tugas akhir sistem politik indonesia

TUGAS AKHIR SISTEM POLITIKINDONESIA“PROYEKSI SISTEM POLITIK INDONESIA TERKAITPEMBANGUNAN EKONOMI DI TAHUN 2020: SEBUAH STUDIKOMPARASI”Mata Kuliah:Sistem Politik Indonesia (SOP-212)Semester Genap 2009-2010Dosen Pengampu:Dr. Budi Prasetyo, M.SiFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS AIRLANGGA20101

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOKSISTEM POLITIK INDONESIA (SOP 212)1. Retno Ayu Debora 0708100902. Tiar Adissa 0708105073. Rina Oktavia 0708105264. Renny Candradewi P 0708105325. Devania Annesya 0708105356. Maya Farida 0708107087. Ayu Nurainina Prasanti 0708107098. Dhanys Siswantoro 0708107139. Nurul Chintya Irada 070810719PRODI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONALFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS AIRLANGGA2009-20102

KATA PENGANTARDalam kehidupan masyarakat maka akan dapat terlihat bahwa politik danekonomi saling berhubungan dan bergantung, keduanya saling membutuhkan.Salah satu diantara keduanya tidak bisa berjalan tampa iringan satu sama lain. Biladi telaah satu per satu, ekonomi berperan dalam menyejahterakan rakyat dengancara mengelola sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi suatu negaradan juga bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Sedangkan politik berperanmenciptakan iklim yang mendukung terciptanya kesejahteraan rakyat banyak.Sehingga, apabila digabungkan, dapat kita lihat bahwa sistem dan keadaan politikdi suatu negara akan mempengaruhi semua prosedur dan aspek-aspek ekonmikarena bagaimanapun keadaan ekonomi dipengaruhi oleh keadaan dan kondisimasyarakatnya.Maka dalam makalah ini kami membicarakan mengenai proyeksi sistempolitik Indonesia dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi di tahun 2020melalui studi komparasi dengan negara-negara yang memiliki beberapapersamaan karakteristik pembangunan ekonomi. Tujuan dari penulisan makalahini adalah bagaimana kita memproyeksikan tantangan-tantangan yang mungkinakan terjadi di beberapa tahun ke depan dan bagaimana kita menanggulanginyaguna menciptakan pembangunan perekonomian yang harmonis, dinamis, danmerata.Dalam penulisan ini mungkin masih ditemukan beberapa kesalahan dankami akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun. Kamiberharap makalah ini dapat memperdalam pengetahuan kita tentang sistemperpolitikan Indonesia serta memperdalam rasa nasionalisme dalam melewatimasa-masa penuh tantangan di beberapa tahun ke depan dan selanjutnya.Tim Penulis3

AbstrakEkonomi dan politik merupakan konsep yang tidak terpisahkan. Sebaliknyamerupakan kedua konsep tersebut saling mempengaruhi dan melengkapi.Ekonomi berperan dalam menyejahterakan rakyat dengan cara mengelola sumberdaya alam yang terkandung di dalam bumi juga bertujuan untuk mencapaikesejahteraan dan kemakmuran. Politik berperan menciptakan iklim yangmendukung terciptanya kesejahteraan rakyat banyak. Sistem dan keadaan politikdi suatu negara selalu mempengaruhi semua prosedur ekonomi karenabagaimanapun keadaan ekonomi dipengaruhi oleh aspek-aspek politiknya. Padaperkembangan selanjutnya ekonomi menjadi salah satu faktor penentu posisiperpolitikan negara secara struktural karena perekonomian menjadi unsur yangtidak bisa lepas dari atribut power suatu negara. Becermin dari segala persoalanyang lahir dari tantangan globalisasi, maka sangat mungkin sekali apabilapembangunan ekonomi Indonesia sangat bergantung sekali terhadap kondisi dansituasi negara yang terefleksi oleh proyeksi masa depan sistem politik Indonesiadengan menggunakan pendekatan komparasi dengan negara-negara yangmemiliki persamaan karakter dengan Indonesia antara lain Singapura dan India.Dalam usaha untuk menyusun proyeksi masa depan sistem politik Indonesiaberkaca dari perkembangan kemajuan ekonominya maka sangat penting untukterlebih dahulu menganalisa keunggulan yang potensial dan kendala kelemahanIndonesia untuk menciptakan rancangan kebijakan yang lebih strategis danpopulis.4

DAFTAR SINGKATANIHSGCIABIBNIBIIISIBOSBLTIndeks Saham GabunganCentral Intelligence AgencyBank IndonesiaBank Negara IndonesiaBank Internasional IndonesiaIndustrialisasi Subsitusi Impor (Import SubstitusionIndustrialisation)Bantuan Operasional SekolahBantuan Langsung Tunai5

DAFTAR TABELTabel 1.1Tabel 1.2Pertumbuhan Penduduk Indonesia berdasarkanProvinsi tahun 2000-2025 (juta jiwa)Pertumbuhan Penduduk Indonesia berdasarkanProvinsi tahun 2000-2025 (dalam prosen)6

DAFTAR ISIHalaman JudulHalaman Anggota Kelompok ............................................................................... iiKata Pengantar .................................................................................................... iiiAbstrak .................................................................................................................. ivHalaman Singkatan .................................................................................................. vHalaman Tabel ....................................................................................................... viDaftar Isi .............................................................................................................. viiBab I Pendahuluan ................................................................................................... 1Bab II Pembahasan .................................................................................................. 4Modal ....................................................................................................................... 4Sumber Daya Manusia ............................................................................................. 7Iklim dan Dukungan Politik ................................................................................... 11Kebijakan Politik .................................................................................................... 13Ide dan Sistem Politik Indonesia ............................................................................ 14Komparasi dengan negara lain ............................................................................... 16a. Singapura ................................................................................................ 16b. India........................................................................................................ 187

Kesimpulan ........................................................................................................... 21Daftar Pustaka ...................................................................................................... 24Lampiran .............................................................................................................. 268

BAB IPENDAHULUANDalam kehidupan masyarakat maka akan dapat terlihat bahwa politik danekonomi saling berhubungan dan bergantung, keduanya saling membutuhkan.Salah satu diantara keduanya tidak bisa berjalan tampa iringan satu sama lain. Biladi telaah satu per satu, ekonomi berperan dalam menyejahterakan rakyat dengancara mengelola sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi suatu negaradan juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan.Sedangkan politik berperan menciptakan iklim yang mendukung terciptanyakesejahteraan rakyat banyak. Sehingga dapat kita lihat bahwa sistem dan keadaanpolitik di suatu negara akan mempengaruhi semua prosedur dan aspek-aspekekonomi karena bagaimanapun keadaan ekonomi dipengaruhi oleh aspek-aspekpolitik dan ekonominya.Di berbagai negara, pengaruh pemerintahan terbesar terletak padapertumbuhan ekonominya. Tentu saja banyak permasalahan yang timbul dalampemerintahan modern yang lahir dari ide dan sistem ekonomi, tuntutan lapangankerja, modal hak milik tanah, penurunan dan kenaikan ekonomi, serta kemajuanteknologi. (Anonym, 2010 dalam Perekonomian dan Politik dalam Data sertaHubungannya,http://www.forumpolitisi.org/downloads/Hubungan_Ekonomi_dan_Politik.pdf).Sistem ekonomi pada negara bersistem politik sosialis, mereka mengijinkannegara mengontrol secara keseluruhan kesatuan kehidupan ekonomi masyarakat.Pun dalam studi ekonomi politik, negara tidak terlepas dari peranannya sebagairegulator ekonomi yang legitimasi.Sejak wacana globalisasi diperkenalkan pasca berakhirnya perang dingin,globalisasi menandai era terjadinya integrasi ekonomi secara besar-besaran.Depresi Ekonomi di tahun 1930an membuktikan bahwa pasar tidak bisa benarbenardiberi kebebasan seluas-luasnya sebagaimana ide-ide pendukung liberalisasiekonomi milik Adam Smith. Pada kenyataannya sejak tahun 1944, berdirinyainstitusi moneter internasional membuktikan bahwa perekonomian pada9

hakikatnya harus dipolitisasi supaya selalu melayani kepentingan nasional negaratertentu. Pendukung merkantilisme menganggap perekonomian merupakansubordinat politik. Dengan kata lain, selalu ada bentuk intervensi pemerintahuntuk kemudian terlibat dalam manajemen perekonomian negara. Selain itu,bentuk lain korelasi politik dan ekonomi terletak pada situasi dan kondisi politiknegara yang mempengaruhi arus modal dan investasi. Apabila pemerintahnasional gagal menyediakan keamanan kondusif yang menyediakan confidencekepada investor maka sangat potensial terjadi capital flight yakni larinya modaldomestik ke luar negeri maupun larinya modal asing (Gilpin, 1987).Pada perkembangan selanjutnya ekonomi menjadi salah satu faktor penentuposisi perpolitikan negara secara struktural karena perekonomian menjadi unsuryang tidak bisa lepas dari atribut power suatu negara (Mingst, 2009). Ekonomidan politik sendiri merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Faktanya Chinadan India menjadi negara besar karena pertumbuhan ekonominya dibekali“power” yang esensial dalam ikut serta percaturan politik internasional. China,Pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu pada tahun 2008 hanya 9,4%, turundibanding pertumbuhan tahun 2007 sebesar 11,9%.pada tahun 2009 ekonomi China tumbuh 8,7 persen pada 2009, melambat karenakrisis keuangan global melanda pasar ekspor China yakni Amerika serikat(Anonim., 2010 dalamhttp://www.inilah.com/news/read/ekonomi/2010/01/27/307741/imf-akuipercepatan-pertumbuhan-ekonomi-asia/).Hal ini disebabkan elite politik Chinamemutuskan untuk membuka kebijakan isolasi ekonomi mereka sehinggapembangunan ekonomi China sejak itu ditujukan untuk peningkatan inflow FDI(Foreign Direct Investment) dan menjaga agar nilai Yuan tetap berada 2.1 % dibawah dolar Amerika. Sejak tahun 1997, India telah berhasil melakukanpertumbuhan ekonomi rata-rata 7% dengan orientasi pembangunan ekonomisebagian besar pengembangan sektor jasa seperti akuntasi dan pemberdayaanmanusia dibekali keahlian berbahasa Inggris untuk pengembangan sektor industriperangkat lunak dan teknologi informasi (CIA, 2010 dalamhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html).10

Becermin dari uraian di atas, maka sangat mungkin sekali apabilapembangunan ekonomi Indonesia sangat bergantung sekali terhadap kondisi dansituasi negara yang terefleksi oleh proyeksi masa depan sistem politik Indonesiadengan menggunakan pendekatan komparasi dengan negara-negara yang memilikipersamaan karakter dengan Indonesia antara lain Singapura dan India. Olehkarena itu, kami memilih “Proyeksi Sistem Politik Indonesia terkait PembangunanEkonomi di tahun 2020: sebuah studi komparasi” sebagai judul tulisan ini.11

BAB IIPEMBAHASANDalam usaha untuk menyusun proyeksi masa depan sistem politik Indonesiadengan pembangunan ekonominya maka sangat penting untuk terlebih dahulumenganalisa keunggulan yang potensial dan kendala kelemahan Indonesia.Faktor-faktor riil pendukung keunggulan tersebut dapat dirangkum dalamberbagai sektor antara lain (1) sektor perkembangan permodalan (kapital daninvestasi) di Indonesia yang tercermin dalam indeks bursa saham gabunganIndonesia (IHSG); (2) sumber daya manusia Indonesia sebagai faktor potensialpendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa datang; (3) bentuk-bentukdukungan politik terhadap kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia; (4)bentuk-bentuk kebijakan publik yang mendukung pembangunan ekonomiIndonesia di masa datang; (5) ideologi sistem politik Indonesia yangmempengaruhi arah pembangunan ekonomi secara keseluruhan.1. ModalPasar Modal pada hakekatnya adalah pasar yang tidak berbeda jauh dengan pasartradisional yang selama ini kita kenal; terdapat penjual dan pembeli, penawaran danpermintaan. Pasar modal dapat juga diartikan sebagai sebuah wahana yangmempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakandana sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitandengan efek. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telahmenggariskan bahwa Pasar Modal mempunyai posisi yang strategis dalampembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan suatu Pasar Modal sangat bergantungdari kinerja bursa saham. Kondisi permodalan Indonesia di bursa efek tidak bisa lepasdari proyeksi internal (kondisi dan situasi domestik) dan eksternal (kondisi dan situasiekonomi internasional).Kondisi pasar modal Indonesia saat ini dihiasi dengan melemahnya nilai rupiahakibat neraca surplus perdagangan yang semakin menurun. Penurunan ini disebabkansemakin ramainya perekonomian domestik yang cenderung lebih banyak mengimporbahan baku dari luar sehingga terjadi arus dana ke luar negeri. Kecenderungan iniakan terus menerus berlangsung apabila perekonomian domestik tidak menunjukkan12

kemampuan menemukan bahan baku lain dilu ar bahan baku utama. Diprediksikanrupiah akan menghadapi dua opsi yakni bertahan pada kisaran 9,200-9,900 ataumelemah pada kisaran di atas batas atas yakni 10,000 (Kompas, 2010 dalamhttp://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/04/04384097/rupiah.cenderung.lemah ).Melihat kecendurungan demikian BI memperkirakan pertumbuhan ekonomitahun depan ada di kisaran 6-6,5 persen, lebih tinggi dibandingkan denganpertumbuhan ekonomi tahun 2010, yang diprediksi 5,8 persen. Sumber utamapertumbuhan ekonomi 2011 akan ditopang kuatnya konsumsi rumah tangga daninvestasi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan semakin tinggi,yakni dari 4,8 persen pada tahun 2010 menjadi 5 persen pada tahun 2011. Adapunpertumbuhan investasi diperkirakan naik dari 9 persen pada tahun 2010 menjadi11 persen pada tahun 2011. Sedangkan suku bunga Bank Indonesia berusahauntuk menjaga inflasi tetap berada pada kisaran 5-6 persen di tahun 2011 dantahun-tahun berikutnya. Apabila kenaikan inflasi sebesar 0.5 persen maka bisadipastikan inflasi dan kenaikan suku bunga di tahun 2020 mencapai sekitar 8-11%(Kompas, 2010 dalamhttp://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/04/04384097/rupiah.cenderung.lemah)Bahkan akhir-akhir ini terdapat tren perusahaan domestik Indonesia lebihsering melakukan “Go Public”, hal ini sudah iprakarsai oleh beberapa perusahaanperbankan Indonesia (BNI dan BII), sebagaimana diikuti oleh perusahaantelekomunikasi besar milik Indonesia seperti Indosat. PT Timah Wachid Usmandan saat ini adalah PT Indopoly Indonesia (milik Grup Salim) yang melepassahamnya sebesar 35.17%. Indopoly adalah salah satu perusahaan yang tergabungdalam Salim Group. Bergerak di bidang kemasan plastik film biaxially orientedpolypro-pylene, perseroan memiliki pabrik di Indonesia dan China (Kompas, 2010dalamhttp://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/04/04241788/indopoly.tawarkan.saham.rp.210-rp.315 ).Ranah perekonomian eksternal berpengaruh terhadap kekuatan nilai rupiah ditahun-tahun mendatang. Adanya krisis utang Yunani di Eropa seolahmengindikasikan ancaman resesi ekonomi di wilayah kawasan (regionalisme)13

sangat mungkin terjadi. Perekonomian internasional tentu saja sangatmempengaruhi perkembangan ekonomi domestik di Indonesia. Apabila krisisutang Yunani di tahun ini mengancam perekonomian anggota Uni Eropa yanglain, maka dipastikan akan terjadi krisi di awal perjalanan tahun 2020. Artinya,krisis ekonomi yang melanda Yunani sekarang masih jauh dari benar-benar pulihmalah mengancam kondisi kestabilan ekonomi di beberapa negara Eropa yangsepakat memberikan bailout. Bailout tersebut berkonsekuensi terhadapmeningkatnya hutang beberapa negara anggota Uni Eropa tersebut. Artinya, diawal 2020 nanti atau lebih awal dari tahun tersebut, Rupiah mesti mengantisipasikemungkinan meluasnya krisis Eropa ini. Amerika serikat sendiri menyerahkanpenanganan krisis tersebut kepada Uni Eropa, bahkan Amerika serikat dan Inggrisbenar-benar menyatakan penolakannya membantu Uni Eropa.Berdasarkan uraian di atas proyeksi yang bisa disimpulkan adalahperekonomian Indonesia akan semakin dimiliki oleh asing, nilai rupiah yangtertahan, semakin sering perusahaan grup Indonesia yang melakukan “go public”,dan kemungkinan terjadinya krisis menjelang tahun 2020, meskipun krisis initidak mengglobal, dampaknya masih terasa di Indonesia. Di sisi lain, Indonesiamesti menghadapi tantangan pasar dan perdagangan yang makin bebas.Peluang-peluang yang ada antara lain menggerakkan pemerataanpembangunan di sektor-sektor ekonomi lain misalnya unit usaha menengah kebawah. Menghadapi tantangan yang demikian sistem politik Indonesia padaakhirnya diupayakan untuk lebih mengedepankan kebijakan-kebijakanmakroekonomi. Kebijakan makroekonomi tersebut akan cenderung dirumuskanoleh para pakar ekonomi. Untuk itu, kerangka kebijakan mesti banyak berasal daripraktisi-praktisi ekonomi. Sistem politik Indonesia akan mengarahkan kebijakanyang mempermudah para investor asing untuk menanamkan investasinya di dalamnegeri namun tidak jua mengabaikan usaha industri dalam negeri melalui insentifinsentifdan kebijakan-kebijakan politik yang mengarahkan lingkunganperekonomian Indonesia menjadi lebih kondusif lagi.Menurut Mantan Menteri Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dalammenghadapi pasar bebas, Indonesia tidak bisa hanya tergantung pada variabel14

ekonomi saja, melainkan juga pada institusinya (Harian Ekonomi NeracaPerbankan, 2010). Birokrasi politik mesti dipermudah dan ditujukan untukmelindungi perekonomian nasional dan menjamin bantuan modal usaha kecil.Selain itu terdapat perilaku ekonomi Indonesia yang semakin banyakmengimpor bahan baku dan terlalu berkonsentrais pada pembangunan ekonomiyang berorientasi ekspor (export economy oriented). Pemerintah Indonesia mestiberupaya untuk merubah dan mereformasi paradigma pengusaha yang terlalumengfokuskan kegiatan ekonomi pada ekspor. Ini membuktikan sumber dayaalam Indonesia sudah tidak bisa bersaing dengan kemajuan perindustrian diIndonesia Pemerintah mestinya lebih kreatif menyediakan alternatif bagipengusaha untuk lebih bergerak di perekonomian domestik melalui kerangkakebijakan industrialisasi substitusi impor (ISI).2. Sumber daya manusiaDalam kajian hubungan internasional terdapat unsur “power” atau kekuasaan.Kekuasaan negara menjamin posisinya dalam hubungan internasional yangdemikian terhierarki. Salah satu unsur power ketiga adalah komposisi demografis.Artinya, suatu negara yang memiliki jumlah penduduk sangat besar berpotensitumbuh menjadi negara besar. China dan India memiliki komposisi pendudukdengan jumlah yang sangat besar dan keduanya saat ini adalah dua negara yangtumbuh menjadi negara besar baik secara politik, ekonomi, maupun sekuriti.Lantas bagaimana dengan posisi ekonomi Indonesia? Apa kaitannya dengansistem politik Indonesia?Kebijakan kependudukan dan program pembangunan sosial dan ekonomi yangdilaksanakan Indonesia selama tiga dekade yang lalu telah berhasil menurunkanangka kelahiran dan kematian sehingga mampu menghambat laju pertumbuhanpenduduk dari 2,3% pada periode 1971-1980 menjadi 1,4% per tahun padaperiode 1990-2000. Walaupun demikian, jumlah penduduk Indonesia masihakan terus bertambah. Di daerah yang pertumbuhan penduduknya telah menurun,terjadi perubahan struktur umur penduduk yang ditandai dengan penurunanproporsi anak-anak usia di bawah 15 tahun disertai dengan peningkatan pesat15

proporsi penduduk usia kerja dan peningkatan proporsi penduduk usia lanjut(lansia) secara perlahan.Sedangkan di daerah yang tingkat pertumbuhan penduduknya masihtinggi, proporsi penduduk usia 0-14 tahun masih besar sehingga memerlukaninvestasi sosial dan ekonomi yang besar pula untuk penyediaan sarana tumbuhkembang, termasuk pendidikan dan kesehatan.Saat ini setiap tahunnya terjadi kelahiran sekitar 4,5 juta bayi. Bayi-bayi iniakan berkembang dan mempunyai kebutuhan yang berbeda sesuai denganpeningkatan usianya. Pada saat ini dari 100 persen anak-anak yang masuk sekolahdasar, 50% diantaranya tidak dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebihtinggi setelah lulus SMP. Mereka akan putus sekolah dan menuntut pekerjaanpadahal tidak mempunyai ketrampilan yang memadai. Sempitnya lapangan kerjamembuat para pemuda-pemudi putus sekolah menciptakan pekerjaannya sendiridi sektor informal (Statistik Indonesia, 2010 dalam http://www.datastatistikindonesia.com/content/view/83/115/1/1/).Di bawah ini tabel yang merefleksikanpertumbuhan penduduk Indonesia berdasarkan provinsi dalam juta jiwa (tabel 1.1)dan dalam prosen (table 1.2).16

Tabel 1.1 Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi 2000-2025Statistics Indonesia. 2010. Dinamika Penduduk dalam http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/83/115/1/1/17

Tabel 1.2 Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi 2000-2025Statistics Indonesia. 2010. Dinamika Penduduk dalam http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/83/115/1/1/18

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara demografi peningkatanpenduduk Indonesia akan terjadi secara perlahan. Akan tetapi permasalahankependudukan berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja, peningkatan mutuketerampilan dan keahlian mereka masih menjadi persoalan di tahun 2020.Meskipun demikian, suatu hal yang menjadi keuntungan Indonesia di tahun 2020adalah jumlah usia kerja yang maksimal. Apabila pemerintah nasional bisamengakomodasi nilai tersebut dengan menyiapkan lapangan kerja makadiprediksikan Indonesia akan menjadi negara industrialis yang besar dengantingkat kesejahteraan yang tinggi jika dibandingkan dengan negara lain pada duadekade kemudian. Sistem politik Indonesia akan nantinya haruslah mengarah padakebijakan yang mendukung penyerapan dan penggunaan sumber daya manusiasecara efektif dan efisien.3. Iklim politik dan dukungan politika. Sistem Politik IndonesiaIndonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, dengan memakai sistemdemokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat oleh rakyat untuk rakyat.Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presidenberkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistempolitik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif,eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembagabernama Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) yang terdiri dari dua badan yaituDPR yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Partai Politik dan DPDyang anggota-anggotanya mewakili provinsi yang ada di Indonesia. Setiap daerahdiwakili oleh 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masingmasing.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga tertinggi negara(Anonim, 2009).Pemerintahan SBY-Boediono terus berupaya meningkatkan kemajuanekonomi melalui program-program ekonominya. program ekonomi yang telahdijalankan capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah berpihak kepadarakyat kecil yang tertinggal, meskipun belum mampu memuaskan semua pihak.Dalam UUD 1945 pada pasal 33 disebutkan bahwa “pemerintah harus melakukan19

intervensi terhadap kondisi perekonomian yang dijalankan melalui mekanismepasar”.Mengapa harus ada intervensi? Adanya Intervensi oleh pemerintahdimaksudkan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat secarameluas dengan keberpihakan terhadap masyarakat yang tertinggal namun tanpamenghalangi langkah masyarakat yang sudah maju. Berbagai program pro rakyatyang sudah dilakukan SBY selama ini adalah seperti subsidi pupuk, BantuanOperasional Sekolah (BOS), pemberian bantuan langsung tunai (BLT), jaminankesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan beras untuk rakyat miskin merupakanbentuk kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat (Anonim, 2010 dalamhttp://matanews.com/2009/07/13/baru-separo-jalan-defisit-apbn-rp57-t/ ).Selain itu pemerintah juga disibukan dengan kenaikan harga bahan bahankebutuhan pokok masyarakat. Parahnya lagi, pemerintah disibukan juga denganmasalah politik Bank Century yang tak kunjung selesai. Pemerintah hanyadisibukan dengan penyelesaian masalah masalah rutin sehingga terkesan kurangmemperdulikan implementasi perencanaan ekonomi tahunan dan pembangunan.Untuk menyukseskan implementasi perencanaan ekonomi seta pembangunan,diperlukan adanya dukungan politik yang kuat dari DPR. Namun sayangnya, haltersebut tidak mudah untuk diwujudkan dalam masa demokrasi terbuka ini.Membentuk koalisi juga tidaklah mudah. Kedudukan politik di Indonesia sangatbersifat “melayani kepentingan kelompok”. Adanya koalisi bersama yangdipimipin oleh Abu Rizal Bakrie yang mana juga seorang pengusaha pemimpingroup Bakrie terbesar di Indonesia. Bentuk adanya koalisi ini kemungkinan terjadidi masa mendatang apabila terdapat ketidakpastian dalam jajaran eksekutifpemerintah. Kesempatan mengembangkan perekonomian menjadi sirna karenamasing-masing komponen bangsa lebih mementingkan perebutan kekuasaanpolitik daripada menyelesaikan masalah ekonomi.Bisa disimpulkan bahwa tren politik sekarang yang mengedepankan koalisiakan berjalan untuk dua dekade ke depan. Sayangnya koalisi yang terbentuk inimembawa kepentingan korporat pengusaha Indonesia. Dikhawatirkan20

pembangunan ekonomi secara menyeluruh tidak mendapatkan perhatianpemerintah secara bulat. Kemungkinan yang terjadi adalah pembangunanekonomi yang timpang di sektor-sektor tertentu makin marak misalnya pergerakanekonomi di bidang jasa dan perbankan. Begitupula dengan orientasi partai-partaidi Indonesia bukan lagi menjadi pengejawantahan suara rakyat melainkanperwakilan sejumlah kepentigan korporat besar. Akan hadir seorang pemimpindari kalangan pebisnis di perjalanan tahun menuju 2020 atau lebih banyak wakilrakyat dari golongan pengusaha.4. Kebijakan publikAnalisis dampak kebijakan publik merupakan fokus pembicaraan yangmenarik untuk dicermati. Daya tarik ini minimal didasarkan pada tiga hal penting.Pertama, konteks desentralisasi pemerintahan yang mewarnai wacanapenyelenggaraan pemerintah di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kedua,studi tentang dampak kebijakan yang senantiasa dikritisi oleh berbagai pihak(kalangan akademisi dan praktiksi). Ketiga, esensi dan urgensi evaluasi kebijakanpublik karena kemanfaatan kebijakan yang dievaluasi terlihat melalui dampaknyaterhadap sasaran (target) yang dituju (Tarigan, 2010).Kebijakan publik di Indonesia sangat bersifat otonomi melalui penyerahansebagian mandat pusat ke daerah dalam bentuk desentralisasi dan dekonsentrasi.Penyerahan otonomi (hak perlakuan khusus daerah) ditujukan untukpengembangan daerah secara lebih efektif dan efisien. Meskipun lahir beberapakritik terhadap pelaksanaan otonomi daerah ini, tetapi terdapat optimisme ditahun-tahun mendatang bahwa pelaksanaan otonomi ini akan membaik danakibatnya mengundang investor untuk secara langsung bekerja sama denganpemerintah daerah tanpa kendala yang memakan waktu lama. Kedatanganinvestor ini sangat baik untuk menambah FDI.Sayangnya permodalan di daerah ini akan semakin banyak didominasi olehinvestor asing daripada investor dalam negeri sehingga ketergantungan kebijakanakan sangat memihak pemilik modal tersebut daripada benar-benar melayanipublik masyarakat yang ada. Kehadiran investor ini mayoritas adalah korporat21

multinasional besar yang beroperasi transnasional. Tren politik yang terjadi didaerah saat ini adalah semakin banyaknya elite politik daerah yang tidak tahumenahu dampak jangka panjang investasi ini pada keberlangsungan pembangunanekonomi daerah.5. Ideologi sistem ekonomi politik indonesiaIdeologi adalah intisari pemikiran mendasar dari suatu konsep (hidup) (Bacon,2007). Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah pemikiranyang mencakup konsepsi mendasar tentang kehidupan dan memiliki metode untukmerasionalisasikan pemikiran tersebut berupa fakta, metode menjaga pemikirantersebut agar tidak menjadi absurd dari pemikiran-pemikiran yang lain danmetode untuk menyebarkannya. Tujuan utama dari ideologi sendiri adalah untukmenawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif.Ditinjau dari aspek politik, ideologi politik adalah sebuah himpunan ide danprinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, danmenawarkan tugas (order) kepada masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanyamengenai dirinya dengan bagaimana ia mengatur kekuasaan dan bagaimanaseharusnya dilaksanakan. Terdapat beberapa ideologi politik yang dianut olehnegara-negara di dunia, yaitu ideologi anarkisme, kapitalisme, komunisme,komunitarianisme, konservatisme, neoliberalisme, demokrasi kristen, fasisme,monarkisme, nasionalisme, nazisme, liberalisme, libertarianisme, sosialisme, dandemokrat sosial. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbasisrepublik. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana presidenberkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Berbedadengan ideologi politik, ideologi ekonomi secara mendasar terdiri dari 3 macamyaitu:1. Sistem ekonomi liberal (pasar), sistem ini memberi kebebasan sepenuhnyakepada masyarakat yang punya modal untuk menguasai perekonomian.biasanya negara-negara yang menganut sistem ini adalah negara-negara yangmempunyai banyak modal (negara maju) sehingga negara-negara seperti inisering disebut negara kapitalis/penguasa modal. Sistem permodalan Indonesia22

dijalankan menggunakan mekanisme liberalisasi ekonomi. Nilai mata uangRupiah Indonesia dibiarkan berfluktuasi sedemikian rupa sesuai denganpermintaan dan penawaran di pasar modal (Helleiner, 2002).2. Sistem ekonomi terpusat (terpimpin), sistem ini dalam kegiatanperekonomiannya semua sumber daya dikuasai sepenuhnya oleh seorangpemimpin saja (biasanya pemerintah) dan masyarakat hanya berperan sebagaikonsumen saja, sehingga dalam sistem perekonomian seperti ini harga-hargabarang lebih mudah dikendalikan sehingga kemakmuran masyarakat lebihmudah untuk diatur. biasanya negara yang menggunakan sistemperekonomian seperti ini adalah negar-negara komunis. Beberapa cabangpenting penerimaan negara seperti minyak dan pertambangan dikuasai olehnegara.3. Sistem perekonomian campuran, sistem ini merupakan perpaduan antarasistem ekonomi terpusat dengan sistem perekonomian liberal, sehinggasumber daya sebagian dikelola pemerintah dan sebagian dikelolaswasta/masyarakat yang punya modal. negara-negara yang menganut sistemperekonomian seperti ini adalah negara yang masih dalam tarafmensejahterakan masyarakatnya.Sedangkan ideologi sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia merupakanideologi campuran, hal ini terbukti melalui UUD 45 pasal 33 dimana sebagiansumber daya dikuasai oleh negara (melalui BUMN) namun berjalannya waktu dantingkat inflasi, sekaran beberapa aset BUMN dan sahamnya dijual kepada swastasehingga sekrang sumber daya Indonesia sebagian besar dikuasai oleh swasta(kaum kapitalis/penguasa modal). Bisa disimpulkan sistem perekonomianIndonesia adalah campuran yang akan mengarah pada liberal.Proyeksi ideologi sistem ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut:perekonomian Indonesia sering berada di daerah abu-abu daripada benar-benarberada di daerah hitam maupun putih. Tidak terdapat transparansi dimanaperekonomian Indonesia memerlukan kontrol pemerintah agar pemanfaatansumber daya alam akan selalu berorientasi untuk mensejahterakan rakyat. Fakta23

yang banyak terjadi adalah pemerintah Indonesia selalu gagal mendapatkan porsipengusahaan saham negara yang mendatangkan keuntungan lebih besar. Indonesiaselalu kalah dengan pemain korporat multinasioal. Peristiwa Blok Cepu, Freeport,dan Petrochina adalah salah satu contohnya. Bagi hasil pengelolaan sumber dayaalam selalu memarginalkan Indonesia. Tren ini akan terus menerus terjadi di masamendatang seiring dengan korporat multinasional itu akan semakin tumbuhmenjadi lebih besar.Melihat pada ideologi politik yang dianut oleh Indonesia yaitu ideologidemokrasi, masih memiliki banyak kekurangan disana sini. Terutama padakekuasaan parlemennya. Kekuasaan parlemen dan eksekutif yang sangat rawanmementingkan diri sendiri melalui tindak korupsi di sana sini akan semakinmemundurkan potensi ekonomi Indonesia yang saat ini semestinya lebihdiberdayakan karena peluang itu akan terus menerus mengalir.6. Komparasi dengan negara laina. SingapuraEkonomi Singapura sangat ramah bisnis dan dianggap sebagai yang terbaiksebagai pusat keuangan. Ada ribuan karyawan memberikan keunggulan hasil yangsama di perusahaan-perusahaan multinasional yang membawa Singapura padapeta global. Dasar ekonomi pasar dikembangkan sangat baik dan sangat didukungoleh barang ekspor dan impor. Singapura telah dihormati oleh persatuanperusahaandan masuk dalam daftar Empat macan Asia yang mengatur pasar diAsia bersama dengan Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan. Produk pabrikcanggih dengan definisi tinggi adalah penopang utama ekonomi Singapura.Industri manufaktur di seluruh bidang elektronik, teknik kimia, pengilanganminyak bumi, mechanical engineering dan ilmu lainnya di negara yangmengembangkan kecanggihan tekhnologi di Singapura. Manufaktur menyumbanghampir 26% terhadap GDP negara dan memproduksi 10% dari produk kue waferdi dunia. (CIA, 2010 dalam https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/sn.html).24

Indonesia yang gagal mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan komandopusat. Selain itu kelemahan Indonesia yang lain terletak pada kegagalanmenyediakan kondisi yang favorable seperti tercitanya jaminan keamanan,kestabilan budaya dan politik, serta penegakan hukum. Singapura tumbuh sebagaiwilayah pusat perdagangan, pelabuhan internasional yang sangat ramai, sekaliguspusat pariwisata. Dilihat dari unsur-unsurnya, maka sebenarnya Indonesiamemiliki potensi serupa. Terdapat kemungkinan pada dua dekade ke depan,pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melampaui Singapura. Hal ini diakibatkanSingapura mengalamai degadrasi jumlah penduduk usia produktifnya.b. IndiaIndia merupakan negara yang telah mengembangkan ekonomi terbuka (openmarket), Walaupun dahulu India telah menggunakan kebijakan "autarkic" yangtelah lampau. Dimana terdapat liberalisasi ekonomi, mencakup penurunan darikontrol transaksi dan investasi asing, hal ini dimulai sejak tahun 1990an yangtelah menyajikan guna mempercepat pertumbuhan negara, dimana kemudianmemiliki rata-rata lebih dari 7% per tahun sejak tahun 1997. Macam-macamkegiatan ekonomi di India meliputi pertanian desa tradisional, agrikultur moderen,pertukangan, industri moderen kelas menengah atas, dan pelayanan dari sektorjasa yang banyak. Sedikit lebih dari setengah kekuatan ekonomi India berasal darisektor pertanian/ agrikultur, namun sektor jasa merupakan sumber terbesar daripertumbuhan ekonomi India. Disisi lain, sektor industri India mengalamikemunduran pada awal tahun 2008, seiring dengan krisis keuangan global yangterjadi ketika itu. Kemudian pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di duniadiantara kekuatan ekonomi besar di negara lainnya, India dapat keluar dari masaterberat yakni dampak krisis keuangan global karena kebijakan-kebijakan parapejabat bank yang cenderung berhati-hati dan cenderung sedikit bergantung padapeningkatan sektor ekspor India. Banyaknya permintaan domestik, digerakkanoleh pembelian dari konsumen barang tahan lama dan industri mobil, dansebagainya. Defisit keuangan India meningkat secara substansial pada tahun 2008,seharusnya untuk mengisi dan memberikan subsidi, program untuk melepaskantuntutan dari hutang bagi para petani, jaminan pekerjaan bagi para pekerja26

pedesaan, dan pendorong pengeluaran atau belanja daerah. Hal ini kemudianmeningkatkan fase dari privatisasi ekonomi pemerintah terhadap kepemilikanperusahaan, yang merupakan bagian dari penutupan kerugian daripada defisitekonomi India. Tantangan terbesar dari pemerintahan India adalah tersebarluasnya kemisikinan, pengetahuan yang kurang memadahi, infrastruktursosialnya, keterbatasan kesempatan kerja, dan tidak cukupnya akses untukmengikuti pendidikan basic maupun higher . Lebih dari kajian ini, peningkatanpopulasi dan perubahan keadaan demografis India juga akan memperburukkeadaan masyarakat India, ekonomi, dan masalah-masalah lingkungan yang adasaat ini (CIA, 2010 dalam https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/in.html).India dengan jumlah penduduk sangat besar mengarahkan pertumbuhan danperkembangan ekonominya pada jasa, pertanian, dan otomotif. Potensi jumlahpenduduk ini digunakan oleh pemerintah nasional dengan sebaik-baiknya denganmeletakkan modal besar terhadap sektor peningkatan mutu sumber dayamanusianya supaya dibekali dengan keahlian berbahasa Inggris khususnya.Program pemerintah ini sangat membantu peningkatan jasa akuntasi dan teknikinformasi dan teknologi.7. Tantangan Pembangunan Ekonomi IndonesiaMemburuknya krisis utang Yunani membuat perekonomian duniainternasional juga terkena dampaknya karena bursa saham global terus bergejolak.Lambannya respons Uni Eropa (UE) dan otoritas global, sehingga krisis Yunanikini mulai menggulung Spanyol dan Portugal serta berpotensi menyebar ke negaraEropa lain dan membuat perekonomian global kembali terancam. Sudah saatnyaIndonesia mewaspadai dan mengantisipasi kemungkinan dampaknya padaperekonomiannya. Diproyeksikan untuk dua dekade ke depan, krisis-krisisregional seperti ini akan terus bermunculan. Meskipun dampaknya tidak akansefenomenal krisis finansial di Amerika, akan tetapi setiap terjadinya krisis akanmempengaruhi neraca ekspor Indonesia ke luar negeri. Krisis di Yunani telahmenurunkan neraca ekspor Indonesia menjadi 9% saja dari 11%. Setiap kalineraca pembayaran tersebut berubah atau menurun, pembangunan ekonomi27

Indonesia juga pasti akan tertahan. Sehingga pada 2020 nanti, neraca eksporIndonesia akan berfluktuasi mengalami penurunan sekian persen akibat adanyaberagam krisis regional (Yunani dan Thailand, krisis minyak pada 2008 lalu).Keterkaitannya dengan sistem politik Indonesia adalah, sebagaimana tradisipartai Indonesia, keberhasilan untuk memperbaiki ekonomi maupun keterpurukanekonomi masih akan menjadi agenda utama untuk melakukan kritik politikterhadap kinerja pemerintahan “incumbent”.Indonesia memiliki perekonomian terbesar di Asia Tenggara, merupakan salahsatu tonggak penting ekonomi pasar dunia, dan juga anggota G-20. Memilikiekonomi berbasis pasar di mana pemerintah memainkan peran penting denganmemiliki lebih dari 164 perusahaan milik negara dan mengelola harga beberapabarang pokok, termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Pasca krisis keuangan danekonomi yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah mengambil alihsebagian besar aset sektor swasta melalui pengambilalihan pinjaman bankbermasalah dan aset perusahaan melalui proses restrukturisasi utang. Negaranegarayang tergabung dalam G-20 akan memainka peran yang lebih signifikanterhadap pertumbuhan ekonomi internasional. Pemerintahan nasional di masaakan datang masih akan berkiblat pada kepentingan memperbaiki danmeningkatkan nama baik Indonesia di dunia internasional, sebagaimana banyakmenyebutnya sebagai kebijakan neoliberalisme.Selain itu, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang ditandai denganmunculnya perusahaan dan grup korporasi besar maka akan timbul permasalahanpajak yang mana perusahaan-perusahaan (grup maupun korporat) Indonesiaenggan menyetorkan kewajiban pajak masing-masing. Ini mengakibatkan setoranpajak untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur ekonomi pada akhirnyatidak sebanding dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia (Kompas, 2010dalamhttp://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/04/04232244/..setoran.tak.sebanding.pertumbuhan..industri.). Oleh karenanya, kami berpendapat penting bagi Indonesiauntuk mengantisipasi pelbagai tantangan-tantangan dalam usaha pembangunanekonomi di masa depan melalui perbaikan sistem politik.28

BAB IIIKESIMPULANProyeksi sistem politik Indonesia dua dekade mendatang:Tuntutan kebutuhan akan kemakmuran dari pemerintah dan masyarakat akansemakin meningkat dan intens. Pemerintah lalu merespon dengan mengeluarkankebijakan-kebijakan politik. Kebijakan-kebijakan politik tersebut akan berupakebijkan publik yang menstimulus perekonomian dan industri yang ditujukanuntuk menciptakan lingkungan kondusif bagi perekonomian Indonesia secarakeseluruhan. Demi mendukung terciptanya kebijakan yang populis bagi parapengusaha, maka investor diizinkan membanjiri Indonesia. Berbagai insentifdikeluarkan oleh pemerintah seperti subsisdi, perlindungan usaha yang lebihkompetitif, dan stimulus ekonomi (kemudahan pengusaha mendapat pinjamanasing). Usaha kecil-menengah mendaptkan berbagai kemudahan permodalan danpinjaman lebih luas dan terjamin. Dalam rangka proses realisasi kebijakantersebetu, pemerintah membutuhkan sokongan dari pengusaha-pengusaha besarbaik lokal maupun internasional. Jalur dukungan tersebut bisa diperoleh daripartisipasi politik pengusaha-pengusaha besar. Muncul kecenderungan darikebijakan pemerintah untuk meloloskan permintaan pengusaha dalam sektorperindustrian. Semakin lama, partai dan masyarakat didominasi oleh kaum bisnissehingga permintaan masyarakat luas tidak lagi esensial. Masyarakat akan merasajenuh diabaikan menyebabkan kekacauan sosio-politik dengan alasan-alasanekonomis. Kekacauan ini akan semakin banyak, elite politik Indonesia lalu hadirdengan berbagai janji dan jaminan kemakmuran pada masyarakat luas. Ketikakemakmuran ini tercipta oleh keadaan ekonomi yang lebih baik, maka masyarakatakan mulai terlena dengan kapitalisme dan tidak lagi peduli akan sistemperpolitikan di negaranya. Nasionalisme terhadap negara akan mulai memudar.Nasionalisme terhadap negara lalu hilang oleh tingginya efek globalisasi ekonomiyang diciptakan oleh kebijakan pemerintah yang telah didominasi oleh kaumpengusaha. Semakin besar dampak globalisasi dan perdagangan bebasmenyebabkan peran negara tidak lagi penting karena fungsi-fungsi negara akan29

digantikan oleh grup-grup korporat besar. Lahir pemimpin Indonesia darigolongan pengusaha sehingga tercipta stereotype “Pengusaha adalah pemimpinIndonesia”. Ini mengakibatkan entitas Negara Kesatuan Republik Indonesiamusnah digantikan oleh korporasi terbesar di dunia yakni “IndonesiaCoorporation”. Selama kebutuhan pokok dan ekonomi rakyat terpenuhi, rakyatakan dengan suka rela menyerahkan legitimasi kekuasaan dijalankan olehkorporasi-korporasi besar.Strategi pembangunan di Singapura mengedepankan bergerak di sektorekspor, impor, jasa dan manufaktur. Persamaan Indonesia dan Singapura terletakpada peluang ekonomi di kawasan Asia tenggara yang sama. Artiya peluangpengembangan potensi ekonomi Indonesia adalah serupa dengan Singapura.Bahkan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang jauhmelebihi Singapura. Letak Indonesia juga sama strategisnya dengan Singapura.Hanya saja Indonesia gagal dalam menangkap peluang pengembangan ekonomi dikeempat sektor tersebut karena terlalu luasnya wilayah kepulauan Indonesia.Wilayah Indonesia yang sangat berjauhan menjadi kelemahan Indonesia yanggagal mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan komando pusat. Selain itukelemahan Indonesia yang lain terletak pada kegagalan menyediakan kondisi yangfavorable seperti terciptanya jaminan keamanan, kestabilan budaya dan politik,serta penegakan hukum. Indonesia memiliki keunggulan yang lebih potensialdaripada Singapura. Apabila diberdayakan dengan konsep pembangunan ekonomisebagaimana dilakukan oleh Singapura yakni berorientasi pada pengembangandan pembangunan ekonomi di sekkor jasa, perdagangan, dan pariwisata, makadalam dua dekade ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah jauhmelampaui Singapura.Hal serupa terjadi bila Indonesia becermin pada India. Peningkatan sumberdaya manusia dengan keahlian liguistik sanggup menaikkan pertumbuhanperekonomian rata-rata 7 % setiap tahunnya. Jika strategi demikian dilakukantanpa hambatan signifikan maka hanya dalam kurun waktu satu dekade sajaIndonesia sudah cukup kompetitif disejajarkan dengan perekonomian India.30

Oleh karena perekonomian merupakan salah satu unsur menentukan “power”dalam situasi politik internasional maka apabila perekonomian Indonesiaberangsur membaik dan mengalami peningkatan maka posisi Indonesia dalamperpolitikan Internasional akan menjadi sangat “powerful”.31

DAFTAR PUSTAKAAnonim. 2010. IMF Akui Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Asia. [4 Juni 2010]http://www.inilah.com/news/read/ekonomi/2010/01/27/307741/imf-akuipercepatan-pertumbuhan-ekonomi-asia/Anonim. 2009. Baru Separo Jalan, Defisit APBN Rp5,7 T. [4 Juni 2010]http://matanews.com/2009/07/13/baru-separo-jalan-defisit-apbn-rp57-t/Central Intelligence Agency. 2010. India’s Country Profile. [4 Juni 2010]https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.htmlCentral Intelligence Agency. 2010. Singapore Country Profile. [4 Juni 2010]https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sn.htmlDharma, Surya dan Pinondang Simanjuntak. 2000. Paradigma BirokrasiPemerintah dan Otononomi Daerah, Jurnal Bisnis dan Birokrasi, Vol. III.sl. halaman. 59.Gilpin, Robert. 1987. “International Money Matters”, dalam The PoliticalEconomy of International Relations. Princeton: Princeton University Press, pp.118-170Frieden, Jeffry. 2006. International Political Economy.UniversityOxford: OxfordHelleiner, Eric. 2008. “The Evolution of International Monetary System”, dalamThe Global Political Economy. Oxford: Oxford University PressHarian Ekonomi Perbankan. 2010. Sistem Politik-Ekonomi Indonesia "Bukan Ini-Bukan Itu" [23 Juni 2010] dalam http://bataviase.co.id/node/119551Kompas. 2010. Rupiah Cenderung Lemah. [3 Juni 2010]http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/04/04384097/rupiah.cenderung.lemah32

Kompas. 2010. Indopoly Tawarkan Saham Rp 210-Rp 315. [4 Juni 2010]http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/04/04241788/indopoly.tawarkan.saham.rp.210-rp.315Kompas. 2010. Setoran Tak Sebanding Pertumbuhan Industri. [4 Juni 2010]http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/04/04232244/..setoran.tak.sebanding.pertumbuhan..industriLeach, Steve, et. al. 1994. The Changing Organisation and Management of LocalGovernment. London : Macmillan Press LTD, h. 128 - 151.Mingst, Karen. 2009. The Essentials of International Relations. New York: WW.Norton PublishingSoenarto, Soedarno. 2010. Perekonomian dan Politik dalam Data sertaHubungannya. [4 Juni 2010] http://www.forumpolitisi.org/downloads/Hubungan_Ekonomi_dan_Politik.pdfdalamhttp://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=54&id=83&option=com_content&task=viewStatistics Indonesia. 2010. Dinamika Penduduk. [4 Juni 2010]http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/83/115/1/1/Susanto, Hari dan Syahid Latief. 2009. Inilah Tiga Program ekonomi SBY-Boediono. [4 Juni 2010] http://bisnis.vivanews.com/news/read/62984-inilah_tiga_program_ekonomi_sby_boedionoThe World Bank Group. Decentralization & Subnational Regional Economics:What, Why, and Where. [internet diakses pada 29 Mei 2010] dalamhttp://www1.worldbank.org/publicsector/DecentralizationSubNationalEconomics/what.htmTarigan, Antonius, Ir. 2010. Konsentrasi Kebijakan Publik: Mencermati dampakkebijakan public dalam menanggulangi kemiskinan. Jakarta: Menterinegara BPPN/Bappenas pdf files33

LAMPIRAN1. Anonim. 2010. IMF Akui Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Asia. [4 Juni2010] http://www.inilah.com/news/read/ekonomi/2010/01/27/307741/imfakui-percepatan-pertumbuhan-ekonomi-asia/EKONOMI - KEUANGAN27/01/2010 - 08:53IMF Akui Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Asia(Istimewa)INILAH.COM, Washington - IMF memproyeksikan perekonomian di Asiadiperkirakan mengalami percepatan pertumbuhan pada 2010, dipimpin olehperkiraan tingkat pertumbuhan China yang mencapai 10%.Dalam World Economic Outlook terbaru yang dirilis, Selasa (26/1), Dana MoneterInternasional (IMF) mengurangi kekhawatiran pasar tentang risiko langsung pertumbuhanChina karena Beijing memperketat likuiditas di tengah melonjaknya inflasi dan rekortinggi pinjaman bank.Lembaga donor yang berbasis di Washington mengatakan perekonomian negaraberkembang Asia diperkirakan tumbuh rata-rata 8,4% tahun ini dan juga pada 2011,dibanding 6,5% pada 2009. "China, pendorong pertumbuhan global tradisional, mungkinmengirim pertumbuhan 10 persen tahun ini, menaikkan satu persen poin dari proyeksinya9,0 persen yang dibuat pada Oktober," kata IMF dalam risetnya.Tapi IMF mengingatkan, pertumbuhan ekonomi di negara yang paling padatpenduduknya di dunia itu bisa melambat 9,7 persen tahun depan. Ekonomi Chinatumbuh 8,7 persen pada 2009. Produk domestik bruto (PDB) China, ukuran luas outputbarang dan jasa suatu negara, kembali ke pertumbuhan dua digit pada kuartal keempat2009 pada posisi 10,7 persen, pihak berwenang China mengatakan pekan lalu.34

Kecepatan itu melampaui target pemerintah delapan persen, tingkat yang dianggappenting untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mencegah kerusuhan sosial diperkotaan China yang berpenduduk 1,3 miliar orang. Tapi peningkatan inflasi, bersamadengan pengawasan ketat pemerintah pada pinjaman bank dan kenaikan biayapinjaman, telah mempertahankan pasar gelisah dalam beberapa pekan terakhir di tengahkekhawatiran bahwa pelambatan ekonomi China bisa meredam pemulihan global.Jorg Decressin, kepala divisi studi ekonomi dunia IMF, mengesampingkan risikolangsung di China. "Tidak ada yang serius risiko gelembung pasar," katanya.IMF menegaskan negara-negara berkembang utama di Asia memimpin pemulihanglobal. Sebab kawasan ini menjadi yang pertama pulih dari penurunan global yangberasal dari krisis keuangan terburuk dalam beberapa dasawarsa. "India diperkirakanbergabung dengan China dalam memberikan dorongan untuk pertumbuhan di Asia tahunini dan pada 2011," kata IMF. India akan membukukan pertumbuhan 7,7 persen pada2010, katanya, merevisi naik 1,3 persentase poin perkiraan sebelumnya.Pada Desember, Menteri Keuangan India Pranab Mukherjee memberikan prospek palingbergairah (bullish) untuk ekonomi India, mengatakan pertumbuhan akan hampir 8,0persen dalam tahun fiskal yang berakhir 31 Maret.Negara berpenduduk paling padat kedua di dunia ini juga diperkirakan tumbuh 7,8persen tahun depan setelah mengelola pertumbuhan 5,6 persen tahun lalu, menurutproyeksi IMF.Jepang adalah menyeimbangkan untuk muncul dengan pertumbuhan 1,7 persen pada2010 -- tidak berubah dari perkiraan terakhir -- setelah kontraksi tajam 5,3 persen tahunlalu, IMF mengatakan, menambahkan bahwa perekonomian terkaya di Asia itu dapatmempercepat pertumbuhan menjadi 2,2 persen tahun depan.IMF juga mengatakan bahwa perekonomian Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Filipina,Singapura dan Thailand diperkirakan tumbuh pada sedikit lebih baik rata-rata 4,7 persenpada 2010 dari 1,3 persen tahun lalu.Proyeksi pertumbuhan Asia adalah di atas untuk ekonomi berkembang dunia sekitarenam persen pada 2010 setelah dua persen tahun lalu. IMF melihat output yang lebihcepat 2010 untuk ekonomi berkembang dunia. "Kerangka ekonomi kuat dan kebijakantanggap yang cepat telah membantu banyak negara-negara berkembang melindungidampak dari guncangan eksternal yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dengancepat menarik kembali aliran modal," ulasnya. [*/hid]Copyright 2007-2010 Inilah.com. All rights reserved Inilah.com35

2. Kompas. 2010. Setoran Tak Sebanding Pertumbuhan Industri. [4 Juni2010]http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/04/04232244/..setoran.tak.sebanding.pertumbuhan..industriSetoran Tak SebandingPertumbuhan IndustriJumat, 4 Juni 2010 | 04:23 WIBJakarta, Kompas - Pemeriksaan pajak akan dilakukan terhadap perusahaanyang membayar pajak lebih sedikit dibandingkan dengan tolok ukur diindustrinya. Oleh karena itu, wajib pajak perusahaan diimbau untukmembayar pajak sesuai dengan kewajibannya.Demikian ditegaskan Direktur Jenderal Pajak Kementerian KeuanganTjiptardjo di Jakarta, Kamis (3/6).Menurut Tjiptardjo, sektor pertambangan dan penggalian serta perburuan,pertanian, dan kehutanan tumbuh sangat tinggi. Namun, kenaikan setoranpajaknya tidak sebanding dengan pertumbuhan industrinya.Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, misalnya, sektor pertambangandan penggalian tumbuh 28,1 persen. Namun, kenaikan setoran pajaknyahanya 9,8 persen dibandingkan 2009.”Perusahaan yang membayar pajak jauh lebih sedikit dibandingkan tolok ukurdi industrinya, kami imbau memperbaiki pembayaran pajaknya. Jika tidakjuga memperbaiki, kami akan menyelesaikannya dengan pemeriksaan pajak,”tegas Tjiptardjo.Saat ini Ditjen Pajak sedang memproses pelanggaran pajak yang dilakukan14 perusahaan. Lima di antaranya telah divonis satu hingga dua tahun olehPengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dan PN Jakarta Selatan.Tjiptardjo menjelaskan, tahun ini realisasi penerimaan Pajak Penghasilan(PPh) tumbuh lebih rendah 7,9 persen dibanding realisasi penerimaan PajakPertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Barang Mewah.36

Dia menjelaskan, ada empat faktor yang membuat penerimaan dari PPhanjlok. Pertama, karena pertumbuhan negatif penerimaan PPh Pasal 21(pajak untuk penghasilan tetap yang dilaporkan pemberi kerja) sebesar 5,7persen. Hal ini disebabkan oleh hilangnya kewajiban wajib pajak untukmemasukkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak mulai 2010.Kedua, turunnya realisasi penerimaan PPh Pasal 23 sebesar 6,5 persendibandingkan dengan penerimaan pajak sejenis pada periode yang sama2009.Ketiga, realisasi penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 orang pribadi yangtumbuh negatif 23,3 persen dibandingkan dengan periode Januari-Mei 2009.Keempat, penerimaan PPh dari fiskal luar negeri yang melorot 78,8 persendibandingkan penerimaan PPh fiskal tahun 2009.”Pertumbuhan negatif pada penerimaan PPh fiskal luar negeri ini disebabkanbertambahnya wajib pajak yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak)yang mengajukan fasilitas bebas fiskal,” kata Tjiptardjo.Hingga Mei 2010, Ditjen Pajak telah menghimpun penerimaan (tanpapenerimaan migas) senilai Rp 215,545 triliun atau 13,9 persen di ataspenerimaan pajak tanpa migas periode Januari-Mei 2009 yang hanya Rp189,315 triliun.Pendongkrak utama penerimaan dari pajak berasal dari penerimaan PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Menurut Tjiptardjo,hal ini dampak dari pertumbuhan ekonomi awal tahun 2010. (OIN)37

3. Susanto, Hari dan Syahid Latief. 2009. Inilah Tiga Program ekonomi SBY-Boediono. [4 Juni 2010] http://bisnis.vivanews.com/news/read/62984-inilah_tiga_program_ekonomi_sby_boedionoInilah Tiga Program Ekonomi SBY-BoedionoHeri Susanto, Syahid LatifSELASA, 2 JUNI 2009, 20:29 WIBVIVAnews - Pasangan Sosilo Bambang Yudhoyono-Boediono memaparkan tigaprogram ekonomi yang akan dilaksanakan jika nanti terpilih sebagai presiden danwakil presiden.Hal tersebut disampaikan langsung Boediono dalam dialog di Hotel KartikaChandra, Jakarta, Selasa 2 Juni 2009. Dialog ini adalah rangkaian kampanyeyang dilakukan pasangan SBY-Boediono.Tiga program itu adalah pembangunan infrastruktur melalui peningkatankapasitas. Hal ini dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak swasta untukmendukung ekonomi yang lebih baik.Program kedua, adalah perbaikan pelayanan melalui penerapan tata kelolapemerintahan yang lebih baik. Dan program terakhir adalah perlu adanyaintervensi efektif pemerintah untuk hal-hal yang langsung membantu masyarakatlemah. Hal ini dilakukan dengan program beras miskin, bantuan langsung tunai(BLT), bantuan operasional sekolah, dan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri.Boediono menjelaskan, untuk bidang infrastruktur, ada dua hal pokok yang akandikembangkan pemerintahannya jika terpilih. Pertama, perbaikan infrastrukturtidak hanya dilakukan pemerintah tapi juga harus berbagi dengan swasta."Infrastruktur yang bisa dikerjakan pemerintah misalnya pembangunan jalan didesa dan kecamatan, sedangkan untuk proyek infrastruktur yang besar bisadilakukan dengan pihak swasta," kata Boediono.Program infrastruktur kedua, lanjut Boediono, adalah layanan infrastrukturnonfisik berupa perbaikan pelayanan reformasi birokrasi. "Jika diperlukanreformasi aturan," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia itu.Untuk BLT, pasangan SBY-Boediono menganggap program ini masih perlu ada38

perbaikan. "Seharusnya tidak hanya diberikan dalam bentuk uang saja, tapi bisadalam bentuk lain," jelasnya.Boediono menegaskan program yang baik harus terus dilaksanakan. "Manfaatnyajuga harus bisa dirasakan masyarakat," ujarnya.www.vivanews.comhttp://bisnis.vivanews.com/news/read/62984-inilah_tiga_program_ekonomi_sby_boedionoDipublikasikan : Selasa, 2 Juni 2009, 20:29 WIB©VIVAnews.com4. Soedarno, Soenarto MA. 2010. Perekonomian dan Politik dalam Data sertaHubungannya. [4 Juni 2010] http://www.forumpolitisi.org/downloads/Hubungan_Ekonomi_dan_Politik.pdfdalamhttp://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=54&id=83&option=com_content&task=viewPengaruh Ideologi Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia danPeriode yang MempengaruhinyaSoenarto Soedarno, MAMantan Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Khusus dan MantanDuta  Besar RI untuk Republik CekoslovakiaPendahuluanSejarah perkembangan bangsa-bangsa menunjukkan bahwa ada hubungan yangerat antara kehidupan ekonomi dan format politik. Hal ini mudah dimengertikarena kehidupan ekonomi, bersangkut paut dengan masalah produksi, distribusi,konsumsi dan pertukaran barang dan jasa sedang format politik bertautan dengankultur, struktur dan prosedur hidup bersamaan antara manusia yang memerlukanbarang dan jasa tersebut. Perkembangan sejarah tersebut juga berlaku dalamkehidupan ekonomi dan politik di Indonesia. Pada saat masyarakat Indonesiamasih belum menjadi satu bangsa, dampak dinamika kehidupan ekonomi danpolitik ditanggulangi langsung oleh suku-suku bangsa yang ada, yang biasanyatelah mempunyai kerajaan-kerajaan lokalnya sendiri.Setelah suku-suku bangsa Indonesia tersebut secara perlahan-lahanmengembangkan kesadaran kebangsaan dan melancarkan gerakan menujukemerdekaan, dampak dinamika kehidupan ekonomi dan politik nasional tersebutmulai dirasakan sebagai masalah bersama, yaitu masalah bangsa dan NegaraIndonesia yang akan dibentuk, yang baru berhasil diwujudkan dalam tahun 1945.Kekuatan luar yang paling intensif dan paling lama bersinggungan dengan sukusukubangsa Indonesia secara khusus dengan bangsa Indonesia secara umumadalah kerajaan Belanda, yang menganut faham liberalisme dalam politik dankapitalisme dalam ekonomi. Tidaklah mengherankan bahwa dalamperjuangan melawan tekanan kerajaan Belanda, bangsa Indonesia berpaling39

kepada antitesa dari liberalisme dan kapitalisme tersebut, yang juga terdapatdalam khazanah pemikiran Barat, antara lain kepada nasionalisme, sosialisme,bahkan pada komunisme.Dengan latar belakang sejarah yang demikian tadi dapatlah dipahami mengapagaris merah yang menjelujuri seluruh artikel yang ditulis oleh para pemimpinpergerakan Indonesia sebelum dan setelah Perang Dunia Kedua adalah kritik danprotes yang teramat pedas kepada kapitalisme dan politik ekonomi rezimkolonial Hindia Belanda.Oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa dalam merumuskan tujuanterbentuknya negara, dalam menetapkan dasar negara, serta dalam menentukantugas pemerintahan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,masalah kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tema sentral. Dalam alineakedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Danperjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yangberbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depanpintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat,adil dan makmurâ€?.ÂAdapun jiwa dari keseluruhan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945terdapat dalam alinea keempat, yang menyatakan:“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan NegaraIndonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan KebangsaanIndonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiayang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang MahaEsa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatanyang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesiaâ€?.ÂÂKarena itu upaya memajukan kesejahteraan umum merupakan tugasutama pemerintahan negara, yang mau tidak mau harus menjadi tolok ukurkinerja pemerintah, yang dalam sistem pemerintahan presidensial dengansendirinya berarti salah satu tolok ukur kinerja seorang presiden. Mewujudkankeadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia bahkan merupakan salah satu siladari lima sila Pancasila sebagai dasar Negara.Seharusnya sejak tahun 1961, Republik Indonesia sudah dapat mulaimencurahkan seluruh potensi dan kekuatannya untuk membangun gunameningkatkan kesejahteraan rakyat, melaksanakan rencana pembangunan jangkapanjangnya, yaitu sewaktu pemberontakan di daerah yang terakhir telah dapatditanggulangi. Namun, ternyata masih ada berbagai “agendaâ€? nasional yang dipandanglebih perlu ditangani terlebih dahulu sebelum pembangunan dapat dimulai, sepertipembebasan Irian Barat bulan Desember 1961, konfrontasi Malaysia yang baruterbentuk, menggalang “The New Emerging Forcesâ€? untuk menghadapi“The Old Established Forcesâ€?, dan me-nasakom-kan ideologi40

Pancasila. “Agenda� yang terakhir ini pula yang membuka peluanguntuk aksi “ofensif revolusioner� Partai Komunis Indonesia (PKI)terhadap semua golongan yang dinamai komunistofobi dan anti Nasakom.Sebagai akibat pengalihan perhatian dan sumber daya nasional untuk hal-hal yangtidak langsung merupakan kepentingan rakyat ini, makin lama makin terasabahwa Republik Indonesia tidak dapat mewujudkan apa yang demikian lamadicita-citakan rakyatnya. Keadaan tadi diperparah lagi oleh pertambahan jumlahpenduduk yang hampir tidak terkendali, oleh karena pemerintahan pada saat itumemandang jumlah penduduk yang besar bukanlah merupakan beban, tetapijustru merupakan kekuatan untuk melakukan revolusi. Gerakan 30 September/ PKI akhirnya meruntuhkan pengaruh komunisme danPKI dalam masyarakat dan dalam jajaran pemerintahan. Sebagai konsekuensinya,tanpa direncanakan sama sekali, Indonesia terseret ke dalam pengaruh Blok Barat,bukan hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi. Dengan segala kekurangan dan kelemahannya yang baru dapat diketahui secararetrospektif dapat dikatakan bahwa secara umum pembangunan nasional pertamayang cukup berhasil dalam meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia memangbaru dapat dilaksanakan secara teratur antara tahun 1969-1997. Kemajuan dan masalah yang dialami dalam menyelenggarakan pembanguannasional selama ini bukan hanya mempunyai makna ekonomis, tetapi jugamempunyai relevansi ideologi dan politik, oleh karena pembangunan nasionaltersebut merupakan upaya jangka panjang pertama yang berhasil baik dari NegaraKesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan visi dan misinya yangterkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara sistematis,terencana, melembaga, dan berkesinambungan. Sebelum kurun itu, belum pernahsekalipun Republik Indonesia dapat menyelenggarakan pembangunan nasionalsecara demikian terencana.Pengaruh “Ideologi-ideologi Besar� dalam Pembangunan Secara retrospektif kiranya dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh dari tiga“ideologi� besar yang meresapi keseluruhan pembangunan nasional yangberlangsung antara tahun 1969-1998 tersebut, yaitu : menguatnya pengaruhliberalisme dan kapitalisme setelah jatuhnya Vietnam Selatan pada tahun 1975;meluasnya cara berfikir strategi militer yang membagi tugas-tugas besar nasionalberjangka panjang dalam tahapan-tahapan operasi ; dan kuatnya budaya politikyang sentralistis kedalam tataran pemerintahan.a. Pengaruh liberalisme dan kapitalisme masuk ke dalam skenario pembangunannasional Indonesia melalui berbagai undang-undang tentang modal asing sejaktahun 1967. Bidang-bidang yang paling intensif terpengaruh oleh modal asing iniantara lain adalah sektor industri, pertambangan, perkebunan, keuangan danperbankan. Investasi dalam bidang pertambangan dan perkebunan memerlukanpenyediaan lahan yang amat luas, yang di beberapa daerah mengakibatkanpenggusuran rakyat setempat dari tanah yang sudah didiaminya selama berpuluhtahun. Dalam dasawarsa 1990-an, pengaruh liberalisme dan kapitalisme inisemakin berkembang melalui faham neo-liberalisme, yang bertujuan untukmengkomersialkan seluruh barang dan jasa, jika perlu dengan meniadakan fungsi41

pemerintah dalam bidang kesejahteraan rakyat. Privatisasi besar-besaran badanbadanusaha milik Negara termasuk dalam kerangka pengaruh liberalisme dankapitalisme ini.b. Pengaruh Jalan Pikiran Strategis Militer.Pengaruh jalan pikiran strategis militer dalam pembangunan nasional terlihatdalam proses penyusunan rencana pembangunan yang dirancang bagaikanmempersiapkan suatu kampanye militer. Sebagai suatu tugas strategis yang akanmemakan waktu panjang dan memerlukan pengerahan sumber daya nasional yangbesar, rencana pembangunan nasional disusun berdasar suatu Strategi AkselerasiModernisasi 25 Tahun yang pelaksanaannya terdiri dalam lima kali RencanaPembangunan Lima Tahun, yang setiap tahunnya dijabarkan dalam RencanaAnggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan.c. Pengaruh Budaya Politik yang Sentralistik.Dalam wacana para Pendiri Negara antara bulan Mei sampai dengan bulanAgustus 1945 telah berkembang dua pemikiran dasar dalam pemerintahan, antarayang menginginkan adanya pemerintahan yang kuat di bawah seorang presidenyang kuat, dan yang hendak membatasi kekuasan presiden itu untuk mencegahterjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Suasana zaman saat itu amat kuat kearahpemerintahan yang kuat, yang akhirnya tercermin dalam kalimat PenjelasanUndang-Undang Dasar 1945, (yang sekarang telah dihapuskan) yang berbunyi:concentration of power and responsibility upon the President. Secara kebetulan,budaya politik tersebut juga diterima oleh sebagian terbesar rakyat Indonesia.Babak Tiga Besar PembangunanSecara retrospektif terlihat bahwa sebelum mengalami kemerosotan drastis dalamtahun 1997, ada tiga babak besar dalam pelaksanaan strategi pembangunanperekonomian Indonesia berjangka panjang ini. Pengalaman dalam tiga babakbesar pembangunan ini perlu dikaji baik-baik, bukan hanya untuk memelihara danmelanjutkan kebijakan dan praksis pembangunan yang sudah terbukti baik, tetapijuga untuk menghindarkan dan mencegah kebijakan dan praksis pembangunanyang terbukti bisa berakibat fatal.a. Babak pertama, antara tahun 1966-1968; merupakan babak pendahuluan,untuk meletakkan landasan konseptual serta landasan institusional yangdiperlukan untuk melancarkan pembangunan ekonomi berjangkapanjang. Setelah melakukan serangkaian konsultasi dengan para ahli ekonomiterkemuka Indonesia, Pemerintah memutuskan untuk menjadikan temapembangunan nasional sebagai core value dalam pemerintahannya, untukmenggantikan secara mendasar tema revolusi yang menjadi tema dasar kegiatanpemerintahan terdahulu.b. Babak kedua, antara tahun 1969-1997; merupakan rangkaian pelaksanaanpembangunan lima tahun, yang secara gradual berhasil meningkatkan kehidupanekonomi, sosial, dan budaya rakyat Indonesia secara menyeluruh. Adalahmenarik untuk memperhatikan bahwa perjalanan panjang pembangunan nasionalini berlangsung selama tiga dasawarsa terakhir Perang Dingin antara Blok Baratyang menganut faham liberalisme, yang kehidupan ekonominya didasarkan padasistem pasar bebas dengan Blok Timur yang bertumpu pada ideologi Marxisme-42

Leninisme, yang sistem ekonominya merupakan sistem ekonomi denganperencanaanterpusat.Hampir seluruh Negara di dunia pada saat itu tidak terkecuali Republik Indonesiamemang seakan-akan terbagi dalam dua blok pengaruh ini, masing-masingnya dibawah kendali dua superpower Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang berusahakeras untuk meletakkan dunia di bawah pengaruh ideloginya masing-masing.Tidaklah mudah bagi Negara-negara di dunia untuk melepaskan diri dari pengaruhkedua Negara raksasa tersebut. Antara tahun 1959-1965 kepemimpinannasional Republik Indonesia cenderung pada Blok Timur, dan setelah tahun 1966sebagian merupakan reaksi balik atas kekejaman para pelaku peristiwa Gerakan30 September PKI, sehingga lebih cenderung kepada Blok Barat.ÂDalam babak kedua ini terlihat peningkatan kegairahan pembangunan sertatumbuhnya konsensus nasional yang amat kompak, yang meresapi hampir seluruhbidang, bukan hanya untuk mewujudkan stabilisasi, tetapi jugarehabilitasi. Besar kemungkinan bahwa hal itu disebabkan oleh karenatingginya harapan masyarakat, serta adanya ketersediaan dana dari luar negeri.Hasilnya sungguh luar biasa. Dengan ukuran apapun, dan oleh pengeritik yangpaling tajam sekalipun, harus diakui bahwa pembangunan nasional dalam kurun1969-1997 ini secara substantial berhasil mengurangi kemiskinan yang telahberlangsung selama berabad-abad, dan mulai meletakkan landasan dari suatu visimasa depan Indonesia baru, mendekati apa yang dirumuskan dalam PembukaanUndang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1967, berbagai upaya telah dilakukanguna mewujudkan situasi yang stabil dan dinamis. Kondisi demikian merupakansyarat mutlak untuk melaksanakan pembangunan nasional. Denganterlaksananya pembangunan, diharapkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat,yang pada gilirannya akan meningkatkan pula pendapatan nasional. Selain itu,stabilnya perekonomian nasional akan menstabilkan situasi, moneter, fiskal, sertaberbagai kebijakan ekonomi lainnya, yang penting bagi peningkatan kemakmuranrakyat dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiataninternasional.Landasan umum pembangunan ekonomi di Indonesia dinyatakan dalam TrilogiPembangunan, yang prioritasnya disesuaikan dengan kondisi perekonomian saatitu. Trilogi Pembangunan adalah: stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Gunamencapai sasaran tersebut, pemerintah menyusun rencana pembangunan ekonomisecara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Rencanatersebut, dituangkan dalam Rangkaian Rencana Pembangunan Lima Tahun(Repelita), yang terdiri atas Repelita I hingga Repelita V (1969/1974 -1994/1995)atau (Pembangunan Jangka Panjang Tahap I) dan Repelita VI (1995/1996-1999/2000), yang merupakan tahap untuk memperkuat Landasan PembangunanJangka Panjang Tahap II. Sejak Repelita I hingga VI, pemerintah telahmenyusun arah pembangunan ekonomi dengan jelas. Sasarannya adalahmenciptakan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh danberkembang atas kekuatan sendiri, yang pelaksanaannya dititikberatkan padabidang ekonomi. Sasaran pembangunan bidang ekonomi adalah terpenuhinyakebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang, yaitu43

kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dankemampuan pertanian yang tangguh.c. Arah Pembangunan Ekonomi dari Repelita I hingga VI, secara singkat dapatdijelaskan sebagai berikut (Komalasari, 1996):1) Repelita I (1969/1970-1973/1974), difokuskan pada stabilisasi ekonomidengan melakukan pengendalian inflasi dan penyediaan kebutuhan pangan dansandang dalam jumlah yang cukup.2) Repelita II (1974/1975-1978/1979), difokuskan pada peningkatankemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui upaya peningkatanketersediaan lapangan kerja. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadiprioritas utama guna mendorong terciptanya lapangan kerja.3) Repelita III (1979/1980-1983/1984), fokusnya adalah swa-sembada pangan,peningkatan ekspor non-migas dan mengupayakan terjadinya pemerataan hasilhasilpembangunan. Pada masa itu, dilakukan berbagai upaya untuk memperlancarproses transisi ekonomi, dari sektor pertanian ke industri.4) Repelita IV (1984/1985-1988/1989), fokusnya adalah peningkatankemampuan ekonomi dalam negeri dengan mengurangi ketergantungan padasektor migas dan mendorong ekspor non-migas. Hal ini merupakan reaksi atasmemburuknya ekonomi dunia dan neraca pembayaran Indonesia pada Pelita III.Di samping itu, diupayakan juga peningkatan industri manufaktur dengan tetapmemperhatikan peningkatan kesempatan kerja. Periode ini dilakukan perbaikan,baik sektor riil maupun moneter, melalui berbagai kebijakan seperti melakukandevaluasi untuk mendorong ekspor, deregulasi perbankan untuk memobilisasidana masyarakat melalui tabungan domestik, deregulasi sektor riil untukmengurangi hambatan tarif dan memacu investasi.5) Repelita V (1989/1990-1993/1994), fokusnya tidak terlalu berbeda denganRepelita IV, yakni mengupayakan peningkatan kemampuan dalamnegeri. Pemerintah juga mengupayakan peningkatan kesempatan berusaha bagiseluruh warga Negara dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambatkeikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Deregulasi sektor riil dan sektormoneter terus dilakukan untuk mendorong tercapainya perekonomian yang lebihefisien.6) Repelita VI (1994/1995-1998/1999), yang fokusnya adalah:- Penataan dan pemantapan industri nasional.- Peningkatan diversifikasi usaha dan hasil pertanian serta peningkatanekstensifikasi dan intensifikasi pertanian yang didukung oleh industri pertanian.- Penataan dan pemantapan kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasisemakin efisien serta berperan utama dalam perekonomian rakyat dan berakar dimasyarakat.- Peningkatan peran pasar dalam negeri serta perluasan pasar luar negeri.- Peningkatan pemerataan yang meliputi peningkatan kegiatan ekonomi rakyat,kesempatan usaha, lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan dankesejahteraan masyarakat.d. Pada PJPT II, yang dimulai dengan Repelita VII, sasaran pembangunanbidang ekonomi adalah; “terciptanya perekonomian yang mandiri dan andalsebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, peningkatan kemakmuran rakyat44

yang semakin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi, dan stabilitas nasionalyang mantap, bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh,koperasi yang sehat dan kuat, serta perdagangan yang maju dengan sistemdistribusi yang mantap, didorong oleh kemitraan usaha yang kukuh antara badanusaha koperasi, Negara, dan swasta serta pendayagunaan sumber daya alam yangoptimal yang kesemuanya didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas,maju, produktif, dan profesional, iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmupengetahuan dan teknologi dan terpeliharanya kelestarian fungsi lingkunganhidupâ€?.Sedangkan arah pembangunan bidang ekonomi pada PJPT II adalah ;“terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan andal berdasarkandemokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secaraselaras, adil, dan merata. Pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untukmeningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dankesenjangan sosial. Diberikan perhatian kepada usaha untuk membina danmelindungi usaha kecil dan tradisional serta golongan ekonomi lemah, termasukkoperasi. Didukung oleh peningkatan produktivitas, dan efisiensi serta sumberdaya manusia yang berkualitas. Industri diarahkan menjadi penggerak utamaekonomi yang efisien, berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang makinkukuhâ€?.ÂTabel 1.1 memberikan informasi tentang rata-rata pertumbuhan ekonomi dariPelita I – Pelita V menurut sektor. Dibandingkan dengan sektor lainnya,sektor industri secara konsisten terlihat mempunyai pertumbuhan ekonomi yangpaling tinggi. Sektor lain yang juga mempunyai pertumbuhan ekonomi yangcukup tinggi antara lain adalah sektor bangunan serta sektor angkutan dankomunikasi. Sektor pertanian yang pada Pelita II menempati urutan keduatertinggi dalam pertumbuhan ekonomi setelah sektor industri, ternyatapertumbuhannya terus menurun pada Pelita berikutnya, dan pada Pelita Vpertumbuhan sektor pertanian hanya 3,6 persen, atau nomor dua terkecil setelahsektorpertambangan.Turunnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia bukanberarti produksi pertanian mengalami penurunan, tetapi lebih disebabkan karenasektor-sektor lainnya yang tumbuh lebih cepat. Hal ini bisa dimengerti, karenasesuai dengan proses pembanguann yang sedang berlangsung, semakin maju suatuNegara, maka kontribusi sektor pertanian di Negara tersebut akan terus berkurangsedangkan kontribusi sektor industri akan terus meningkat menuju kearahindustrialisasi.Disamping sektor industri, sektor lainnya yang juga mempunyai pertumbuhanekonomi yang cukup tinggi (rata-rata di atas 6 persen pada Pelita V) adalah sektorbangunan (konstruksi), sektor angkutan dan komunikasi, sektor perdagangan sertasektor lainnya, yang merupakan gabungan dari sektor jasa-jasa serta sektor listrik,gas dan air minum.Tabel 1.145

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor, Pelita I-VSumber : Buku Repelita I-VI.e. Babak ketiga merupakan titik balik, sewaktu Negara-negara Asia diguncangoleh krisis ekonomi mulai bulan Juli 1997. Pada saat Thailand terpaksamengadakan devaluasi terhadap mata uang baht-nya, hampir seluruh pejabatpemerintah memberi komentar bahwa fundamental ekonomi Indonesia kukuh, dantidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ternyata ekonomi Indonesia tidaklahsekukuh yang diperkirakan dan rakyat banyak sungguh layak untuk khawatir.Hanya dalam waktu satu tahun antara Juli 1997 sampai dengan Mei 1998 seluruhstruktur ekonomi Indonesia serta wibawa Presiden Soeharto runtuh bagaikansebuah rumah kartu. Kurs rupiah yang merosot dari Rp 2.400 per US Dollarmenjadi lebih dari Rp 15.000 per US Dollar, menghancurkan seluruh dunia usahayang mengandalkan usahanya pada kredit luar negeri. Pembubaran 16 buah bankswasta, yang dilakukan atas rekomendasi The International Monetary Fund (IMF)yang saat itu dipimpin oleh Michael Camdessus, telah menimbulkan kekhawatiransedemikian rupa di dalam masyarakat, sehingga Pemerintah mengambil kebijakandarurat berupa Bantuan Likuiditas Bank Indoensia (BLBI), yang ternyata tidaksepenuhnya digunakan untuk menyelamatkan bank-bank swasta yangbersangkutan, tetapi juga dikorupsi, antara lain dengan melarikannya ke luarnegeri.ÂPenutupPerspektif Masa Depan.Ditinjau dari perspektif ekonomi, salah satu kritik mendasar yang dapat ditujukankepada Pembangunan dimasa lalu adalah pemberian kepercayaan yang terlalubesar kepada sistem ekonomi pasar. Dalam tahun-tahun pertama pembangunannasional keputusan untuk mengundang modal asing, baik untuk mengeksplorasimaupun untuk mengeksploitasi sumber daya nasional; serta untuk melakukanpinjaman luar negeri, masih dapat dipahami. Sebabnya ialah oleh karena tidaktersedianya dana di dalam negeri untuk membiayai proyek-proyek pembangunanyang demikian diperlukan, sehingga pemerintah memberanikan diri untukmengambil langkah-langkah drastis yang sebelumnya dipandang bagaikan suatutaboo. Namun pada akhirnya kebijakan mengundang modal asing dan melakukanpinjaman luar negeri tersebut telah kabablasan sehingga sistem perekonomiannasional bagaikan mengabaikan sama sekali semangat pasal 33 Undang-UndangDasar 1945 yang menegaskan bahwa “bumi, dan air dan kekayaan alam yangterkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarkemakmuranrakyatâ€?. Sebagai gantinya telah timbul suatu sistem ekonomi yang bersifat neo-liberal,yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dalam kenyataan,yang terlihat dan terasa oleh masyarakat banyak, dan menjadi faktor pemicudemikian banyak protes, demonstrasi dan unjuk rasa, adalah bahwa bumi dan airdan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya makin lama makin banyak yangdikuasai oleh perusahaan swasta dan digunakan untuk sebesar-besar keuntungan46

mereka sendiri, jika perlu dengan merugikan kepentingan rakyat. Seluruh rakyat beserta Pemerintah harus menjaga agar bersamaan denganmengambil pelajaran dari sisi-sisi baiknya, harus dihindari dan dicegahberulangnya pengalamaan pahit dalam tahun-tahun terakhir. RencanaPembangunan 25 Tahun Pertama. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dimasa datang harus secara konsisten direncanakan, diorganisasikan, sertadikendalikan sesuai dengan semangat kerakyatan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adalah jelas bahwa untuk mewujudkan dukungan masyarakat, perluditumbuhkan terlebih dahulu optimisme serta kepercayaan, yang antara lainbanyak tergantung pada tegasnya pemberantasan korupsi, yang merupakan faktorpaling utama dari terwujudnya ekonomi biaya tinggi dan keruntuhan ekonomi5. Statistics Indonesia. 2010. Dinamika Penduduk. [4 Juni 2010]http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/83/115/1/1/Dinamika Penduduk dan Perencanaan PembangunanDaerahKebijakan kependudukan dan program pembangunan sosialdan ekonomi yang dilaksanakan Indonesia selama tiga dekade yanglalu telah berhasil menurunkan angka kelahiran dan kematiansehingga mampu menghambat laju pertumbuhan penduduk dari2,3% pada periode 1971-1980 menjadi 1,4% per tahun pada periode1990-2000. Walaupun demikian, jumlah penduduk Indonesia masihakan terus bertambah. Di daerah yang pertumbuhan penduduknyatelah menurun, terjadi perubahan struktur umur penduduk yangditandai dengan penurunan proporsi anak-anak usia di bawah 15tahun disertai dengan peningkatan pesat proporsi penduduk usiakerja dan peningkatan proporsi penduduk usia lanjut (lansia) secaraperlahan.Sedangkan di daerah yang tingkat pertumbuhan penduduknyamasih tinggi, proporsi penduduk usia 0-14 tahun masih besarsehingga memerlukan investasi sosial dan ekonomi yang besar pulauntuk penyediaan sarana tumbuh kembang, termasuk pendidikandan kesehatan.Daerah yang berhasil menekan laju pertumbuhan pendudukmenghadapi tantangan baru dimana peningkatan yang pesat dariproporsi penduduk usia kerja akan berdampak pada tuntutanperluasan kesempatan kerja. Disamping itu telah terjadi pergeseranpermintaan tenaga kerja dengan penguasaan teknologidan matematika, yang mampu berkomunikasi, serta mempunyaidaya saing tinggi di era globalisasi. Kesemuanya ini berkaitandengan program bagaimana menyiapkan calon pekerja agarmempunyai kualitas tinggi, dengan ketrampilan yang memadai.47

Saat ini setiap tahunnya terjadi kelahiran sekitar 4,5 juta bayi.Bayi-bayi ini akan berkembang dan mempunyai kebutuhan yangberbeda sesuai dengan peningkatan usianya. Pada saat ini dari 100persen anak-anak yang masuk sekolah dasar, 50% diantaranya tidakdapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi setelah lulusSMP. Mereka akan putus sekolah dan menuntut pekerjaan padahaltidak mempunyai ketrampilan yang memadai. Sempitnya lapangankerja membuat para pemuda-pemudi putus sekolah menciptakanpekerjaannya sendiri di sektor informal.Pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia (SDM)yang rendah, dan sempitnya kesempatan kerja merupakan akarpermasalahan kemiskinan. Jadi aspek demografis mempunyai kaitanerat dengan masalah kemiskinan yang dihadapi di Indonesia padasaat ini. Daerah miskin sering ditinggalkan penduduknya untukbermigrasi ke tempat lain dengan alasan mencari kerja. Mereka dapatberpindah secara permanen, menjadi migran ulang-alik, menjadimigran sirkuler yakni bekerja di tempat lain dan pulang ke rumahnyasekali dalam beberapa minggu atau beberapa bulan, atau menjadimigran musiman, misalnya bekerja di kota setelah musim tanam danmusim panen.Kemiskinan berkaitan erat dengan kemampuan mengaksespelayanan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan gizi dan kalori.Dengan demikian penyakit masyarakat umumnya berkaitan denganpenyakit menular, seperti diare, penyakit lever, dan TBC. Selain itu,masyarakat juga menderita penyakit kekurangan gizi termasukbusung lapar, anemi terutama pada bayi, anak-anak, dan ibu hamil.Kematian bayi adalah konsekuensi dari penyakit yang ditimbulkankarena kemiskinan ini (kekurangan gizi menyebabkan bayi rentanterhadap infeksi).Keluarga mempunyai tanggung jawab terhadap pemenuhankebutuhan pelayanan dasar anggotanya seperti pendidikan,kesehatan, dan lingkungan hidup. Oleh karenanya diperlukanpemberdayaan keluarga terutama melalui peningkatan aksesterhadap informasi tentang permasalahan ini.Kesimpulannya adalah bahwa pertumbuhan pendudukberkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.Pengetahuan tentang aspek-aspek dan komponen demografi sepertifertilitas, mortalitas, morbiditas, migrasi, ketenagakerjaan,perkawinan, dan aspek keluarga dan rumah tangga akan membantupara penentu kebijakan dan perencana program untukdapat mengembangkan program pembangunan kependudukan danpeningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran.48

Modul dalam situs ini membuka wawasan tetang bagaimana aspekaspekdemografi dapat diangkat dalam sebuah perencanaan programpembangunan di tingkat kabupaten dan kota. Masing-masing modulakan terkait dengan pemilihan indikator demografi serta datakependudukan yang tepat untuk kepentingan tersebut.6. Central Intelligence Agency. 2010. India’s Country Profile. [4 Juni 2010]https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.htmlIndia Economic OverviewIndia is developing into an open-market economy, yet traces of its past autarkicpolicies remain. Economic liberalization, including reduced controls on foreigntrade and investment, began in the early 1990s and has served to accelerate thecountry's growth, which has averaged more than 7% per year since 1997. India'sdiverse economy encompasses traditional village farming, modern agriculture,handicrafts, a wide range of modern industries, and a multitude of services.Slightly more than half of the work force is in agriculture, but services are themajor source of economic growth, accounting for more than half of India's output,with only one-third of its labor force. India has capitalized on its large educatedEnglish-speaking population to become a major exporter of information tec hnologyservices and software workers. An industrial slowdown early in 2008, followed bythe global financial crisis, led annual GDP growth to slow to 6.5% in 2009, still thesecond highest growth in the world among major economies. India escaped thebrunt of the global financial crisis because of cautious banking policies and arelatively low dependence on exports for growth. Domestic demand, driven bypurchases of consumer durables and automobiles, has re -emerged as a key driverof growth, as exports have fallen since the global crisis started. India's fiscaldeficit increased substantially in 2008 due to fuel and fertilizer subsidies, a debtwaiver program for farmers, a job guarantee program for rural workers, andstimulus expenditures. The government ab andoned its deficit target and allowedthe deficit to reach 6.8% of GDP in FY10. Nevertheless, as shares of GDP, bothgovernment spending and taxation are among the lowest in the world. Thegovernment has expressed a commitment to fiscal stimulus in FY10, and to deficitreduction the following two years. It has increased the pace of privatization ofgovernment-owned companies, partly to offset the deficit. India's long termchallenges include widespread poverty, inadequate physical and socialinfrastructure, limited employment opportunities, and insufficient access to basicand higher education. Over the long -term, a growing population and changingdemographics will only exacerbate social, economic, and environmentalproblems.8. Central Intelligence Agency. 2010. Singapore Country Profile. [4 Juni2010] https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/sn.htmlSingapore Economic OverviewSingapore has a highly developed and successful free -market economy. It enjoysa remarkably open and corruption -free environment, stable prices, and a percapita GDP higher than that of most developed countries. The economy dependsheavily on exports, particularly in consu mer electronics, information technology49

products, pharmaceuticals, and on a growing financial services sector. Real GDPgrowth averaged 6.8% between 2004 and 2008, but contracted 2.1% in 2009 as aresult of the global financial crisis. The economy has begu n to rebound in 2010and the government predicts growth of 3 -5% for the year. Over the longer term,the government hopes to establish a new growth path that focuses on raisingproductivity growth, which has sunk to 1% per year in the last decade. Singaporehas attracted major investments in pharmaceuticals and medical technologyproduction and will continue efforts to establish Singapore as Southeast Asia'sfinancial and high-tech hub.9. Gilpin, Robert. 1987. “International Money Matters”, dalam The PoliticalEconomy of International Relations. Princeton: Princeton UniversityPress, pp. 118-170 dalam Renny Candradewi dkk. 2010. Standar Emasmenuju Sistem Bretton Woods: institutionalisasi Ekonomi PolitikInternasional.Standar Emas menuju Sistem Bretton Wood: Institusionalisasi EkonomiPolitik InternasionalRenny Candradewi 070810532 Ayu Mustika 070810150 Muflichah Tri Hayu W 070810513rennycandradewi@yahoo.com aiu_sleeping@yahoo.com chessygirl@gmail.comRizki Rahmadini 070810510 Maya Farridha 070810708 Alfiandi Imam 070710xxxjust4_rizki@yahoo.commayafarridha@gmail.comBerbagai artikel yang ditulis masing-masing oleh Jeffry A Frieden (2006),Richard Peet (2003), dan Robert Gilpin (1995) mengulas proses panjanginstitusionalisasi ekonomi politik internasional dengan berbagai sudut pandangberbeda. Melalui tulisannya dalam “The Bretton Woods System in Action”membawa pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui adanya integrasi nasional,pasar yang dipicu oleh perubahan sosial dan keterlibatan Amerika sebagai leaderdalam sistem perekonomian yang demikian. Gilpin mengutarakan bahwapertumbuhan ekonomi yang demikian disebabkan adanya institusi moneter yangmampu menjalankan tiga fungsi utamanya yakni liquidity, adjustment, danconfidence (Gilpin, 1987: 118). Tulisan ini dimaksudkan untuk menjawabpertanyaan seputar intitusionalisasi yang terjadi pada era postwar dan perbedaansistem ekonomi berdasarkan standar emas (Gold Standard) dan sistem BrettonWoods secara konstruktif: adakah institusi moneter dalam ekonomi internasional,50

motif apa yang mendasari pembentukannya, dan bagaimana sistem Bretton Woodberbeda dengan Sistem Gold Standard.Jeffry A Frieden, Profesor Ekonomi Universitas Harvard, menjelaskankondisi dan situasi ekonomi internasional pasca Perang Dunia II yang manaperekonomian berkembang pesat dibawah tiga hal yang diusung oleh SistemBretton Wood, yakni integrasi ekonomi yang terjadi secara global, pasar yangdikelola oleh beragam perubahan sosial, dan adanya leader dalam sistem pasar(Frieden, 2006: 279).Pertama, keberadaan integrasi internasional yang dikelola pemerintah demikemajuan unsur-unsur ekonomi nasionalnya (domestik). Bentuk integrasiekonomi dalam skala internasional ini memicu kemajuan teknologi danmodifikasi di dalamnya sehingga mempercepat transfer teknologi antarnegara. Inidicontohkan oleh perekonomian Jepang mengalami kemajuan pesat akibatkebijakan pemerintah untuk melatih tenaga kerjanya sekaligus mengeluarkaninsentif anggaran guna mendukung riset pengembangan untuk membeli teknologiasing yang dicontohkan dengan baik oleh maturisasi perusahaan elektronik Sony,otomobil Toyota, dan otomotif milik Honda dengan kualitas dan harga kompetitifsehingga kesemuanya mampu membangun cabang produksi di Amerika bersaingdengan Ford General Motors dan Chrysler milik Amerika. (Frieden, 2006: 280).Kedua, adanya pasar yang dikelola oleh perubahan sosial didalamnya.Perubahan sosial tersebut terkait dengan peran pemerintah yang lebih confidentand braver untuk bertindak dalam bentuk kebijakan ekonomi antara lain subsidi,pemotongan pajak, pinjaman murah, dan bantuan lainnya (Frieden,2006: 280).Ketiga, keterlibatan Amerika serikat sebagai promotor kerjasamaantarnegara Barat dalam bentuk aliran investasi perusahaan multinasionalnya.Yang menjadikannya berbeda semasa pemberlakuan emas sebagai standar nilaitukar uang dunia adalah nilai tukar emas di dunia membatasi pemerintah untukmengeluarkan kebijakan moneter serupa secara leluasa dan menghilangkan peranpemerintah untuk mengendalikan inflasi, unemployment¸dan stabilitas ekonomi(Frieden, 2006: 283).51

Dalam tulisannya Frieden mengusung ide adanya institusi moneter yangpertama kali dibentuk yaitu ECSC dan IBRD (World Bank) serta GATT sebagaifasilitator non-institusi. Berikut motif yang melatarbelakangi pembentukaninstitusi moneter tersebut antara lain: peran GATT (1947-1994) dalam ekonomiinternasional adalah sebagai bukan sebagai organisasi (institusi) perdagangan,tetapi bertindak sebagai forum yang mefasilitasi dua negara atau lebih gunamenegosiasikan peringanan tarif antarnegara sekaligus mempermudah setiapnegara untuk meningkatkan kuota ekspornya (subsidi impor dan ekspor). GATTadalah suatu treaty yang memotivasi terbentuknya perihal di atas.Peran ECSC (European Coal and Steel Community) tadinya untukmeningkatkan kemampuan bisnis Eropa untuk bersaing secara internasionalutamanya untuk meningkatkan bisnis Perancis (Jean Monnet sebagai chairman)supaya mampu bersaing dengan Amerika serikat saat itu. Hal kedua yangmelandasi pembentukan ECSC (1951) adalah keinginan untuk mengurangihambatan tarif antara enam negara anggotanya supaya lebih kompetitifmenghadapi peluang pasar internasional (Frieden, 2006: 287). Latar belakangpembentukan ECSC oleh enam negara yang diketuai oleh Monnet adalah untukmenciptakan ikatan industri yang kompetitif terhadap pasar Amerika di antaranegara2 eropa, kemudian berikutnya diikuti oleh pembentukan Euratom danEuropean Economic Community hingga pada 1971 terbentuk European Union.IBRD dimaksudkan untuk memberikan pinjaman jangka panjang atauinvestasi jangka panjang membantu pembangunan infrastruktur negara-negaraseperti Jepang, Jerman dan negara Eropa sehingga lebi capable dalam persainganekonomi secara global dan internasional. Peran IBRD dalam ekonomiinternasional adalah menjamin ketersediaan pinjaman jangka panjang untukrekonstruksi dan pembangunan instruktur dan fasilitas negara-negara Old World(Inggris, Perancis, Jerman dan Jepang). Bantuan ekonomi ini kemudian terusmeluas meliputi bantuan keuangan untuk negara-negara berkembang dan negaradunia baru (Frieden, 2006: ). Bersama dengan IBRD dan IMF, dibentuk sebagaireaksi terhadap adanya ketidapastian akibat investasi jangka pendek yang bersifatkurang menguntungkan dalam menjamin stabilitas ekonomi internasional. IMF52

dan IBRD adalah ladang terhadap investasi jangka panjang yang bersifat lebihreliabel daripada investasi jangka pendek.Dua sistem moneter atau politik internasional yang digunakan awalnyaadalah emas sebagai standar mata uang internasional dan dolar sebagai nilai tetapmata uang yang bertahan hingga tahun 1974. Sesuai dengan saran yangdikeluarkan oleh Keynes dan White, ini menjadi semacam ekspektasi untukmenaggulangi krisis di masa mendatang dengan mengijinkan adanya otoritasinternasional yang menjadi motorik ekonomi politik internasional dengan matauang internasional yang disetujui oleh anggota-anggotanya. Amerika serikat yangmuncul sebagai negara yang secara ekonomi paling kuat di antara negarapemenang PD II lainnya mengadopsi ide Keynes dan mengimplementasikannyadalam insitusi moneter dunia selaku leader-nya sekaligus investasi dominandalam setiap institusi tersebut, utamanya IBRD (World Bank) dan IMF.Perbedaan Gold standard dan Bretton Wood System adalah, Bretton WoodsSystem mengijinkan negara bertindak sesuai dengan kebijakan moneter yangdiinginkan dalam rangka menciptakan perekonomian yang lebih stabil dankondusif. Pemerintah menjadi lebih confident dalam merencanakan danmelakukan program kerja, bahkan melanjutkan guna mendorong lajuperekonomian. Kebijakan politik ini mencakup menaikkan dan menurunkan sukubunga, menekan pengangguran, dan perekonomian yang relatif stabil. Akan tetapidi sisi lain sangat berisiko mengundang inflasi sekaligus menurunkan kuotainvestasi jangka panjang dan cenderung menerbitkan investasi yang bersifatjangka pendek yang rentan menciptakan ketidakstabilan ekonomi antarnegara.Sebagaimana dicontohkan oleh Perancis dan Italia yang melakukan kebijakanuntuk menurunkan suku bunga 1-2 % sehingga mampu menekan tingkatpengangguran serendah mungkin, terbukti menjaga kestabilan ekonomi tetapimengakibatkan inflasi lebih tinggi 1-2% dari Jerman yang saat itu menaikkansuku bunga dengan level yang sama (Frieden, 2006: 291).Bretton Wood juga mendorong nilai tukar tetap stabil dan pasar nilai tukartetap terbuka untuk memicu perdaganan dan investasi jangka panjang, tetapisistem moneter Bretton Wood mengharuskan batasan aliran keuangan untuk53

memperbolehkan pemerintah mengikuti kebijakan yang mereka pilih. SistemBretton Wood terbukti menjaga kestabilan dan kemajuan pesat ekonomiinternasional dan mendukung pemerintahan secara nasional untukmengembangkan kebijakan ekonomi makro selaras dengan kondisi domestik(Frieden, 2006: 292). Berbeda dengan Gold Standard yang cenderung membatasiperan pemerintah untuk mengikuti kebijakan yang dipilih demi menjagakestabilan dan siklus jumlah mata uang yang beredar di pasar. Ketika uang banyakberedar di masyarakat, pemerintah tidak bisa mengatur kestabilan harga danekonomi melalui kebijakan devaluasi maupun revaluasi untuk menyesuaikandengan kondisi ekonomi domestik. Untuk pertama kalinya Bretton Woodmengijinkan setiap pemerintahan nasional untuk mengikuti kebijakan yang dipilihsesuai dengan kondisi ekonomi nasional masing-masing.Tulisan Richard Peet dalam “Bretton-Woods: Emergence of a GlobalEconomic Regime” serupa dengan tulisan Frieden yang mengutarakan bahwainstitusi moneter dalam ekonomi politik internasional pasca Perang Dunia IIadalah IMF, IBRD, ITO, dan GATT. Kesemuanya dibentuk berdasarkankeinginan untuk menciptakan suatu tatanan yang sanggup menghindari terjadinyaperang dan perekonomian dinilai sebagai bentuk tatanan yang paling ideal denganpaham kapitalis tersebut dan ekonomi paling dekat koneksinya dengan politik.Oleh karena itu, Bretton Wood mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi kedalam politik untuk mewujudkan cita-cita perdamaian dunia dibawah suatuinstitusi internasional sekaligus ekonomi yang terpusat pada satu direksi yaknihegemon.1. Institusi moneter dalam Ekonomi Politik InternasionalPasca Perang Dunia II, dimana keadaan dunia internasional masih belumaman, Amerika dan Inggris memutuskan untuk membicarakan tentang rencanaekonomi demi mencapai keamanan perdamaian dunia dan kesejahteraan dengancara mengadakan kerjasama ekonomi internasional. Mereka bertemu di BrettonWoods, New Hampshire pada tanggal 1-22 Juli 1944. Beberapa kerjasama dibuatberdasarkan pasar dunia dimana modal dan benda dapat berpindah secara bebasyang diatur oleh institusi global. Ada tiga institusi pengatur yaitu IMF,54

International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD, yangsekarang dikenal dengan nama World Bank atau Bank Dunia dan InternationalTrade Organization (ITO), yang sekarang berubah menjadi the GeneralAgreement on Tarrifs and Trade (GATT) dan kemudian mengalami perubahanlagi menjadi WTO.2. Motif Institusi Moneter dalam Ekonomi Politik InternasionalDalam konferensi Bretton Woods, AS dan Inggris sepakat untukmenghasilkan suatu kesepakatan bersama, meskipun di dalam konferensi tersebuttidak jarang AS dan Inggris saling mempunyai pendapat yang berbeda, dan jugahasil dari Bretton Woods ini yang sebenarnya cenderung didominasi olehkepentingan AS. Sehingga dapat dikatakan bahwa di dalam Bretton Woods ini ASmuncul sebagai kekuatan hegemon (Peet, 2003: 53). Hobsbawm (1994) jugamenganggap bahwa ekonomi dunia yang terpusat pada AS ini akan mendominasiseperempat abad nantinya. Cohen (1991) mengungkapkan bahwa rezim BrettonWoods menyerupai suatu tatanan moneter hegemon yang terpusat pada dollar.Sehingga dalam hal ini, kemampuan institusi-institusi Bretton Woods yangsemakin besar dalam mengatur perekonomian dunia mencerminkan perluasan darikekuatan ekonomi politik AS (Peet, 2003: 53).Dalam prakteknya, Bretton Woods dan institusi-institusi yang dihasilkanbertujuan untuk mencegah perang. Bretton Woods dicirikan oleh adanyahubungan ketidaksamaan, terutama dalam hal ekonomi, di mana negaraberkembang bergantung pada negara maju. Namun, dalam Bretton Woods ininegara-negara akan memasuki masa pasar bebas dengan tidak adanya otonomidari pemerintah. Bretton Woods akan mendorong pasar kapitalis menjadi lebihagresif untuk berkembang secara global di luar batas dunia industri sekalipun.Pengaruh Keynes tentang peran pemerintah yang diperlukan dalam mengaturperekonomian pada saat itu hanya menjadi sekedar kompleksitas ekonomi-politik(Peet, 2003: 33).3. Perbedaan Sistem Gold Standard dan Bretton WoodPada saat itu, bursa moneter internasional didasarkan pada standar emas.Aturannya sangat sederhana, setiap mata uang nasional didukung oleh banyaknya55

emas yang dimiliki oleh bank sentral negara tersebut. Uang tersebut bebasberkonversi menjadi emas dan diizinkan untuk melewati perbatasan Negara.Menurut Spero (1985), konferensi di Bretton Woods memungkinkan 3 hal.Pertama, yaitu kekuasaan terpusat pada sekelompok negara, khususnya diAmerika Utara dan Eropa Barat, di mana mereka dapat membuat keputusanterhadap seluruh sistem dunia. Kedua, kondisi pembuatan Bretton Woodsmemungkinkan negara-negara berkekuatan besar untuk “share” kepentinganbersama, terutama tentang kapitalisme, khususnya terhadap liberalisme klasik, dimana nantinya negara-negara ini akan mendasarkan perekonomiannya terhadapmekanisme pasar. Kondisi ketiga yaitu adanya kecenderungan AS untuk menjadipemimpin.Tulisan Robert Gilpin (1987) tidak jauh berbeda dengan dua tulisansebelumnya, Frieden dan Peet. Perbedaan mendasarnya hanya terletak padarasionalisasi terbentuknya institusi moneter dan pandangan yang terletak padaperbedaan antara standar emas dan sistem Bretton Wood. Robert Gilpin tidaksecara eksplisit menunjuk adanya suatu institusi moneter dalam tulisannya,sebaliknya Gilpin hanya mengungkapkan bagaimana institusi moneter itumenjalankan peran ekonomi sekaligus leadership semestinya melalui liquidity,adjustment, dan confidence. Sebaliknya ia menegaskan kronologi mengapa paraahli melihat perekonomian domestik dan internasional secara terpisah, sehinggamuncul standar emas sebagai alat tukar perdagangan internasional.1. Institusi moneter dalam Ekonomi Politik InternasionalBerbeda dengan Frieden, Robert Gilpin seorang realis, mengutarakan padaawalnya para ahli ekonomi melihat bahwa sistem moneter internasional secaraekonomi dan politik bersifat netral (Gilpin, 1987:118). Dengan kata lain, sistemmoneter dan sistem ekonomi politik tidak saling mempengaruhi satu sama lain.Namun para ahli ekonomi tidak memperhitungkan bahwa norma-norma dankonvensi-konvensi yang berhubungan dengan pengaturan sistem moneter pada eramoderen juga mempengaruhi kekuatan suatu negara dan kesejahteraan negara.Artinya, ketika norma-norma dan konvensi itu disetujui dan diterapkan padasistem dunia, maka akan terjadi perubahan yang signifikan terjadi dalam hal56

pendistribusian kekuasaan dan kesejahteraan negara. Dalam hal ini,pendistribusian yang dialami oleh negara akan berbeda satu sama lain. Dengankata lain, rezim moneter menekankan harga dan keuntungan yang berbeda dalammasing-masing negara.Dewasa ini, fungsi sistem moneter menjadi menjadi fokus yang pentingdalam ekonomi internasional. Sistem moneter memfasilitasi pertumbuhanperdagangan dunia, investasi luar negeri dan interdependensi global (Gilpin,1987:118). Selain itu, efisiensi dan stabilitas dalam sistem moneter internasionalmenjadi faktor yang penting dalam ekonomi politik internasional. Dengan katalain, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sistem moneter internasionalmenjadi faktor yang penting dan krusial dalam dinamika ekonomi politikinternasional dan tidak bisa menjadi suatu hal yang dipandang sebelah mata lagi.2. Motif Institusi Moneter dalam Ekonomi Politik InternasionalMotif institusi moneter menurut Gilpin adalah sudah sewajarnya menurutpada kepentingan nasional negara. Selaras dengan pemikiran realisme dimanaperekonomian merupakan subordinat dari sistem politik dan proses politik yangada maka setiap rezim moneter mesti berdasarkan pada tatanan politik tertentu.Karena sifat alamiah sistem moneter internasional mempengaruhi kepentingannasional negara, maka negara mencoa untuk mempengaruhinya dan membuatnyamelayani setiap kepentingan itu (Gilpin, 2006:119). Misalnya pada abad ke 19,Inggris berusaha untuk memonopoli sistem tersbut sehingga sesuai dengankepentingannya. Sehingga sistem moneter pada saat itu mencerminkankepentingan ekonomi dan politik Inggris. Kemudian kekuatan Inggris menurunseiring dengan kejatuhan sistem moneter pada tahun 1930an. Barangkali sistemmoneter bisa politisasi menurut Gilpin, akan tetapi aliran barang dan uang danemas masih suatu hal yang apolitik karena uang hanya bisa didapatkan melaluikegiatan mikroekonomi seperti jual beli dalam perdagangan. Oleh karena itu, sulitbagi pemerintah untuks secara langsung mengaturnya karena saat itu kegiatanmikroekonomi masih sangat kental dalam perdagangan sebelum era DepresiHebat. Sebaliknya munculnya filosofi ekonomi menjelaskan bahwa sebenarnyaperekonomian bisa dimasuki unsur politik pada setiap kebijakan yang melibatkan57

pemerintahan, kebijakan demikian kemudian populer dengan sebutanmakroekonomi. Makroekonomi adalah bentuk intervensi pemerintah kemudianuntuk mengatur berapa banyak uang yang beredar di masyarakat melaluikebijakan keuangan ketat atau longgar dan pajak.3. Perbedaan Sistem Gold Standard dan Sistem Bretton WoodPerubahan nilai tukar dalam sistem moneter internasional telah menjadi suatuisu penting dalam studi Ekonomi Politik Internasional. Karena dalamkenyataannya perubahan sistem nilai tukar tidak cuma dipandang sebagai suatupermasalahan ekonomi, tetapi juga menjadi sangat politis karena berkaitan eratdengan kepentingan masing-masing negara. Pertengahan 1870an menjadi periodeawal dari penggunaan sistem nilai tukar tetap dalam sistem moneter internasional.Sistem moneter internasional yang pertama kali berhubungan langsung denganhegemoni internasional adalah kemunculan sistem standar emas klasik (theclassical gold standard) yang dipraktekkan oleh Inggris berlangsung dari tahun1870 hingga tahun 1914 (Gilpin 1987: 124).Pada sistem standar emas klasik ini, setiap negara menjadikan emas sebagaimata uangnya dan sistem nilai tukar yang dipakai adalah sistem kurs tetap (fixedexchange rate). Karena semua negara menggunakan emas sebagai mata uangnya,maka cadangan internasional yang harus dimiliki setiap bank sentral juga harusberupa emas. Dalam hal ini pemerintah Inggris menetapkan nilai poundsterlingdengan emas. Karena perkembangan industri dan perdagangan dunia yangberkembang pada abad 19 serta diperkuat dengan ditemukannya tambang emas diAmerika dan Afrika, maka sistem standar emas dipakai oleh banyak negarahingga era Perang Dunia I.Dengan adanya pengaturan dalam standar emas, kurs semua mata uangmenjadi baku. Prinsip pokok sistem moneter dengan standar emas klasik adalahbahwa bank sentral setiap negara menjual dan membeli emas berdasarkan hargayang telah ditetapkan. Sementara dalam perdagangan internasional, transaksitransaksiyang dilakukan harus mengacu pada mata uang Inggris (Poundsterling)konskuensinya bank-bank sentral seluruh dunia dalam menentukan kurs atau nilaitukar standar emas harus mengacu pada kebijakan Bank of England. Persoalan58

kedua muncul ketika bank sentral mesti mendapatkan emas terbatas dari kegiatanjual beli di sisi lain emas begitu banyak masuk dengan bebas dari pengusaha yangmelakukan kegiatan di sektor pertambangan.Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam sistem standar emas: sistem dimana uang dalam negeri dijamin penuh dengan emas. Artinya setiap satuan uangtersebut (misalnya, satu rupiah) selalu bisa ditukar dengan emas murni seberatgram tertentu di Bank Sentral.Setelah Perang Dunia Dua sruktur finansial yang muncul adalah sistemBretton Woods. Pertemuan para wakil dari 44 negara yang berlangsung padabulan Juli 1944 di Bretton Woods, New Hemisphere, Amerika Serikat merupakanmomen kelahiran sistem Bretton Woods yang kemudian ditandai denganpembentukan IMF-International Monetary Fund (Dana Moneter Internasional)sebagai lembaga keuangan internasional yang dirancang untuk memenuhikebutuhan ekonomi dunia pasca Perang Dunia (Gilpin, 1987: 132). Salah satumisi dari terbentuknya lembaga ini adalah menjamin terciptanya full employmentdan stabilisasi harga, sekaligus memungkinkan semua negara mencapaikeseimbangan eksternal tanpa melakukan pembatasan perdagangan.Sistem Bretton Woods adalah suatu sistem yang mensyaratkan kurs matauang dipatok dalam emas atau dollar Amerika Serikat. Dalam sistem ini bankbankpemerintah tiap negara selain AS diwajibkan untuk menjaga nilai kurs matauang mereka dan dolar. Untuk itu mereka melakukan intervensi terhadap pasarmata uang asing. Bila mata uang satu negara terlalu tinggi terhadap dolar, makabank pemerintahnya harus menjual mata uangnya dengan dolar agar menjaga nilaitukarnya. Sebaliknya, bila mata uangnya terlalu rendah, mereka harus membelimata uang mereka sendiri agar menaikkan kembali nilainya.Dalam sebuah sistem memiliki fase-fase yang membuat sistem itu dinamisdan berkembang. Begitu juga dengan sistem moneter internasional. Pada awalnya,pada periode premodern, logam mulia atau uang koin, terutama emas dan perak,menjadi dasar dari sistem moneter internasional (Gilpin, 1987:119). Mata uanglokal dan internasional cenderung terpisah sangat jauh antara satu dengan yang59

lain. Dengan kata lain, mata uang lokal tidak mempunyai pengaruh apa-apaterhadap mata uang internasional, begitu juga sebaliknya. Jika nilai mata uanglokal menurun maka hal tersebut tidak akan membuat mata uang internasional ikutmenurun. Hal ini dikarenakan tidak ada patokan yang pasti dan yang membuatkeduanya saling berhubungan. Selain itu, perdagangan internasional tidakmengglobal seperti sekarang. Hanya wilayah negara-negara tertentu saja yang ikutberpartisipasi dalam perdagangan internasional. Dengan kata lain, tidak adaparaturan yang mengikat negara-negara untuk menggunakan mata uanginternasional tersebut untuk digunakan dalam transaksi lokal.Sifat dasar dan peran dari mata uang internasional mulai berubah pada abadke-16 dan abad ke-17 dengan ditemukannya emas dan perak di daratan Amerikadan ekspansi dari perdagangan internasional (Gilpin, 1987:121). Pemisahan antarauang lokal dan uang internasional runtuh sebagai konsekuensi munculnyagelombang arus yang hebat menuju Eropa terhadap logam mulia Dunia Baru,pertumbuhan moneterisasi terhadap ekonomi nasional, dan meningkatnyainterdependensi ekonomi. Pada masa ini juga muncul teori yang memberikankontribusi yang besar dan menjadi yang pertama pada ilmu ekonomi dan dasardaru perkembangan ekonomi liberal. Yaitu, teori price-specie flow yangdicetuskan oleh David Hume. Dalam teorinya, Hume mencoba untuk meresponterhadap obesesi negara-negara merkantilis untuk menimbun koin melaluikeuntungan perdagangan atau ekspor dan ketakutan negara-negara tersebut bahwakerugian perdagangan akan mengakibatkan hilangnya koin (Gilpin, 1987:121).Menurutnya, jika suatu negara menghasilkan koin dalam pembayaran untukkelebihan ekspor melebihi impor, maka konsekuensi yang akan terjadi adalahmeningkatnya cadangan uang yang akan mengakibatkan harga ekspor dandomestik akan naik. Hal ini akan membuat negara-negara lain akan berbalik tidakmembeli barang tersebut. Sehingga membuat kemampuan warga negara itusendiri dalam hal impor akan meningkat. Kemudian, ekspor negara akan turun danimpor akan naik. Teori ini memberikan kontribusi berupa pemaparan mengenaiequilibrium sederhana60

Meskipun teori tersebut memberikan kontribusi untuk mengkarakteristikkanhubungan sistem moneter internasional menuju abad ke-20, namun sifat dasarsistem moneter ber-revolusi pada sistem dunia modern berdasarkan kepadasejumlah perkembangan ekonomi politik itu sendiri (Gilpin, 1987:121). Dengankata lain, sistem moneter berubah menjadi modern bukan karena teori tersebut,tetapi karena adanya perubahan signifikan dalam ekonomi politik. Bisa darihubungan antara kedua bidang tersebut atau bisa jadi mengglobalnya ekonomipolitik tersebut.Revolusi tersebut mempengaruhi perubahan moneter secara signifikan.Revolusi ini, atau sering disebut dengan revolusi keuangan, terjadi pada abad ke-18 dan ke-19. Dimana ketika pemerintahan negara-negara mulai mengeluarkanuang kertas, munculnya perbankan moderen, dan perkembangbiakan alat kreditmilik negara dan swasta (Gilpin, 1987:122). Untuk pertama kalinya dalam sejarah,pemerintahan mengatur persediaan uang dan mengatur aktivitas ekonomi melaluiproses pembuatan uang. Perubahan ini menimbulkan perselisihan yang seriusantara otonomi ekonomi domestik dan tatanan moneter internasional. Karenamulai muncul hubungan yang mengikat antara keduanya, jika ekonomi domestikmembuat uang terlalu banyak makan akan menimbulkan inflasi yang dapatmembuat ekonomi internasional menjadi tidak stabil.Konflik tersebut dipecahkan dengan perumusan standar emas internasional(Gilpin, 1987:128). Sistem ini memberikan wewenang untuk bank sentral untukmembeli dan menjual emas dengan harga yang tetap. Kemudian warga-warganegara bisa mengekspor dan mengimpor emas dengan bebas. Sistem inimemberikan solusi dan penyesuaian terhadap kebutuhan bangsa dalam suatunegara untuk mempunyai kekayaan yang riil sebanyak-banyaknya namun tidakmembuat guncang sistem ekonomi internasional.Perang Dunia I memberi konsekuensi terhadap sistem moneter internasionaladalah terjadinya nasionalisasi sistem moneter dunia (Gilpin, 1987:128). Standaremas mulai jatuh dan digantikan oleh penyusunan floating rate. Hal ini seiringsejalan dengan berakhirnya kepemimpinan ekonomi Inggris dan jatuhnyainterdependensi ekonomi. Sehingga pengendalian sistem ekonomi menjadi61

otonomi negara kembali dan menjadi wewenang nasional kembali. Hal inimenimbulkan kekacauan ekonomi dan inflasi yang sangat hebat. Kemudiandiadakan Konferesi Genoa yang membua standar pertukaran emas sebagai solusimasalah tersebut. Bagaimanapun, sistem ini hanya bertahan beberapa tahun saja,jatuhnya sistem ini menjadi salah satu faktor yang penting yang mempercepatterjadinya Great Depression pada tahun 1930an.Atas dasar trauma terjadinya Perang Dunia dan Great Depression, negaranegarademokrasi Barat menyusun dua perangkat prioritas ekonomi paska-perang(Gilpin, 1987:131). Pertama adalah mencapai pertumbuhan ekonomi dan fullemployment. Yang kedua adalah penciptaan tatanan ekonomi dunia yang stabilyang akan mencegah kembalinya nasionalisme ekonomi yang bersifat merusakpada tahun 1930an.Konferensi Bretton Wood pada tahun 1944 menjadi usaha untuk membuattatanan ekonomi dunia yang stabil. Sistem Bretton Wood mempunyai beberapaciri kunci (Gilpin, 1987:131). Sistem ini memimpikan dunia ketika pemerintahansuatu negara sangat bebas untuk mengejar sasaran ekonomi nasional, namuntatanan moneter berdasarkan pada fixed exchange rates. Selain itu, dibentuknyaIMF untuk mengawasi pelaksanaan sistem moneter dan menyediakan pinjamanjangka menengah kepada negara yang kesulitan. Sistem ini juga mengijinkansuatu bangsa untuk mengubah exchange rate dengan persetujuan internasional.Namun, sistem ini mengalami kejatuhan seiring dengan outflows dolar yangmengakibatkan kekurangan dana kronis yang dialami oleh Amerika. Krisispunterjadi dan sistem Bretton Woods jatuh. Sistem juga memberikan kontribusi yangnyata. Dengan munculnya hegemoni Amerika sebagai pengontrol sistem moneterdunia dengan dolar sebagai acuan nilai tukar utama, dimana 1 ons emas seharga$35.Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem moneter menjadi faktor yangpenting dalam dinamika ekonomi politik internasional. Sebagai sistem, moneterinternasional inipun mengalami dinamika dan juga tahapan-tahapan yang cukupsignifikan. Hal ini dikarenakan antara sistem moneter dan ekonomi politikinternasional saling mempengaruhi dinamika satu sama lain.62

OPINIPerihal intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi: ide dari intervensi politikdi pasar sudah terdapat pada ekonomi politik klasik. Pemerintah boleh campurtangan dalam kasus kegagalan pasar, untuk menyediakan barang kolektif publik.Namun pada dasarnya para ahli ekonomi liberal tidak mempercayai bahwa adahubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan politik, dalampandangan mereka ekonomi berjalan maju, sedangkan politik berjalan mundur(Gilpin 1987: 30). Dari pemikiran Smith berubah menjadi pemikiran Keynes yangmenganggap perlu adanya campur tangan pemerintah serta perhitungan tentangperbandingan konsumsi serta hasil produksi. Pemikiran Keynes pula yang dipakaiAmerika Serikat utuk menanggulangi krisis ekonomi yang terjadi, terlihat padaadanya program New Deal dan pembentukan the US Employment Act of1946.(Collins 1981) Hal tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Keynes mulaidipakai dan menyebar luas di pemerintahan. Pada saat itu juga Amerika Serkatmenyadari bahwa perlu adanya negara yang bertanggung jawab dan berusahauntuk mengembalikan keadaan dengan bekerja sama untuk mengatur sistemekonomi internasional. Intervensi dari pemerintah berupa pengaturan terhadapperekonomian domestik dan mengkombinasikannya dengan sistem ekonomiinternasional. Terdapat pula institusi internasional yang berperan dalammenstabilkan system yang berlaku agar setiap negara mampu berperan sesuaiposisinya dalam ekonomi pasar global dalam mengatasi dan mengurangihambatan ekonomi melalui treaty dalam GATT (sekarang WTO).Bretton Woods merupakan hasil reaksi dari suatu negara yang berupaproteksionisme. Menurut Adam Smith, hasil yang diinginkan suatu negara bukandidasarkan pada kehilangan yang dialami negara lain, namun keuntungan negaraketika mereka berhasil melakukan perdagangan dengan negara lain dalam pasardunia yang bebas. Kami setuju manakala Bretton Woods merupakan bentuk upayaperdamaian negara-negara dalam situasi yang masih tegang pasca Perang DuniaII. Perdamaian yang ingin dicapai didukung dengan adanya faktor lain sepertiketergantungan dan keinginan tentang adanya pemerataan ekonomi serta militer disetiap negara. Ketdiaksamaan akan tingkat ekonomi dan politik suatu negara63

dalam perdagangan internasional menjadi instrumen dari kekuatan nasional.(Hirschman1945). Ketergantungan yang terjadi antara Utara dan Selatanmemperlihatkan bahwa pemahaman liberal klasik hanya dimiliki oleh negaranegarayang maju saja seperti Amerika Serikat dan Inggris. Bretton Woods terjadikarena adanya ketidaksamaan ekonomi terutama dalam hal pengembangannya.Bretton Woods juga menunjukkan adanya “nafsu” dari kaum kapitalis untukmelakukan ekspansi secara global terhadap negara yang industrinya masih dalamtahap berkembang. Bretton Woods sangat memegang prinsip liberalisasi ekonomimodern dengan mengandalkan pada insitusi moneter yang berperan sebagaikatalisator pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi hambatan-hambatanproteksi negara terhadap kegiatan impor negara lain.Keududukan Amerika serikat dalam Bretton Woods sebenarnya menolaksebagai pemimpin dalam perekonomian. Namun pada kenyataannya Amerikamemiliki hampi sebagian besar investasi jangka panjang dalam berbaga institusimoneter seperti IMF dan IBRD. Hal ini tidak lain adalah sebagai upaya untukmem-politisasi perekonomian internasional secara makro sehingga perekonomianinternasional tersebut selalu berada pada arah melayani kepentingan nasionalAmerika serikat. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri, sesuai denganpernyataan Gilpin sebelumnya bahwa perekonomian hanyalah sebagai subordinatekepentingan nasional suatu negara dan merupakan power yang esensial untukmenentukan posisi negara secara struktural dalam perekonomian internasional.SUMBERFrieden, Jeffrey A. 2006. “The Bretton-Wood System in Action”, dalam GlobalCapitalism: Its Fall and Rise in the Twentieth Century. New York: W.W.Norton & Co. Inc., pp. 278-300Peet, Richard. 2003. “Bretton-Woods: Emergence of a Global EconomicRegime”, dalam Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO. London: ZedBooks, pp. 27-5564

Gilpin, Robert. 1987. “International Money Matters”, dalam The PoliticalEconomy of International Relations. Princeton: Princeton University Press, pp.118-17065