PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 9 TAHUN 2001 ...

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOKNOMOR 9 TAHUN 2001TENTANGPENETAPAN KELURAHANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAWALIKOTA DEPOKMenimbang : a. bahwa berdasarkan Undang–Undang No. 15 Tahun 1999 tentangPembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan DaerahTingkat II Cilegon.b. bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (2) Undang– Undang Nomor 22Tahun 1999, Desa–Desa yang ada dalam wilayah Kotamadya,berdasarkan Undang– Undang Nomor 5 Tahun 1974 pada saat mulaiberlakunya undang – undang ini ditetapkan sebagai Kelurahan.c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkanDesa–desa yang ada di Kota Depok menjadi Kelurahan denganPeraturan Daerah.Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang PembentukanKotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah TingkatII Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49. TambahanLembaran Negara Nomor 3828).2. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan LembaranNegara Nomor 3839).3. Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran NegaraTahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)4. Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan LembaranNegara Nomor 3851).5. Undang–undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan LembaranNegara Nomor 3890).6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang TeknikPenyusunan Peraturan Perundang–undangan dan Bentuk RancanganUndang–undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan RancanganKeputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentangKewenangan.

8. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2000 tentang PembentukanPerangkat Daerah.9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang SusunanOrganisasi Perangkat Daerah.Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOKMEMUTUSKANMenetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENETAPANKELURAHANPasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:a. Kota adalah Kota Depok.b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.d. Walikota adalah Walikota Depoke. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota DepokPasal 2(1) Desa–desa di Kota Depok dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadiKelurahan.(2) Desa–desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :a. Kecamatan Pancoran mas1. Desa Bojong Pondok Terong2. Desa Ratu Jaya3. Desa Pondok Jaya4. Desa Cipayung5. Desa Cipayung Jayab. Kecamatan Cimanggis1. Desa Cimpaeun2. Desa Tapos3. Desa Leuwi Nanggung4. Desa Sukamaju Baru5. Desa Sukatani6. Desa Harjamukti7. Desa Curug8. Desa Tugu9. Desa Mekarsari

10. Desa Pasir Gunung Selatan11. Desa Cisalak Pasar12. Desa Jati Jajarc. Kecamatan Sawangan1. Desa Pasir Putih2. Desa Bedahan3. Desa Pengasinan4. Desa Duren Seribu5. Desa Bojongsari6. Desa Curug7. Desa Pondok Petir8. Desa Serua9. Desa Cinangka10. Desa Sawangan11. Desa Sawangan Baru12. Desa Kedaung13. Desa Bojongsari Baru14. Desa Duren Mekard. Kecamatan Limo1. Desa Meruyung2. Desa Grogol3. Desa Krukut4. Desa Limo5. Desa Gandul6. Desa Pangkalan Jati7. Desa Pangkalan Jati Baru(3) Dengan ditetapkannya desa–desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini maka Kelurahandi Kota Depok menjadi :a. Kecamatan Pancoran mas1. Kelurahan Bojong Pondok Terong2. Kelurahan Ratu Jaya3. Kelurahan Pondok Jaya4. Kelurahan Cipayung5. Kelurahan Cipayung Jaya6. Kelurahan Depok7. Kelurahan Depok Jaya8. Kelurahan Pancoran Mas9. Kelurahan Mampang10. Kelurahan Rangkapanjaya Baru11. Kelurahan Rangkapanjayab. Kecamatan Cimanggis1. Kelurahan Cilangkap2. Kelurahan Cimpaeun3. Kelurahan Tapos4. Kelurahan Leuwi Nanggung5. Kelurahan Sukamaju Baru

6. Kelurahan Sukatani7. Kelurahan Harjamukti8. Kelurahan Curug9. Kelurahan Tugu10. Kelurahan Mekarsari11. Kelurahan Pasir Gunung Selatan12. Kelurahan Cisalak Pasar13. Kelurahan Jati Jajarc. Kecamatan Sawangan1. Kelurahan Pasir Putih2. Kelurahan Bedahan3. Kelurahan Pengasinan4. Kelurahan Duren Seribu5. Kelurahan Bojongsari6. Kelurahan Curug7. Kelurahan Pondok Petir8. Kelurahan Serua9. Kelurahan Cinangka10. Kelurahan Sawangan11. Kelurahan Sawangan Baru12. Kelurahan Kedaung13. Kelurahan Bojongsari Baru14. Kelurahan Duren Mekard. Kecamatan Limo1. Kelurahan Meruyung2. Kelurahan Grogol3. Kelurahan Krukut4. Kelurahan Limo5. Kelurahan Gandul6. Kelurahan Cinere7. Kelurahan Pangkalan Jati8. Kelurahan Pangkalan Jati Barue. Kecamatan Sukmajaya1. Kelurahan Sukmajaya2. Kelurahan Sukamaju3. Kelurahan Abadijaya4. Kelurahan Mekarjaya5. Kelurahan Baktijaya6. Kelurahan Kalimulya7. Kelurahan Kalibaru8. Kelurahan Cisalak9. Kelurahan Jatimulya10. Kelurahan Tirtajaya11. Kelurahan Cilodongf. Kecamatan Beji1. Kelurahan Beji

2. Kelurahan Kukusan3. Kelurahan Tanah Baru4. Kelurahan Kemiri Muka5. Kelurahan Pondok Cina6. Kelurahan Beji TimurPasal 3(1) Untuk pertama kalinya Pejabat Kepala Kelurahan di Jabat oleh Kepala Desa sampai denganhabis masa jabatannya. Begitu juga dengan Perangkat Kelurahan dilaksanakan olehPerangkat Desa.(2) Penunjukkan Pejabat Kelurahan dan perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setelah berakhirnya masa JabatanPenjabat Kepala Kelurahan dapat menjadi pegawai Pemerintahan Kota Depok sesuai denganpersyaratan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku.Pasal 4Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana padaPasal 3 ayat (3) diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengankemampuan keuangan daerah.Pasal 5Kepala Desa yang menjabat sebagai Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan sebagaimanadimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Pasal ini melalaikan tugasnya sehingga merugikan negara ataudaerah dan masyarakat, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, pemberhentian sementaradan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.Pasal 6(1) Seluruh / Kekayaan dan sumber–sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desadengan berubah status menjadi Kelurahan diserahkan menjadi aset Pemerintah Kota Depok.(2) Kekayaan dan sumber–sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelolamelalui ABPD dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan melaluiKeputusan Walikota.Pasal 7Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.Ditetapkan di : DepokPada Tanggal : 08 Pebruari 2001

WALIKOTA DEPOK,H. BADRUL KAMALDiundangkan di : DepokPada Tanggal : 09 Februari 2001SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOKDrs. A. MOCH. HARRISNIP. 010.057.329LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2001 NOMOR 40