Indonesia - KontraS

kewenangannya untuk mencegah atau gagal membawa kasus penghilangan secara paksakepada pihak yang berwenang untuk diselidiki dan dituntut secara hukum [Pasal 6 (1 b)];• Menetapkan waktu kadaluwarsa ( statute of limitation) yang panjang dari kejahatan penghilanganpaksa mengingat adanya karakter berkelanjutan dan dimensi seriusnya kejahatan ini (Pasal 8);• Adanya mekanisme untuk menerima pengaduan dugaan penghilangan paksa [Pasal 12 (1)];• Larangan atas penahanan rahasia dan kewajiban untuk memberikan informasi kepada keluargaatau kerabat dari orang yang ditahan (Pasal 17-22). ZKedua, mengingat kejahatan penghilangan paksa sebagai kejahatan serius di dalam hukum internasional,Konvensi ini memberikan mandat kepada Negara-Negara pihaknya untuk menerapkan prinsip juridiksiuniversal (universal jurisdiction), meski tidak dalam bentuk yang paling sempurna. Ketentuan ini memberikanmandat kepada Negara Pihaknya untuk bisa mengadili pelaku kejahatan terlepas kewarganegaraanpelaku, kewarganegaraan korban, dan tempat terjadinya kejahatan dan bila tidak, bisa mengekstradisinyake negara lain yang bersedia mengadilinya (Pasal 9, 10, dan 11);Ketiga, Konvensi ini juga mensyaratkan Negara-Negara Pihaknya untuk mengadopsi prinsip non-refoulementdalam sistem hukum domestiknya, yaitu larangan untuk mengekstradisi seseorang bila ia diduga kuat bisamenjadi korban penghilangan paksa di negara pemintanya (Pasal 16). Selain itu Negara-Negara Pihak jugaharus menjadikan kejahatan penghilangan paksa sebagai kejahatan yang bisa diekstradisi dan untuk ituharus diatur dalam hukum perjanjian ekstradisi negara bersangkutan (Pasal 13);Keempat, Konvensi ini memberikan landasan bagi Negara-Negara Pihaknya untuk saling melakukankerja sama dalam menemukan keberadaan orang hilang dan upaya penegakan hukum atas kejahatanpenghilangan paksa (Pasal 14 dan 15);Kelima, Konvensi ini menyerukan Negara-Negara Pihaknya untuk melakukan pendidikan bagi aparatpenegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik, dan orang lain yang mungkin terlibatdalam sistem penahanan (Pasal 23);Keenam, Konvensi menegaskan pentingnya menjamin hak-hak anak yang menjadi korban praktekpenghilangan paksa, berdasarkan kepentingan terbaik bagi diri mereka (Pasal 25).II.5. Pengesahan Merupakan kewajiban korektif NegaraSelain menyediakan panduan untuk upaya preventif terjadinya praktik penghilangan paksa, Konvensi inijuga memiliki arahan akan suatu mekanisme koreksi bila terjadi penghilangan paksa. Kewajiban korektifdari Negara-Negara Pihak bila terjadi suatu praktik penghilangan paksa menurut Konvensi ini adalah:Pertama, kewajiban untuk melakukan investigasi bila ada dugaan terjadinya penghilangan paksa danmembawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan (Pasal 3).Kedua, investigasi harus dilakukan bila ada dugaan kuat telah terjadi kejahatan bahkan tanpa adanyalaporan pengaduan [Pasal 12 (1)].Ketiga, adanya hak dari setiap orang yang memiliki kepentingan sah seperti keluarga, kerabat, ataupenasehat hukumnya untuk mendapatkan informasi terkait dirampasnya kemerdekaan atas orang yangdiduga dihilangkan (Pasal 18).14