Lampiran

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 3 -Pasal2Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif beamasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:a. tarif bea masuk dalam rangka Perjanjian PerdaganganPreferensial antara Pemerintah Republik Indonesia danPemerintah Republik Islam Pakistan yang lebih rendahdari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanyadiberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapidengan Surat Keterangan Asal (Form IP) yang telahditandatangani oleh pejabat berwenang di negaraPakistan;b. importir wajib mencantumkan nomor referensi SuratKeterangan Asal (Form IP) sebagaimana dimaksudpada hunif a: dan kode fasilitas dalam rangkaPerjanjian Perdagangan Preferensial antaraPemerintah Republik Indonesia dan PemerintahRepublik Islam Pakistan, pada pemberitahuan imporbarang;c. lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form IPj dalamrangka Perjanjian Perdagangan Preferensial· antaraPemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah RepublikIslam Pakistan seba gaimana dimaksud pada huruf a,wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuanpemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksudpada ,huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhanpemasukan;, dand. dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secaraumum lebih rendah dari tarif bea masuk dalamrangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antaraPemerintah Republik Indonesia dan PemerintahRepublik Islam Pakistan sebagaimana tercantumdalam Lampiran Peraturan Menteri ini, tarif yangberlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secaraumum.Pasa13Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadapbarang impor yang dokumen pemberitahuan imporbarangnya telah mendapatkan nomor pendaftaran dariKantor Pabean pelabuhan pemasukan.Pasa14Peraturan Menteri 1m mulai .berlaku pada tanggal 18Januari 2013.