Indonesia - KontraS

BAB IV:PENUTUPPentingnya Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa sebagai suatuInstrumen Hukum Internasional untuk segera disahkan karena Konvensi ini dapat mencegah terulangnyaperistiwa yang sama di kemudian hari. Kebutuhan ini didasari oleh banyaknya kasus penghilangan paksayang terjadi di Indonesia pada masa lalu.Kebutuhan untuk segera mengesahkan Konvensi ini juga merupakan fungsi preventif dan korektif yangharus dilakukan Negara. Fungsi preventif dimaksudkan tidak saja agar Pemerintah Indonesia mengakuidan memasukkan penghilangan paksa sebagai tindak pidana dalam mekanisme hukum pidana domestiktetapi juga menerapkan prinsip mekanisme jurisdiksi universal (unversal jurisdiction), mengadopsi prinsipnon-refoulement dalam sistem hukum domestiknya, saling melakukan kerja sama dalam menemukankeberadaan orang hilang dan upaya penegakan hukum atas kejahatan penghilangan paksa, melakukanpendidikan bagi aparat penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik, dan oranglain yang mungkin terlibat dalam sistem penahanan serta menjamin hak-hak anak yang menjadi korbanpraktek penghilangan paksa, berdasarkan kepentingan terbaik bagi diri mereka.Sedangkan fungsi korektif dimaksudkan agar Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melakukaninvestigasi bila ada dugaan terjadinya penghilangan paksa dan membawa mereka yang bertanggungjawab ke pengadilan meski tanpa adanya pengaduan, memberikan informasi kepada keluarga maupunpenasehat hukum korban penghilangan paksa terkait dirampasnya kemerdekaan atas orang yang didugadihilangkan dan menyediakan mekanisme pemulihan bagi para korban seperti kompensasi, restitusi,rehabilitasi, kepuasan, termasuk pemulihan martabat dan reputasi, dan jaminan untuk tidak akanmengalami hal yang sama.Indonesia yang memiliki komitmen untuk mendorong dan menegakkan hak asasi manusia harusmenunjukkan kesungguhannya dengan mengesahkan Konvensi ini. Ditambah posisi Indonesia yangjuga merupakan anggota Dewan HAM PBB membuktikan bahwa Indonesia memiliki itikad baik, tidak sajauntuk menghapus praktek impunitas dan memberikan kepastian hukum tetapi juga mewujudkan adanyareformasi dalam penegakkan HAM. Belum adanya Negara di Asia Tenggara yang telah mengesahkanKonvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa menjadi satu peluangyang baik bagi Indonesia untuk menaikkan citranya di mata Internasional apalagi setelah Indonesiajuga menjadi tuan rumah ASEAN pada tahun ini. Pengesahan juga membuktikan keberpihakan Negarakepada korban dan keluarga korban dalam pencegahan dan penuntasan kasus penghilangan paksa diIndonesia.Peluang untuk mengesahkan Konvensi ini telah diwujudkan Pemerintah Indonesia dengan memasukkandraft pengesahan Konvensi Internasional ini ke dalam RANHAM 2011 – 2014. Tidak hanya itu,adanya 4 (empat) rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus DPR, dimana dalam point keempatnyamerekomendasikan kepada Pemerintah agar segera mengesahkan Konvensi Anti Penghilangan Paksasebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik Penghilangan Paksa di Indonesiatentunya harus ditindaklanjuti secara konkrit.19