PUTUSAN No. 24 P/HUM/2007 DEMI KEADILAN BERDASARKAN ...

23. RA’I, bertempat tinggal di Renokenongo Rt.10/Rw.03,Renokenongo, Kecamatan Porong 61274, Sidoarjo, JawaTimur,24. BUAYAT, bertempat tinggal di Renokenongo Rt.07/Rw.02,Renokenongo, Kecamatan Porong 61274, Sidoarjo, JawaTimur,25. FATKHUR ROHMAN, bertempat tinggal di RenokenongoRt.04/Rw.01, Renokenongo, Kecamatan Porong 61274,Sidoarjo, Jawa Timur,26. MUHAMMAD BASHORI, bertempat tinggal di SengonRt.15/Rw.03, Renokenongo, Kecamatan Porong 61274,Sidoarjo, Jawa Timur,27. PURMIASIH, bertempat tinggal di Sengon Rt.05/Rw.03,Renokenongo, Kecamatan Porong 61274, Sidoarjo, JawaTimur,28. ARIFIN, bertempat tinggal di Renokenongo Rt.08/Rw.02,Renokenongo, Kecamatan Porong 61274, Sidoarjo, JawaTimur,29. ZAINAL ABIDIN, bertempat tinggal di RenokenongoRt.01/Rw.01, Renokenongo, Kecamatan Porong 61274,Sidoarjo, Jawa Timur,30. SULIAMAH, bertempat tinggal di Sengon Rt.12/Rw.03,Renokenongo, Kecamatan Porong 61274, Sidoarjo, JawaTimur,31. SUWITO, bertempat tinggal di Renokenongo Rt.02/Rw.01,Renokenongo, Kecamatan Porong 61274, Sidoarjo, JawaTimur,32. LUPUT, bertempat tinggal di Renokenongo Rt.07/Rw.02,Renokenongo, Kecamatan Porong 61274, Sidoarjo, JawaTimur,33. PURWANTO, bertempat tinggal di Renokenongo Rt.02/Rw.01,Renokenongo, Kecamatan Porong 61274, Sidoarjo, JawaTimur,34. SUDARTO, bertempat tinggal di Desa Renokenongo Rt.04/Rw.01, Kecamatan Porong 61274, Sidoarjo, Jawa Timur,Hal. 3 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

35. SUBANDI, bertempat tinggal di Kelurahan Jatirejo Rt.13/Rw.03, Jatirejo, Kecamatan Porong 61274, Sidoarjo, JawaTimur,36. IRAWATI, bertempat tinggal di Desa RenokenongoRt.12/Rw.03, Kecamatan Porong 61274, Sidoarjo, Jawa Timur,37. MUCH. IRSYAD, bertempat tinggal di Besuki Rt.04/Rw.05,Besuki, Sidoarjo, Jawa Timur,38. MUNDIR DWI ILMIAWAN, bertempat tinggal di PermisanRt.06/Rw.02, Permisan, Kecamatan Jabon 61276, Sidoarjo,Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. PATRAM. ZEN, SH., LLM, dkk., Advokat dan Pembela Umum dariYayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, LembagaBantuan Hukum Surabaya dan Lembaga Bantuan HukumJakarta, memilih domisili hukum di Jalan Diponegoro No. 74Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6September 2007, sebagai para Pemohon Keberatan ;m e l a w a n :PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di JalanMedan Merdeka Utara Jakarta, Termohon Keberatan ;Tentang Permohonannya :Menimbang bahwa, para Pemohon Keberatan dengan suratpermohonannya tanggal 24 September 2007 yang diterima dan didaftar diKepaniteraan Mahkamah Agung RepubIik Indonesia tanggal 28 September2007 dengan register No. 24 P/HUM/TH.2007 telah mengajukan permohonankeberatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :A. Kedudukan Hukum Para Pemohon Keberatan1. Bahwa para Pemohon adalah para warga yang tinggal di Sidoarjo yangmenjadi korban luapan Lumpur panas akibat perbuatan Lapindo di Sidoarjo.Para korban ini berhak atas pemulihan keadaan dan juga seharusnyamenerima ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Ganti rugi tersebutadalah hak para Pemohon dikarenakan tenggelamnya tempat tinggalnyayang mengakibatkan tidak hanya hilangnya tanah dan rumah melainkanjuga harta benda, surat berharga, kehidupan dan pranata sosial, pekerjaan,pendidikan dan sebagainya ;2. Bahwa sebagian besar dari para Pemohon, merupakan korban luapanlumpur panas yang tinggal dan berasal dari desa yang sudah tenggelamlumpur dan termasuk ke dalam peta area terdampak sebagaimanaHal. 4 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

dimaksud PERPRES RI No. 14 Tahun 2007 seperti Desa Renokenongo.Sementara sebagian Pemohon lainnya, seperti dari Desa Besuki dan DesaPermisan adalah korban luapan lumpur di luas peta area terdampaksebagaimana dimaksud PERPRES RI No. 14 Tahun 2007, namun berada disekitar tanggul-tanggul yang menjadi batas peta area terdampak. ParaPemohon di luar peta terdampak ini adalah korban yang juga mengalamikerugian yang luar biasa karena kehidupannya terisolir akibat adanyatanggul-tanggul yang menutupi desa dan jalan menuju desa, tempat tinggalsudah tidak layak digunakan, tidak memiliki air bersih, anak tidak dapatsekolah, pekerjaan hilang, penghasilan hilang, sawah dan ladang meskipundi luar peta area terdampak namun tidak dapat lagi digunakan. Artinya, baikpara Pemohon di dalam peta area terdampak menurut PERPRES RI No. 14Tahun 2007 yang ditandai dengan batas tanggul dan para Pemohon di luarpeta area terdampak menurut PERPRES a quo adalah sama-sama korbanyang juga mengalami kerugian luar biasa ;3. Bahwa para Pemohon juga merupakan warga negara yang dijamin hakhaknyaoleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat(4) ;4. Bahwa para Pemohon adalah orang-orang yang dijamin haknya olehUndang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, termasukhak untuk melakukan upaya-upaya hukum mengenai jaminan pemenuhanhak asasi manusia setiap warga negara Indonesia, sebagai berikut :a. Pasal 3 ayat (2), yang berbunyi :“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan danperlakukan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum danperlakukan yang sama didepan hukum” ;b. Pasal 3 ayat (3), yang berbunyi :“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dankebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi” ;c. Pasal 5 ayat (1), yang berbunyi :“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menurut danmemperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai denganmartabat kemanusiaannya didepan umum” ;d. Pasal 5 ayat (2), yang berbunyi :“Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil daripengadilan yang obyektif dan tidak berpihak” ;Hal. 5 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

e. Pasal 5 ayat (3), yang berbunyi :“Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhakmemperoleh perlakukan dan perlindungan lebih berkenaan dengankekhususannya” ;f. Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi :“Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasionaldan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusiayang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenaihak asasi manusia yang telah diterima Negara Republik Indonesia” ;g. Pasal 17, yang berbunyi :“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilandengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalamperkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melaluiproses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukumacara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujurdan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar” ;h. Pasal 100 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia, yang berbunyi :“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat,lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya,berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hakasasi manusia” ;5. Bahwa para Pemohon merupakan pemohon uji keberatan sebagaimanayang dimaksud Pasal 1 butir (4) PERMA No. 1 Tahun 2004 “Pemohonadalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukanpermohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatuperaturan perundang-undangan tingkat yang lebih rendah dari undangundang”;6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa para Pemohonmempunyai hak hukum untuk mengajukan Permohonan Keberatan UjiMateriil ;B. Kepentingan Hukum Para Pemohon Keberatan7. Bahwa oleh karena para Pemohon adalah korban dari luapan lumpur panasLapindo di Sidoarjo maka para Pemohon berhak mendapatkan pemulihantermasuk ganti rugi dari segala kerusakan, kehilangan dan kerugian yangtimbul akibat luapan Lumpur panas Lapindo ;Hal. 6 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

8. Bahwa peraturan yang dikeluarkan Presiden yakni Pasal 15 PERPRES No.14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo mengaturkepentingan hukum para Pemohon dan ternyata PERPRES tersebutmelanggar hak-hak para Pemohon ;9. Dengan demikian para Pemohon memiliki kepentingan hukum untukmengajukan Permohonan Uji Keberatan ;DASAR HUKUM PERMOHONAN10. Bahwa Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 2007 Tentang BadanPenanggulangan Lumpur Sidoarjo yang dijadikan obyek PermohonKeberatan a quo merupakan peraturan perundang-undangan di bawahundang-undang sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 10 Tahun2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;11. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 TentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan jenis danhierarkhi Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;c. Peraturan Pemerintah ;d. Peraturan Presiden ;e. Peraturan Daerah ;12. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 4Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 5 Tahun2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985Tentang Mahkamah Agung PERMA No. 1 Tahun 2004 Tentang Hak UjiMateriil, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturanperundang-undangan di bawah undang-undang ;13. Bahwa Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, mengujiperaturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undangundangdan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang”;14. Bahwa selanjutnya Pasal 11 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-UndangNo. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 31 ayat (1),ayat (2) dan Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 TentangMahkamah Agung jo. Pasal 1 butir (1) PERMA No. 1 Tahun 2004 TentangHak Uji Materiil, memberi Mahkamah Agung kewenangan Hak Uji Materiil(HUM) atau Judicial Review Power terhadap peraturan perundang-Hal. 7 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

undangan di bawah undang-undang, sesuai dengan asas lex superiorderogat legi inferior, yang dibarengi dengan kewenangan Mahkamah Agunguntuk menyatakan invalidated (tidak sah) dan memerintahkan pencabutanperaturan perundang-undangan ;Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 TentangKekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :“Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundangundangandibawah undang-undang” ;Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang KekuasaanKehakiman menyatakan bahwa :“Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasilpengujian sebagaiman dimaksud ayat (2)huruf b, dapat diambil baik dalampemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsungkepada Mahkamah Agung” ;Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang PerubahanAtas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung :“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji materiil hanya terhadapperaturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang”;Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang PerubahanAtas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung :“Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidakmemenuhi ketentuan yang berlaku” ;Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang PerubahanAtas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung :“Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undangundangterhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon ataukuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalamBahasa Indonesia” ;15. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1), angka (2) dan angka (3) PERMA No.1 Tahun 2004 :Pasal 1 angka 1 PERMA No. 1 Tahun 2004 menyatakan :“Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materimuatann peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadapperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi” ;Hal. 8 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

Pasal 1 angka (2) PERMA No. 1 Tahun 2004 menyatakan :“Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yangmengikat umum dibawah undang-undang” ;Pasal 1 angka (3) PERMA No. 1 Tahun 2004 menyatakan :“Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatanterhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang didugabertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebihtinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan” ;16. Bahwa permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuanyang ditentukan Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2004. Pasal 2 ayat(4) PERMA No. 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa :“Permohonan Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratusdelapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yangbersangkutan” ;Sementara itu obyek permohonan yakni Peraturan Presiden RepublikIndonesia No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan LumpurSidoarjo, ditetapan pada tanggal 8 April 2007, sehingga secara formil,pengajuan permohonan keberatan masih memenuhi batas tenggang waktuyang ditentukan ;17. Dengan demikian Permohon Keberatan ini memiliki dasar hukum yang sahdan telah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2004. Oleh karenaitu, Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Presiden RepublikIndonesia No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan LumpurSidoarjo ;PASAL YANG DIAJUKAN KEBERATAN18. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan Uji Materiilterhadap Pasal 15 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 yang berbunyisebagai berikut :(1) Dalam rangka penanganan masalah social kemasyarakatan. PT.Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkenaluapan Lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuaidengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan Akta JualBeli Bukti Kepemilikan Tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasiyang disahkan oleh Pemerintah ;(2) Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dandilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area tedampak 4Hal. 9 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

Desember 2006. 20 % dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan palinglambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun terakhir ;(3) Biaya masalah social kemasyarakatan di luar peta area terdampaktanggal 22 Maret 2007, setelah ditandatangani PERPRES ini dibebankanpada APBN ;(4) Peta area terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3)adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran PERPRES ini ;LATAR BELAKANG PERMASALAHAN HUKUM PERATURAN PRESIDENNO. 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPURSIDOARJO.A. Pemerintah Memiliki Kewajiban Hukum Untuk Memulihkan Kembali danMemenuhi Hak-Hak Korban.19. Bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, para Pemohonmerupakan korban dari semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo yangtelah kehilangan hak-haknya, tidak hanya harta benda materiil beruparumah, tanah, perabotan dan surat-surat berharga, melainkan juga berbagaibentuk kehidupan lainnya seperti pekerjaan, penghasilan, pendidikan,pranata sosial dan berbagai hak lainnya ;20. Bahwa akibat dari penanganan yang lambat dan berlarut-larut nasib parakorban menjadi sangat menderita dan penuh ketidakpastian. Sehingga lebihdari satu tahun semenjak semburan lumpur terjadi masih belum adasatupun korban yang dipulihkan hak-haknya kembali seperti sediakala ;21. Sementara itu, Pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk memulihkanhak-hak para korban dan para korban mendapatkan keadilan dan kepastianhukum serta terpenuhi hak-hak asasi manusia-nya ;22. Kewajiban hukum Pemerintah ini terutama diatur dalam Undang-UndangDasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi,Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi KovenanInternasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan peraturanperundang-undangan lainnya ;Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa :“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusiaadalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah” ;Pasal 8 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusiaterutama menjadi tanggung jawab Pemerintah” ;Hal. 10 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo(PERPRES No. 14 Tahun 2007) ;33. Bahwa PERPRES No. 14 Tahun 2007 tersebut secara umum mengaturpembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo beserta tugas dankewenangannya. Namun ironisnya, terdapat Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat(3) dan ayat (4) dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 TentangBadan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang justru merugikan danmenghilangkan atas hak-hak para Pemohon yang dilindungi hukum,Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945 ;34. Bahwa dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PERPRESNo. 14 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :(1) Dalam rangka penanganan masalah social kemasyarakatan, PT.Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkenaluapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuaidengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akte jualbeli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasiyang disahkan oleh Pemerintah ;(2) Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dandilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4Desember 2006. 20 % dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan palinglambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun berakhir ;(3) Biaya masalah social kemasyarakatan di luar peta area terdampaktanggal 22 Maret 2007, setelah ditandatangani PERPRES ini dibebankanpada APBN ;(4) Peta area terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3)adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran PERPRES ini ;35. Bahwa Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PERPRES No. 14 Tahun 2007 a quotelah mengubah hak-hak para Pemohon untuk mendapatkan ganti rugidengan memaksakan adanya hubungan jual beli kepemilikan rumah dantanah milik para Pemohon. Lebih jauh, Pasal 15 ayat (1) dan (2) PERPRESa quo telah menentukan secara sepihak pembayaran atas jual beli tersebutyang merugikan para korban yakni 20 % dimuka dan sisanya barudibayarkan kemudian. Sementara itu, Pasal 15 ayat (4) dan (5) PERPRES aquo menempatkan penanganan para korban di luar area terdampak menjadibeban APBN yang tidak jelas dan berakibat timbulnya keresahanmasyarakat karena tidak ada kepastian dan para pihak yang seharusnyamenangangi saling melempar tanggung jawab ;Hal. 14 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

36. Bahwa Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PERPRES No. 14Tahun 2007 a quo juga telah secara sepihak membatasi wilayah yang akanmendapatkan penanganan masalah sosial kemasyarakatan, yakni peta areaterdampak tanggal 27 Maret 2007, padahal luapan lumpur Lapindo jugatelah menyebabkan berbagai kerugian yang diderita oleh warga diluarwilayah peta dimaksud dan semburan lumpur panas Lapindo ini hinggasekarang masih terus terjadi ;37. Bahwa Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PERPRES No. 14Tahun 2007 a quo telah bertentangan dengan mengancam berbagai hakyang dimiliki oleh para Pemohon, yakni :Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia, yang berbunyi :“Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yangsama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidupbermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan” ;Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia, yang berbunyi :“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan danperlakukan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum danperlakukan yang sama didepan hukum” ;Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia, yang berbunyi :“Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhakmemperoleh perlakukan dan perlindungan lebih berkenaan dengankekhususannya” ;Pasal 11 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,yang berbunyi :“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya,untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkankwalitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa,bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai denganhak asasi manusia” ;Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia, yang berbunyi :“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,martabat dan hak miliknya” ;Hal. 15 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

melindungi kepentingan Lapindo Brantas Inc. dan tidak melindungi ataumengutamakan kepentingan masyarakat. Padahal Presiden RepublikIndonesia sebagai Kepala Pemerintahan, menurut Undang-Undang Dasar1945, memiliki kewajiban hukum untuk menjamin perlindungan rakyatnya.Para Pemohon termasuk juga para korban luapan lumpur Lapindomempunyai hak-hak yang seharusnya dihormati dan dilindungi olehPemerintah. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Pemerintah cenderungmelindungi kepentingan Lapindo ;44. Bahwa dalam doktrin hak asasi manusia, Negara berperan sebagaipengemban kewajiban (duty holder), sementara masyarakat berposisisebagai pemegang hak (right holder). Kedudukan Negara sebagaipegemban kewajiban ini diakui secara tegas dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi,menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undangundangini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasionaltentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”,dan Pasal 72 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi“Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana diatur Pasal 71,meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik,ekonomi, social budaya, pertahanan, keamanan negara dan bidang lain”.Sementara, kedudukan setiap orang sebagai pemegang hak diakui secarategas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 TentangHak Asasi Manusia, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkankepastian hukum dap perlakuan yang sama di depan hukum” ;45. Bahwa PERPRES No. 14 Tahun 2007 telah mengubah hak atas gantikerugian dengan ganti rugi menjadi bentuk jual beli. Padahal jelas-jelasganti rugi atapun kompensasi berbeda dengan jual beli. Jual belimensyaratkan kedudukan yang setara antara penjual dan pembeli. Prosesjual beli harus dihasilkan dari kesepakatan para pihak dengan kehendakbebas dari para pihak khususnya mengenai harga dan cara pembayaran.Tetapi yang terjadi adalah para korban sebagai penjual dipaksa menjualtanah dan bangunannya tanpa memiliki posisi tawar (bargaining power)dengan Lapindo Brantas Inc. Para korban tidak memiliki pilihan lain selaindari pada menerima tawaran tersebut. Karena jika tidak maka tidak adajaminan bagi mereka mendapatkan sesuatu untuk memperbaiki kehidupanHal. 17 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

mereka. Oleh karena itu menurut ilmu hukum, jual beli tersebutmengandung unsur penyalahgunaan keadaan atau undue influence ;46. Bahwa berdasarkan teori hukum yang ada, cirri-ciri penyalahgunaankeadaan antara lain pada saat keadaan perjanjian jual beli ditandatanganisalah satu pihak dalam keadaan terjepit karena :1. Adanya keadaan ekonomis yang menekan, kesulitan keuangan yangmendesak, atau2. Adanya hubungan atasan-bawahan, keunggulan ekomonis pada salahsatu pihak, hubungan majikan-buruh, orang tua/wali-anak belumdewasa, atau3. Adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan seperti pasien yangmembutuhkan pertolongan dokter ahli,4. Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalamkewajiban timbal balik antara para pihak (prestasi yang tidak seimbang) ;47. Bahwa ganti rugi merupakan hak korban atas pemulihan keadaannya (rightto reparation) akibat tercerabutnya hak-hak mereka. Pemulihan tidak hanyaterbatas pada tanah dan bangunan semata seperti yang selama ini terjadi.Pemulihan mencakup hak atas kepemilikan (tanah, bangunan, harta benda,ternak dan lain-lain), hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atastempat tinggal dan kehidupan yang layak, hak anak-anak, hak ataskesehatan, hak atas lingkungan hidup dan lain-lain ;48. Bahwa PERPRES No. 14 Tahun 2007 menempatkan korban yang lemahkeadaannya harus berhadap-hadapan secara langsung dengan pihakLapindo Brantas. Pemerintah tidak mau menempatkan dirinya sebagaipembela korban dan berada pada posisi korban. Sehingga korban merasaditinggalkan oleh Pemerintah. Hal ini semakin diperkuat dengan hasilkunjungan kerja Presiden yang masih saja menempatkan Pemerintahsebagai pihak ketiga yang tidak mau menjalankan kewajibannya melindungiwarga negaranya ;49. Sehingga dengan demikian tampak jelas dan nyata ketidakadilan danpelanggaran prinsip-prinsip hukum dalam Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun2007 a quo, Pertentangan-pertentangan dengan aturan undang-undangdiatasnya akan diuraikan selanjutnya ;ALASAN TENTANG DASAR HUKUM YANG BERTENTANGANA. Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 a quo Bertentangan denganPasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 TentangPembentukan Peraturan Perundang-UndanganHal. 18 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

50. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 TentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa materimuatann peraturan perundang-undangan mengandung asas :a. Pengayoman,b. Kemanusian,c. Kebangsaan,d. Kekeluargaan,e. Kenusantaraan,f. Bhinneka Tunggal Ika,g. Keadilan,h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,i. Ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau,j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.51. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 10Tahun 2004 a quo, disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai asaspengayoman adalah “bahwa setiap materi muatann peraturan perundangundanganharus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hakasasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara danpenduduk Indonesia secara proporsional” ;52. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 10Tahun 2004 a quo, disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai asaskemanusian adalah “bahwa setiap materi muatann peraturan perundangundanganharus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hakasasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara danpenduduk Indonesia secara proporsional” ;53. Bahwa berdasarkan Penjelasan atas Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 a quo, disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai asaskekeluargaan adalah “bahwa setiap materi muatann peraturan perundangundanganharus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakatdalam setiap pengambilan keputusan” ;54. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 10Tahun 2004 a quo, disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai asasketertiban dan kepastian hukum adalah “bahwa setiap materi muatanperaturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalammasyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum” ;55. Bahwa ternyata, Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 a quo sama sekalitidak mencerminkan dilaksanakannya asas-asas tersebut. Yang terjadiHal. 19 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

justru sebaliknya Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 a quo sama sekalitidak memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentramanmasyarakat, tidak memberikan perlindangan dan penghormatan dan hakasasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara, tidakmencerminkan keadilan karena memaksa para korban luapan lumpur untukmenerima model penyelesaian yang tidak berpihak kepada korban, sertatidak menimbulkan ketertiban dan kepastian hukum karena pihak Lapindoatau yang mewakili dalam jual beli bukanlah badan hukum yang mempunyaihak untuk memiliki hak atas tanah sebagaimana Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang DapatMempunyai Hak Milik atas Tanah. Sehingga, keadaan justru terjadisebaliknya, dimana korban lumpur Lapindo, termasuk para Pemohonkeberatan merasa dan terganggu ketentraman hidupnya, diperlakukan tidakadil dan dipaksa, serta terombang-ambing dalam ketidakpastian ;56. Dengan demikian, ketentuan Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 a quobertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004karena tidak memberikan pengayoman, tidak menunjukkan asaskemanusiaan, tidak mencerminkan asas kekekuargaan, tidak memberikeadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga Pasal tersebutharus dinyatakan tidak sah, cacat hukum, melanggar asas Lex SuperiorDerogat Lex Inferior, dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum ;B. Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 a quo Bertentangan DenganPasal 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan57. Bahwa Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 a quo juga bertentangandengan Pasal 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, yang berbunyi :“Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan olehundang-undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah” ;58. Bahwa dasar hukum pemberlakukan PERPRES No. 14 Tahun 2007 a quoadalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang PenataanRuang, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang PengelolaanLingkungan Hidup, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyakdan Gas Bumi, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 TentangPemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Hal. 20 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadiUndang-Undang ;59. Bahwa tidak ada satupun dasar hukum yang digunakan sebagaimanadimaksud, sejalan dengan subtansi PERPRES Tentang BadanPenanggulangan Lumpur Lapindo, termasuk proses penyelesaianpenanganan masalah social sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PERPRESNo. 14 Tahun 2007 a quo ;60. Bahwa secara substansial, terutama dalam penanganan masalah sosial,PERPRES No. 14 Tahun 2007 a quo bukanlah aturan pelaksanaan dariaturan hukum di atasnya. Sementara itu, Undang-Undang No. 39 Tahun1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang jaminan terhadappemenuhan hak-hak warga negara justru tidak menjadi dasar hukumPeraturan Presiden tersebut ;61. Padahal, untuk mengatur pemulihan para korban yang telah terlanggar hakhaknya,seharusnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HakAsasi Manusia dijadikan landasan hukum. Oleh karena itulah, substansiPERPRES No. 14 Tahun 2007 tidak memperhatikan hak-hak asasi manusiapara korban yang pada akhirnya berakibat melanggar hak-hak mereka ;62. Bahwa faktanya, substansi Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 justrubertentangan atau tidak sesuai dengan dasar hukum yang dijadikanpertimbangannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;63. Bahwa kalaupun menggunakan Undang-Undang No. 24 Tahun 1992tentang Penataan Ruang sebagai dasar hukum, seharusnya substansiPasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 memberi perlindungan terhadaphak-hak masyarakat, seperti yang dijamin dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 yang berbunyi :“Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilairuang sebagai akibat penataan ruang” ;Bahwa jika menggunakan Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tersebut,maka seharusnya penduduk penggantian yang layak atas kondisi yangdialaminya sebagai akibat pembangunan yang sesuai dengan rencana tataruang. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 sama sekali tidak mengatur danmewajibkan adanya jual beli sebagai akibat kegiatan pembangunan,sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (c) yang berbunyi :“Setiap orang berhak : ……..Hal. 21 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminyasebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai denganrencana tata ruang” ;Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang No. 24 Tahun1992 mensyaratkan suatu penggantian yang layak atas kondisi yang dialamipara korban. Tidak adanya kelayakan dan pemaksaan jual beli dengansistem pembayaran bertahap yang tidak dapat membantu korban memulaikehidupan baru menunjukkan pertentangan antara substansi Pasal dengandasar hukum yang dijadikan rujukannya ;64. Bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang PengelolaanLingkungan Hidup, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyakdan Gas Bumi dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang PemerintahDaerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNo. 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang yangdijadikan dasar hukum PERPRES a quo, tidak ada satupun yangmemaksakan adanya jual beli apabila terjadi akibat dari suatu kegiatan.Sehingga munculnya Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 tidak sejalandengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukumnyayang menunjukkan ketiadaan sinkronisasi antara substansi denganlandasan hukumnya. Akibatnya Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007menimbulkan ketidakpastian hukum ;65. Dengan demikian Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 a quo telahbertentangan dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan karenanyaharus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum ;C. Pasal 15 ayat (1) PERPRES No. 14 Tahun 2007 a quo BertentanganDengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Juncto Pasal 1 PeraturanPemerintah No. 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-BadanHukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah66. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Pasal 15 ayat (1) PERPRES No. 14Tahun 2007 a quo berbunyi :“Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT. LapindoBrantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapanlumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan petaHal. 22 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual beli buktikepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yangdisahkan oleh Pemerintah” ;67. Bahwa Pasal tersebut telah mengatur adanya kewajiban Lapindo Brantasuntuk membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena lumpur.Dengan jual beli tersebut berarti pula terjadi adanya perpindahan hak milikpara korban lumpur menjadi milik Lapindo Brantas Inc. setelah jual belidilakukan ;68. Bahwa hal tersebut jelas-jelas sangat bertentangan dengan hukum agraria.Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-PokokAgraria menyebutkan :Pasal 21 ayat (1) :“Hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik” ;Pasal 21 ayat (2) :“Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyaihak milik dan syarat-syaratnya” ;69. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka hanya warga negaraIndonesia dan badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah yangdapat mempunyai hak milik atas tanah ;70. Bahwa ketentuan lebih lanjut tentang hal tersebut diatur dalam Pasal 1Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah, yangberbunyi :“Badan-Badan Hukum yang disebut dibawah ini dapat mempunyai hak milikatas tanah masing-masing dengan pembatasan yang disebutkan padaPasal-Pasal 2, 3 dan 4 peraturan ini :a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut BankNegara) ;b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasaratas Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun1958 No. 139) ;c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agrariasetelah mendengar Menteri Agama ;d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelahmendengar Menteri Kesejahteraan Sosial” ;71. Bahwa Lapindo Brantas Inc. bukanlah badan hukum yang bergerak dibidangsosial dan keagamaan dan tidak termasuk dalam semua kategori badanHal. 23 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 38Tahun 1963 tersebut di atas. Karenanya jelaslah bahwa Lapindo BrantasInc. maupun PT. Minarak Lapindo Jaya yang bertindak mewakili LapindoBrantas Inc. tidak mempunyai hak hukum apapun untuk melakukan jual beliyang pada akhirnya memiliki hak atas tanah dan bangunan akibat jual beliyang dilakukan ;72. Bahwa jelas, perjanjian berupa jual beli tanah yang diatur dalam PERPRESNo. 14 Tahun 2007 secara nyata bertentangan dengan konsep hak milikatas tanah yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentangPokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam UUPA dikatakan bahwa yang dapatmemperoleh hak milik atas tanah adalah Warga Negara Indonesia (WNI)dan badan-badan hukum yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah.Sementara menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 yangmengatur tentang badan-badan hukum mana saja yang dapat memperolehhak milik, tidak memberikan kemungkinan untuk Lapindo Brantas Inc.sebagai pemegang hak milik atas tanah. Dengan adanya pertentangandengan hukum agraria yang berlaku, jual beli atas tanah ini melanggar asaskebebasan berkontrak karena menyalahgunakan adanya prinsip ini, prinsipkebebasan berkontrak harus dijalankan dengan tidak boleh mengabaikannorma hukum yang berlaku. Undang-Undang merupakan tolak ukur yangpertama dan terutama, karena hukum mempunyai supremasi dan selaludianggap bahwa ketentuan-ketentuan hukum merupakan bagian yangintegral dalam setiap perjanjian. Karenanya para pihak tidak bolehmemasukkan syarat-syarat yang bertentangan dengan hukum. Oleh karenaitu, perjanjian jual beli ini tidak sah menurut hukum ;73. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 15 ayat (1) PERPRES No. 14Tahun 2007 a quo telah bertentangan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963tersebut di atas. Oleh karenanya Pasal 15 ayat (1) PERPRES No. 14 Tahun2007 a quo harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatanhukum ;74. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Pasal 15 ayat (1) PERPRES No. 14Tahun 2007 a quo berbunyi sebagai berikut :“Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT. LapindoBrantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapanlumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan petaarea terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual beli buktiHal. 24 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yangdisahkan oleh Pemerintah” ;75. Kemudian Pasal 15 ayat (2) PERPRES No. 14 Tahun 2007 berbunyisebagai berikut :“Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dandilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4Desember 2006, 20 % (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dansisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2(dua) tahun habis” ;76. Bahwa ketentuan tersebut di atas telah memaksakan adanya jual beli tanahdan bangunan masyarakat yang terkena lumpur Lapindo oleh LapindoBrantas Inc. Padahal hak milik diakui dan dilindungi secara hukum dalamberbagai peraturan perundang-undangan antara lain :Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi :“Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6” ;Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia, yang berbunyi :“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,martabat dan hak miliknya” ;Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia, yang berbunyi :“Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-samadengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa danmasyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum” ;Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia, yang berbunyi :“Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenangdengan secara melawan hukum” ;77. Bahwa jelaslah bahwa hak milik merupakan hak yang harus dihormati dandilindungi menurut hukum. Tidak ada pihak manapun yang diperbolehkanuntuk memaksa adanya peralihan hak, termasuk jual beli, atas suatu hakmilik ;78. Bahwa Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PERPRES No. 14 Tahun 2007 a quonyata-nyata dijadikan dasar bagi Lapindo Brantas Inc. untuk membeli tanahmilik korban lumpur Lapindo, sementara para korban berada dalamHal. 25 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

keterpaksaan untuk menerima jual beli tersebut karena keterdesakankorban. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PERPRES No. 14 Tahun 2007 a quomemberikan keadaan ketiadaan pilihan bagi para korban, yakni para korbanharus menjual tanahnya jika tidak maka tidak akan mendapatkan apapun ;79. Dengan demikian, ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PERPRES No.14 Tahun 2007 yang telah memaksa peralihan hak milik merupakan bentukkesewenang-wenangan dan melanggar Hak Asasi Manusia, karenanyabertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria jo. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia. Oleh sebab itu, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PERPRES No. 14Tahun 2007 harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum ;E. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PERPRES No. 14 Tahun 2007 a quoBertentangan Dengan Pasal 570 KUHPerdata80. Sebagaimana disebutkan, Pasal 15 ayat (1) PERPRES No. 14 Tahun 2007a quo berbunyi :“Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT. LapindoBrantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapanlumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan petaarea terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual beli buktikepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yangdisahkan oleh Pemerintah” ;81. Kemudian Pasal 15 ayat (2) PERPRES No. 14 Tahun 2007 a quo berbunyi :“Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dandilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4Desember 2006, 20 % (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dansisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2(dua) tahun habis” ;82. Bahwa jual beli sebagaimana Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PERPRES No.14 Tahun 2007 tersebut melanggar berbagai ketentuan dalam KitabUndang-Undang Hukum Perdata, yakni Pasal 570 Kitab Undang-UndangHukum Perdata, yang berbunyi :“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaandengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengankedaulatan sepenuhnya,…….” ;83. Ketentuan tersebut di atas memiliki arti bahwa seseorang yang mempunyaihak milik atas suatu benda berhak berbuat bebas dengan kedaulatansepenuhnya. Artinya, pemilik tanah dan bangunan berhak menentukanHal. 26 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

apakah tanah dan bangunannya mau dijual, berapa harga jualnya danbagaimana cara pembayarannya. Sementara itu, Pasal 15 PERPRES No.14 Tahun 2007 telah memaksa pemilik tanah dan bangunan menerimakonsep dalam jual beli dan pembayaran dalam PERPRES tersebut jika tidakmaka tidak akan mendapatkan apa-apa. Akhirnya, pemilik tanah danbangunan tidak lagi memiliki kedaulatan atas hak miliknya ;84. Bahwa tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpurSidoarjo merupakan hak milik yang dapat dinikmati pemiliknya denganleluasa dan untuk berbuat bebas dengan kedaulatan sepenuhnya. Hal iniberarti bahwa hak milik berupa tanah dan bangunan yang dimiliki olehwarga tersebut merupakan hak yang terkuat yang tidak bisa dikurangi tanpapersetujuan dari pemilik hak tersebut ;85. Bahwa PERPRES No. 14 Tahun 2007 secara sepihak mengatur tentanghak milik berupa tanah dan bangunan masyarakat yang berimplikasi padaberubahnya status kepemilikan tersebut.Artinya, warga sebagai pemilik tidakbisa lagi menikmati kegunaan kebendaan dengan leluasa, berbuat bebasterhadap kebendaan tersebut dan tidak lagi berdaulat sepenuhnya atasbenda (bangunan dan tanah) tersebut. Oleh karenanya Pasal 15 ayat (1)PERPRES No. 14 Tahun 2007 harus dinyatakan batal demi hukum dantidak memiliki kekuatan hukum ;F. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PERPRES No. 14 Tahun 2007 a quoBertentangan Dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata junctoPasal 6 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 TentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan86. Pasal 15 ayat (1) PERPRES No. 14 Tahun 2007 a quo berbunyi :“Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT. LapindoBrantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapanlumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan petaarea terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual beli buktikepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yangdisahkan oleh Pemerintah” ;87. Pasal 15 ayat (2) PERPRES No. 14 Tahun 2007 a quo berbunyi :“Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dandilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4Desember 2006, 20 % (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dansisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2(dua) tahun habis” ;Hal. 27 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

88. Bahwa jual beli sebagaimana Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PERPRES No.14 Tahun 2007 tersebut melanggar Pasal 1320 KUHPerdata ;89. Bahwa Pasal 1320 KItab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)menyebutkan :“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;3. Suatu hal tertentu ;4. Suatu sebab yang halal ;90. Bahwa jual beli merupakan perbuatan hukum berupa perikatan, yangkarenanya harus mengikuti asas-asas yang berlaku. Asas-asas yangterdapat dalam hukum perikatan antara lain :1. Asas kebebasan berkontrak (contractvrijheid) ;2. Asas pacta sun servanda (asas kekuatan mengikat) ;3. Asas konsensualisme ;4. Asas sukarela ;5. Asas itikad baik ;6. Asas kepercayaan ;7. Asas kesetaraan ;8. Asas unconsionability ;9. Asas subsideritas ;10. Asas kebersamaan ;11. Asas keuntungan timbal balik ;12. Asas sukarela ;13. Asas desentralisasi ;91. Bahwa sifat Hukum Perikatan adalah menganut sistem terbuka yakniHukum Perikatan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepadamasyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkantidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Tidak melanggarketertiban umum juga dapat ditafsirkan sebagai tidak melanggar normahukum lain atau peraturan perundang-undangan diatasnya. Pasal-Pasal darihukum perikatan merupakan hukum pelengkap (optional law), yang berartibahwa Pasal-Pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihakpihakyang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuatketentuan-ketentuan sendiri yang mereka kehendaki dengan tetapmemperhatikan ketertiban umum dan kesusilaan. Kebebasan ini adalahperwujudan dari kehendak yang bebas sebagai pancaran dari hak asasiHal. 28 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

manusia. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian,yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian diadakan.Artinya isi dari perjanjian seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada parapihak yang terlibat. Menurut Prof.R.Subekti, SH. dan R. Tjitrosudibio, suatusebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabilaberlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Sedangkan menurutEngelbrecht System, suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarangoleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaanatau dengan ketertiban umum ;Bahwa Asas Kebebasan Berkontrak mempunyai unsur-unsur sebagaiberikut :a. Kebebasan untuk membuat (menutup) perjanjian atau tidak membuat(menutup) perjanjian ;b. Kebebasan untuk memilih dengan siapa orang akan mengadakanperjanjian ;c. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian ;d. Kebebasan untuk menentukan isi dan persyaratan perjanjian ;e. Kebebasan untuk menentukan cara/prosedur pembuatan perjanjian ;Bahwa dengan melihat isi dari Pasal 15 ayat (1) PERPRES No. 14 Tahun2007, frasa “PT. Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunanmasyarakat” telah jelas bahwa system penggantian dan pembayaranterhadap bangunan dan tanah berupa Perjanjian Jual Beli antara LapindoBrantas dengan korban lumpur. Dengan demikian maka perjanjian jual beliyang akan dilakukan harus mengacu pada ketentuan perundang-undangandalam hal ketentuan mengenai perikatan sebagaimana dalam Pasal 1320KUHPerdata dan memenuhi asas kebebasan berkontrak ;Bahwa PERPRES No. 14 Tahun 2007 dalam Pasal 15 ayat (1) merupakankebijakan Pemerintah yang mengatur tentang jual beli antara pihak PT.Lapindo dan korban lumpur Lapindo. Bahwa dalam kenyataannya, kebijakanberupa perpres tersebut tidak dilakukan dengan melibatkan persetujuankorban lumpur Lapindo secara keseluruhan. Padahal perjanjian tersebutakan mengikat individu dari masing-masing korban. Seharusnya perjanjiandibuat antara korban perseorangan dan bukan dalam bentuk kebijakanumum ;Bahwa Perpres tersebut telah menentukan bahwa semua korban harussepakat dengan perjanjian jual beli, sepakat memilih bentuk perjanjian,menentukan bentuk perjanjian, menentukan isi dan persyaratan perjanjian,Hal. 29 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

dan menentukan cara/prosedur pembuatan perjanjian. Padahal tidak semuakorban sepakat dengan perpres tersebut. Hal ini bertentangan denganunsur-unsur dari asas kebebasan berkontrak ;Bahwa korban lumpur Lapindo sangat jelas terlihat dalam posisinya yanglemah dalam perjanjian jual beli tersebut. Dapat kita lihat bahwa bargainingposition para korban berada jauh dibawah ketimbang pihak Lapindo. Hal iniditandai dengan pembayaran yang bertahap, yaitu 20 % dimuka. Pihakkorban tidak leluasa lagi, artinya tidak lagi memiliki kehendak dan kemauanbebas, sebagai seorang pihak dalam perjanjian, dalam menentukankeinginannya. Seorang korban lumpur, tidak dapat meminta penggantian100 % secara langsung, kendati ia adalah pihak dalam suatu perjanjian,karena pembayaran tersebut sudah sangat terbatas (restriktif) diatur dalamperpres ini. Hal ini sangat bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.Pertama para pihak tidak memiliki kemauan yang bebas dalam menentukansikap dan keinginannya dalam perjanjian tersebut. Kedua kesepakatan yangterbentuk dapat saja terjadi akibat adanya paksaan. Artinya paksaan secarapsikis karena korban tidak punya pilihan lain selain menerima uangpenggantian secara 20 % dimuka, baru sisanya dibayar kemudian. Padahalsuatu perjanjian tidak boleh terbentuk ada suatu kesepakatan yangterpaksa ;92. Bahwa dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat.Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas padaapa yang diperjanjikan akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lainsepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Asaskekuatan mengikat atau asas pacta sun servanda ini dapat diketahui didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Semuapersetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagimereka yang membuatnya”. Bahwa maksud dari asas pacta sun servandauntuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejakdipenuhinya syarat sahya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat parapihak seperti undang-undang ;93. Bahwa asas konsensualisme mengandung arti setiap perikatan harusdimulai dengan kesepakatan oleh para pihak. Menurut A. Qirom SyamsudinM, asas konsensualisme mengandung arti bahwa dalam suatu perjanjiancukup ada kata sekapat dari mereka yang membuat perjanjian itu, tanpadiikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.Hal. 30 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian itu sudah mengikatsejak tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian ;Bahwa dalam Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan bahwa perjanjian ataukontrak tidaklah sah apabila dibuat tanpa adanya consensus atau sepakatdari para pihak yang membuatnya. Dengan mengacu pada asas sukarela,kesepakatan dalam jual beli antara Lapindo Brantas dengan korban lumpurpanas harus didasari kesepakatan yang sukarela. Bukan dari keterpaksaanapalagi sebagai akibat hukum berlakunya suatu produk hukum sepertiperpres ;Bahwa mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatatentang syarat sah perjanjian, asas konsesualisme menempati urutanpertama, disusul dengan syarat kecakapan, hal tertentu dan sebab yanghalal. Kesepakatan (consensus) merupakan syarat sah perjanjian yangsubyektif, dimana saat asas ini tidak terpenuhi maka perikatan tersebutdapat dibatalkan ;Bahwa dalam Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan bahwa “tiada sepakatyang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnyadengan paksaan atau penipuan”, sedangkan paksaan yang dimaksudadalah apabila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkanorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan dapat menimbulkanketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancamdengan sesuatu kerugian yang terang dan nyata (Pasal 1324 ayat (1)KUHPerdata). Dalam hal ini, jual beli antara PT. Lapindo Brantas dengankorban lumpur panas Lapindo bukan berasal dari kehendak yang bebaskedua belah pihak melainkan dari keterpaksaan yang diakibatkan olehberlakunya PERPRES No. 14 Tahun 2007. Korban ditempatkan pada posisitake it or leave it dimana bila korban tidak menjual tanahnya yang terendamlumpur kepada Lapindo Brantas, korban akan merasa ketakutan akankerugian yang nyata dan terang, yaitu tidak mendapat ganti rugisebagaimana seharusnya didapatkan setiap korban. Korban ditempatkanpada posisi akan kehilangan tanah dan rumahnya tanpa mendapatkanpenggantian apa-apa. Keterpaksaan dipihak korban ini bukanlah merupakankesepakatan yang dimaksud oleh asas konsesualisme yang terkandungdalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan kata lain perikatan jual belisebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) PERPRES No. 14 Tahun2007 melanggar Asas Konsensualisme, sehingga perikatan jual beli tersebuttidak sah menurut hukum ;Hal. 31 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

94. Bahwa asas itikad baik ini diatur dalam Kitab Undang-Undang HukumPerdata Pasal 1338 ayat (3) yakni bertindak sebagai pribadi yang baik.Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagaikejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktudiadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertianobyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkanpada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yangpatut dalam masyarakat ;Bahwa rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) tersebut mengidentifikasikanbahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatukontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata.Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatukontrak, bukan pada “pembuatan” suatu kontrak. Sebab unsur “itikad baik”dalam hal pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur “kausayang legal” dari Pasal 1320 KUHPerdata tersebut ;Bahwa itikad baik dari kedua belah pihak harus ada mulai sejak pembuatankontrak/perjanjian sampai dengan selesainya pelaksanaan jual beli tersebut.Yang harus dinotifikasi adalah adanya klausul bahwa pembayaran jual belidapat dilangsungkan dengan bertahap. Dalam konsep jual beli tanahmenurut hukum agraria nasional yang mengadopsi dari konsep hukum adatatas tanah, jual beli tanah harus dilaksanakan dengan lunas (tunai), bila adakekurangan pembayaran harus dianggap sebagai hutang piutang. Sehinggaitikad baik ini harus ada mulai sejak pembuatan perjanjian jual beli hinggapelunasan pembayaran ;95. Bahwa asas itikad baik sangat erat kaitannya dengan asas kepercayaan(vertrouwensbeginsel).96. Bahwa tujuan asas unconscionability adalah untuk mencegah penindasandan kejutan yang tidak adil. Menurut Sutan Remy Sjahdeini unconscionableartinya bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian-perjanjianunconscionable seringkali digambarkan sebagai perjanjian-perjanjian yangsedemikian tidak adil (unfair) sehingga dapat mengguncangkan hati nuraniPengadilan (Hakim) atau shock the conscience of the court. Sebenarnyaterhadap asas ini tidak mungkin diberikan arti yang tepat, yang diketahuihanyalah tujuannya yaitu untuk mencegah penindasan dan kejutan yangtidak adil ;Bahwa menurut Mariam Darus Badrulzaman, unconscionability atau doktrinketidakadilan adalah suatu doktrin dalam ilmu hukum kontrak yangHal. 32 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan oleh pihakyang dirugikan manakala dalam kontrak tersebut terdapat klausula yangtidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak, meskipun kedua belahpihak telah menandatangani kontrak yang bersangkutan. Biasanya doktrinketidakadilan (unconscionability) ini mengacu pada posisi tawar menawardalam kontrak tersebut yang sangat berat sebelah karena tidak terdapatpilihan dari pihak yang dirugikan disertai dengan klausula dalam kontrakyang sangat tidak adil sehingga memberikan keuntungan yang tidak wajarbagi pihak lain ;Bahwa dalam Pasal 15 ayat (2) PERPRES No. 14 Tahun 2007 menyatakanpembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dandilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4Desember 2006, 20 % (dua puluh perseratus) dibayarkan di muka dansisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2(dua) tahun habis. Ketentuan ini telah jelas memberatkan salah satu pihakyaitu warga yang tanah dan bangunannya tenggelam akibat luapan lumpur.Warga ini hanya mendapatkan 20 % pada tahap dari total nilai jual beli yangterjadi. Sementara warga telah menyerahkan sertifikat tanahnya ;Bahwa setelah pembayaran ganti rugi selesai dilakukan, Lapindo akanmenjadi pemilik area (tanah dan bangunan). Konsekuensinya adalah secarahukum hak atas tanah dan bangunan tersebut akan menjadi milik LapindoBrantas. Lapindo tidak akan rugi jika membeli tanah rakyat, sebab tanah itumenjadi asset, aktiva tetap. Lapindo bisa menjual kepada pihak manapunyang membutuhkan dimasa depan karena sudah dimiliki oleh Lapindo,meskipun tidak jelas waktu berhentinya semburan lumpur yang akanberimplikasi dengan nilai produktif tanahnya. Dengan demikian Lapindotidak akan terbebas dalam membayaran ganti kerugian riil yang dideritamasyarakat korban karena skema perjanjian dengan menggunakanprespektif ganti kerugian namun dengan maksud untuk melepaskan hakatas tanahnya ;Bahwa hingga kini tidak diketahui nilai kandungan mineral di dalam tanahyang telah terendam lumpur. Jika saja semburan lumpur berhenti, makaLapindo Brantas yang telah melakukan jual beli tanah dan bangunandengan masyarakat akan dapat mengambil keuntungan luar biasa darikandungan mineral di areal yang begitu luasnya ;Bahwa dengan demikian, telah terjadi ketidakadilan dalam proses jual belitersebut. Sementara itu Pasal 6 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang No. 10Hal. 33 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganmensyaratkan asas keadilan dalam aturan perundang-undangan ;97. Bahwa asas kesetaraan menempatkan para pihak di dalam persamaanderajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa,kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajibmelihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untukmenghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan. Asas inidimaksudkan agar perikatan dapat memberikan keuntungan yang adil bagisemua pihak. Kesetaraan ini diperlukan demi terciptanya bargaining poweryang seimbang antara penjual dan pembeli, bahwa diantara merekaterdapat dependencia relations (hubungan saling ketergantungan) antarakeduanya sehingga tidak ada pihak yang ditindas ataupun diekspoitasi.Mengingat selalu ada perbedaan struktural dalam kemasyarakatan, untukmencapai asas kesetaraan ini, diperlukan perlindungan bagi pihak yangsecara struktural lebih lemah, agar tercipta kesetaraan yang mencapaikeadilan ;Perikatan jual beli tanah ini secara nyata bertentangan dengan AsasKesetaraan dan menciderai hati nurani. Para pihak dalam jual beli initidaklah berada di posisi yang setara. Pihak korban yang menjadi penjualmenduduki posisi lebih rendah daripada pihak pembeli yaitu LapindoBrantas.Para pihak tidak memiliki dependencia relations, tapi hanya berupaketergantungan disalah satu pihak yaitu pihak korban. Bentukketergantungan ini adalah berupa penggantian yang seharusnya berupaganti kerugian, bukan bentuk pembelian atas hak milik atas tanahnya yangterendam lumpur. Hubungan ketergantungan (yang bukan salingketergantungan) antara satu pihak dengan pihak lainnya ini mengakibatkanpihak yang tergantung tidak memiliki posisi tawar dalam jual beli tersebut ;Dengan tidak seimbangnya kedudukan antara kedua belh pihak jual beliyang mengakibatkan posisi tawar yang timpang, tentunya mengakibatkanketidakadilan sebagaimana diuraikan dalam asas unconscionable. Daripenjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli melanggar AsasKesetaraan dan Doktrin Ketidakadilan yang bertentangan dengan hatinurani, sehingga jual beli tidak sah menurut hukum ;Bahwa dalam kenyataannya korban lumpur Lapindo saat ini dalam posisiyang lemah jika dibandingkan dengan pihak lain dalam hal ini PT. LapindoBrantas. PERPRES No. 14 Tahun 2007 malah justru memperlemah posisikorban dengan adanya pemaksaan atas sistem jual beli atas tanah danHal. 34 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

angunan korban lumpur Lapindo. Hal ini menunjukkan bahwa terjadipelanggaran atas asas kesetaraan dalam mekanisme di PERPRES No. 14Tahun 2007 ;Bahwa asas kesetaraan dimaksudkan agar perikatan dapat memberikankeuntungan yang adil bagi semua pihak. Kesetaraan ini diperlukan demiterciptanya bargaining power yang seimbang antara penjual dan pembeli,bahwa diantara mereka terdapat dependencia relations (hubungan salingketergantungan) antara keduanya sehingga tidak ada pihak yang ditindasataupun dieksploitasi. Dapat kita lihat bahwa bargaining position parakorban berada jauh dibawah ketimbang pihak Lapindo. Hal ini ditandaidengan pembayaran yang bertahap, yaitu 20 % dimuka. Pihak korban tidakleluasa lagi, artinya tidak lagi memiliki kehendak dan kemauan yang bebas,sebagai seorang pihak dalam perjanjian, dalam menentukan keinginannya.Seorang korban lumpur, tidak dapat meminta penggantian 100 % secaralangsung, kendati ia adalah pihak dalam suatu perjanjian, karenapembayaran tersebut sudah sangat terbatas (restriktif) diatur didalamPERPRES ini. Selain pelanggaran atas asas kesetaraan, juga bertentangandengan asas kebebasan berkontrak karena para pihak tidak memilikikemauan yang bebas dalam menentukan sikap dan keinginannya dalamperjanjian tersebut. Kesepakatan yang terbentuk dapat saja terjadi akibatadanya paksaan. Artinya paksaan secara psikis karena korban tidak punyapilihan lain selain menerima uang penggantian secara 20 % dimuka, barusisanya dibayar kemudian. Padahal suatu perjanjian tidak boleh terbentukada suatu kesepakatan yang terpaksa ;98. Bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PERPRES No. 14 Tahun 2007tidak menyiratkan asas kebebasan berkontrak, karena peraturan itu dibuatoleh Presiden tanpa melibatkan atau berdiskusi terlebih dahulu dengan parakorban umumnya atau dengan Para Pemohon khususnya ;99. Bahwa perikatan tidak akan terjadi, apabila tidak ada perjanjian. Didalamperjanjian terkandung asas kekuatan mengikat. Asas kekuatan mengikatatau asas facta sun servanda ini dapat diketahui dalam Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata yang menyatakan :“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundangbagi mereka yang membuatnya” ;Bahwa Pasal 1320 KUHPerdata menentukan bahwa perjanjian ataskontrak tidaklah sah, apabila dibuat tanpa adanya konsensus atausepakat dari para pihak yang membuatnya. Dalam Pasal 15 ayat (1) danHal. 35 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

ayat (2) PERPRES No. 14 Tahun 2007 tidak ada konsensus dari parapihak, dalam hal ini PT. Lapindo Brantas dan para korban padaumumnya, dan dengan para Pemohon pada khususnya ;100. Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa pemaksaan adanya jual beliterhadap bangunan dan tanah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal15 ayat (1) dan ayat (2) PERPRES No. 14 Tahun 2007 a quo melanggarsyarat sah perjanjian, asas kebebasan berkontrak dan asas keadilansebagaimana dimaksud Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata jo.Pasal 6 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004,karenanya harus dinyatakan batal demi hukum ;G. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PERPRES No. 14 Tahun 2007 a quoBertentangan Dengan Pasal 71, Pasal 67 dan Pasal 69 Undang-UndangNo. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terkait denganTanggung Jawab Negara Terutama Pemerintah Dalam Perlindungan,Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia101. Bahwa Konstitusi Indonesia juga secara tegas memberikan pernyataantentang jaminan hak asasi manusia. Dalam tingkat Undang-Undang jugamengatur tentang jaminan hak asasi manusia khususnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia jugatelah meratifikasi sejumlah konvensi internasional diantaranyaConvention on Elimination All Forms Discrimination Against Women(CEDAW), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), Konvensi Anti DiskriminasiRasial dan lain sebagainya. Pada tahun 2005 Indonesia meratifikasi duakonvenan utama yakni International Convenant on Civil and PoliticalRights (ICCPR) dan International Convenant on Economic, Social danCultural Rights (ICESCR) ;102. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 281 menegaskan tentangtanggungjawab untuk perlidungan, pemajuan, penegakan danpemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negaraterutama Pemerintah ;103. Bahwa kewajiban ini diperkuat dengan Undang-Undang No. 39 Tahun1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dalam Pasal 71 menyatakanbahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati,melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diaturdalam hukum Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan undang-undanglainnya, dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia yangditerima oleh Negara Republik Indonesia ;Hal. 36 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

104. Bahwa Pasal 72 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia menyatakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintahtersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidanghukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara,dan bidang lain. Selain menempatkan Negara berkewajiban untukmelindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia, Pasal 67dan Pasal 69 menentukan bahwa setiap warga negara jugaberkewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan, hukumtak tertulis dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yangtelah diterima oleh Negara Republik Indonesia dan wajib menghormatihak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;105. Bahwa berdasarkan atas sejumlah regulasi tentang hak asasi manusia diIndonesia, tanggung jawab pemenuhan, perlindungan danpenghormatan hak asasi manusia merupakan kewajiban negarakhususnya Pemerintah. Pemerintah dalam penghormatan danperlidungan kepada hak asasi manusia tidak terbatas pada regulasi yangtelah diatur secara nasional tetapi juga ketentuan dan normainternasional yang telah diterima oleh Indonesia. Dengan demikian,selain harus mengacu pada hukum nasional, Pemerintah juga harusmengacu pada sejumlah instrument internasional tentang hak asasimanusia ;106. Bahwa penghormatan, penegakan dan perlindungan hak asasi manusiajuga menjadi kewajiban bagi setiap warga negara. Artinya, bahwa selainPemerintah setiap warga negara berkewajiban untuk melakukantindakan-tindakan untuk penghormatan dan perlindungan hak asasimanusia. Setiap warga negara dapat diartikan juga mencakup entitasdiluar Pemerintah, misalnya perusahaan. Dengan demikian,sebagaimana dalam norma internasional, suatu perusahaan (korporasi)juga mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan danpenegakan hak asasi manusia ;107. Bahwa terkait dengan kewajiban negara dalam konteks terjadinyapelanggaran hak asasi manusia, negara harus melakukan langkah efektifuntuk memastikan adanya pemulihan kepada para korban. Negara,dalam hal ini Pemerintah harus memastikan bahwa para korbanmempunyai akses untuk keadilan termasuk melakukan langkahHal. 37 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

administratif, langkah-langkah yudisial atau melakukan kebijakan untukmemberikan pemulihan kepada korban ;108. Bahwa langkah-langkah administratif adalah melakukan serangkaiantindakan untuk memastikan bahwa Pemerintah melakukan tindakanuntuk memastikan adanya saksi secara administratif kepada pelakupelanggaran dan tindakan-tindakan lainnya. Tindakan administratif inimisalnya terdapat dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.yang memberikan berbagai bentuk sanksi administrarif atas terjadinyapelanggaran terhadap lingkungan hidup ;109. Bahwa langkah-langkah yudisial dilakukan dalam hal terjadinyapelanggaran yang menimbulkan korban, maka mekanisme penuntutankepada pelaku dan gugatan perdata harus dilakukan untuk menentukanpertanggungjawaban pelakunya. Sejumlah regulasi yang menyentuhaspek pertanggungjawaban untuk pemulihan kepada korban telahdilakukan misalnya terhadap para korban kejahatan dengan adanyaUndang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlidungan Saksi danKorban yang mewajibkan adanya kompensasi, restitusi, bantuan medisdan bantuan rehabilitasi psiko social ;110. Bahwa Pemerintah dalam kasus semburan lumpur Lapindomengeluarkan kebijakan yang berimplikasi pada tanah dan bangunanmasyarakat yang terkena luapan lumpur. Padahal masyarakat yangterkena luapan lumpur dari data dan analisa, telah kelihatan kerusakandan karateristik kerugian ekonomi yang telah muncul, yang bukansemata-mata kerugian kehilangan tanah dan bangunan. Besarnyadampak semburan lumpur tersebut memunculkan persoalanpelanggaran hak asasi manusia dalam berbagai kategori diantaranyapelanggaran atas hak milik, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan,hak kesehatan, hak-hak anak, hak atas lingkungan hidup dan lainnya.Pelanggaran hak-hak ini akan semakin panjang jika tidak adapenanganan jangka panjang dengan konsep yang jelas dan terarah ;111. Bahwa berdasarkan identifikasi atas pelanggaran hak asasi manusiayang terjadi, kerugian ekonomi yang timbul sebetulnya telah dapatdikalkulasi. Kerugian tiap korban dapat berbeda-beda bergantung padapelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, latar belakang korban, danjuga kondisi sosial yang ada. Selain kerugian individu para korban yangdapat berbeda-beda tersebut, ada juga kerugian kolektif yang dialamiHal. 38 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

oleh para korban seperti hilangnya ikatan sosial dan terusirnya korbandari komunitasnya ;112. Bahwa para korban semburan lumpur adalah korban langsung ataukorban tidak langsung yang terkena dampak semburan lumpur. Selamaini yang dilihat sebagai korban langsung adalah pihak-pihak yang tanahdan bangunan rumah, dan sawah terendam lumpur. Padahal, jika dilihatdari kenyataan saat ini para korban adalah juga pihak-pihak yangkehilangan mata pencaharian sebagai akibat lanjutan dari dampaksemburan. Pihak-pihak ini adalah misalnya tenaga kerja yang selama inimendasarkan pada perusahaan yang telah terendam, dan pekerjaanyang dilakukan dilokasi yang terkana dampak, anak-anak yang tidakcukup mendapatkan gizi yang memadai karena tinggal di pengungsian,atau menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking) karenaketiadaan pekerjaan dan kebutuhan untuk menunjang hidup ;113. Bahwa dari karakteristik korban tersebut, para korban bukan hanyaindividual tetapi kolektif. Bentuk pemulihan terhadap karakteristik korbanyang demikian, bentuk pemulihan seharusnya mencakup ganti rugimaterial (material restitution), penggantian kerugian ekonomi (economicindemnification), pemulihan psikososial (psychosicial reparation),rehabilitasi dan langkah-langkah untuk memulihkan martabat parakorban (rehabilitation and dignifying measures for victims) dan pemulihankultural (cultural reparation) ;114. Bahwa langkah-langkah untuk ganti rugi material (material restitution)bertujuan untuk menegakkan kembali (reestablish) situasi/kondisi korbansebelum pelanggaran terjadi atau untuk mengganti kerugian yangdiakibatkan oleh pelanggaran. Fokus ganti kerugian material ini adalahrestitusi lahan/tanah (land restitution), penyediaan dan penataanperumahan (housing provision) dan investasi/keuntungan produktif(productive investment). Bentuk pemulihan ini diperlukan karena parakorban menghadapi kerugian kesempatan produktif yang serius akibatdari pelanggaran yang terjadi ;115. Bahwa terkait dengan economic indemnification, skema untukmengupayakan kelangsungan hidup para korban perlu dilakukan secaraterus menerus untuk memastikan bahwa selama para korban sebelummemperoleh pekerjaan maka perlu diberikan kompensasi. Skema jatahhidup perbulan harus terus dilakukan sampai pada batas dimana korbantelah mampu menghidupi kembali dirinya dan atau kerluargannya. PerluHal. 39 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

diklasifikasikan antara korban dalam usia produktif dengan korban yangtidak mampu lagi bekerja dan tidak bisa disamaratakan. Pembedaan inipenting karena masing-masing korban mempunyai tanggungan dankebutuhan hidup yang berbeda ;116. Bahwa setidaknya berdasarkan data kerugian yang bisa diperhitungkansecara ekonomi, ganti kerugian ini harus mencakup kerugian :a. Harta benda, yakni kerugian harta benda milik korban mencakuptanah dan bangunan rumah serta benda lain yang tidak bisadiselamatkan ;b. Pekerja dan usaha, kerugian akibat kehilangan mata pencahariandan kemampuan mencari nafkah. Kerugian ini termasuk kerugianatas keuntungan yang hilang atau kerugian yang diakibatkan padakerusakan pada prospek profesi dan ekonomi ;c. Kesempatan yang hilang, termasuk pendidikan. Hal ini juga terkaitdengan akses pendidikan dan perpindahan sekolah karena dalampengungsian ;d. Biaya pengobatan, yakni kerugian akibat luka atau penyakit yangdialami akibat kesakitan, penderitaan dan tekanan batin ;e. Transportasi, kerugian yang dialami oleh korban selama prosespemindahan dan biaya transportasi lain yang harus ditanggungkarena perpindahan warga dari lokasi semula ke pengungsian ataulokasi baru. Kerugian ini juga harus mencakup pembengkakan biayatransportasi lainnya karena korban terpaksa berpindah ke tempatbaru dan berkonsekuensi kepada biaya transportasi ke tempat kerjadan transportasi anak-anak menuju lokasi sekolah ;f. Berdasarkan atas tipologi kasus yang terjadi, para korban tidakmungkin lagi kembali ke tempat semula sehingga kebutuhan untukadanya relokasi ke tempat lain menjadi hal yang perludipertimbangkan. Relokasi ini bukan semata-mata rekolasi yangbersifat individual tetapi juga rekolasi yang bersifat kolektif ;117. Bahwa langkah-langkah lainnya yang harus dilakukan adalah perhatiankhusus untuk adanya reparasi dan rehabilitasi psikososial (psycosicialreparation and rehabilitation) yang ditujukan untuk memberikan bantuanpsikologis kepada para korban termasuk korban perempuan dan anakanak.Bahwa saat ini terdapat situasi yang akan memunculkan depresimassal jika Pemerintah berdiam diri dan tidak menyelesaikan masalahHal. 40 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

lumpur karena kondisi mental para korban semburan lumpur saat inisemakin parah ;118. Bahwa Pemerintah mengeluarkan kebijakan PERPRES No. 14 Tahun2007 yang membatasi tanggung jawab untuk memulihkan para korbandengan menyatakan bahwa penanganan masalah sosialkemasyarakatan dilakukan mekanisme jual beli tanah dan bangunan.Padahal kerugian korban (masyarakat) yang terkena semburan lumpurbukan hanya tanah dan bangunan ;119. Bahwa telah jelas Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 bukanmerupakan kebijakan yang memberikan perlindungan, pemajuan,penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia dan sebaliknya justrumelanggar hak asasi manusia ;120. Dengan demikian, Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 bertentangandengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia. Oleh karena itu, Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 harusdinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum ;Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohonKepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk berkenanmemeriksa, mengadili dan selanjutnya memutuskan permohonan ini denganamar putusan yang pada pokonya sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan keberatan para Pemohon untuk seluruhnya ;2. Menyatakan Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan LumpurSidoarjo bertentangan dengan undang-undang ;3. Menyatakan Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan LumpurSidoarjo tidak sah dan tidak memiliki keberlakukan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keberatan Hak Uji Materiildari para Pemohon tersebut, Termohon Presiden Republik Indonesia melaluikuasanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesiatelah mengajukan jawaban tertanggal 5 November 2007 sebagai berikut :A. Mahkamah Agung Tidak Memiliki Kewenangan Untuk MemeriksaPermohonan A Quo1. Bahwa di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan MahkamahAgung No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil dinyatakan :“Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan :Hal. 41 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

(1) Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materimuatann peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangterhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi ;(2) Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yangmengikat umum di bawah undang-undang” ;2. Bahwa Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 Tentang BadanPenanggulangan Lumpur Sidoarjo bertujuan untuk menanggulangimasalah sosial kemasyarakatan terhadap masyarakat yang terkenaluapan lumpur Sidoarjo bertujuan untuk menanggulangi masalah sosialkemasyarakatan terhadap masyarakat yang terkena luapan lumpurSidoarjo (Lusi). Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan Pasal 1angka 2 Perma No. 1 Tahun 2004, PERPRES No. 14 Tahun 2007 tidakmemenuhi isi ketentuan Pasal 1 angka 2 Perma tersebut, karenaPERPRES No. 14 Tahun 2007 bukan merupakan “Peraturan……..yangmengikat umum……”, karena PERPRES tersebut hanya mengikatmasyarakat yang terkena luapan Lumpur Sidoarjo bukan mengikatmasyarakat pada umumnya sebagaimana yang diisyaratkan di dalamPerma No. 1 Tahun 2004 tersebut ;3. Bahwa Pasal 15 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 Tentang BadanPenanggulangan Lumpur Sidoarjo mengatur mengenai hubungan hukumantara PT. Lapindo Brantas dengan masyarakat yang terkena luapanlumpur Sidoarjo, bukan masyarakat secara umum ;4. Uraian di atas menunjukkan bahwa PERPRES No. 14 Tahun 2007secara hukum merupakan penetapan (beschikking), bukan merupakanperaturan (regeling), sehingga isinya tidak dapat diuji denganmenggunakan acara yang ditentukan di dalam Peraturan MahkamahAgung RI No. 1 Tahun 2004 ;5. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah Agung tidakberwenang untuk melakukan uji materiil atas Peraturan Presiden No. 14Tahun 2007, sehingga Permohonan Hak Uji Materiil yang dilakukan olehpara Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ;B. Mahkamah Agung Tidak Berwenang Untuk Memeriksa PermohonanPara Pemohon Karena Permohonan Tersebut MempersoalkanKebijakan (Policy) Pemerintah1. Di halaman 8 angka 11 permohonan, Para Pemohon menyatakan :“Namun ironisnya, setelah membiarkan ketidakpastian yangberkepanjangan terhadap korban, pada tanggal 31 Maret 2007 PresidenHal. 42 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

Republik Indonesia malah mengeluarkan kebijakan berupa PeraturanPresiden No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan LumpurSidoarjo (PERPRES No. 14 Tahun 2007) yang dalam Pasal 15-nyamengatur persoalan jual beli tanah dan bangunan bagi korban denganproses pembayaran 20 % di muka yang memanipulasi hak-hak korbanatas kompensasi atau ganti rugi …….”2. Apa yang dikemukakan oleh para Pemohon sebagaimana dikutip di atasmenunjukkan bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohonmempersoalkan kebijakan (policy) Pemerintah ;3. Di dalam acara hak uji materiil sebagai yang dimaksud dalam PeraturanMahkamah Agung No. 1 Tahun 2004, Mahkamah Agung tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili kebijakan (policy)Pemerintah. Di dalam acara ini yang seharusnya dipersoalkan adalah isiperaturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan denganperaturan lain yang lebih tinggi hirarkinya, bukan mempersoalkankebijakan/policy/beleid Pemerintah ;4. Uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan yang diajukan oleh paraPemohon mempersoalkan hal yang tidak relevan bagi acarapelaksanaan hak uji materiil ex Peraturan Mahkamah Agung No. 1Tahun 2004, terhadap mana Mahkamah Agung tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu, permohonan paraPemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ;C. Permohonan Pemohon Kabur1. Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mempersoalkan Pasal 15PERPRES No. 14 Tahun 2007, yang selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :Pasal 15(1) Dalam rangka penanganan social kemasyarakatan, PT. LapindoBrantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkenaluapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuaidengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jualbeli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah danlokasi yang disahkan oleh Pemerintah ;(2) Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujuidan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta areaterdampak 4 Desember 2006, 20 % (dua puluh perseratus)Hal. 43 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulansebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis ;(3) Biaya masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampaktanggal 22 Maret 2007, setelah ditandatanganinya PeraturanPresiden ini, dibebankan pada APBN ;(4) Peta area terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran PeraturanPresiden ini ;(5) Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnyapenanganan tanggul utama sampai ke kali Porong dibebankankepada PT. Lapindo Brantas ;(6) Biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur termasukinfrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo,dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah ;2. Bahwa dalam permohonan halaman 20 sampai dengan halaman 26,para Pemohon meminta pengujian Pasal 15 Peraturan Presiden No. 14Tahun 2007 yang terdiri dari 6 (enam) ayat terhadap :• Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 UU Nomor 10 Tahun 2004Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;• Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 TentangPokok-Pokok Agraria jo Pasal 1 PP Nomor 38 Tahun 1963 TentangPenunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak AtasTanah ;• Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 TentangPokok-Pokok Agraria ;• Pasal 71, Pasal 67 dan Pasal 69 UU Nomor 39 Tahun 1999 TentangHak Asasi Manusia ;• Pasal 570 KUHPerdata ;• Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata.3. Uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan yang diajukan oleh paraPemohon bersifat kabur (obscuur), karena Pasal 15 PERPRES No. 14Tahun 2007 terdiri dari 6 (enam) ayat, tetapi permohonan para Pemohontidak menjelaskan secara ayat demi ayat perihal ketentuan mana yangbertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yanglebih tinggi ;4. Disamping itu, dalam “Kesimpulan” (Permohonan, halaman 37, Bab V),para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)Hal. 44 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

ertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yanglebih tinggi, tetapi di dalam petitum (Permohonan, halaman 37 Bab VI),para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3)dan ayat (4) PERPRES No. 14 Tahun 2007 bertentangan denganundang-undang. Hal ini jelas merupakan ketidaksesuaian antara positumdengan petitum, sehingga permohonan para Pemohon merupakanpermohonan yang bersifat kabur (obscuur) ;5. Permohonan para Pemohon bersifat kabur, karena seharusnyapermohonan hak uji materiil hanya menguraikan isi ketentuan di dalamsatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan isiketentuan perundang-undangan lain yang lebih tinggi tingkatannya. Akantetapi, di dalam permohonannya, para Pemohon mempersoalkan jugatindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini antara laindapat dilihat pada :- Halaman 7 angka 8 permohonan yang menyatakan bahwa“Pemerintah lalai menangani para korban” ;- Halaman 15 angka 43 permohonan yang menyatakan bahwaPemerintah telah “lamban” dalam menangani masalah semburanlumpur Sidoarjo ;- Halaman 19 angka 61 permohonan yang menyatakan bahwaPemerintah telah bertindak sebagai “pihak ketiga” di dalampenanggulangan masalah semburan Lumpur termaksud ;6. Uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan para Pemohonmerupakan permohonan yang bersifat kabur, karena para Pemohontelah mengemukakan hal-hal yang tidak relevan bagi acara permohonanhak uji materiil atas isi peraturan perundang-undangan yang lebih rendahtingkatannya daripada undang-undang. Yang seharusnya dipersoalkanadalah isi peraturan perundang-undangan, bukan tindakan atauperbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah ;7. Berdasarkan uaraian di atas, permohonan yang diajukan oleh paraPemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;D. Permohonan para Pemohon masih bersifat prematur1. Permohonan para Pemohon pada prinsipnya menyatakan bahwa isiketentuan Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 bertentangan denganketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karenaPasal ini menerbitkan adanya hubungan hukum yang didasarkan padaperjanjian jual beli, padahal yang seharusnya ada adalah hubunganHal. 45 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

hukum yang didasarkan pada kewajiban untuk membayar ganti rugi. Halini secara jelas dikemukakan di dalam halaman 8 angka 11 permohonanyang menyatakan :“Namun ironisnya, setelah membiarkan ketidakpastian yangberkepanjangan terhadap korban, pada tanggal 31 Maret 2007 PresidenRepublik Indonesia malah mengeluarkan kebijakan berupa PeraturanPresiden No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan LumpurSidoarjo (PREPRES No. 14 Tahun 2007) yang dalam Pasal 15-nyamengatur persoalan jual beli tanah dan bangunan bagi korban denganproses pembayaran 20 % dimuka yang memanipulasi hak-hak korbanatas kompensasi atau ganti rugi….” ;2. Pendapat para Pemohon sebagaimana dikutip di atas menunjukkanbahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon masih bersifatprematur, karena :a. Pemohon menghendaki adanya hubungan hukum yang didasarkanpada kewajiban untuk membayar ganti rugi, bukan hubungan hukumyang didasarkan pada perjanjian jual beli tanah dan bangunan ;b. Di dalam hukum perdata, kewajiban untuk membayar ganti rugi akanterbit jika ada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atau adaperbuatan melawan hukum (vide Pasal 1243 dan 1365KUHPerdata) ;c. Pada saat PERPRES No. 14 Tahun 2007 diterbitkan, bahkan sampaisaat tanggal jawaban ini diajukan, belum ada putusan pengadilanyang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan adanyaorang atau badan hukum yang melakukan perbuatan ingkar janji atauperbuatan melawan hukum terhadap para Pemohon. Dengandemikian, sampai saat ini masih belum ada orang atau badan hukumyang secara yuridis memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugikepada para Pemohon ;3. Uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan yang diajukan oleh paraPemohon masih bersifat prematur. Oleh karena itu, permohonantersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Selanjutnya, mengenai pokok permasalahannya, perkenankanlahTermohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut :A. Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 Tidak Bertentangan DenganKetentuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih TinggiTingkatannyaHal. 46 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

1. Permohonan para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa isiPasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 bertentangan denganketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 10Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria jo.Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 Tentang Penunjakan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Atas Tanah, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Tata Ruang, Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi danKUHPerdata ;2. Pendapat para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 15 PREPRESNo. 14 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 danPasal 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan adalah tidak benar, karena :a. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004menyatakan bahwa materi muatann peraturan perundang-undanganmengandung asas :i. Pengayoman,ii. Kemanusiaan,iii. Kebangsaan,iv. Kekeluargaan,v. Kenusantaraan,vi. Bhineka Tunggal Ika,vii. Keadilan,viii. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah,ix. Ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau,x. Keseimbangan, keserasian dan kesalahan.b. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai asaspengayoman adalah bahwa setiap materi muatann peraturanperundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungandalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat ;Dalam hal ini Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 telahmemenuhi asas pengayoman dimana materi Pasal 15 PERPREStersebut melindungi masyarakat di daerah terdampak semburanHal. 47 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

lumpur Sidoarjo, karena Pasal 15 PREPRES No. 14 Tahun 2007memberikan kesempatan bagi warga masyarakat termaksud untukmemperoleh sejumlah uang yang jelas sangat diperlukan di saatmereka menghadapi efek negatif dari semburan lumpur termaksud ;c. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai asaskemanusian adalah bahwa setiap materi muatann peraturanperundang-undangan harus mencerminkan perlindungan danpenghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabatsetiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional ;Dalam hal ini Pasal 15 PERPRES telah memberikan perlindungandan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabatwarga yang menjadi korban, karena harkat dan martabat para wargamasyarakat sebagai pemilik atas tanah dan bangunan yang terendamlumpur Sidoarjo tetap dihargai oleh Pasal 15 PERPRES No. 14Tahun 2007 ;d. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asaskekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturanperundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untukmencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan ;Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 melaksanakan asasmusyawarah untuk mencapai mufakat, karena dengan mewajibkanPT. Lapindo Brantas untuk membeli tanah dan bangunan yangterendam lumpur, PT. Lapindo Brantas mempunyai kewajiban untukmelakukan musyawarah dengan para pemilik tanah dan bangunanguna mencapai kesepakatan atas harga pembelian tanah danbangunan termaksud ;e. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asaskeadilan adalah setiap materi muatann peraturan perundangundanganharus mencerminkan keadilan secara proporsional bagisetiap warga negara tanpa kecuali ;Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 tidak bertentangan denganasas keadilan, karena sebagaimana diuraikan di atas, dalam prosespenentuan harga tanah atas dasar musyawarah dan mufakatHal. 48 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

terwujudlah harga yang dirasa adil baik oleh pihak penjual maupunoleh pihak pembeli ;f. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 10Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asasketertiban dan kepastian hukum adalah setiap materi muatannperaturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertibandalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum ;Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 mewujudkan asas ini,karena dengan ketentuan ini terbitlah hubungan hukum yang jelas diantara para warga masyarakat yang terkena dampak semburanlumpur dengan PT. Lapindo Brantas ;g. Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 pun tidak bertentangandengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 10Tahun 2004, yang mewajibkan peraturan perundang-undangan yanglebih rendah tingkatannya menjabarkan dan/atau melaksanakanperintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggitingkatannya. Uraian di atas menunjukkan bahwa Pasal 15PERPRES No. 14 Tahun 2007 menjabarkan asas-asas yangtercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun2004. Uraian pada bagian selanjutnya di bawah ini pun menunjukkanbahwa Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 menjabarkandan/atau melaksanakan perintah dari peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi tingkatannya ;3. Pendapat para Pemohon yang menyatakan Pasal 15 PERPRES No. 14Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Tata Ruang adalah pendapat yangtidak benar, karena :a. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 24 Tahun 1992menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk “memperolehpergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibatdari kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tataruang” ;b. Isi ketentuan tersebut tidak relevan dengan ketentuan Pasal 15PERPRES No. 14 Tahun 2007, karena Pasal 15 tidak ditujukanterhadap “akibat dari kegiatan pembangunan yang sesuai denganrencana tata ruang”, melainkan ditujukan pada akibat dari semburanHal. 49 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

lumpur yang bukan merupakan “akibat dari kegiatan pembangunanyang sesuai dengan rencana tata ruang” ;4. Pendapat para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 15 PeraturanPemerintah No. 14 Tahun 2007 bertentangan dengan ketentuan Pasal 9ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang PengelolaanLingkungan Hidup adalah pendapat yang tidak benar, karena :a. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebutsebagai Undang-Undang No. 23 Tahun 1997) ditentukan bahwaPemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaanlingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikannilai-nilai agama, adat istiadat dan nilai-nilai yang hidup dalammasyarakat ;b. Bahwa sebagaimana telah diketahui bersama, lingkungan daridaerah yang terkena musibah Lumpur Sidoarjo (Lusi) telah rusak dantidak mungkin lagi dihuni oleh warga masyarakat. Oleh karena itu,Pemerintah telah menentukan penanganan dampak sosialsebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun2007, dimana tanah dan bangunan di area terdampak akan dibelioleh PT. Lapindo Brantas, sementara untuk tanah dan bangunandiluar area terdampak akan ditangani dengan biaya dari AnggaranPendapat dan Belanja Negara ;c. Keadaan yang nyata-nyata terjadi adalah adanya area yang tidakmungkin digunakan lagi secara layak sebagai akibat dari semburanLusi, sehingga tanah dan bangunan di area tersebut tidak mungkindigunakan lagi. Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 memberikankemungkinan kepada para pemilik tanah dan bangunan di areatermaksud untuk memperoleh sejumlah uang yang dapat digunakanuntuk memperoleh (membeli) tanah dan bangunan di area lain yangbebas dari efek negatif semburan Lusi ;5. Pendapat para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 15 PERPRESNo. 14 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah tidak benar,karena :a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001Tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut Undang-UndangNo. 22 Tahun 2001) ditentukan bahwa penyelenggaraan kegiatanHal. 50 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

usaha minyak dan gas bumi yang diatur dalam undang-undang iniberasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan,keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dankesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan dan kepastianhukum serta berwawasan lingkungan ;b. Bahwa area yang terkena musibah Lusi merupakan area yang kayaakan kandungan hasil tambang, dimana area tersebut dikenaldengan nama Blok Brantas. Titik dimana semburan lumpur pertamakali muncul berada di Blok ini ;c. Bahwa dalam areal Blok Brantas banyak sekali diselenggarakankegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Dengandemikian, ketika Termohon menyusun PERPRES No. 14 Tahun 2007sudah selayaknya Termohon mencantumkan Undang-Undang No. 22Tahun 2001 sebagai salah satu dasar hukum PERPRES No. 14Tahun 2007 ;d. Bahwa didalam Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 telahditentukan mengenai penanganan dampak sosial berupa pembeliantanah oleh PT. Lapindo Brantas di area terdampak dan untuk areayang tidak terdampak maka akan penanganan dampak sosialnyamenjadi tanggungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Dengan demikian, Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 justruberupaya memenuhi asas-asas sebagaimana dalam Pasal 2Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi,sehingga Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 memenuhi materisebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 22Tahun 2001 ;6. Pendapat para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 15 PERPRESNo. 14 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 67, Pasal 69 dan Pasal71 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusiaadalah tidak benar, karena :a. Pasal 67 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia pada prinsipnya menyatakan bahwa setiap orang wajibtunduk kepada hukum dan konvensi internasional mengenai HakAsasi Manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia ;b. Dalam hubungan dengan ketentuan tersebut di atas, para Pemohonmendalilkan bahwa Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007bertentangan dengan “point 24 Pedoman Mastricht” yangHal. 51 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

menyatakan bahwa “korban pelanggaran hak-hak ekonomi, sosialdan budaya berhak untuk mendapat akses atas pemulihan yudisial”.(Permohonan, halaman 14, angka 39) ;c. Dalil para Pemohon tersebut di atas tidak benar, karena ketentuanPedoman Mastricht tersebut baru berlaku sesudah ada putusanPengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yangmenyatakan adanya pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosialdan budaya ;d. Dalam hubungannya dengan Pasal 67 Undang-Undang No. 39Tahun 1999 para Pemohon mengemukakan bahwa Pasal 15PERPRES No. 14 Tahun 2007 bertentangan dengan GeneralComment No. 9 on Domestic Applicatoin of the Covenant yangmenyatakan bahwa pemulihan hak tidak harus dicantumkan hanyadalam bentuk putusan Pengadilan (Judicial Remedies), tetapi dapatjuga dicantumkan dalam bentuk keputusan Pejabat Tata UsahaNegara (Administrative Remedies). Permohonan, halaman 15, angka41 ;e. Dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas tidak benar. Pasal15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 justru merupakan “AdministrativeRemedies” yang ditetapkan mendahului (sebelum adanya) “JudicialRemedies” ;f. Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 71 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999pada prinsipnya berisi ketentuan yang sama, yang menyatakanbahwa Pemerintah wajib menghormati, melindungi, menegakkan danmemajukan Hak Asasi Manusia ;g. Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 justru menjabarkanketentuan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 71 Undang-Undang No. 39Tahun 1999, bukan bertentangan dengan kedua Pasal tersebut,karena Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 tetap menghormatihak-hak para korban Lusi atas tanah dan bangunan miliknya. Pasal15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 tidak mencabut secara sewenangwenang(arbitraily) hak milik para korban atas tanah dan bangunanyang terendam Lusi ;7. Pendapat para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 15 PERPRESNo. 14 Tahun 2007 bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan PemerintahNo. 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum YangHal. 52 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

Dapat Mempunyai Hak Atas Tanah adalah pendapat yang tidak benar,karena :a. Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 menentukan kewajibankepada PT. Lapindo Brantas untuk membeli tanah di area yangterkena dampak semburan Lusi ;b. Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 38Tahun 1963 memang tidak memperkenankan PT. Lapindo Brantasuntuk menjadi pemegang sertipikat hak milik atas tanah. Sekalipundemikian Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan PemerintahNo. 38 tahun 1963 tidak memuat ketentuan yang melarang sebuahPT. (termasuk PT. Lapindo Brantas) untuk membeli tanah yangsudah bersertifikat hak milik ;c. Hukum memperkenankan sebuah PT untuk membeli tanah denganSertipikat Hak Milik, asal kemudian PT. termaksud mengurusperolehan haknya secara sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku, tepatnya, dengan mengajukan permohonan agar tanah yangsemula bersertipikat hak milik dirubah menjadi tanah Hak GunaBangunan atau tanah Hak Guna Usaha atas nama PT. termaksud ;d. Di areal tanah yang dimaksud dalam permohonan para Pemohon,hampir semua tanah berstatus sebagai tanah girik. Hukummemperkenankan sebuah PT. (termasuk PT. Lapindo Brantas) untukmembeli tanah termaksud dan kemudian memprosesnya untukmenjadi tanah Hak Guna Bangunan atas nama PT. Lapindo Brantas ;8. Pendapat para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 15 PERPRESNo. 14 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 570, Pasal 1320 danPasal 1338 KUHPerdata adalah pendapat yang tidak benar, karena :a. Dalam hubungannya dengan tanah, Pasal 570 KUHPerdata sudahtidak berlaku lagi, karena telah dicabut oleh Undang-Undang PokokAgraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960) ;b. Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 tidak menentukan bahwapembelian tanah dan bangunan termaksud terjadi secara demihukum (van rechtswege), melainkan terjadi melalui prosespembuatan perjanjian jual beli diantara pemilik tanah dan bangunan(warga masyarakat) sebagai pihak penjual dengan PT. LapindoBrantas sebagai pihak pembeli. Proses ini tidak bertentangan denganketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata ;Hal. 53 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

9. Uraian di atas menunjukkan bahwa Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun2007 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang lebih tinggi tingkatannya seperti yang didalilkan olehpara Pemohon. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon harusditolak untuk seluruhnya ;B. Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 Tidak Berisi KetentuanMengenai Penjualan Paksa1. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun2007 telah memaksa para pemilik tanah dan bangunan di area yangterkena dampak negatif semburan Lusi untuk menjual tanah danbangunan miliknya kepada PT. Lapindo Brantas. Hal ini dikemukakansecara jelas dalam angka 48, halaman 16 permohonan, yangmenyatakan :“Bahwa Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PERPRES No. 14 Tahun 2007telah mengubah hak-hak para Pemohon untuk mendapatkan ganti rugidengan memaksakan adanya hubungan jual beli kepemilikan rumah dantanah milik para Pemohon ……..” ;2. Pendapat para Pemohon sebagaimana dikutip di atas tidak benar,karena Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 tidak bersifat memaksa.Para pemilik tanah dan bangunan yang terkena ketentuan Pasal 15PERPRES No. 14 Tahun 2007 diberi kebebasan untuk menjual atautidak menjual tanah dan bangunannya. Bahkan dalam hal para pemiliktanah dan bangunan memilih untuk menjualnya, Pasal 15 PERPRES No.14 Tahun 2007 tidak menentukan bahwa harga penjualan ditentukansecara sepihak oleh si pembeli. Harga penjualan didasarkan padakesepakatan diantara pihak penjual dengan pihak pembeli ;3. Fakta menunjukkan bahwa sampai saat ini masih terdapat sejumlahwarga masyarakat yang masih belum bersedia untuk menjual tanah danbangunannya kepada PT. Lapindo Brantas. Tidak ada ketentuan hukumyang mengancam sanksi terhadap mereka yang tidak bersedia untukmenjual tanah dan bangunannya. Dengan demikian Pasal 15 PERPRESNo. 14 Tahun 2007 sama sekali tidak bersifat memaksa ;4. Pendapat para Pemohon yang menyatakan bahwa dalam proses jualbeli berdasarkan ketentuan Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007kedudukan/posisi tawar para pihak tidak seimbang, dimana pihak penjual(warga masyarakat) berada dalam posisi lemah, sementara pihakHal. 54 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

pembeli (PT. Lapindo Brantas) berada dalam posisi kuat, adalahpendapat yang tidak benar, karena :a. Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 tidak mewajibkan wargamasyarakat untuk menjual tanah dan bangunan miliknya kepada PT.Lapindo Brantas. Dengan demikian, jika mereka merasa posisitawarnya tidak menguntungkan, mereka memiliki kebebasan untuktidak menjual tanah dan bangunan miliknya kepada PT. LapindoBrantas ;b. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa harga jual yangdisepakati ternyata lebih tinggi daripada harga tanah/bangunanmenurut NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) ;5. Uraian di atas menunjukkan bahwa dalil para Pemohon yangmenyatakan bahwa Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 bersifatmemaksa, sehingga bertentangan dengan kebebasan individu atau hakhakasasi manusia adalah dalil yang tidak benar. Oleh karena itu,permohonan para Pemohon yang didasarkan pada dalil ini harus ditolakuntuk seluruhnya ;C. Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 Justru Memberikan KeadaanYang Lebih Baik Bagi Para Korban Lusi1. Di halaman 15, angka 42 permohonan, para Pemohon mengemukakan :“Namun faktanya Pemerintah lalai melaksanakan kewajibannya.Pemerintah tidak mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi parakorban. Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah amat lambatsehingga para korban keadaannya semakin buruk dan merugikan parakorban. Bahkan setelah semakin berlarut-larut, kebijakan Pemerintahmelalui Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 Tentang BadanPenanggulangan Lumpur Sidoarjo pun malah justru memperburukkeadaan korban” ;2. Pendapat para Pemohon sebagaimana dikutip di atas adalah pendapatyang tidak benar. Para Pemohon tidak memperhatikan fakta bahwadalam keadaan terkena dampak negatif semburan Lusi, para korbansangat memerlukan uang, baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnyasehari-hari, maupun untuk mencari tanah dan bangunan baru, sebagaipengganti dari tanah dan bangunan yang terendam lumpur ;3. Tanpa adanya ketentuan Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007, parakorban tidak akan memiliki sumber untuk memperoleh uang. Pasal 15PERPRES ini justru memberikan jalan bagi para korban untukHal. 55 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

memperoleh sejumlah uang. Sekalipun demikian, sebagaimanadiuraikan di atas, Pasal 15 PERPRES ini sama sekali tidak bersifatmemaksa : para korban diperkenankan untuk menggunakan atau tidakmenggunakan jalan tersebut sebagai sumber untuk memperoleh uang ;4. Uraian di atas menunjukkan bahwa Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun2007 justru membuka kesempatan bagi para korban untuk memperbaikikondisi hidup yang dihadapinya. Dengan demikian, pendapat paraPemohon yang menyatakan bahwa PERPRES No. 14 Tahun 2007memperburuk nasib mereka adalah pendapat yang tidak benar. Olehkarena itu, permohonan para Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya ;Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Majelis HakimAgung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa permohonan Hak UjiMateriil ini berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya menolakpermohonan para Pemohon ;Tentang HukumnyaMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah seperti diuraikan dibagian awal putusan ini ;Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon keberatan Hak UjiMateriil pada pokoknya menyatakan bahwa isi Pasal 15 PERPRES No. 14Tahun 2007 a quo bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi yaitu :- Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria jo PP. Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai hak atas tanah, Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 24 Tahun1992 Tentang Tata Ruang, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 TentangPengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 22 Tahun 2001Tentang Minyak dan Gas Bumi dan KUHPerdata ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai substansidari permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut, terlebih dulu akandipertimbangkan aspek formal prosedural seperti dipertimbangkan berikut ini ;Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil ParaPemohon diterima dan didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI. denganregister No. 24 P/HUM/Th.2007 pada tanggal 28 September 2007, sedangkanPeraturan Presiden RI. No. 14 Tahun 2007 yang Pasal 15 nya dimohonkanHal. 56 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

untuk diuji, ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 8 April 2007. Dengandemikian permohonan keberatan Hak Uji Materiil a quo diajukan dalamtenggang waktu 180 hari sejak Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka (4) PERMA No. 1Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil ;Menimbang, bahwa Para Pemohon keberatan adalah ABDUL MALIK,dkk. yang keseluruhannya berjumlah 38 orang dan bertempat tinggal di wilayahSidoarjo Jawa Timur ; oleh karena itu termasuk kelompok masyarakat yangdapat mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka (4) PERMA No. 1 Tahun 2004 Tentang Hak UjiMateriil ;Dengan demikian Para Pemohon keberatan mempunyai kwalitas atau legalstanding untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak UjiMateriil diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan diajukan olehPemohon yang memiliki legal standing, maka permohonan keberatan Hak UjiMateriil tersebut secara formal prosedural dapat diterima ;Menimbang, bahwa Pasal 15 Peraturan Presiden RI. No. 14 Tahun2007 yang dimohonkan uji materiil pada pokoknya merupakan kebijakanPresiden RI. dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan yangmenimpa masyarakat yang terkena luapan Lumpur Sidoarjo dengan caramewajibkan PT. Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakatterdampak luapan Lumpur Sidoarjo dengan harga yang disetujui masyarakatterdampak dan cara pembayaran bertahap 20% dibayar di muka, sedangkansisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2(dua) tahun habis ;Bahwa oleh karena itu Pasal 15 Peraturan Presiden RI. No. 14 Tahun2007 tersebut memberikan hak dan jaminan bagi pemilik tanah dan bangunanterdampak luapan Lumpur Sidoarjo untuk mendapatkan ganti rugi nilainyamelalui jual beli dengan harga yang didasarkan atas persetujuan ataukesepakatan para korban pemilik tanah dan bangunan. Dengan demikian tidakternyata ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden tersebut mengandung ataumenampakkan ada penyalahgunaan wewenang ataupun adanya kesewenangwenangandari Presiden RI., satu dan lain hal karena muatan kebijakannyasudah memperhatikan baik kepentingan PT. Lapindo Brantas disatu pihakmaupun kepentingan masyarakat terdampak luapan Lumpur Sidoarjo dilainpihak secara wajar dan proporsional; lagi pula Pasal 15 PERPRES No. 14Hal. 57 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

Tahun 2007 tidak mengandung hal-hal yang memaksa, karena pelaksanaannyasepenuhnya atas dasar kata sepakat antara anggota-anggota masyarakat yangbersangkutan dengan PT. LAPINDO BRANTAS ;Menimbang, bahwa lagi pula Pasal 15 Peraturan Presiden RI. No. 14Tahun 2007 tersebut merupakan Kebijakan Presiden dan sebagai suatukebijakan (beleid) Pemerintah tidak dapat dinilai atau diuji oleh Hakim,sepanjang tidak dapat dibuktikan adanya penyalahgunaan wewenang (abuse ofpower) atau kesewenang-wenangan Pemerintah (arbitrary) di dalammenerbitkan kebijakan tersebut. Penilaian oleh Hakim atas suatu kebijakanhanya bersifat terbatas (marginal) atau marginale toetsing, demikian jugapendapat dalam Yurisprudensi Indonesia ;Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 15 Peraturan Presiden RI.tersebut tidak ternyata ada penyalahgunaan wewenang atau kesewenangwenanganbaik cara penerbitan maupun materi muatannya, maka Pasal 15tersebut tidak dapat dinilai atau diuji oleh Hakim ;Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 15 Peraturan Presiden RI. No.14 Tahun 2007 tidak dapat diuji dan dinilai oleh Hakim, lagi pula Pasal 15tersebut diterbitkan dalam rangka penanganan masalah sosial terdampakluapan Lumpur Sidoarjo dengan cara memberikan ganti/membayar nilai hargatanah dan bangunan para korban luapan Lumpur secara wajar dan proporsionalseperti telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pasal 15 tersebut tidakbertentangan dengan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang dijadikan dasaratau tolok ukur oleh Para Pemohon keberatan Hak Uji Materiil ;Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan keberatan Hak UjiMateriil dari Para Pemohon tersebut tidak beralasan, sehingga permohonanPara Pemohon harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan ParaPemohon ditolak, maka Para Pemohon keberatan dihukum untuk membayarbiaya perkara ;Mengingat Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang TentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, PERMA No. 1 Tahun 2004 dan Peraturanperundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;M E N G A D I L I :Menolak permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon : 1.ABDUL MALIK, 2. YUDO WINTOKO, 3. PITANTO, 4. SUNARTO, 5.PURNOTO, 6. SUDARTO, 7. LILIK KAMINAH, 8. KASTO, 9. SUDARMANI,Hal. 58 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007

10. NISWATUN CHASANAH, 11. JAIDIL, 12. AUNUR ROFIQ, 13. KHOLIKWIDODO, 14. GUNARYO, 15. ASFIROTUN, 16. MAS ARIL KHILMI, 17.MOCH. AMIN, 18. KHOIRIL, 19. PRAYETNO, 20. TETI HANDAYANI, 21.SULASTRI, 22. KUDORI, 23. RA’I, 24. BUAYAT, 25. FATKHUR ROHMAN, 26.MUHAMMAD BASHORI, 27. PURMIASIH, 28. ARIFIN, 29. ZAINAL ABIDIN,30. SULIAMAH, 31. SUWITO, 32. LUPUT, 33. PURWANTO, 34. SUDARTO,35. SUBANDI, 36. IRAWATI, 37. MUCH. IRSYAD dan 38. MUNDIR DWIILMIAWAN, tersebut ;Menghukum para Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Jum’at tanggal 14 Desember 2007 oleh Bagir Manan KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Ahmad Sukardja, SH. danProf. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dandibantu oleh Matheus Samiaji, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh para pihak.Hakim – Hakim Anggota : Ketua :ttd./ Prof. Dr. Ahmad Sukardja, SH.ttd./ttd./ Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.Bagir MananBiaya–biaya : Panitera Pengganti :1. Meterai ……………… Rp. 6.000,- ttd./2. Redaksi ……………… Rp. 1.000,- Matheus Samiaji, SH.,MH.3. Administrasi ………… Rp. 993.000,-Jumlah ………………. Rp.1.000.000,-==========Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754Hal. 59 dari 59 hal. Put. No.24 P/HUM/2007