Download Dokumen - Kabupaten Pasuruan

39. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakanbatas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa PelayananPasar dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;40. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telahdilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengancara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk olehKepala Daerah;41. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkatSPRD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untukmelaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Retribusi sesuaidengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan tentang RetribusiDaerah;42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlahpokok Retribusi yang terutang;43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnyadisingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukanjumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusilebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidakterutang;44. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksiadministratif berupa bunga dan/ atau denda;45. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalahtambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan ataskinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi;46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai daripenghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnyaretribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepadaWajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolahdata, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektifdan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untukmenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuktujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan PeraturanPerundang-Undangan Retribusi Daerah;48. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaiantindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakpidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukantersangkanya;49. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalahPejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KabupatenPasuruan yang diberi tugas khusus untuk mengadakan penyidikanpelanggaran Peraturan Daerah.6