Perda No. 10 ttg. Hotel - Mahkamah Konstitusi RI

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGOPERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGONOMOR 10 TAHUN 2008TENTANGIZIN USAHA HOTELDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI BUNGO,Menimbang: a. bahwa dengan meningkatnya usaha kepariwisataan di daerah khususnyadi bidang usaha hotel yang saat ini menjadi kewenangan PemerintahDaerah Kabupaten perlu dilakukan penertiban, pembinaan sertapengawasan terhadap usaha dimaksud;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adi atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Hotel;Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan DaerahOtonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi SumateraTengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan DaerahTingkat II Tanjungjabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2755);3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor4048);5. Undang-……..2

-2-6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang PembentukanKabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi danKabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten TanjungJabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389);8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang PenyelenggaraanKepariwisataan (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 1996 Nomor101, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 3658);10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BUNGOdanBUPATI BUNGOMEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA HOTELBAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah…..3

-3-1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bungo.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo.3. Bupati adalah Bupati Bungo.4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalahsatuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidangkepariwisataan.5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi, perseroanterbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha miliknegara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis,lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.6. Perusahaan adalah setiap badan yang menjalankan suatu jenis usaha yangbersifat tetap terus menerus yang didirikan dan berkedudukan dalamdaerah untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba (profit).7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisatatermasuk pengusaha objek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usahayang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha danmasyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan danpersinggahan wisata.9. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada badan atauperseorangan yang akan melaksanakan usaha hotel.10. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagianatau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan,makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secarakomersial serta memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telahditetapkan.11. Hotel Berbintang adalah suatu usaha komersial yang menggunakanseluruh dari suatu bangunan yang khusus di sediakan bagi setiap oranguntuk memperoleh pelayanan penginapan beserta seluruh fasilitas yangdisediakan pihak hotel seperti fasilitas olah raga, hiburan, komunikasi,tempat tidur/istirahat/rekreasi.12. Hotel Melati adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruhatau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi setiap oranguntuk memperoleh pelayanan penginapan yang disediakan pihak hoteldengan fasilitas yang terbatas.BAB IIJENIS USAHA DAN KLASIFIKASI USAHAJenis usaha adalah Usaha Hotel.Pasal 2Pasal 3Klasifikasi jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaiberikut:a. Hotel berbintang terdiri dari:1. Kelas.......4

-4-1. Kelas Bintang 5 dinyatakan dengan tanda bintang 5;2. Kelas Bintang 4 dinyatakan dengan tanda bintang 4;3. Kelas Bintang 3 dinyatakan dengan tanda bintang 3;4. Kelas Bintang 2 dinyatakan dengan tanda bintang 2;5. Kelas Bintang 1 dinyatakan dengan tanda bintang 1.b. Hotel MelatiHotel Melati terdiri atas satu kelas dengan tanda Bunga Melati.c. Usaha hotel yang baru atau belum memiliki kelas/sertifikat (piagam)Hotel Melati atau Hotel Berbintang di klasifikasikan sebagai berikut:1. hotel yang memiliki kamar berjumlah lebih dari 50 (lima puluh) kamardan kurang dari 100 (seratus) kamar disamakan Kelas Bintang 1;2. hotel yang memiliki kamar berjumlah lebih dari 100 (seratus) kamardisamakan Kelas Berbintang 2;3. Hotel yang memiliki kamar berjumlah kurang dari 50 (lima puluh)kamar disamakan Kelas Melati.BAB IIIKETENTUAN PERIZINANPasal 4Setiap orang atau badan yang menjalankan usaha di bidang hotel terlebihdahulu harus mendapat izin usaha dari Bupati.Pasal 5Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4Peraturan Daerah ini, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepadaBupati melalui SKPD dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:a. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;b. fotocopy photo copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);c. fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan);d. fotocopy AMDAL;e. fotocopy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);f. fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);g. fotocopy Sertifikat (Piagam) Kelas Hotel;h. fotocopy Sertifikat (Piagam) Laik Sehat;i. fotocopy data umum usaha;j. fotocopy KTP pemilik usaha;k. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.Pasal 6(1) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal5, dilakukan penelitian terhadap berkas yang diajukan pemohon sertadilanjutkan dengan pemeriksaan langsung ke lokasi usaha.(2) Hasil penelitian lapangan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di buatdalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pemberianizin usaha.Pasal 7…….5

-5-Pasal 7(1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak di daftarkannyaberkas permohonan, maka Instansi pengelola izin memberikan jawabansecara tertulis mengenai dikabulkannya atau disempurnakannya atauditolaknya permohonan.(2) Permohonan yang ditolak atau yang disempurnakan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), disertai dengan alasan penyempurnaan ataupenolakan.(3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratandinyatakan lengkap dan tidak ada surat pemberitahuan ataupenyempurnaan atau penolakan, maka permohonan dinyatakandikabulkan.Pasal 8Izin Usaha Hotel diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejakpermohonan dinyatakan lengkap.Pasal 9Izin Usaha Hotel berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjangkembali apabila telah habis masa berlakunya.Pasal 10(1) Surat Izin Usaha Hotel ditandatangani oleh Bupati dan dapatdidelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.(2) Pendelegasian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkandengan Keputusan Bupati.BAB IVKARTU PENGAWASANPasal 11(1) Selain izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemohon izindiberikan Kartu Pengawasan yang diterbitkan setiap tahun, sebagai saranapengendalian, pembinaan dan pengawasan usaha.(2) Terhadap pemberian Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dikenakan biaya sebagai berikut:a. Hotel Berbintang1. Hotel Bintang 5 ………………... Rp. 5.000.000,-/tahun2. Hotel Bintang 4 ……………........ Rp. 4.000.000,-/tahun3. Hotel ……..6

-6-3. Hotel Bintang 3 ……………........ Rp. 3.000.000,-/tahun4. Hotel Bintang 2 ……………........ Rp. 2.000.000,-/tahun5. Hotel Bintang 1 ……………........ Rp. 1.000.000,-/tahunb. Hotel Melati ……………………… Rp. 350.000,-/tahun(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke Kas Daerah.Pasal 12Tata cara pemungutan dan penyetoran biaya sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.BAB VPEMBINAAN DAN PENGAWASANPasal 13(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha hotel sertamemantau kegiatan suatu usaha hotel sesuai dengan izin yang diberikan.(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)meliputi penyuluhan, bimbingan dan penertiban terhadap pelanggaranizin.Pasal 14(1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertibanterhadap izin usaha sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kelapangan oleh suatu Tim.(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkandengan Keputusan Bupati.BAB VIKEWAJIBAN DAN LARANGANPasal 15Setiap orang atau badan yang memiliki Izin Usaha Hotel di wajibkan:a. menjalankan atau melaksanakan kegiatan paling lambat 3 (tiga) bulansejak tanggal izin diterbitkan;b. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan;c. menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan usaha;d. menjaga kebersihan, memelihara dan memenuhi persyaratan hygienis dansanitasi di dalam dan di sekitar lingkungan usaha;e. mentaati serta tunduk pada ketentuan eraturan perundang-undangan yangberhubungan dengan kepariwisataan khususnya serta peraturanperundang-undangan lainnya;f. menjaga......7

-7-f. menjaga, memelihara dan melestarikan tradisi adat istiadat dan budayayang telah ada dalam masyarakat;g. melaporkan perkembangan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekaliserta laporan tahunan kegiatan usaha paling lama 1 (satu) bulan dari akhirtahun takwin.Pasal 16Setiap orang pribadi atau badan dalam menjalankan Izin Usaha Hoteldilarang:a. melakukan kegiatan usaha di luar ketentuan izin yang diberikan;b. mengunakan tempat usaha untuk kegiatan praktek prostitusi, perjudian,transaksi serta peredaran obat-obat terlarang (narkoba dan sejenisnya);c. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan adat istiadat, budaya,kesusilaan dan norma-norma kehidupan yang ada dalam masyarakat;d. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketertiban umumdan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ataue. melakukan kegiatan usaha tanpa izin.BAB VIISANKSI ADMINISTRASIPasal 17Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pelanggaran dengan sengajaatau tidak sengaja terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4dikenakan sanksi administratif berupa:a. Klasifikasi Hotel Bintang:1. kegiatan usaha dihentikan secara paksa sampai dengan batas waktuditerbitkannya izin;2. kewajiban mengurus izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yangberlaku; dan3. membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).b. Klasifikasi Melati:1. kegiatan usaha dihentikan secara paksa sampai dengan batas waktuditerbitkannya izin;2. kewajiban mengurus izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yangberlaku; dan3. membayar denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).Pasal 18Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupadenda sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) bagi Usaha Hotel denganklasifikasi Bintang 1 s/d 5 dan Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) bagi usahaHotel dengan klasifikasi Melati.Pasal 19Denda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 disetorkanke Kas Daerah.Pasal 20…..8

-8-Pasal 20(1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dikenakansanksi berupa pencabutan izin.(2) Pencabutan izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukandengan cara memberi peringatan atau teguran secara tertulis sebanyak 3(tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh)hari kerja.(3) Apabila peringatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) tidak diindahkanmaka izinnya dicabut dan dilanjutkan dengan penghentian usaha secarapaksa.BAB VIIIKETENTUAN PERALIHANPasal 21(1) Bagi Usaha Hotel yang telah memiliki izin sebelum berlakunya PeraturanDaerah ini masih tetap berlaku dengan ketentuan wajib melakukanpendaftaran ulang (Heregistrasi) setiap sekali setahun sesuai dengantanggal jatuh tempo serta memenuhi ketentuan sesuai dengan PeraturanDaerah ini.(2) Bagi Usaha Hotel yang tidak memiliki izin sampai pada saat berlakunyaPeraturan Daerah ini, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunyaPeraturan Daerah ini wajib mengurus izin sesuai dengan PeraturanDaerah ini.BAB IXKETENTUAN PENUTUPPasal 22Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yangbertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.Pasal 23Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan denganPeraturan Bupati.Pasal 24Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.Agar........9

Diundangkan di Muara Bungopada tanggal 22 Juli 2008-9-Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah dengan penempatan dalam Lembaran Daerah KabupatenBungo.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGOttd.USMAN HASANDitetapkan di Muara Bungopada tanggal 22 Juli 2008BUPATI BUNGO,ttd.H. ZULFIKAR ACHMADLEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2008 NOMOR 10