian pemamfaatan dataran perairan, bawah air(salvage).BAB IIIGOLONGAN RETRIBUSIPasal 5Retribusi Penerbitan / Perpanjangan Dokumen (surat-surat)Kapal isi kotor kurang GT 7 dan pemakaian pemanfaatandataran perairan, bawah air (salvage) digolongkanretribusi jasa umum.BAB IVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASAPasal 6Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkanpenggunaan pelayanan Penerbitan / PerpanjanganDokumen (surat-surat) Kapal isi kotor kurang GT 7 danpemakaian pemanfaatan dataran perairan , bawah air(salvage).BAB VPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPANSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIFPasal 7Prinsip dan Sasaran dalam penetapan dan besarnya tarifretribusi jasa umum didasarkan untuk menutup biayapenyelenggaraan pelayanan Penerbitan / PerpanjanganDokumen (surat-surat) Kapal isi kotor kurang GT 7 denganmempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspekkeadilan.BAB VISTUKTUR DAN BESARNYA TARIFPasal 8(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayananPenerbitan / Perpanjangan Dokumen (surat-surat)Kapal isi kotor kurang GT 7 yang masa berlakunyapertriwulan, pertahun dan lima tahun.(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) pada pasal ini, untuk setiap kapalditetapkan sebagai berikut :

7NO JENIS PENERIMAAN SATUAN TARIF1 2 3 41.Tarif Retribusi PenerbitanDokumen Kapala. Penerbitan Pertama DokumenKapal Nelayanb. Perpanjangan Dokumen KapalNelayan.c. Penerbitan Pertama DokumenKapal Pengangkut ( Kargo ).d. Perpanjangan Dokumen KapalPengangkut ( Kargo )e. Penerbitan Pertama DokumenKapal Penumpangf. Perpanjangan Dokumen KapalPenumpangg. Penerbitan Surat Izin Berlayarbagi Kapal Nelayan kurangdari GT 7 .h. Penerbitan Surat Izin Berlayarbagi Kapal Pengangkut kurangdari GT 7.i. Penerbitan Rencana PolaTrayek Kapal Penumpangj. Penerbitan Rencana PolaTrayek Kapal Pengangkutan(Kargo).k. Penerbitan Surat KeteranganKecakapan ( SKK ) Nakhoda /KKMl. Penerbitan Surat IzinPengawasanBarangBerbahaya1. Kurang dari 6 jam2. Lebih dari 6 jamPer GT per tahunPer GT per tahunPer GT per tahunPer GT per tahunPer GT per tahunPer GT per tahunPersatukaliberlayarPersatukaliberlayarPerTriwulanPerTriwulanPerorangPerlima tahunPer GTPer GTRp. 4.000,-Rp. 3.000,-Rp. 5.000,-Rp. 4.000,-Rp. 6.000,-Rp. 5.000,-Rp. 2.000,-Rp. 3.000,-Rp. 20.000,-Rp. 20.000,-Rp. 50.000,-Rp. 3.000,-Rp. 2.000,-2.Tarif Retribusi Pemakaian /Pemanfaatan dataran air danbawah air ( salvage )a. Izin Pelabuhan / Dermagaumum / Dermaga Khusus /Perorangan.b. Izin Penimbunan kayu(log pond )c. Izin galangan kapal.d. Izin depo minyak terapunge. Izin penimbunan pasirf. Izin sewa tanah danpengunaan perairan.g. Izin penurapan pantai dansungai.h. Izin reklamasii. Izin pemasangan pipa, kabelbawah airPer M² tahunPer M² tahunPer M² tahunPer M² tahunPer M² tahunPer M² tahunPer M²Per M²Per MeterRp. 1.000,-Rp. 1.000,-Rp. 5.00,-Rp. 2.000,-Rp. 750,-Rp. 500,-Rp. 1.000,-Rp. 10.000,-Rp. 20.000,-

8BAB VIIWILAYAH PEMUNGUTANPasal 9Wilayah Pemungutan Retribusi adalah KabupatenBengkalis.BAB VIIIMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSIPasal 10(1) Masa Retribusi Penerbitan / Perpanjangan Dokumen(surat-surat) Kapal Kurang dari GT 7 adalah Pertriwulan,pertahun dan 5 tahun.(2) Saat Retribusi Terutang pada saat ditetapkannya SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.BAB IXTATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSIPasal 11(1) Retribusi dipungut dengan mengunakan SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan.(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) pasal ini disediakan DinasPendapatan Daerah.(3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalampasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke kas Daerah.BAB XSANKSI ADMINISTRASIPasal 12Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepatpada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksiadministrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiapbulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurangbayar yang ditagih dengan mengunakan STRDBAB XITATA CARA PEMBAYARANPasal 13(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas daerah atauditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yangditentukan dengan mengunakan SKRD, SKRD secarajabatan dan SKRD tambahan.

9(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yangditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atautanggal 10 bulan berikutnya.(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewatwaktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksudayat (2) pasal ini maka dikenakan sanksi administrasiberupa bunga sebesar 2 % dua persen) sebulan untukjangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulandengan menerbitkan SKRD.Pasal 14(1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai / lunas.(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapatmemberikan izin kepada wajib retribusi untukmengangsur atau menunda retribusi terutang dalamjangka waktu tertentu dengan alasan yang dapatdipertanggung jawabkan.(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan olehKepala Daerah.Pasal 15(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalampasal 14 ayat (1) Peraturan daerah ini diberikan tandabukti pembayaran.(2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.(3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku, tanda bukti,pembayaran dan buku penerimaan retribusisebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal iniditetapkan oleh Kepala Daerah.BAB XIITATA CARA PENAGIHANPasal 16(1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / surat lainsejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaanpenagihan retribusi dikeluarkan segera setelah7 (tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran.(2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari , setelah tanggal suratteguran / peringatan surat lain sejenis , wajib retribusiharus melunasi retribusi yang terutang.(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

11BAB XVTATA CARA PENYELESAIAN KEBERATANPasal 19(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonankeberatan atas SKRD dan STRD(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepadaKepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalamjangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggalSKRD dan STRD diterima oleh wajib retribusi.(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksudayat (1) dan (2) pasal ini harus diputuskan oleh KepalaDaerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangkawaktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal suratpermohonan keberatan diterima.BAB XVITATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIANKELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSIPasal 20(1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secaratertulis kepada Kepala Daerah untuk menghitungpengembalian kelebihan pembayaran retribusi.(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini, kelebihan pembyaran retribusi dapatlangsung diperhitungkan terlebih dahulu denganhutang retribusi dan atau sanksi admistrasi berupabungan oleh Kepala Daerah.(3) Atas permohonan sebagaimana Dimaksud ayat (2)pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayarantersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaranretribusi selanjunya.Pasal 21(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masihtersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimanadimaksud pasal 20 Peraturan Daerah ini, diterbitkanSKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanyapermohonan pengembalian kelebihan retribusi

12(2)Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimanadimaksud ayat (1) pasal ini, dikembalikan kepada wajibretribusi paling lama 2 (dua) sejak diterbitkannyaSKRDLB.(3)Pengembalian kelebihan pembayaran retribusidilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejakditerbitkannya SKRDLB. Kepala Daerah memberikanimbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan tasketerlambatan pembayaran kelebihan retribusi.Pasal 22(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 21Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkanSurat Perintah membayar kelebihan retribusi.(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 22Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindahanbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.BAB XVIIKADALUWARSAPasal 23(1) Penagihan retribusi kadaluwarsa telah melampauijangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saatterutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusimelakukan tindak pidana dibidang retribusi.(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimanadimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :a. diterbitkan Surat Teguran dan atau ;b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusibaik langsung maupun tidak langsung.BAB XVIIITATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSIYANG KADALUWARSAPasal 24(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karenahak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsadapat dihapus.

13(2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusanpiutang retribusi yang sudah kadaluwarsasebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.BAB XIXPENGELOLAANPasal 25Pengelolaan Penertiban / Perpanjangan Dokumen(surat-surat) Kapal kurang dari GT 7 ditetapkan olehKepala Daerah.BAB XXINSTANSI PEMUNGUTPasal 26Instansi pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah.BAB XXIPEMBINAAN DAN PENGAWASANPasal 27Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaanPeraturan Daerah, ini dilakukan oleh Kepala Daerah ataupejabat ditunjuk.BAB XXIIKETENTUAN PIDANAPasal 28(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannyasehingga merugikan keuangan Daerah diancampidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan ataudenda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusiyang terutang.(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalahpelanggaran.BAB XXIIIPENYIDIKANPasal 29(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkunganPemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaipenyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.

14(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1)pasal ini adalah :a. Menerima , mencari, mengumpulkan dan menelitiketerangan atau laporan berkenaan dengan tindakpidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangandan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keteranganmengenai orang pribadi atau badan tentangkebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungandengan tindak pidana Retribusi Daerah.c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orangpribadi atau badan sehubungan dengan tindakpidana dibidang Retribusi Daerah.d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dandokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakpidana dibidang Retribusi Daerah.e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkanbahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan dandokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaanterhadap bahan bukti tersebutf. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindak pidanadibidang Retribusi Daerah.g. Menyuruh berhenti, melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pada saatpemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang dan atau dokumen yang dibawasebagaimana dimaksud huruf e.h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpidana dibidang Retribusi Daerah.i. Memanggil orang untuk didengar keterangannyadan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.j. Menghentika penyidikan.k. Melakukan tindakan lain yang perlu untukkelancaran penyidikan tindak pidana dibidangRetribusi Daerah menurut hukum yang dapatdipertanggung jawabkan.BAB XXIVKETENTUAN PENUTUPPasal 30Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerahini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebihlanjut oleh Kepala Daerah.

15Pasal 31Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenBengkalis.Ditetapkan di Bengkalispada tanggalBUPATI BENGKALISH. SYAMSURIZAL

P E N J E L A S A NRANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALISNOMOR TAHUN 2007T E N T A N GRETRIBUSI PENERBITAN / PERPANJANGAN DOKUMEN (SURAT-SURAT)KAPAL IZIN KOTOR KURANG DARI GT 7 DAN PEMAKAIANDATARAN PERAIRAN BAWAH AIR (SALVAGE)I. PENJELASAN UMUMDengan di perlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Undang–undang Nomor 66Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Daerah diberi peluang untukmelakukan Interfikasi dan ektensifikasi pemungutan Pendapat Asli Daerahyang ditetapkan melaluhi Peraturan Daerah.Bahwa dalam upayaq peningkatan penerimaan Pendapatan AsliDaerah khususnya penerima retribusi penerbitan perpanjangaanDokumen (surat-surat) kapal isi kontor kurang dari GT 7. Dapatdipergunakan dan mamfaat untuk sukseskan Pembangnan daerahkabupaten bengkalis dan diharapkan dapat meningkatkan PenerimaanDaerah dari sektor Retribusi.II. PENJELASAN PASAL DEMI PASALPasal 1 :Pasal 2 :Pasal 3 :Pasal 4 :Pasal 5 :Pasal 6 :Pasal 7 :Pasal 8 :Pasal 9 :Pasal 10 :Pasal 11 :Pasal 12 :Cukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelas

2Pasal 13 :Pasal 14 :Pasal 15 :Pasal 16 :Pasal 18 :Pasal 19 :Pasal 20 :Pasal 21 :Pasal 22 :Pasal 23 :Pasal 24 :Pasal 25 :Pasal 26 :Pasal 27 :Pasal 28 :Pasal 29 :Pasal 30 :Pasal 31 :Cukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelaCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelas