peraturan daerah kota depok nomor 48 tahun 2000 tentang ...
peraturan daerah kota depok nomor 48 tahun 2000 tentang ...
peraturan daerah kota depok nomor 48 tahun 2000 tentang ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Depok.11. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Depok.12.Badan / Kantor adalah lembaga teknis <strong>daerah</strong> yang mempunyai fungsi koordinasi danperumukebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat,13. Eseloneering adalah tingkatan jabatan struktural.14.Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota melaksanakan urusan – urusanpemerintahan yang telah menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.15.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinasdilapangan.16.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.17.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota di bawahKecamatan.18.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberitugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untukmelaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukungkelancaran tugas.BAB IIRUANG LINGKUPPasal 2Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Kedudukan, Tugas,Fungsi dan Susunan Organisasi :a. Sekretariat Daerah.b. Sekretariat Dewan Perwakilan Raykat Daerah.c. Dinas terdiri dari :1. Dinas Pekerjaan Umum.2. Dinas Tata Kota3. Kependudukan4. Kesehatan5. Pendidikan6. Pertanahan7. Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi8. Perhubungan dan Pariwisata9. Pendapatan10. Bangunan11. Pertanian12. Kebersihan dan Pertamanan13. Pengelola Pasar14. Tenaga Kerja dan Sosiald. Cabang Dinas Pendidikane. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran.2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bidang Farmasi dan Makanan.3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum.f. Lembaga Teknis terdiri dari :1. Badan Pengawas2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.3. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.5. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.g. Kecamatan.h. Kelurahan.BAB IIIKEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASIBagian PertamaSekretariat DaerahPasal 3Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintah <strong>kota</strong>, dipimpin oleh SekretarisDaerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong>.Pasal 4Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali<strong>kota</strong> dalam melaksanakan tugaspenyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana sertamemberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat <strong>daerah</strong>, dan dalampelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kota.b. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.c. Pengelolaan Sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana PemerintahanDaerah.d. Pelaksanaan tugas lain yang diberik oleh Wali<strong>kota</strong> sesuai dengan tugas fungsinya.Pasal 5(1) Susunan Organisasi Sekretariat Sekretariat Daerah terdiri dari :Sekretaris Daerah membawahkan :a. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan.b. Asisten aparatur.c. Asisten Umum.
(2) Masing – masing asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal inimembawahkan :a. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan, membawahkan sebanyak –banyaknya 3Bagian terdiri dari :1. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan sebanyak–banyaknya 4Sub Bagian terdiri dari :a) Sub Bagian Penyusunan Program.b) Sub Bagian Pengendalian.c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.d) Sub Bagian Kesra.2. Bagian Pemerintahan, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 Sub Bagianterdiri dari :a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum.b) Sub Bagian Tata Pemerintahan Kelurahan.c) Sub Bagian Perangkat Daerah.d) Sub Bagian Per<strong>kota</strong>an.3. Bagian Lingkungan Hidup, membawahkan sebanyak – banyaknya 2 SubBagian yang terdiri dari:a) Sub Bagian Pengendalian Pencemaran.b) Sub Bagian Amdal.b. Asisten Aparatur, membawakan sebanyak – banyaknya 3 Bagian terdiri dari :1. Bagian Hukum, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiridari :a) Sub Bagian Perundang – undangan.b) Sub Bagian Bantuan Hukum.c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.2. Bagian Organisasi, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 Sub Bagian, terdiridari :a) Sub Bagian Kelembagaan.b) Sub Bagian Ketatalaksanaan.c) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan.d) Sub Bagian Pengolahan Data dan Perpustakaan.3. Bagian Kepegawaian, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 Sub Bagian,terdiri dari :a) Sub Bagian Umum Kepegawaian.b) Sub Bagian Mutasi Pegawai.c) Sub Bagian Pengembangan Pegawai.d) Sub Bagian Diklat Pegawai.c. Asisten Umum, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 bagian terdiri dari :1. Bagian Keuangan, membawahkan sebanyak – banyaknya 5 Sub Bagian terdiridari :a) Sub Bagian Anggaran.b) Sub Bagian Pembukuan
c) Sub Bagian Perbendaharaan.d) Sub Bagian Verifikasi.e) Sub Bagian Belanja Pegawai.2. Bagian Umum, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 Sub Bagian, terdiridari :a) Sub Bagian TU Pimpinan dan Protokol.b) Sub Bagian Perlengkapan.c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Santel.d) Sub Bagian Keuangan Setda.3. Bagian Humas, membawahkan sebanyak – banyaknya 2 Sub Bagian, terdiridari :a) Sub Bagian Pengumpulan Informasi.b) Sub Bagian Pemberitaan.Pasal 6Sekretariat DPRD merupakan Unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorangSekretaris DPRD yang secara taktis operasional berada dibawah dan bertanggung jawablangsung kepada Ketua DPRD, sedangkan secarra teknis administratif berada dalampembinaan Sekretaris Daerah.Pasal 7Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan Administratif kepadaAnggota DPRD.Pasal 8Dalam menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerahini Sekretariat DPRD mempunyai Fungsi :a. Fasilitas Rapat Anggota DPRD.b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD.c. Pengelolaan Tata Usaha DPRD.Pasal 9Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :Sekretaris DPRD, membawahkan sebanyak – banyaknya 2 Bagian terdiri dari :a. Bagian Umum, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Tata Usaha.2. Sub Bagian Urusan Dalam.3. Sub Bagian Keuangan.
. Bagian Persidangan, membawahkan sebanyak – banyaknya 2 Sub Bagian, terdiri dari:1. Sub Bagian Perdidangan dan Risalah.2. Sub Bagian Humas.Pasal 10Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin olehKepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melaluiSekretaris Daerah.Pasal 11Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Ekonomi Daerah di bidangPekerjaan Umum dan dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum.b. Pemberian Perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum.c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidangpekerjaan umum.d. Pengelolaan urusan ketatausahaan.Pasal 12Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :Kepala Dinas, membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Umum.2. Sub Bagian Keuangan.3. Sub Bagian Kepegawaian.b. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 3 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Pengairan, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi perencanaan Pengairan.b) Seksi Operasi dan Pemeliharaan.c) Seksi Bina Manfaat.2. Sub Dinas Bina Marga, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan.b) Seksi Pembangunan.c) Seksi Pemeliharaan.3. Sub Dinas Cipta Karya, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Perencanaan Sarana dan Prasarana Permukiman.b) Seksi Perumahan.c) Seksi Teknis Penyehatan Lingkungan dan Sarana air Bersih.c. Cabang Dinas.
d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 13Dinas Tata Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh KepalaDinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melalui SekretarisDaerah.Pasal 14Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dibidang Tata Kotadan dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan fungsi :a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Tata Kota.b. Pemberian Perijinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum.c. Pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas dibidang Tata Kota.d. Pengelolaan urusan Ketatausahaan.Pasal 15Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari:1. Sub Bagian Umum.2. Sub Bagian Keuangan.3. Sub Bagian Kepegawaian.b. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 3 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang, membawahkan sebanyak –banyaknya 3 seksiterdiri dari :a) Seksi Survey dan Pemetaan.b) Seksi Penyusunan Rencana Tata Ruang.c) Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi..2. Sub Dinas Penyusunan Program, membawahkan sebanyak – banyaknya3. seksi terdiri dari :a) Seksi Penyiapan Programb) Seksi Perencanaan Pembiayaan.c) Seksi Pengolahan Data.4. Sub Dinas Perizinan, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Registrasi.b) Seksi Pengukuran.c) Seksi Pengelolaan Perizinan.c. Cabang Dinas.
d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 16Dinas Kependudukan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin olehKepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melaluiSekretaris Daerah.Pasal 17Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenagan Otonomi Daerah dibidangKependudukan dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan.b. Pemberian Perijinan dan Pelaksananaan pelayanan Umum.c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidangKependudukan.d. Pengelolaan Urusan Ketetausahaan.Pasal 18Susunan Organisasi Dinas Kependudukan terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Kepegawaian.2. Sub Bagian Keuangan3. Sub Bagian Umum4. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.b. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 5 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Pelayanan Pendaftaran, membawahkan sebanyak –banyaknya 3 seksiterdiri dari:a) Seksi Nomor Induk Kependudukan dan KKb) Seksi Kartu Tanda Pendudukc) Seksi Mutasi Pendaftaran.2. Sub Dinas Pelayanan Pencatatan, membawahkan sebanyak –banyaknya 4 seksiterdiri dari :a) Seksi Kelahiran dan Kematian.b) Seksi Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perkawinan dan Perceraian.c) Seksi Mutasi Pencatatan.d) Seksi Perlindungan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Anak dan Remaja.3. Sub Dinas Penyuluhan Kependudukan, membawahkan sebanyak – banyaknya 4seksi terdiri dari:a) Seksi Data..
) Seksi Penyimpanan dan Pemeliharaan..c) Seksi Sarana dan Penyuluhan.d) Seksi Operasional Pengendalian Kependudukan.c. Cabang Dinas.d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 19Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh KepalaDinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melalui SekretarisDaerah.Pasal 20Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenagan Otonomi Daerah dibidang Kesehatandan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan.b. Pemberian Perijinan dan Pelaksananaan pelayanan Umum.c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidangKesehatan.d. Pengelolaan Urusan Ketetausahaan.Pasal 21Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Kepegawaian.2. Sub Bagian Keuangan3. Sub Bagian Umumb. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 5 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Pembinaan Pelayanan Kesehatan, membawahkan sebanyak –banyaknya 4 seksi terdiri dari :a) Seksi Bina Rumah Sakit.b) Seksi Bina Puskesmas.c) Seksi Bina Kesehatan Khusus.d) Seksi Bina Kesehatan Swasta.2. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahkan sebanyak–banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Pengamatan Penyakit.b) Seksi Pengawasan Penyakit.c) Seksi Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit.
3. Sub Dinas Penyehatan Lingkungan, membawahkan sebanyak – banyaknya 3seksi terdiri dari :a) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman.b) Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan.c) Seksi TTU dan Makanan Minuman.4. Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Keluarga, membawahkan sebanyak –banyaknya 4 seksi terdiri dari :a) Seksi KIA dan KB.b) Seksi Kesehatan USILA.c) Seksi Gizi.d) Seksi PKM5. Sub Dinas Perencanaan Infokes, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksiterdiri dari :a) Seksi Program dan Anggaran.b) Seksi Data dan Informasi.c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.c. Cabang Dinas.d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 22Dinas Pendidikan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh KepalaDinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melalui SekretarisDaerah.Pasal 23Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenagan Otonomi Daerah dibidang Pendidikandan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan.b. Pemberian Perijinan dan Pelaksananaan Pelayanan Umum.c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidangPendidikan.d. Pengelolaan Urusan Ketetausahaan.Pasal 24Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Kepegawaian.2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Perlengkapan4. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.b. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 5 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Pendidikan Dasar, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 seksi terdiridari :a) Seksi Kurikulum.b) Seksi Bina Pra Sekolah SD / SLTP.c) Seksi Sarana Prasarana.d) Seksi Pengolahan Data dan Pengujian.2. Sub Dinas Pendidikan Kejuruan Menengah Umum, membawahkan sebanyak –banyaknya 4 seksi terdiri dari :a) Seksi Kurikulumb) Seksi Bina Kejuruan Menengah Umum.c) Seksi Sarana Prasaranad) Seksi Pengolahan Data dan Pengujian.3. Sub Dinas Pendidian Luar Sekolah, membawahkan sebanyak –banyaknya 4 seksiterdiri dari:a) Seksi Bina Kursus.b) Seksi Bina Kelembagaan.c) Seksi Sarana Prasarana.d) Seksi.Bina Kebudayaan.4. Sub Dinas Bina Pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan, membawahkansebanyak–banyaknya 4 seksi terdiri dari :a) Seksi Bina Olah Raga Prestasi.b) Seksi Organisasi Keolahragaan.c) Seksi Organisasi Kepemudaan.d) Seksi Pemberdayaan Perempuan.5. Sub Dinas Pendidikan Agama Islam, membawahkan sebanyak –banyaknya 4 seksiterdiri dari :a) Seksi Kurikulum.b) Seksi Bina Persekolahan.c) Seksi Pengolahan Data dan Pengujian.d) Seksi Sarana Prasarana.c. Cabang Dinas.d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 25Dinas Pertanahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh KepalaDinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melalui SekretarisDaerah.
Pasal 26Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenagan Otonomi Daerah dibidang Pertanahandan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a.Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanahan.b.Pemberian Perijinan dan Pelaksananaan Pelayanan Umum.c.Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidangPertanahan.d. Pengelolaan Urusan Ketetausahaan.Pasal 27Susunan Organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Umum.2. Sub Bagian Keuangan3. Sub Bagian Perlengkapanb. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 5 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Penatagunaan Tanah, membawahkan sebanyak – banyaknya seksiterdiri dari :a) Seksi Pendataan dan Perencanaan Penggunaan Tanah.b) Seksi Perubahan Penggunaan Tanah.2. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan tanah / Landreform, membawahkan sebanyak –banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Pendataan dan Penataan Tanah Redis.b) Seksi Pengendalian dan Monitoring Penguasaan Tanah.c) Seksi Partisipasi Masyarakat dan Konsolidasi Tanah.3. Sub Dinas Pemberian Hak–Hak Atas Tanah, membawahkan sebanyak–banyaknya4 seksi terdiri dari :a) Seksi Pemberian Hak Milik.b) Seksi Pemberian Hak Guna Bangunan.c) Seksi Pemberian Hak Pakai, Hak Pengelolaan dan Hak Guna Usaha.d) Seksi Pengadaan Tanah dan Fasos / Fasum.4. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, membawahkan sebanyak –banyaknya 4 seksi terdiri dari :a) Seksi Pengukuran dan Pemetaan.b) Seksi Pendaftaran Hak dan Milik Adatc) Seksi Pemisahan dan Penggabungan.d) Seksi Balik Nama dan Hak Tanggungan.5. Sub Dinas Penanganan Masalah Pertanahan, membawahkan sebanyak –banyaknya3 seksi terdiri dari :a) Seksi Hukum dan Perundang – Undangan Pertanahan.
) Seksi Penanganan Sengketa Peradilan dan Pengaduan Masyarakat.c) Seksi Informasi dan Izin Peralihan Hak.c. Cabang Dinas.d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 28Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana PemerintahKota, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepadaWali<strong>kota</strong> melalui Sekretaris Daerah.Pasal 29Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenagan Otonomi Daerah dibidangPerindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyaifungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.b. Pemberian Perijinan dan Pelaksananaan Pelayanan Umum.c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidangPerindustrian, Perdagangan dan Koperasi.d. Pengelolaan Urusan Ketetausahaan.Pasal 30Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Kepegawaian.2. Sub Bagian Keuangan3. Sub Bagian Umum.b. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 5 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang membawahkan sebanyak–banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Perencanaan.b) Seksi Pengolahan Data.c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.2. Sub Dinas Perindustrian, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 seksi terdiri dari:a) Seksi Kimia dan Kertas.b) Seksi Argo dan Hasil Hutan.c) Seksi Logam Mesin dan Alat Angkut.d) Seksi Tekstil, Elektronika dan Aneka.
3. Sub Dinas Perdagangan, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 seksi terdiri dari:a) Seksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Konsumen.b) Seksi Wajib Daftar Perusahaan.c) Seksi Penyaluran dan Promosi.d) Seksi Perdagangan Internasional.4. Sub Dinas Koperasi, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 seksi terdiri dari :a) Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah (UKM).b) Seksi Bina Jasa dan Industri.c) Seksi Fasilitas Permodalan dan Jasa Keuangan.d) Seksi Pendaftaran Badan Hukum dan Penilaian.5. Sub Dinas Pelayanan Usaha Ekonomi, membawahkan sebanyak –banyaknya 4seksi terdiri dari :a) Seksi Pelayanan SITU / HO.b) Seksi Air Bawah Tanah.c) Seksi Tambang dan Energi.d) Seksi Pelayanan Galian.c. Cabang Dinas.d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 31Dinas Perhubungan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota,dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepadaWali<strong>kota</strong> melalui Sekretaris Daerah.Pasal 32Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenagan Otonomi Daerah dibidangPerhubungan dan Pariwisata dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan dan Pariwisata.b. Pemberian Perijinan dan Pelaksananaan Pelayanan Umum.c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidangPerhubungan dan Pariwisata.d. Pengelolaan Urusan Ketetausahaan.Pasal 33Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Program.
2. Sub Bagian Keuangan3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.b. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 5 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Lalu Lintas yang membawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksi terdiridari :a) Seksi Manajemen Lalu Lintas.b) Seksi Rekayasa Lalu Lintas.c) Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.d) Seksi Pengendalian Operasional.2. Sub Dinas Angkutan, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 seksi terdiri dari :a) Seksi Angkutan Orang.b) Seksi Angkutan Barang.c) Seksi Angkutan Khusus.3. Sub Dinas Teknik Sarana dan Prasarana, membawahkan sebanyak –banyaknya 4seksi terdiri dari :a) Seksi Kendaraan dan Perbengkelan.b) Seksi Terminal.c) Seksi Perparkiran.d) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.4. Sub Dinas Pengembangan Objek Wisata, membawahkan sebanyak –banyaknya 4seksi terdiri dari :a) Seksi Objek Wisata dan Seni Budaya.b) Seksi Seksi Rekreasi dan Aneka Hiburan.c) Seksi Pengembangan dan Produksi.d) Seksi Penyuluhan.5. Sub Dinas Usaha Sarana Pariwisata, membawahkan sebanyak –banyaknya 4 seksiterdiri dari :a) Seksi Akomodasi.b) Seksi Tempat Hiburan.c) Seksi Rumah Makan dan Bar.d) Seksi Lingkungan dan Perijinan.c. Cabang Dinas.d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 34Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh KepalaDinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melalui SekretarisDaerah.Pasal 35
inas mempunyai tugas melaksanakan Kewenagan Otonomi Daerah dibidang PendapatanDaerah dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah.b. Pemberian Perijinan dan Pelaksananaan Pelayanan Umum.c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidangPendapatan Daerah.d. Pengelolaan Urusan Ketetausahaan.Pasal 36Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Umum.2. Sub Bagian Kepegawaian3. Sub Bagian Keuangan.4. Sub Bagian Perlengkapan.b. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 5 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan yang membawahkan sebanyak –banyaknya3 seksi terdiri dari :a) Seksi Pendaftaran.b) Seksi Pendataan.c) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.2. Sub Dinas Penetapan, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Penghitunganb) Seksi Penertiban Surat Ketetapan.c) Seksi Angsuran.3. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan, membawahkan sebanyak –banyaknya 3seksi terdiri dari :a) Seksi Pembukuan Penerimaan.b) Seksi Pembukuan Persediaan.c) Seksi Pelaporan4. Sub Dinas Penagihan, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Penagihanb) Seksi Keberatan.c) Seksi Pengolahan Penerimaan Sumber Lain – Lain.5. Sub Dinas Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan,membawahkansebanyak – banyaknya 2 seksi terdiri dari :a) Seksi Perencanaan dan Pembinaan.b) Seksi Penggalian dan Peningkatan.c. Cabang Dinas.d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 37Dinas Bangunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh KepalaDinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melalui SekretarisDaerah.Pasal 38Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenagan Otonomi Daerah dibidang Bangunandan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Bangunan.b. Pemberian Perijinan dan Pelaksananaan Pelayanan Umum.c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidangBangunan.d. Pengelolaan Urusan Ketetausahaan.Pasal 39Susunan Organisasi Dinas Bangunan terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Kepegawaian.2. Sub Bagian Keuangan3. Sub Bagian Umum.b. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 5 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Tata Bangunan, Evaluasi dan Pelaporan yang membawahkan sebanyak– banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Perencanaan dan Penataan Bangunan.b) Seksi Pelaksanaan.c) Seksi Pemanfaatan Bangunan.2. Sub Dinas Perijinan, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Penelitian Administrasib) Seksi Penelitian Teknis.c) Seksi Penetapan Perijinan.3. Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan sebanyak – banyaknya3 seksi terdiri dari :a) Seksi Pengawasan dan Pendapatan.b) Seksi Pe<strong>nomor</strong>an dan Registrasi.c) Seksi Penertiban dan Pembongkaran.c. Cabang Dinas.d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 40Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh KepalaDinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melalui SekretarisDaerah.Pasal 41Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenagan Otonomi Daerah dibidang Pertaniandan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian.b. Pemberian Perijinan dan Pelaksananaan Pelayanan Umum.c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidangPertanian.d. Pengelolaan Urusan Ketetausahaan.Pasal 42Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Kepegawaian.2. Sub Bagian Keuangan3. Sub Bagian Umum.b. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 5 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Peternakan, Evaluasi dan Pelaporan yang membawahkan sebanyak –banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Produksi.b) Seksi Bina Usahac) Seksi Kesehatan Hewan2. Sub Dinas Perikanan, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Produksib) Seksi Bina Usahac) Seksi Sumber Hayati3. Sub Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan, membawahkan sebanyak–banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Produksi.b) Seksi Bina Usaha.c) Seksi Teknik.c. Cabang Dinas.d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 43Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota,dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepadaWali<strong>kota</strong> melalui Sekretaris Daerah.Pasal 44Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenagan Otonomi Daerah dibidangKebersihan dan Pertamanan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebersihan dan Pertamanan.b. Pemberian Perijinan dan Pelaksananaan Pelayanan Umum.c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidangKebersihan dan Pertamanan.d. Pengelolaan Urusan Ketetausahaan.Pasal 45Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Kepegawaian.2. Sub Bagian Keuangan3. Sub Bagian Umum.b. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 4 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Kebersihan, Evaluasi dan Pelaporan yang membawahkan sebanyak –banyaknya 4 seksi terdiri dari :a) Seksi Kebersihan.b) Seksi Pemusnahan dan Pemanfaatan Sampah.c) Seksi Penanggulangan Air Kotor.d) Seksi Retribusi.2. Sub Dinas Pertamanan, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Pembibitan dan Penghijauan.b) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman.c) Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan.3. Sub Dinas Dekorasi, membawahkan sebanyak – banyaknya 2 seksi terdiri dari :a) Seksi Dekorasi Kota.b) Seksi4. Sub Dinas Pemakaman, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 seksi terdiri dari:a) Seksi Registrasi dan Pemanfaatan.b) Seksi Pemeliharaan dan Penertiban Pemakaman.
c. Cabang Dinas.d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 46Dinas Pengelola Pasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin olehKepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melaluiSekretaris Daerah.Pasal 47Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenagan Otonomi Daerah dibidang PengelolaPasar dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Pasar.b. Pemberian Perijinan dan Pelaksananaan Pelayanan Umum.c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidangPengelolaan Pasar.d. Pengelolaan Urusan Ketetausahaan.Pasal <strong>48</strong>Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Kepegawaian.2. Sub Bagian Keuangan3. Sub Bagian Umum.b. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 3 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Pengendalian Operasionil, Evaluasi dan Pelaporan yangmembawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Pengembangan.b) Seksi Pengendalian Operasional.c) Seksi Perijinan.2. Sub Dinas Pendapatan Pasar, membawahkan sebanyak – banyaknya 2 seksiterdiri dari :a) Seksi Penagihan.b) Seksi Ketertiban Pasar.3. Sub Dinas Pemeliharaan dan Ketertiban Pasar, membawahkan sebanyak –banyaknya 2 seksi terdiri dari :a) Seksi Pemeliharaan Pasar.b) Seksi Ketertiban Pasar.c. Unit Pasar
d. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 49Dinas Tenaga Kerja dan Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpinoleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melaluiSekretaris Daerah.Pasal 50Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenagan Otonomi Daerah dibidang TenagaKerja dan Sosial dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja dan Sosial.b. Pemberian Perijinan dan Pelaksananaan Pelayanan Umum.c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang TenagaKerja dan Sosial.d. Pengelolaan Urusan Ketetausahaan.Pasal 51Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Soaials terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Kepegawaian.2. Sub Bagian Keuangan3. Sub Bagian Umum dan Perencanaan.b. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 5 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Tenaga Kerja, Evaluasi dan Pelaporan yang membawahkan sebanyak –banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Kesejahteraan Pekerja.b) Seksi Kesejahteraan Penganggur.c) Seksi Bantuan dan Jaminan.2. Sub Dinas Sosial, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Bina Sosial.b) Seksi Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial.c) Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta.d) Seksi Tekstil, Elektronika dan Aneka.3. Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas, membawahkan sebanyak – banyaknya 3seksi terdiri dari:a) Seksi Usaha Sarana Pelatihan.b) Seksi Pelatihan.c) Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta.d) Seksi Perdagangan Internasional.
c. Cabang Dinas.d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 52Cabang Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas, dipimpin olehKepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DinasPendidikan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan secaraoperasional dikoordinasikan oleh Camat.Pasal 53Cabang Dinas Pendidikan melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan dalampelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Melaksanakan unsur teknis Operasional.b. Melaksanakan urusan Administrasi.Pasal 54Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan terdiri dari :Kepala Cabang Dinas dibantu dengan Petugas Adimistrasi dan Petugas Operasional sertaKelompok Jabatan Fungsional.Pasal 55UPTD Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana teknis Dinas, dipimpin olehKepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DinasPekerjaan Umum yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dansecara operasional dikoordinasikan oleh Camat.Pasal 56UPTD Pemadam Kebakaran melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dandalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Melaksanakan urusan teknis Operasional.b. Melaksanakan urusan Administrasi.Pasal 57Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :Kepala UTPD dibantu dengan Petugas Administrasi dan Petugas Operasional sertaKelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 58UPTD Farmasi dan Makanan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas, dipimpin olehKepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DinasKesehatan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan secaraoperasional dikoordinasikan oleh Camat.Pasal 59UPTD Farmasi melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dan dalam pelaksanaantugasnya mempunyai fungsi :a. Melaksanakan urusan teknis Operasional.b. Melaksanakan urusan Administrasi.Pasal 60Susunan Organisasi UPTD Farmasi terdiri dari :Kepala UTPD dibantu dengan Petugas Administrasi dan Petugas Operasional sertaKelompok Jabatan Fungsional.Pasal 61UPTD Penerangan Jalan Umum merupakan unsur pelaksana teknis Dinas, dipimpin olehKepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas TataKota yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan secaraoperasional dikoordinasikan oleh Camat.Pasal 62UPTD Penerangan Jalan Umum melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Kota dandalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Melaksanakan urusan teknis Operasional.b. Melaksanakan urusan Administrasi.Pasal 63Susunan Organisasi UPTD Penerangan Jalan Umum terdiri dari :Kepala UTPD dibantu dengan Petugas Administrasi dan Petugas Operasional sertaKelompok Jabatan Fungsional.Pasal 64
Badan Pengawas merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kota yang dipimpin olehKepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melaluiSekretaris Daerah.Pasal 65Badan Pengawas mempunyai tugas membantu Wali<strong>kota</strong> dalam penyelenggaraanpemerintahan di bidang Pengawasan, dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi:a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengawasan.b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Pasal 66Susunan Organisasi Badan Pengawas terdiri dari :Kepala Badan, membawahkan :a. Sekretaris, membawahkan sebanyak – banyaknya 5 Sub Bagian terdiri dari :1. Sub Bagian Perencanaan.2. Sub Bagian Administrasi.3. Sub Bagian Evaluasi Laporan.4. Sub Bagian Keuangan.b. Bidang sebanyak – banyaknya 5 Bidang, terdiri dari :1. Bidang Pemerintahan, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bidang, terdiridari :a) Sub Bidang Pemerintahanb) Sub Bidang Pertanahanc) Sub Bidang Kesbag dan Linmas2. Bidang Pembangunan, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bidang,terdiri dari :a) Sub Bidang Pekerjaan Umumb) Sub Bidang Pariwisata dan Pertambangan, Energi, Perindustrian danPerdaganganc) Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan3. Bidang Keuangan dan BUMD, membawahkan sebanyak – banyaknya 2 SubBidang, terdiri dari :a) Sub Bidang Keuanganb) Sub Bidang Umum4. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 SubBidang, terdiri dari :a) Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidupb) Sub Bidang Pendidikan, Olahraga dan Kesra.c) Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan PemberdayaanPerempuan.
5. Bidang Aparatur, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bidang, terdiri dari:a) Sub Bidang Diklat.b) Sub Bidang Organisasi dan Kelembagaan.c) Sub Bidang Administrasi Kepegawaian.c. Kelompok Jabatan FungsionalPasal 67BAPPEDA merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kota yang dipimpin oleh KepalaBadan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melalui SekretarisDaerah.Pasal 68BAPPEDA mempunyai tugas membantu Wali<strong>kota</strong> dalam penyelenggaraan pemerintahandi bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan dalam pelaksanaan tugasnyamempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan <strong>daerah</strong>.b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Pasal 69Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari :Kepala Badan, membawahkan :a. Sekretaris, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian terdiri dari :1. Sub Bagian Perencanaan.2. Sub Bagian Administrasi.3. Sub Bagian Evaluasi Laporan.b. Bidang sebanyak – banyaknya 5 Bidang, terdiri dari :1. Bidang Penelitian, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bidang, terdiridari :a) Sub Bidang Ekonomib) Sub Bidang Sosial Budayac) Sub Bidang Fisik dan Prasarana2. Bidang Ekonomi, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bidang, terdiri dari:a) Sub Bidang Pertanian.b) Sub Bidang Industri.c) Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi.d) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.3. Bidang Sosial Budaya, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 Sub Bidang,terdiri dari :
a) Sub Bidang Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan.b) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.c) Sub Bidang Penerangan dan Komunikasi.d) Sub Bidang Kependudukan4. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 Sub Bidang,terdiri dari:a) Sub Bidang Pengairan.b) Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata.c) Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah.d) Sub Bidang Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.5. Bidang Statistik dan Laporan, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 SubBidang, terdiri dari :a) Sub Bidang Pengumpulan Data.b) Sub Bidang Analisa dan Penilaian.c) Sub Bidang Pelaporan.d) Sub Bidang Peragaan.c. Kelompok Jabatan FungsionalPasal 70Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan unsur Penunjang PemerintahKota yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Wali<strong>kota</strong> melalui Sekretaris Daerah.Pasal 71Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas membantu Wali<strong>kota</strong>dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan,dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Pasal 72Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan terdiri dari :Kepala Kantor, membawahkan :a. Sub Bagian Tata Usaha.b. Seksi, Sebanyak – banyaknya 3 Seksi, terdiri dari :1. Seksi Pengembangan Kelurahan.2. Seksi Ketahanan Masyarakat Kelurahan.3. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan dan Pemukiman.c. Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 73Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur PenunjangPemerintah Kota yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melalui Sekretaris Daerah.Pasal 74Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantuWali<strong>kota</strong> dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa danPerlindungan Masyarakat, dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kantor Kesatuan Bangsa dan PerlindunganMasyarakat.b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Pasal 75Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :Kepala Kantor, membawahkan :a. Sub Bagian Tata Usaha.b. Seksi, Sebanyak – banyaknya 5 Seksi, terdiri dari :1. Seksi Hubungan Antar Lembaga.2. Seksi Kesatuan Bangsa.3. Seksi Pengkajian Masalah Strategis.4. Seksi Kesiagaan, Peningkatan SDM Satuan Linmas.5. Seksi Penanggulangan.c. Kelompok Jabatan FungsionalPasal 76Kantor Satuan Polisi merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kota yang dipimpin olehKepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melaluiSekretaris Daerah.Pasal 77Kantor Satuan Polisi dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantuWali<strong>kota</strong> dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja,dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja.b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Pasal 78
Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi terdiri dari :Kepala Kantor, membawahkan :a. Sub Bagian Tata Usaha.b. Seksi, Sebanyak – banyaknya 3 Seksi, terdiri dari :1. Seksi Operasional dan Penertiban.2. Seksi Pengamanan dan Pengawasan.3. Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan.c. Kelompok Jabatan FungsionalPasal 79Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat <strong>daerah</strong> yang dipimpin olehCamat dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melalui Sekretaris Daerah.Pasal 80Camat mempunyai tugas membantu Wali<strong>kota</strong> dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayahKecamatan, dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan.b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.Pasal 81Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :Camat, membawahkan :a. Sub Bagian Tata Usaha.b. Seksi, Sebanyak – banyaknya 5 Seksi, terdiri dari :1. Seksi Pemerintahan2. Seksi Ketentraman3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan4. Seksi Kesejahteraan Sosial.5. Seksi Pelayanan Umum.c. Kelompok Jabatan FungsionalPasal 83Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat <strong>daerah</strong> yang dipimpin olehLurah dan bertanggung jawab kepada Camat.Pasal 84
Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahanKecamatan, dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kecamatan.b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.Pasal 85Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :Lurah, membawahkan :a. Sekretaris.b. Seksi Sebanyak – banyaknya 5 Seksi, terdiri dari :1. Seksi Pemerintahan Umum.2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.3. Seksi Pembangunan.4. Seksi Kesejahteraan Rakyat.5. Seksi Umum.c. Kelompok Jabatan FungsionalBAB IVKEWENANGANPasal 86Untuk melaksanakan fungsinya, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.Peraturan Daerah ini mempunyai kewenangan sebagaimana diatur pada Peraturan DaerahKota Depok Nomor 46 Tahun <strong>2000</strong> yang pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjutdengan keputusan. Wali<strong>kota</strong>.BAB VPEMBIAYAANPasal 87Pembiayaan Perangkat Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKota Depok dan penerimaan sumber lain yang sah.BAB VIKEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIANPasal 88(1) Sekretaris Daerah Kota adalah jabatan Eselon II a.
(2) Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Teknis Daerah yangberbentuk Badan dan Sekretaris DPRD adalah jabatan eselon II b.(3) Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, Kepala Bagian, KepalaSekretariat, Kepala Sub Dinas, dan Kepala Bidang, adalah jabatan Eselon III a.(4) Camat adalah Jabatan Eselon III b.(5) Kepala Sub Bagian, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang Lurah,Kepala UPTD, dan Kepala Cabang Dinas adalah jabatan Eselon IV a.(6) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah jabatan Eselon IV b.Pasal 89(1) Pejabat Eselon II dan III diangkat dan diberhentikan oleh wali<strong>kota</strong>.(2) Pejabat Eselon IV kebawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerahatas pelimpahan kewenangan oleh Wali<strong>kota</strong>.BAB VIIKETENTUAN LAIN – LAINPasal 90Pada unit perangkat <strong>daerah</strong> dapat dibentuk Jabatan Fungsional.Pasal 91(1) Calon Sekretaris Daerah diusulkan oleh Wali<strong>kota</strong> kepada Pimpinan DPRD untukdimintakan persetujuan.(2) Pimpinan DPRD membahas usulan tersebut dalam rapat Pimpinan DPRD dan tidakmeneruskan pembahasannya pada fraksi dan / atau Anggota DPRD.(3) Pimpinan DPRD memberikan persetujuan atau tidak menyetujui usulan Wali<strong>kota</strong>berdasarkan keabsahan administrasi calon Sekretaris Daerah selambat – lambatnya30 (tiga puluh) hari.(4) Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidakada persetujuan, maka usulan Wali<strong>kota</strong> tersebut dianggap disetujui.(5) Atas penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali<strong>kota</strong> mengajukan calonlain dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.(6) Pimpinan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan calon alternatif.Pasal 92Wali<strong>kota</strong> dapat melakukan penyesuaian perangkat <strong>daerah</strong> dengan keputusan Wali<strong>kota</strong>sepanjang tidak menambah beban biaya.Pasal 93
(1) Struktur organisasi perangkat <strong>daerah</strong> sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 PeraturanDaerah ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.(2) Rincian organisasi tata kerja perangkat <strong>daerah</strong> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Wali<strong>kota</strong>.BAB VKETENTUAN PENUTUPPasal 94(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka <strong>peraturan</strong> Daerah Nomor 2 Tahun<strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Nomor4 Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Badan Perencanaan PembangunanDaerah, Nomor 6 <strong>tahun</strong> <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Dinas PendapatanDaerah, Nomor 8 Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Inspektorat Kota,Nomor 10 <strong>tahun</strong> <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Dinas Bangunan, Nomor 12Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan,Nomor 14 Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Dinas Pertanian, Nomor 16Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan,Nomor 19 Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk,Nomor 20 Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Pendidikan dan Kebudayaan,Nomor 22 Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Dinas Kesehatan, Nomor 24Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Nomor 26Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Kantor Sosial Politik, Nomor 30 Tahun<strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,Nomor 32 Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja kantor Pemberdayaanmasyarakat Kelurahan. Nomor 34 Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja DinasTenaga Kerja dan Sosial. Nomor 36 Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata KerjaDinas Pengelola Pasar dinyatakan tidak berlaku lagi.(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada bulan Mei 2001.Pasal 95Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.Ditetapkan di : DepokPada Tanggal : 11 Januari 2001
WALIKOTA DEPOK,Diundangkan di : DepokPada Tanggal : 12 Januari 2001SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOKASISTEN TATA PRAJAH. BADRUL KAMALDrs. MOCH. HARRISNIP. 010.57.329LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2001 NOMOR 3PERATURAN DAERAH KOTA DEPOKNOMOR <strong>48</strong> TAHUN <strong>2000</strong>TENTANGSUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAWALI KOTA DEPOKMenimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 38 Undang – undang Nomor 22 Tahun1999 <strong>tentang</strong> Pemerintah Daerah untuk Pembentukkan serta susunanorganisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerahsesuai dengan pedoman yang ditetetapkan dengan Peraturan Daerahsesuai dengan <strong>peraturan</strong> Perundang – undangan yang ditetapkanPemerintah.b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkanPeraturan Daerah Kota Depok <strong>tentang</strong> Organisasi dan Tata KerjaPerangkat Daerah.Mengingat: 1. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1999 <strong>tentang</strong> PembentukkanKotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya DaerahTingkat II Cilegon (lembaran negara Tahun 1999 Nomor 49.Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828).2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 <strong>tentang</strong> Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. TambahanLembaran Negara Nomor 3839).3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 <strong>tentang</strong> PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran NegaraTahun 1999 Nomor 72. tambahan Lembaran Negara Nomor 38<strong>48</strong>).4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 <strong>tentang</strong> PenyelenggaraNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan LembaranNegara Nomor 3851).5. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 <strong>tentang</strong> Perubahan Undang– Undang Nomor 8 Tahun 1974 <strong>tentang</strong> Pokok – pokokKepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> KewenanganPemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom(Lembaran Negara Tahun <strong>2000</strong> Nomor 54. Tambahan LembaranNegara Nomor 3952).7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> PedomanOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun <strong>2000</strong> Nomor165).8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 <strong>tentang</strong> TeknikPenyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan BentukRancangan Undang – Undang Rancangan Peraturan Pemerintah danRancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 70).Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOKMEMUTUSKANMenetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG SUSUNANORGANISASI PERANGKAT DAERAHBAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.3. Wali<strong>kota</strong> adalah Wali<strong>kota</strong> Depok4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Depok.5. Desentralilsasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada<strong>daerah</strong> otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.6. Otonomi Daerah adalah kewenangan <strong>daerah</strong> oton untuk mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasimasyarakat sesuai dengan <strong>peraturan</strong> perundang – undangan.7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut <strong>kota</strong> adalah kesatuan masyarakat hukum yangmempunyai bats <strong>daerah</strong> tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalamikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.8. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada pemerintah <strong>kota</strong> yangbertanggung jawab kepada wali<strong>kota</strong> dalam penyelenggaraan pemerintahan yangterdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah,Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan.9. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kota <strong>depok</strong>.10. Sekretariat DPRD adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Depok.11. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Depok.12.Badan / Kantor adalah lembaga teknis <strong>daerah</strong> yang mempunyai fungsi koordinasi danperumukebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat,13. Eseloneering adalah tingkatan jabatan struktural.14.Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota melaksanakan urusan – urusanpemerintahan yang telah menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.15.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinasdilapangan.16.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.17.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota di bawahKecamatan.18.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberitugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untukmelaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukungkelancaran tugas.BAB IIRUANG LINGKUPPasal 2Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Kedudukan, Tugas,Fungsi dan Susunan Organisasi :a. Sekretariat Daerah.b. Sekretariat Dewan Perwakilan Raykat Daerah.
c. Dinas terdiri dari :1. Dinas Pekerjaan Umum.2. Dinas Tata Kota3. Kependudukan4. Kesehatan5. Pendidikan6. Pertanahan7. Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi8. Perhubungan dan Pariwisata9. Pendapatan10. Bangunan11. Pertanian12. Kebersihan dan Pertamanan13. Pengelola Pasar14. Tenaga Kerja dan Sosiald. Cabang Dinas Pendidikane. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran.2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bidang Farmasi dan Makanan.3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum.f. Lembaga Teknis terdiri dari :1. Badan Pengawas2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.3. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.5. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.g. Kecamatan.h. Kelurahan.BAB IIIKEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASIBagian PertamaSekretariat DaerahPasal 3Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintah <strong>kota</strong>, dipimpin oleh SekretarisDaerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong>.Pasal 4
Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali<strong>kota</strong> dalam melaksanakan tugaspenyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana sertamemberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat <strong>daerah</strong>, dan dalampelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kota.b. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.c. Pengelolaan Sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana PemerintahanDaerah.d. Pelaksanaan tugas lain yang diberik oleh Wali<strong>kota</strong> sesuai dengan tugas fungsinya.Pasal 5(1) Susunan Organisasi Sekretariat Sekretariat Daerah terdiri dari :Sekretaris Daerah membawahkan :a. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan.b. Asisten aparatur.c. Asisten Umum.(2) Masing – masing asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal inimembawahkan :a. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan, membawahkan sebanyak –banyaknya 3Bagian terdiri dari :1. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan sebanyak–banyaknya 4Sub Bagian terdiri dari :a) Sub Bagian Penyusunan Program.b) Sub Bagian Pengendalian.c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.d) Sub Bagian Kesra.2. Bagian Pemerintahan, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 Sub Bagianterdiri dari :a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum.b) Sub Bagian Tata Pemerintahan Kelurahan.c) Sub Bagian Perangkat Daerah.d) Sub Bagian Per<strong>kota</strong>an.3. Bagian Lingkungan Hidup, membawahkan sebanyak – banyaknya 2 SubBagian yang terdiri dari:a) Sub Bagian Pengendalian Pencemaran.b) Sub Bagian Amdal.b. Asisten Aparatur, membawakan sebanyak – banyaknya 3 Bagian terdiri dari :1. Bagian Hukum, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiridari :a) Sub Bagian Perundang – undangan.b) Sub Bagian Bantuan Hukum.c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
2. Bagian Organisasi, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 Sub Bagian, terdiridari :a) Sub Bagian Kelembagaan.b) Sub Bagian Ketatalaksanaan.c) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan.d) Sub Bagian Pengolahan Data dan Perpustakaan.3. Bagian Kepegawaian, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 Sub Bagian,terdiri dari :a) Sub Bagian Umum Kepegawaian.b) Sub Bagian Mutasi Pegawai.c) Sub Bagian Pengembangan Pegawai.d) Sub Bagian Diklat Pegawai.c. Asisten Umum, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 bagian terdiri dari :1. Bagian Keuangan, membawahkan sebanyak – banyaknya 5 Sub Bagian terdiridari :a) Sub Bagian Anggaran.b) Sub Bagian Pembukuanc) Sub Bagian Perbendaharaan.d) Sub Bagian Verifikasi.e) Sub Bagian Belanja Pegawai.2. Bagian Umum, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 Sub Bagian, terdiridari :a) Sub Bagian TU Pimpinan dan Protokol.b) Sub Bagian Perlengkapan.c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Santel.d) Sub Bagian Keuangan Setda.3. Bagian Humas, membawahkan sebanyak – banyaknya 2 Sub Bagian, terdiridari :a) Sub Bagian Pengumpulan Informasi.b) Sub Bagian Pemberitaan.Pasal 6Sekretariat DPRD merupakan Unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorangSekretaris DPRD yang secara taktis operasional berada dibawah dan bertanggung jawablangsung kepada Ketua DPRD, sedangkan secarra teknis administratif berada dalampembinaan Sekretaris Daerah.Pasal 7Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan Administratif kepadaAnggota DPRD.
Pasal 8Dalam menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerahini Sekretariat DPRD mempunyai Fungsi :a. Fasilitas Rapat Anggota DPRD.b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD.c. Pengelolaan Tata Usaha DPRD.Pasal 9Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :Sekretaris DPRD, membawahkan sebanyak – banyaknya 2 Bagian terdiri dari :a. Bagian Umum, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Tata Usaha.2. Sub Bagian Urusan Dalam.3. Sub Bagian Keuangan.b. Bagian Persidangan, membawahkan sebanyak – banyaknya 2 Sub Bagian, terdiri dari:1. Sub Bagian Perdidangan dan Risalah.2. Sub Bagian Humas.Pasal 10Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin olehKepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melaluiSekretaris Daerah.Pasal 11Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Ekonomi Daerah di bidangPekerjaan Umum dan dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum.b. Pemberian Perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum.c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidangpekerjaan umum.d. Pengelolaan urusan ketatausahaan.Pasal 12Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :Kepala Dinas, membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Umum.
2. Sub Bagian Keuangan.3. Sub Bagian Kepegawaian.b. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 3 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Pengairan, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi perencanaan Pengairan.b) Seksi Operasi dan Pemeliharaan.c) Seksi Bina Manfaat.2. Sub Dinas Bina Marga, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan.b) Seksi Pembangunan.c) Seksi Pemeliharaan.3. Sub Dinas Cipta Karya, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Perencanaan Sarana dan Prasarana Permukiman.b) Seksi Perumahan.c) Seksi Teknis Penyehatan Lingkungan dan Sarana air Bersih.c. Cabang Dinas.d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 13Dinas Tata Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh KepalaDinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melalui SekretarisDaerah.Pasal 14Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dibidang Tata Kotadan dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan fungsi :a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Tata Kota.b. Pemberian Perijinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum.c. Pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas dibidang Tata Kota.d. Pengelolaan urusan Ketatausahaan.Pasal 15Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari:1. Sub Bagian Umum.2. Sub Bagian Keuangan.3. Sub Bagian Kepegawaian.
. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 3 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang, membawahkan sebanyak –banyaknya 3 seksiterdiri dari :a) Seksi Survey dan Pemetaan.b) Seksi Penyusunan Rencana Tata Ruang.c) Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi..2. Sub Dinas Penyusunan Program, membawahkan sebanyak – banyaknya3. seksi terdiri dari :a) Seksi Penyiapan Programb) Seksi Perencanaan Pembiayaan.c) Seksi Pengolahan Data.4. Sub Dinas Perizinan, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Registrasi.b) Seksi Pengukuran.c) Seksi Pengelolaan Perizinan.c. Cabang Dinas.d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 16Dinas Kependudukan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin olehKepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melaluiSekretaris Daerah.Pasal 17Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenagan Otonomi Daerah dibidangKependudukan dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan.b. Pemberian Perijinan dan Pelaksananaan pelayanan Umum.c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidangKependudukan.d. Pengelolaan Urusan Ketetausahaan.Pasal 18Susunan Organisasi Dinas Kependudukan terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Kepegawaian.2. Sub Bagian Keuangan3. Sub Bagian Umum
4. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.b. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 5 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Pelayanan Pendaftaran, membawahkan sebanyak –banyaknya 3 seksiterdiri dari:a) Seksi Nomor Induk Kependudukan dan KKb) Seksi Kartu Tanda Pendudukc) Seksi Mutasi Pendaftaran.2. Sub Dinas Pelayanan Pencatatan, membawahkan sebanyak –banyaknya 4 seksiterdiri dari :a) Seksi Kelahiran dan Kematian.b) Seksi Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perkawinan dan Perceraian.c) Seksi Mutasi Pencatatan.d) Seksi Perlindungan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Anak dan Remaja.3. Sub Dinas Penyuluhan Kependudukan, membawahkan sebanyak – banyaknya 4seksi terdiri dari:a) Seksi Data..b) Seksi Penyimpanan dan Pemeliharaan..c) Seksi Sarana dan Penyuluhan.d) Seksi Operasional Pengendalian Kependudukan.c. Cabang Dinas.d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 19Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh KepalaDinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melalui SekretarisDaerah.Pasal 20Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenagan Otonomi Daerah dibidang Kesehatandan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan.b. Pemberian Perijinan dan Pelaksananaan pelayanan Umum.c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidangKesehatan.d. Pengelolaan Urusan Ketetausahaan.Pasal 21Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :
a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Kepegawaian.2. Sub Bagian Keuangan3. Sub Bagian Umumb. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 5 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Pembinaan Pelayanan Kesehatan, membawahkan sebanyak –banyaknya 4 seksi terdiri dari :a) Seksi Bina Rumah Sakit.b) Seksi Bina Puskesmas.c) Seksi Bina Kesehatan Khusus.d) Seksi Bina Kesehatan Swasta.2. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahkan sebanyak–banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Pengamatan Penyakit.b) Seksi Pengawasan Penyakit.c) Seksi Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit.3. Sub Dinas Penyehatan Lingkungan, membawahkan sebanyak – banyaknya 3seksi terdiri dari :a) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman.b) Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan.c) Seksi TTU dan Makanan Minuman.4. Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Keluarga, membawahkan sebanyak –banyaknya 4 seksi terdiri dari :a) Seksi KIA dan KB.b) Seksi Kesehatan USILA.c) Seksi Gizi.d) Seksi PKM5. Sub Dinas Perencanaan Infokes, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksiterdiri dari :a) Seksi Program dan Anggaran.b) Seksi Data dan Informasi.c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.c. Cabang Dinas.d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 22Dinas Pendidikan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh KepalaDinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melalui SekretarisDaerah.Pasal 23
Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenagan Otonomi Daerah dibidang Pendidikandan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan.b. Pemberian Perijinan dan Pelaksananaan Pelayanan Umum.c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidangPendidikan.d. Pengelolaan Urusan Ketetausahaan.Pasal 24Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Kepegawaian.2. Sub Bagian Keuangan3. Sub Bagian Perlengkapan4. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.b. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 5 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Pendidikan Dasar, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 seksi terdiridari :a) Seksi Kurikulum.b) Seksi Bina Pra Sekolah SD / SLTP.c) Seksi Sarana Prasarana.d) Seksi Pengolahan Data dan Pengujian.2. Sub Dinas Pendidikan Kejuruan Menengah Umum, membawahkan sebanyak –banyaknya 4 seksi terdiri dari :a) Seksi Kurikulumb) Seksi Bina Kejuruan Menengah Umum.c) Seksi Sarana Prasaranad) Seksi Pengolahan Data dan Pengujian.3. Sub Dinas Pendidian Luar Sekolah, membawahkan sebanyak –banyaknya 4 seksiterdiri dari:a) Seksi Bina Kursus.b) Seksi Bina Kelembagaan.c) Seksi Sarana Prasarana.d) Seksi.Bina Kebudayaan.4. Sub Dinas Bina Pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan, membawahkansebanyak–banyaknya 4 seksi terdiri dari :a) Seksi Bina Olah Raga Prestasi.b) Seksi Organisasi Keolahragaan.c) Seksi Organisasi Kepemudaan.d) Seksi Pemberdayaan Perempuan.
5. Sub Dinas Pendidikan Agama Islam, membawahkan sebanyak –banyaknya 4 seksiterdiri dari :a) Seksi Kurikulum.b) Seksi Bina Persekolahan.c) Seksi Pengolahan Data dan Pengujian.d) Seksi Sarana Prasarana.c. Cabang Dinas.d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 25Dinas Pertanahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh KepalaDinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melalui SekretarisDaerah.Pasal 26Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenagan Otonomi Daerah dibidang Pertanahandan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a.Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanahan.b.Pemberian Perijinan dan Pelaksananaan Pelayanan Umum.c.Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidangPertanahan.d. Pengelolaan Urusan Ketetausahaan.Pasal 27Susunan Organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Umum.2. Sub Bagian Keuangan3. Sub Bagian Perlengkapanb. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 5 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Penatagunaan Tanah, membawahkan sebanyak – banyaknya seksiterdiri dari :a) Seksi Pendataan dan Perencanaan Penggunaan Tanah.b) Seksi Perubahan Penggunaan Tanah.2. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan tanah / Landreform, membawahkan sebanyak –banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Pendataan dan Penataan Tanah Redis.b) Seksi Pengendalian dan Monitoring Penguasaan Tanah.
c) Seksi Partisipasi Masyarakat dan Konsolidasi Tanah.3. Sub Dinas Pemberian Hak–Hak Atas Tanah, membawahkan sebanyak–banyaknya4 seksi terdiri dari :a) Seksi Pemberian Hak Milik.b) Seksi Pemberian Hak Guna Bangunan.c) Seksi Pemberian Hak Pakai, Hak Pengelolaan dan Hak Guna Usaha.d) Seksi Pengadaan Tanah dan Fasos / Fasum.4. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, membawahkan sebanyak –banyaknya 4 seksi terdiri dari :a) Seksi Pengukuran dan Pemetaan.b) Seksi Pendaftaran Hak dan Milik Adatc) Seksi Pemisahan dan Penggabungan.d) Seksi Balik Nama dan Hak Tanggungan.5. Sub Dinas Penanganan Masalah Pertanahan, membawahkan sebanyak –banyaknya3 seksi terdiri dari :a) Seksi Hukum dan Perundang – Undangan Pertanahan.b) Seksi Penanganan Sengketa Peradilan dan Pengaduan Masyarakat.c) Seksi Informasi dan Izin Peralihan Hak.c. Cabang Dinas.d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 28Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana PemerintahKota, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepadaWali<strong>kota</strong> melalui Sekretaris Daerah.Pasal 29Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenagan Otonomi Daerah dibidangPerindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyaifungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.b. Pemberian Perijinan dan Pelaksananaan Pelayanan Umum.c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidangPerindustrian, Perdagangan dan Koperasi.d. Pengelolaan Urusan Ketetausahaan.Pasal 30Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :
a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Kepegawaian.2. Sub Bagian Keuangan3. Sub Bagian Umum.b. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 5 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang membawahkan sebanyak–banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Perencanaan.b) Seksi Pengolahan Data.c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.2. Sub Dinas Perindustrian, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 seksi terdiri dari:a) Seksi Kimia dan Kertas.b) Seksi Argo dan Hasil Hutan.c) Seksi Logam Mesin dan Alat Angkut.d) Seksi Tekstil, Elektronika dan Aneka.3. Sub Dinas Perdagangan, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 seksi terdiri dari:a) Seksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Konsumen.b) Seksi Wajib Daftar Perusahaan.c) Seksi Penyaluran dan Promosi.d) Seksi Perdagangan Internasional.4. Sub Dinas Koperasi, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 seksi terdiri dari :a) Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah (UKM).b) Seksi Bina Jasa dan Industri.c) Seksi Fasilitas Permodalan dan Jasa Keuangan.d) Seksi Pendaftaran Badan Hukum dan Penilaian.5. Sub Dinas Pelayanan Usaha Ekonomi, membawahkan sebanyak –banyaknya 4seksi terdiri dari :a) Seksi Pelayanan SITU / HO.b) Seksi Air Bawah Tanah.c) Seksi Tambang dan Energi.d) Seksi Pelayanan Galian.c. Cabang Dinas.d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 31Dinas Perhubungan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota,dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepadaWali<strong>kota</strong> melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 32Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenagan Otonomi Daerah dibidangPerhubungan dan Pariwisata dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan dan Pariwisata.b. Pemberian Perijinan dan Pelaksananaan Pelayanan Umum.c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidangPerhubungan dan Pariwisata.d. Pengelolaan Urusan Ketetausahaan.Pasal 33Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Program.2. Sub Bagian Keuangan3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.b. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 5 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Lalu Lintas yang membawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksi terdiridari :a) Seksi Manajemen Lalu Lintas.b) Seksi Rekayasa Lalu Lintas.c) Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.d) Seksi Pengendalian Operasional.2. Sub Dinas Angkutan, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 seksi terdiri dari :a) Seksi Angkutan Orang.b) Seksi Angkutan Barang.c) Seksi Angkutan Khusus.3. Sub Dinas Teknik Sarana dan Prasarana, membawahkan sebanyak –banyaknya 4seksi terdiri dari :a) Seksi Kendaraan dan Perbengkelan.b) Seksi Terminal.c) Seksi Perparkiran.d) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.4. Sub Dinas Pengembangan Objek Wisata, membawahkan sebanyak –banyaknya 4seksi terdiri dari :a) Seksi Objek Wisata dan Seni Budaya.b) Seksi Seksi Rekreasi dan Aneka Hiburan.c) Seksi Pengembangan dan Produksi.d) Seksi Penyuluhan.5. Sub Dinas Usaha Sarana Pariwisata, membawahkan sebanyak –banyaknya 4 seksiterdiri dari :
a) Seksi Akomodasi.b) Seksi Tempat Hiburan.c) Seksi Rumah Makan dan Bar.d) Seksi Lingkungan dan Perijinan.c. Cabang Dinas.d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 34Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh KepalaDinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melalui SekretarisDaerah.Pasal 35inas mempunyai tugas melaksanakan Kewenagan Otonomi Daerah dibidang PendapatanDaerah dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah.b. Pemberian Perijinan dan Pelaksananaan Pelayanan Umum.c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidangPendapatan Daerah.d. Pengelolaan Urusan Ketetausahaan.Pasal 36Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Umum.2. Sub Bagian Kepegawaian3. Sub Bagian Keuangan.4. Sub Bagian Perlengkapan.b. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 5 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan yang membawahkan sebanyak –banyaknya3 seksi terdiri dari :a) Seksi Pendaftaran.b) Seksi Pendataan.c) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.2. Sub Dinas Penetapan, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Penghitunganb) Seksi Penertiban Surat Ketetapan.c) Seksi Angsuran.
3. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan, membawahkan sebanyak –banyaknya 3seksi terdiri dari :a) Seksi Pembukuan Penerimaan.b) Seksi Pembukuan Persediaan.c) Seksi Pelaporan4. Sub Dinas Penagihan, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Penagihanb) Seksi Keberatan.c) Seksi Pengolahan Penerimaan Sumber Lain – Lain.5. Sub Dinas Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan,membawahkansebanyak – banyaknya 2 seksi terdiri dari :a) Seksi Perencanaan dan Pembinaan.b) Seksi Penggalian dan Peningkatan.c. Cabang Dinas.d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 37Dinas Bangunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh KepalaDinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melalui SekretarisDaerah.Pasal 38Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenagan Otonomi Daerah dibidang Bangunandan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Bangunan.b. Pemberian Perijinan dan Pelaksananaan Pelayanan Umum.c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidangBangunan.d. Pengelolaan Urusan Ketetausahaan.Pasal 39Susunan Organisasi Dinas Bangunan terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Kepegawaian.2. Sub Bagian Keuangan3. Sub Bagian Umum.b. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 5 Sub Dinas, terdiri dari :
1. Sub Dinas Tata Bangunan, Evaluasi dan Pelaporan yang membawahkan sebanyak– banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Perencanaan dan Penataan Bangunan.b) Seksi Pelaksanaan.c) Seksi Pemanfaatan Bangunan.2. Sub Dinas Perijinan, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Penelitian Administrasib) Seksi Penelitian Teknis.c) Seksi Penetapan Perijinan.3. Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan sebanyak – banyaknya3 seksi terdiri dari :a) Seksi Pengawasan dan Pendapatan.b) Seksi Pe<strong>nomor</strong>an dan Registrasi.c) Seksi Penertiban dan Pembongkaran.c. Cabang Dinas.d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 40Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh KepalaDinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melalui SekretarisDaerah.Pasal 41Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenagan Otonomi Daerah dibidang Pertaniandan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian.b. Pemberian Perijinan dan Pelaksananaan Pelayanan Umum.c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidangPertanian.d. Pengelolaan Urusan Ketetausahaan.Pasal 42Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Kepegawaian.2. Sub Bagian Keuangan3. Sub Bagian Umum.b. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 5 Sub Dinas, terdiri dari :
1. Sub Dinas Peternakan, Evaluasi dan Pelaporan yang membawahkan sebanyak –banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Produksi.b) Seksi Bina Usahac) Seksi Kesehatan Hewan2. Sub Dinas Perikanan, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Produksib) Seksi Bina Usahac) Seksi Sumber Hayati3. Sub Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan, membawahkan sebanyak–banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Produksi.b) Seksi Bina Usaha.c) Seksi Teknik.c. Cabang Dinas.d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 43Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota,dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepadaWali<strong>kota</strong> melalui Sekretaris Daerah.Pasal 44Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenagan Otonomi Daerah dibidangKebersihan dan Pertamanan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebersihan dan Pertamanan.b. Pemberian Perijinan dan Pelaksananaan Pelayanan Umum.c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidangKebersihan dan Pertamanan.d. Pengelolaan Urusan Ketetausahaan.Pasal 45Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Kepegawaian.2. Sub Bagian Keuangan3. Sub Bagian Umum.b. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 4 Sub Dinas, terdiri dari :
1. Sub Dinas Kebersihan, Evaluasi dan Pelaporan yang membawahkan sebanyak –banyaknya 4 seksi terdiri dari :a) Seksi Kebersihan.b) Seksi Pemusnahan dan Pemanfaatan Sampah.c) Seksi Penanggulangan Air Kotor.d) Seksi Retribusi.2. Sub Dinas Pertamanan, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Pembibitan dan Penghijauan.b) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman.c) Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan.3. Sub Dinas Dekorasi, membawahkan sebanyak – banyaknya 2 seksi terdiri dari :a) Seksi Dekorasi Kota.b) Seksi4. Sub Dinas Pemakaman, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 seksi terdiri dari:a) Seksi Registrasi dan Pemanfaatan.b) Seksi Pemeliharaan dan Penertiban Pemakaman.c. Cabang Dinas.d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 46Dinas Pengelola Pasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin olehKepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melaluiSekretaris Daerah.Pasal 47Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenagan Otonomi Daerah dibidang PengelolaPasar dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Pasar.b. Pemberian Perijinan dan Pelaksananaan Pelayanan Umum.c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidangPengelolaan Pasar.d. Pengelolaan Urusan Ketetausahaan.Pasal <strong>48</strong>Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Kepegawaian.
2. Sub Bagian Keuangan3. Sub Bagian Umum.b. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 3 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Pengendalian Operasionil, Evaluasi dan Pelaporan yangmembawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Pengembangan.b) Seksi Pengendalian Operasional.c) Seksi Perijinan.2. Sub Dinas Pendapatan Pasar, membawahkan sebanyak – banyaknya 2 seksiterdiri dari :a) Seksi Penagihan.b) Seksi Ketertiban Pasar.3. Sub Dinas Pemeliharaan dan Ketertiban Pasar, membawahkan sebanyak –banyaknya 2 seksi terdiri dari :a) Seksi Pemeliharaan Pasar.b) Seksi Ketertiban Pasar.c. Unit Pasard. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 49Dinas Tenaga Kerja dan Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpinoleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melaluiSekretaris Daerah.Pasal 50Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenagan Otonomi Daerah dibidang TenagaKerja dan Sosial dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja dan Sosial.b. Pemberian Perijinan dan Pelaksananaan Pelayanan Umum.c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang TenagaKerja dan Sosial.d. Pengelolaan Urusan Ketetausahaan.Pasal 51Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Soaials terdiri dari :Kepala Dinas, Membawahkan :a. Bagian Tata Usaha, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian, terdiri dari :1. Sub Bagian Kepegawaian.2. Sub Bagian Keuangan3. Sub Bagian Umum dan Perencanaan.
. Sub Dinas sebanyak – banyaknya 5 Sub Dinas, terdiri dari :1. Sub Dinas Tenaga Kerja, Evaluasi dan Pelaporan yang membawahkan sebanyak –banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Kesejahteraan Pekerja.b) Seksi Kesejahteraan Penganggur.c) Seksi Bantuan dan Jaminan.2. Sub Dinas Sosial, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 seksi terdiri dari :a) Seksi Bina Sosial.b) Seksi Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial.c) Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta.d) Seksi Tekstil, Elektronika dan Aneka.3. Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas, membawahkan sebanyak – banyaknya 3seksi terdiri dari:a) Seksi Usaha Sarana Pelatihan.b) Seksi Pelatihan.c) Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta.d) Seksi Perdagangan Internasional.c. Cabang Dinas.d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).e. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 52Cabang Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas, dipimpin olehKepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DinasPendidikan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan secaraoperasional dikoordinasikan oleh Camat.Pasal 53Cabang Dinas Pendidikan melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan dalampelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Melaksanakan unsur teknis Operasional.b. Melaksanakan urusan Administrasi.Pasal 54Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan terdiri dari :Kepala Cabang Dinas dibantu dengan Petugas Adimistrasi dan Petugas Operasional sertaKelompok Jabatan Fungsional.Pasal 55
UPTD Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana teknis Dinas, dipimpin olehKepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DinasPekerjaan Umum yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dansecara operasional dikoordinasikan oleh Camat.Pasal 56UPTD Pemadam Kebakaran melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dandalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Melaksanakan urusan teknis Operasional.b. Melaksanakan urusan Administrasi.Pasal 57Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :Kepala UTPD dibantu dengan Petugas Administrasi dan Petugas Operasional sertaKelompok Jabatan Fungsional.Pasal 58UPTD Farmasi dan Makanan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas, dipimpin olehKepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DinasKesehatan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan secaraoperasional dikoordinasikan oleh Camat.Pasal 59UPTD Farmasi melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dan dalam pelaksanaantugasnya mempunyai fungsi :a. Melaksanakan urusan teknis Operasional.b. Melaksanakan urusan Administrasi.Pasal 60Susunan Organisasi UPTD Farmasi terdiri dari :Kepala UTPD dibantu dengan Petugas Administrasi dan Petugas Operasional sertaKelompok Jabatan Fungsional.Pasal 61UPTD Penerangan Jalan Umum merupakan unsur pelaksana teknis Dinas, dipimpin olehKepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tata
Kota yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan secaraoperasional dikoordinasikan oleh Camat.Pasal 62UPTD Penerangan Jalan Umum melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Kota dandalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Melaksanakan urusan teknis Operasional.b. Melaksanakan urusan Administrasi.Pasal 63Susunan Organisasi UPTD Penerangan Jalan Umum terdiri dari :Kepala UTPD dibantu dengan Petugas Administrasi dan Petugas Operasional sertaKelompok Jabatan Fungsional.Pasal 64Badan Pengawas merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kota yang dipimpin olehKepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melaluiSekretaris Daerah.Pasal 65Badan Pengawas mempunyai tugas membantu Wali<strong>kota</strong> dalam penyelenggaraanpemerintahan di bidang Pengawasan, dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi:a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengawasan.b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Pasal 66Susunan Organisasi Badan Pengawas terdiri dari :Kepala Badan, membawahkan :a. Sekretaris, membawahkan sebanyak – banyaknya 5 Sub Bagian terdiri dari :1. Sub Bagian Perencanaan.2. Sub Bagian Administrasi.3. Sub Bagian Evaluasi Laporan.4. Sub Bagian Keuangan.b. Bidang sebanyak – banyaknya 5 Bidang, terdiri dari :1. Bidang Pemerintahan, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bidang, terdiridari :a) Sub Bidang Pemerintahan
) Sub Bidang Pertanahanc) Sub Bidang Kesbag dan Linmas2. Bidang Pembangunan, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bidang,terdiri dari :a) Sub Bidang Pekerjaan Umumb) Sub Bidang Pariwisata dan Pertambangan, Energi, Perindustrian danPerdaganganc) Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan3. Bidang Keuangan dan BUMD, membawahkan sebanyak – banyaknya 2 SubBidang, terdiri dari :a) Sub Bidang Keuanganb) Sub Bidang Umum4. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 SubBidang, terdiri dari :a) Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidupb) Sub Bidang Pendidikan, Olahraga dan Kesra.c) Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan PemberdayaanPerempuan.5. Bidang Aparatur, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bidang, terdiri dari:a) Sub Bidang Diklat.b) Sub Bidang Organisasi dan Kelembagaan.c) Sub Bidang Administrasi Kepegawaian.c. Kelompok Jabatan FungsionalPasal 67BAPPEDA merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kota yang dipimpin oleh KepalaBadan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melalui SekretarisDaerah.Pasal 68BAPPEDA mempunyai tugas membantu Wali<strong>kota</strong> dalam penyelenggaraan pemerintahandi bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan dalam pelaksanaan tugasnyamempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan <strong>daerah</strong>.b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari :Kepala Badan, membawahkan :Pasal 69
a. Sekretaris, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bagian terdiri dari :1. Sub Bagian Perencanaan.2. Sub Bagian Administrasi.3. Sub Bagian Evaluasi Laporan.b. Bidang sebanyak – banyaknya 5 Bidang, terdiri dari :1. Bidang Penelitian, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bidang, terdiridari :a) Sub Bidang Ekonomib) Sub Bidang Sosial Budayac) Sub Bidang Fisik dan Prasarana2. Bidang Ekonomi, membawahkan sebanyak – banyaknya 3 Sub Bidang, terdiri dari:a) Sub Bidang Pertanian.b) Sub Bidang Industri.c) Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi.d) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.3. Bidang Sosial Budaya, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 Sub Bidang,terdiri dari :a) Sub Bidang Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan.b) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.c) Sub Bidang Penerangan dan Komunikasi.d) Sub Bidang Kependudukan4. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 Sub Bidang,terdiri dari:a) Sub Bidang Pengairan.b) Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata.c) Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah.d) Sub Bidang Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.5. Bidang Statistik dan Laporan, membawahkan sebanyak – banyaknya 4 SubBidang, terdiri dari :a) Sub Bidang Pengumpulan Data.b) Sub Bidang Analisa dan Penilaian.c) Sub Bidang Pelaporan.d) Sub Bidang Peragaan.c. Kelompok Jabatan FungsionalPasal 70Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan unsur Penunjang PemerintahKota yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Wali<strong>kota</strong> melalui Sekretaris Daerah.Pasal 71
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas membantu Wali<strong>kota</strong>dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan,dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Pasal 72Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan terdiri dari :Kepala Kantor, membawahkan :a. Sub Bagian Tata Usaha.b. Seksi, Sebanyak – banyaknya 3 Seksi, terdiri dari :1. Seksi Pengembangan Kelurahan.2. Seksi Ketahanan Masyarakat Kelurahan.3. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan dan Pemukiman.c. Kelompok Jabatan FungsionalPasal 73Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur PenunjangPemerintah Kota yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melalui Sekretaris Daerah.Pasal 74Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantuWali<strong>kota</strong> dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa danPerlindungan Masyarakat, dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kantor Kesatuan Bangsa dan PerlindunganMasyarakat.b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Pasal 75Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :Kepala Kantor, membawahkan :a. Sub Bagian Tata Usaha.b. Seksi, Sebanyak – banyaknya 5 Seksi, terdiri dari :1. Seksi Hubungan Antar Lembaga.2. Seksi Kesatuan Bangsa.3. Seksi Pengkajian Masalah Strategis.4. Seksi Kesiagaan, Peningkatan SDM Satuan Linmas.
5. Seksi Penanggulangan.c. Kelompok Jabatan FungsionalPasal 76Kantor Satuan Polisi merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kota yang dipimpin olehKepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melaluiSekretaris Daerah.Pasal 77Kantor Satuan Polisi dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantuWali<strong>kota</strong> dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja,dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja.b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Pasal 78Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi terdiri dari :Kepala Kantor, membawahkan :a. Sub Bagian Tata Usaha.b. Seksi, Sebanyak – banyaknya 3 Seksi, terdiri dari :1. Seksi Operasional dan Penertiban.2. Seksi Pengamanan dan Pengawasan.3. Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan.c. Kelompok Jabatan FungsionalPasal 79Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat <strong>daerah</strong> yang dipimpin olehCamat dan bertanggung jawab kepada Wali<strong>kota</strong> melalui Sekretaris Daerah.Pasal 80Camat mempunyai tugas membantu Wali<strong>kota</strong> dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayahKecamatan, dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan.b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.Pasal 81
Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :Camat, membawahkan :a. Sub Bagian Tata Usaha.b. Seksi, Sebanyak – banyaknya 5 Seksi, terdiri dari :1. Seksi Pemerintahan2. Seksi Ketentraman3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan4. Seksi Kesejahteraan Sosial.5. Seksi Pelayanan Umum.c. Kelompok Jabatan FungsionalPasal 83Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat <strong>daerah</strong> yang dipimpin olehLurah dan bertanggung jawab kepada Camat.Pasal 84Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahanKecamatan, dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kecamatan.b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.Pasal 85Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :Lurah, membawahkan :a. Sekretaris.b. Seksi Sebanyak – banyaknya 5 Seksi, terdiri dari :1. Seksi Pemerintahan Umum.2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.3. Seksi Pembangunan.4. Seksi Kesejahteraan Rakyat.5. Seksi Umum.c. Kelompok Jabatan FungsionalBAB IVKEWENANGANPasal 86Untuk melaksanakan fungsinya, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.Peraturan Daerah ini mempunyai kewenangan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 46 Tahun <strong>2000</strong> yang pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjutdengan keputusan. Wali<strong>kota</strong>.BAB VPEMBIAYAANPasal 87Pembiayaan Perangkat Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKota Depok dan penerimaan sumber lain yang sah.BAB VIKEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIANPasal 88(1) Sekretaris Daerah Kota adalah jabatan Eselon II a.(2) Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Teknis Daerah yangberbentuk Badan dan Sekretaris DPRD adalah jabatan eselon II b.(3) Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, Kepala Bagian, KepalaSekretariat, Kepala Sub Dinas, dan Kepala Bidang, adalah jabatan Eselon III a.(4) Camat adalah Jabatan Eselon III b.(5) Kepala Sub Bagian, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang Lurah,Kepala UPTD, dan Kepala Cabang Dinas adalah jabatan Eselon IV a.(6) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah jabatan Eselon IV b.Pasal 89(1) Pejabat Eselon II dan III diangkat dan diberhentikan oleh wali<strong>kota</strong>.(2) Pejabat Eselon IV kebawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerahatas pelimpahan kewenangan oleh Wali<strong>kota</strong>.BAB VIIKETENTUAN LAIN – LAINPasal 90Pada unit perangkat <strong>daerah</strong> dapat dibentuk Jabatan Fungsional.Pasal 91(1) Calon Sekretaris Daerah diusulkan oleh Wali<strong>kota</strong> kepada Pimpinan DPRD untukdimintakan persetujuan.
(2) Pimpinan DPRD membahas usulan tersebut dalam rapat Pimpinan DPRD dan tidakmeneruskan pembahasannya pada fraksi dan / atau Anggota DPRD.(3) Pimpinan DPRD memberikan persetujuan atau tidak menyetujui usulan Wali<strong>kota</strong>berdasarkan keabsahan administrasi calon Sekretaris Daerah selambat – lambatnya30 (tiga puluh) hari.(4) Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidakada persetujuan, maka usulan Wali<strong>kota</strong> tersebut dianggap disetujui.(5) Atas penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali<strong>kota</strong> mengajukan calonlain dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.(6) Pimpinan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan calon alternatif.Pasal 92Wali<strong>kota</strong> dapat melakukan penyesuaian perangkat <strong>daerah</strong> dengan keputusan Wali<strong>kota</strong>sepanjang tidak menambah beban biaya.Pasal 93(1) Struktur organisasi perangkat <strong>daerah</strong> sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 PeraturanDaerah ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.(2) Rincian organisasi tata kerja perangkat <strong>daerah</strong> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Wali<strong>kota</strong>.BAB VKETENTUAN PENUTUPPasal 94(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka <strong>peraturan</strong> Daerah Nomor 2 Tahun<strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Nomor4 Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Badan Perencanaan PembangunanDaerah, Nomor 6 <strong>tahun</strong> <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Dinas PendapatanDaerah, Nomor 8 Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Inspektorat Kota,Nomor 10 <strong>tahun</strong> <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Dinas Bangunan, Nomor 12Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan,Nomor 14 Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Dinas Pertanian, Nomor 16Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan,Nomor 19 Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk,Nomor 20 Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Pendidikan dan Kebudayaan,Nomor 22 Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Dinas Kesehatan, Nomor 24Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Nomor 26Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja Kantor Sosial Politik, Nomor 30 Tahun
<strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,Nomor 32 Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja kantor Pemberdayaanmasyarakat Kelurahan. Nomor 34 Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata Kerja DinasTenaga Kerja dan Sosial. Nomor 36 Tahun <strong>2000</strong> <strong>tentang</strong> Organisasi Tata KerjaDinas Pengelola Pasar dinyatakan tidak berlaku lagi.(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada bulan Mei 2001.Pasal 95Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.Ditetapkan di : DepokPada Tanggal : 11 Januari 2001WALIKOTA DEPOK,Diundangkan di : DepokPada Tanggal : 12 Januari 2001SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOKASISTEN TATA PRAJAH. BADRUL KAMALDrs. MOCH. HARRISNIP. 010.57.329LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2001 NOMOR 3
Change language