E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01
E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01
E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAISALINANKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP- 147/BC/2011TENTANGPERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASIDI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklajuti program dan kegiatan penyusunanSt<strong>and</strong>ar Prosedur Operasi (SOP) Direktorat Jenderal Bea dan CukaiTahun 2011 serta mempertimbangkan surat Sekretaris JenderalKementerian Keuangan Nomor S-2339/SJ/2011 tanggal 20 Desember2011 tentang Persetujuan atas 53 St<strong>and</strong>ard Operating Procedures (SOP)Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dip<strong>and</strong>ang perlu menetapkanKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan KeenamAtas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-90/BC/2009 Tentang Penetapan St<strong>and</strong>ar Prosedur Operasi DiLingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612), sebagaimana diubahdengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan LembaranNegara Nomor 4661);2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, TambahanLembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukaisebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor65/PMK.01/2009;4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang;5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentangPedoman Penyusunan St<strong>and</strong>ard Prosedur Operasi (St<strong>and</strong>ard OperatingProcedures) di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 55/PM.1/2007;6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Beadan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011;8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2008tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan, SertaMonitoring dan Evaluasi St<strong>and</strong>ar Prosedur Operasi di LingkunganDirektorat Jenderal Bea dan Cukai;MEMUTUSKAN…
MEMUTUSKAN :Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANGPERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEADAN CUKAI NOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDARPROSEDUR OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEADAN CUKAI.PERTAMAKEDUAKETIGA: Mengubah Lampiran I, V, VI, dan VII, Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor KEP-90/BC/2009 tentang Penetapan St<strong>and</strong>ar ProsedurOperasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor KEP-115/BC/2011, sehingga menjadi sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran I, V, VI dan VII Keputusan Direktur Jenderalini.: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai ini akan diadakan perbaikansebagaimana mestinya.: Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini berlaku sejak tanggalditetapkan.Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikankepada :1. Menteri Keuangan;2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;3. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian Keuangan;4. Sekretaris Direktorat Jenderal, Kepala Pusat Kepatuhan Internal, paraDirektur, dan para Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;5. Para Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama danKepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;6. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, dan KepalaBalai Pengujian dan Identifikasi Barang.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 28 Desember 2011DIREKTUR JENDERAL,ttdAGUNG KUSWANDONONIP 19670329 199103 1 001
STANDAR PROSEDUR OPERASIKANTOR PUSAT DJBCNO. JUDUL SOP NOMOR SOP UNIT KERJA1. Pemberitahuan Melanjutkan PendidikanDi Luar Kedinasan001/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat DirektoratJenderal2. Pemberitahuan Selesai Melanjutkan 002/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat DirektoratPendidikan Di Luar KedinasanJenderal3. Penunjukan Peserta Diklat 003/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat DirektoratJenderal4. Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai 004/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat DirektoratNegeri SipilJenderal5. Penerbitan Surat Keputusan Kum<strong>and</strong>ahdi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Beadan Cukai6. Pemindahan Pelaksana Pegawai NegeriSipil7. Permohonan Pensiun yang MencapaiBatas Usia Pensiun (BUP) dan KenaikanPangkat Pengabdian Pegawai NegeriSipil8. Usulan Pensiun J<strong>and</strong>a/Duda,Bagian/Hak Pensiun J<strong>and</strong>a/Duda, danKenaikan Pangkat Pengabdian PegawaiNegeri Sipil9. Penerbitan Surat Izin Cerai/ SuratKeterangan Cerai10. Pemberian Surat Izin Cuti TahunanPegawai Negeri Sipil Golongan I dan II11. Pemberian Surat Izin Cuti TahunanPegawai Negeri Sipil Golongan III12. Pemberian Surat Izin Cuti TahunanPegawai Negeri Sipil Golongan IVdan/atau Eselon III13. Pemberian Surat Izin Cuti TahunanPegawai Negeri Sipil Eselon II14. Pemberian Surat Izin Cuti BersalinPegawai Negeri Sipil Golongan I dan II15. Pemberian Surat Izin Cuti BersalinPegawai Negeri Sipil Golongan III16. Pemberian Surat Izin Cuti BersalinPegawai Negeri Sipil Golongan IVdan/atau Eselon III17. Pemberian Surat Izin Cuti BersalinPegawai Negeri Sipil Eselon II18. Permohonan Izin Cuti di LuarTanggungan Negara Pegawai NegeriSipil19. Pelaporan Pengaktifan Kembali PegawaiNegeri Sipil Setelah Cuti di LuarTanggungan Negara20. Penerbitan dan Proses Surat PerintahPerjalanan Dinas (SPPD) Jabatan005/SOP-BC/SEKRE/2009006/SOP-BC/SEKRE/2009007/SOP-BC/SEKRE/2009008/SOP-BC/SEKRE/2009009/SOP-BC/SEKRE/2009010/SOP-BC/SEKRE/2009011/SOP-BC/SEKRE/2009012/SOP-BC/SEKRE/2009013/SOP-BC/SEKRE/2009014/SOP-BC/SEKRE/2009015/SOP-BC/SEKRE/2009016/SOP-BC/SEKRE/2009017/SOP-BC/SEKRE/2009018/SOP-BC/SEKRE/2009019/SOP-BC/SEKRE/2009020/SOP-BC/SEKRE/2009Sekretariat DirektoratJenderalSekretariat DirektoratJenderalSekretariat DirektoratJenderalSekretariat DirektoratJenderalSekretariat DirektoratJenderalSekretariat DirektoratJenderalSekretariat DirektoratJenderalSekretariat DirektoratJenderalSekretariat DirektoratJenderalSekretariat DirektoratJenderalSekretariat DirektoratJenderalSekretariat DirektoratJenderalSekretariat DirektoratJenderalSekretariat DirektoratJenderalSekretariat DirektoratJenderalSekretariat DirektoratJenderal
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP UNIT KERJA21. Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) Jabatan yang Berasal dari KantorPenerbit SPPD22. Penerbitan dan Proses Surat PerintahPerjalanan Dinas (SPPD) Pindah23. Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) Pindah yang Berasal dari KantorPenerbit SPPD berdasarkan SK Mutasi24. Entry Data dan PengadministrasianDokumen Kepegawaian25. Permohonan Penerbitan Kartu Istri/Suami (KARIS/KARSU)26. Penerimaan dan PengadministrasianSurat/Paket pada Kantor Pusat DJBC27. Penerimaan dan PendistribusianDokumen pada Bagian Umum28. Penggunaan Auditorium pada KantorPusat DJBC29. Pelayanan Permohonan PenetapanKlasifikasi Sebelum Impor (Pre-EntryClassification)021/SOP-BC/SEKRE/2009022/SOP-BC/SEKRE/2009023/SOP-BC/SEKRE/2009024/SOP-BC/SEKRE/2009025/SOP-BC/SEKRE/2009026/SOP-BC/SEKRE/2009027/SOP-BC/SEKRE/2009028/SOP-BC/SEKRE/20090001/SOP-BC/TK/2008Sekretariat DirektoratJenderalSekretariat DirektoratJenderalSekretariat DirektoratJenderalSekretariat DirektoratJenderalSekretariat DirektoratJenderalSekretariat DirektoratJenderalSekretariat DirektoratJenderalSekretariat DirektoratJenderalDirektorat TeknisKepabeanan30. Pelayanan Permohonan Valuation Ruling 0002/SOP-BC/TK/2008 Direktorat TeknisKepabeanan31. Pelayanan Permohonan Customs Advice 0003/SOP-BC/TK/2008 Direktorat TeknisKepabeanan32. Pelayanan Atas Permohonan KeringananBea Masuk Atas Impor Barang DalamRangka Pelaksanaan Perjanjian “BasicAgreement On The Asean IndustrialCooperation”33. Pemberian Surat Izin Cuti TahunanPegawai Negeri Sipil Golongan I dan II34. Pelayanan Atas Penerusan UsulanPeruntukan Barang Milik Negara35. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk AtasImpor Peralatan dan Bahan YangDigunakan Untuk PencegahanPencemaran Lingkungan36. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk AtasImpor Obat-Obatan Yang DibiayaiDengan Menggunakan AnggaranPemerintah Yang Diperuntukan BagiKepentingan Masyarakat37. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk AtasImpor Barang Untuk KeperluanOlahraga Yang Diimpor Oleh IndukOrganisasi Olahraga Nasional38. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk AtasImpor Bibit dan Benih UntukPembangunan dan PengembanganIndustri Pertanian, Peternakan, danPerikanan39. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk AtasImpor Barang dan Bahan Yang AkanDirakit Menjadi Kendaraan BermotorUntuk Tujuan Ekspor001/SOP-BC/TK/2009002/SOP-BC/TK/2009001/SOP-BC/TK/20110001/SOP-BC/FK/20080002/SOP-BC/FK/20080003/SOP-BC/FK/20080004/SOP-BC/FK/20080006/SOP-BC/FK/2008Direktorat TeknisKepabeananDirektorat TeknisKepabeananDirektorat TeknisKepabeananDirektorat FasilitasKepabeananDirektorat FasilitasKepabeananDirektorat FasilitasKepabeananDirektorat FasilitasKepabeananDirektorat FasilitasKepabeanan
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP UNIT KERJA40. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk AtasImpor Barang Berdasarkan Kontrak BagiHasil (Production Sharing Contracts)Minyak dan Gas Bumi41. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk AtasImpor Barang Untuk KegiatanPengusahaan Panas Bumi BerdasarkanKontrak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 TentangPanas Bumi42. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk AtasImpor Barang Untuk Usaha HuluMinyak dan Gas Bumi Serta Panas BumiSetelah Berlakunya Undang-UndangNomor 22 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 200343. Pelayanan Pemberian Keringanan BeaMasuk Atas Impor Barang DalamRangka Pembangunan/PengembanganIndustri/ Industri Jasa44. Pelayanan Atas Permohonan PerizinanImpor Sementara KhususMesin/Peralatan dan Kapal Niaga YangDigunakan Untuk KegiatanPertambangan45. Pemberian Surat Izin Cuti TahunanPegawai Negeri Sipil Golongan I dan II46. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk AtasImpor Buku Ilmu Pengetahuan47. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk AtasImpor Barang Untuk KeperluanMuseum, Kebun Binatang dan TempatLain Semacam Itu Yang Terbuka UntukUmum48. Pembebasan Bea Masuk dan Cukai AtasImpor Barang Untuk Keperluan KhususKaum Tuna Netra dan Peny<strong>and</strong>angCacat Lainnya49. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk AtasImpor Persenjataan, Amunisi,Perlengkapan Militer dan Kepolisian,termasuk Suku Cadang serta Barang danBahan yang Dipergunakan UntukMenghasilkan Barang yangDipergunakan bagi KeperluanPertahanan dan Keamanan Negara50. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk danCukai Atas Impor Barang Contoh51. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk danCukai Atas Impor Bahan TerapiManusia, Pengelompokan Darah danBahan Penjenisan Jaringan52. Pembebasan Bea Masuk Atas ImporBarang Oleh Pemerintah Pusat AtauPemerintah Daerah Yang DitujukanUntuk Kepentingan Umum (Revisi atasSOP no 007/SOP-BC/FK/2010)0007/SOP-BC/FK/20080008/SOP-BC/FK/20080009/SOP-BC/FK/20080010/SOP-BC/FK/20080012/SOP-BC/FK/2008001/SOP-BC/FK/2009001/SOP-BC/FK/2010002/SOP-BC/FK/2010003/SOP-BC/FK/2010004/SOP-BC/FK/2010005/SOP-BC/FK/2010006/SOP-BC/FK/2010001/SOP-BC/FK/2011Direktorat FasilitasKepabeananDirektorat FasilitasKepabeananDirektorat FasilitasKepabeananDirektorat FasilitasKepabeananDirektorat FasilitasKepabeananDirektorat FasilitasKepabeananDirektorat FasilitasKepabeananDirektorat FasilitasKepabeananDirektorat FasilitasKepabeananDirektorat FasilitasKepabeananDirektorat FasilitasKepabeananDirektorat FasilitasKepabeananDirektorat FasilitasKepabeanan
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP UNIT KERJA53. Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai AtasBarang Kiriman Hadiah UntukKeperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial,Dan Kebudayaan54. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk AtasImpor Kendaraan Bermotor UntukKeperluan Badan Internasional BesertaPara Pejabatnya Yang Bertugas DiIndonesia55. Pelayanan Tatacara PemberianPembebasan Bea Masuk Dan Cukai AtasBarang Perwakilan Negara Asing DanPejabatnya56. Pelayanan Permohonan Penyediaan PitaCukai Minuman Meng<strong>and</strong>ung EtilAlkohol Asal Impor (P3C MMEA)57. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai HasilTembakau (CK-1) Secara Manual58. Pelayanan Pemesanan Pita CukaiMinuman Meng<strong>and</strong>ung Etil AlkoholAsal Impor (CK-1A)59. Pemberian Surat Izin Cuti TahunanPegawai Negeri Sipil Golongan I dan II60. Pelayanan Permohonan Penyediaan PitaCukai (P3C) Hasil Tembakau PengajuanAwal Dan Tambahan Di Kantor PusatYang Diajukan Secara Manual61. Pelayanan Permohonan Penyediaan PitaCukai (P3C) Hasil Tembakau PengajuanAwal Dan Tambahan Di Kantor PusatYang Diajukan Secara Elektronik62. Penerbitan NHI Pada DirektoratPenindakan dan Penyidikan63. Pemblokiran Kegiatan Kepabeanan OlehDirektur Penindakan dan PenyidikanBerdasarkan Rekomendasi Unit KerjaTerkait64. Pemblokiran Kegiatan Kepabeanan OlehDirektur Penindakan dan PenyidikanKarena Eksistensi Diragukan65. Pemberian Surat Izin Cuti TahunanPegawai Negeri Sipil Golongan I dan II002/SOP-BC/FK/2011003/SOP-BC/FK/2011004/SOP-BC/FK/2011001/SOP-BC/CUKAI/2009002/SOP-BC/CUKAI/2009003/SOP-BC/CUKAI/2009004/SOP-BC/CUKAI/2009001/SOP-BC/CUKAI/2011002/SOP-BC/CUKAI/20110001/SOP-BC/P2/20080002/SOP-BC/P2/20080003/SOP-BC/P2/2008001/SOP-BC/P2/2009Direktorat FasilitasKepabeananDirektorat FasilitasKepabeananDirektorat FasilitasKepabeananDirektorat CukaiDirektorat CukaiDirektorat CukaiDirektorat CukaiDirektorat CukaiDirektorat CukaiDirektorat PenindakanDan PenyidikanDirektorat PenindakanDan PenyidikanDirektorat PenindakanDan PenyidikanDirektorat PenindakanDan Penyidikan66. Penerimaan Perkara 001/SOP-BC/P2/2011 Direktorat PenindakanDan Penyidikan67. Penerimaan Dan Registrasi Tahanan 002/SOP-BC/P2/2011 Direktorat PenindakanDan Penyidikan68. Pemberian Surat Izin Cuti TahunanPegawai Negeri Sipil Golongan I dan II69. Pemberian Surat Izin Cuti TahunanPegawai Negeri Sipil Golongan I dan II70. Penyusunan Rumusan Kebijakan KerjaSama Bilateral di Bidang Kepabean<strong>and</strong>an Cukai001/SOP-BC/AUDIT/2009001/SOP-BC/KI/2009001/SOP-BC/KI/2010Direktorat AuditDirektorat KepabeananInternasionalDirektorat KepabeananInternasional
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP UNIT KERJA71. Penyusunan Rumusan Kebijakan KerjaSama Multilateral di Bidang Kepabean<strong>and</strong>an Cukai72. Penyusunan Rumusan Kebijakan KerjaSama Regional di Bidang Kepabean<strong>and</strong>an Cukai73. Penyiapan Rumusan Awal DokumenPengesahan Perjanjian Internasionaldalam Hubungan Kerja Sama Bilateral diBidang Kepabeanan dan Cukai74. Penyiapan Rumusan Awal DokumenPengesahan Perjanjian Internasionaldalam Hubungan Kerja SamaMultilateral di Bidang Kepabeanan danCukai75. Penyiapan Rumusan Awal DokumenPengesahan Perjanjian Internasionaldalam Hubungan Kerja Sama Regionaldi Bidang Kepabeanan dan Cukai76. Finalisasi Rumusan PengesahanPerjanjian Internasional dalamHubungan Kerja Sama Bilateral diBidang Kepabeanan dan Cukai77. Finalisasi Rumusan PengesahanPerjanjian Internasional dalamHubungan Kerja Sama Multilateral diBidang Kepabeanan dan Cukai78. Finalisasi Rumusan PengesahanPerjanjian Internasional dalamHubungan Kerja Sama Regional diBidang Kepabeanan dan Cukai79. Penyelenggaraan Meeting, Training/Seminar dan Event InternasionalLainnya di Bidang Kepabeanan80. Proses Pengurusan Perizinan Bagi CalonPeserta Kegiatan Kerja SamaInternasional Di Bidang KepabeananYang Diselenggarakan Di Luar Negeri81. Pelayanan Keberatan Kepabeanan PadaDirektorat PPKC82. Pelayanan Permohonan Penundaan AtauPengangsuran Kewajiban MembayarUtang Bea Masuk Dan DendaAdministrasi Pada Direktorat PPKC83. Pemberian Surat Izin Cuti TahunanPegawai Negeri Sipil Golongan I dan II002/SOP-BC/KI/2010003/SOP-BC/KI/2010004/SOP-BC/KI/2010005/SOP-BC/KI/2010006/SOP-BC/KI/2010007/SOP-BC/KI/2010008/SOP-BC/KI/2010009/SOP-BC/KI/2010010/SOP-BC/KI/2010001/SOP-BC/KI/2011001/SOP-BC/PPKC/2009002/SOP-BC/PPKC/2009003/SOP-BC/PPKC/2009Direktorat KepabeananInternasionalDirektorat KepabeananInternasionalDirektorat KepabeananInternasionalDirektorat KepabeananInternasionalDirektorat KepabeananInternasionalDirektorat KepabeananInternasionalDirektorat KepabeananInternasionalDirektorat KepabeananInternasionalDirektorat KepabeananInternasionalDirektorat KepabeananInternasionalDirektorat PPKCDirektorat PPKCDirektorat PPKC84. Tata Cara Pelaksanaan Pameran 001/SOP-BC/PPKC/2010 Direktorat PPKC85. Pelaksanaan Analisis Berita Media Massa 002/SOP-BC/PPKC/2010 Direktorat PPKC86. Penyelenggaraan Penyuluhan/Sosialisasi87. Penanganan Perkara PermohonanPraperadilan Terhadap Seluruh UnitDJBC Pada Peradilan Umum003/SOP-BC/PPKC/2010001/SOP-BC/PPKC/2011Direktorat PPKCDirektorat PPKC
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP UNIT KERJA88. Penanganan Legal Drafting DanHarmonisasi Rancangan PeraturanPerundang-Undangan89. Pelayanan Pengunggahan InformasiKepabeanan Dan Cukai Ke Website DJBC90. Pelayanan Permohonan RegistrasiImportir002/SOP-BC/PPKC/2011003/SOP-BC/PPKC/2011001/SOP-BC/IKC/2009Direktorat PPKCDirektorat PPKCDirektorat IKC91. Pemberian Surat Izin Cuti TahunanPegawai Negeri Sipil Golongan I dan II92. Permohonan Pengembangan SistemAplikasi002/SOP-BC/IKC/2009001/SOP-BC/IKC/2011Direktorat IKCDirektorat IKC93. Pengembangan Sistem Aplikasi 002/SOP-BC/IKC/2011 Direktorat IKCKeterangan :SOP secara detil dapat dilihat pada lembarlanjutan Lampiran I Peraturan DirekturJenderal ini.DIREKTUR JENDERAL,TtdAGUNG KUSWANDONONIP 19670329 199103 1 001
STANDAR PROSEDUR OPERASIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BNO. JUDUL SOP NOMOR SOP1. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman 001/SOP-BC/KPU B/2009Meng<strong>and</strong>ung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA)2. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) 002/SOP-BC/KPU B/2009Secara Manual3. Pelayanan Penyelesaian Barang Awak Sarana Pengangkut 003/SOP-BC/KPU B/20094. Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang Tiba 004/SOP-BC/KPU B/2009Bersama Penumpang5. Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang 005/SOP-BC/KPU B/2009Tidak Tiba Bersama Penumpang Dengan MenggunakanCustoms Declaration6. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Jalur 006/SOP-BC/KPU B/2009Hijau Dengan PIB Yang Disampaikan Melalui Sistem PDEKepabeanan7. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Jalur 007/SOP-BC/KPU B/2009MITA Prioritas Dengan PIB Yang Disampaikan Melalui SistemPDE Kepabeanan8. Pelayanan Pengembalian Bea Masuk Berdasarkan Putusan 008/SOP-BC/KPU B/2009Pengadilan Pajak9. Pelayanan Pemberian Izin Impor Dengan Penangguhan 009/SOP-BC/KPU B/2009Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag)10. Pemberian Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (Pre- 010/SOP-BC/KPU B/2009Notification)11. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil 011/SOP-BC/KPU B/2009Golongan I dan II12. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil 012/SOP-BC/KPU B/2009Golongan III13. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil 013/SOP-BC/KPU B/2009Golongan IV dan/atau Eselon III14. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil 014/SOP-BC/KPU B/2009Eselon II15. Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil 015/SOP-BC/KPU B/2009Golongan I dan II16. Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil 016/SOP-BC/KPU B/2009Golongan III17. Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil 017/SOP-BC/KPU B/2009Golongan IV dan/atau Eselon III18. Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil 018/SOP-BC/KPU B/2009Eselon II19. Permohonan Penerbitan Kartu Istri/ Suami (KARIS/KARSU) 019/SOP-BC/KPU B/200920. Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 001/SOP-BC/KPU B/201021. Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala 002/SOP-BC/KPU B/2010
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP22. Penerbitan Dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)Jabatan23. Penerbitan Dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)Pindah003/SOP-BC/KPU B/2010004/SOP-BC/KPU B/201024. Tata Cara Penyegelan 005/SOP-BC/KPU B/201025. Pemblokiran Kegiatan Kepabeanan Perusahaan KarenaEksistensi Diragukan006/SOP-BC/KPU B/201026. Pelayanan Pemberian Izin Impor Sementara 007/SOP-BC/KPU B/201027. Pelayanan Pemberian Perpanjangan Izin Impor DenganPenangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam RangkaImpor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag)28. Pelayanan Pemberian Izin Impor Kembali Barang Yang TelahDiekspor (Re-Impor)008/SOP-BC/KPU B/2010009/SOP-BC/KPU B/201029. Pelayanan Keberatan Kepabeanan 010/SOP-BC/KPU B/201030. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pemberian Izin KawasanBerikat31. Pelayanan Impor Barang Yang Mendapatkan KemudahanPelayanan Segera (Rush H<strong>and</strong>ling)32. Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan PabeanUntuk Diangkut Lanjut Tujuan Dalam Daerah Pabean33. Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan PabeanUntuk Diangkut Lanjut Tujuan Luar Daerah Pabean011/SOP-BC/KPU B/2010012/SOP-BC/KPU B/2010013/SOP-BC/KPU B/2010014/SOP-BC/KPU B/201034. Pelayanan Permohonan Perizinan Returnable Package 015/SOP-BC/KPU B/201035. Pelayanan Penyelesaian Returnable Package 016/SOP-BC/KPU B/201036. Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP/JKSPSecara Manual (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)37. Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP/JKSPMelalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk SaranaPengangkut Melalui Laut)38. Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan InwardManifest Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (UntukSarana Pengangkut Melalui Laut)39. Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan OutwardManifest Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (UntukSarana Pengangkut Melalui Laut)40. Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang KenaCukai (NPPBKC) Importir Hasil Tembakau41. Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang KenaCukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau42. Pelayanan Nota Kesepakatan Pertukaran Data Elektronik(PDE) Ekspor43. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) AsilTembakau Pengajuan Awal Secara Elektronik44. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) HasilTembakau Pengajuan Tambahan Secara Elektronik45. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) HasilTembakau Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal SecaraElektronik017/SOP-BC/KPU B/2010018/SOP-BC/KPU B/2010019/SOP-BC/KPU B/2010020/SOP-BC/KPU B/2010021/SOP-BC/KPU B/2010022/SOP-BC/KPU B/2010023/SOP-BC/KPU B/2010024/SOP-BC/KPU B/2010025/SOP-BC/KPU B/2010026/SOP-BC/KPU B/2010
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP46. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1)Secara Elektronik027/SOP-BC/KPU B/201047. Pelayanan Penerbitan Keputusan Pembayaran Secara Berkala 028/SOP-BC/KPU B/201048. Pelayanan Pengembalian Cukai Atas Pita Cukai Yang RusakAtau Tidak Dipakai49. Pelayanan Pemberitahuan Barang Kena Cukai Berupa HasilTembakau Yang Selesai Dibuat50. Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai AtasPemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau51. Pengolahan Kembali Atau Pemusnahan BKC Yang PelunasanCukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Yang BerasalDari Peredaran Bebas52. Pelayanan Permohonan Pengolahan Kembali AtauPemusnahan BKC Yg Pelunasan Cukainya Dengan CaraPelekatan Pita Cukai Yg Masih Berada Di Dalam Pabrik(PBCK-7/PBCK-3)53. Pelayanan Permohonan Penetapan Tarif Cukai HasilTembakau Untuk Merek Baru54. Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang KenaCukai (NPPBKC) Importir Etil Alkohol55. Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang KenaCukai (NPPBKC) Penyalur Minuman Meng<strong>and</strong>ung EtilAlkohol (MMEA)56. Pelayanan Pemberian NPPBKC Importir MinumanMeng<strong>and</strong>ung Etil Alkohol (MMEA)57. Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha Pabrik MinumanMeng<strong>and</strong>ung Etil Alkohol (MMEA)029/SOP-BC/KPU B/2010030/SOP-BC/KPU B/2010031/SOP-BC/KPU B/2010032/SOP-BC/KPU B/2010033/SOP-BC/KPU B/2010034/SOP-BC/KPU B/2010035/SOP-BC/KPU B/2010036/SOP-BC/KPU B/2010037/SOP-BC/KPU B/2010038/SOP-BC/KPU B/201058. Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha Pabrik Etil Alkohol 039/SOP-BC/KPU B/201059. Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha TempatPenyimpanan Etil Alkohol60. Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha Tempat PenjualanEceran (TPE) Etil Alkohol61. Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha Tempat PenjualanEceran (TPE) Minuman Meng<strong>and</strong>ung Etil Alkohol (MMEA)040/SOP-BC/KPU B/2010041/SOP-BC/KPU B/2010042/SOP-BC/KPU B/201062. Penerbitan Surat Tugas Audit (Umum) 001/SOP-BC/KPU B/201163. Penerbitan Surat Tindak Lanjut Audit 002/SOP-BC/KPU B/201164. Penyusunan Daftar Rencana Obyek Audit (DROA) 003/SOP-BC/KPU B/201165. Evaluasi Dan Perekaman Hasil Audit Kepabeanan Dan Cukai 004/SOP-BC/KPU B/201166. Pelaksanaan Audit Kepabeanan Dan Cukai (Audit Umum) 005/SOP-BC/KPU B/201167. Pelayanan Pemberian Izin Impor Sementara 006/SOP-BC/KPU B/201168. Pelayanan Pemberian Izin Pemasukan Dan Pengeluaran 007/SOP-BC/KPU B/2011Pengemas Yang Dipakai Berulangkali (Returnable Package)69. Pelayanan Pemecahan Pos BC 1.1 008/SOP-BC/KPU B/201170. Penetapan Barang Tidak Dikuasai (BCF 1.5) 009/SOP-BC/KPU B/201171. Pelayanan Reekspor BC 1.2 010/SOP-BC/KPU B/201172. Pelayanan Redress Manifest 011/SOP-BC/KPU B/201173. Pelayanan Penutupan Pos BC 1.1 012/SOP-BC/KPU B/2011
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP74. Penerbitan Surat Pemberitahuan Barang Yang DinyatakanTidak Dikuasai (BTD)013/SOP-BC/KPU B/201175. Pelayanan Pengeluaran Barang Dari Tempat PenimbunanPabean Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai014/SOP-BC/KPU B/2011Yangtelah Diselesaikan Kewajiban Kepabeanannya OlehPemilik76. Pelayanan Penyelesaian Barang Dinyatakan Tidak DikuasaiDalam Hal BTD Dilelang015/SOP-BC/KPU B/201177. Penerbitan Surat Usulan Peruntukan Barang Yang MenjadiMilik Negara (BMN) Kepada Direktur Jenderal Untuk016/SOP-BC/KPU B/2011Mendapat Persetujuan Peruntukkan BMN Dari MenteriKeuangan78. Pelayanan Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang DariTempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas017/SOP-BC/KPU B/201179. Pelayanan Pengeluaran Barang Dari Kawasan Bebas KeTempat Lain Dalam Daerah Pabean Dengan Tulisan Di Atas018/SOP-BC/KPU B/2011Formulir (Manual)80. Pengumpulan, Penilaian Dan Analisis Data Atau InformasiIntelijen019/SOP-BC/KPU B/201181. Penerbitan Nota Hasil Informasi (NHI) 020/SOP-BC/KPU B/201182. Penerbitan Rekomendasi Intelijen Lainnya 021/SOP-BC/KPU B/201183. Penerbitan Informasi Intelijen Lainnya 022/SOP-BC/KPU B/201184. Penyidikan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai 023/SOP-BC/KPU B/201185. Pengawasan Pembongkaran Crude Palm Oil Dan Turunannya 024/SOP-BC/KPU B/201186. Pengawasan Ship To Ship Dalam Rangka Ekspor 025/SOP-BC/KPU B/201187. Penetapan Barang Yang Dikuasai Negara Hasil Penindakan 026/SOP-BC/KPU B/201188. Evaluasi Kinerja Di Bidang Pelayanan, Pengawasan Dan 027/SOP-BC/KPU B/2011Administrasi Kepabeanan Dan Cukai89. Penanganan Pengaduan Masyarakat 028/SOP-BC/KPU B/201190. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan 029/SOP-BC/KPU B/201191. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan 030/SOP-BC/KPU B/201192. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi 031/SOP-BC/KPU B/201193. Pembayaran Penerimaan Negara Dalam Rangka ImporMelalui Bank Devisa Persepsi Atau Pos Persepsi032/SOP-BC/KPU B/201194. Pelayanan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak(Loket)033/SOP-BC/KPU B/201195. Penyetoran PNBP (Bank) 034/SOP-BC/KPU B/201196. Penagihan Dengan SPKTNP/SPTNP/SPP/SPSA 035/SOP-BC/KPU B/201197. Administrasi Pelayanan Jaminan 036/SOP-BC/KPU B/201198. Penerbitan Surat Pencairan Jaminan (SPJ) 037/SOP-BC/KPU B/201199. Pelayanan Pengembalian Jaminan 038/SOP-BC/KPU B/2011100. Pelayanan Keberatan Dengan Bukti PenyerahanJaminan/Bukti Pelunasan Tagihan039/SOP-BC/KPU B/2011101. Penelitian Materiil Atas Keberatan Dengan MenyerahkanJaminan040/SOP-BC/KPU B/2011102. Penolakan Keberatan Yang Tidak Memenuhi PersyaratanFormal041/SOP-BC/KPU B/2011103. Penerbitan Surat Teguran Dalam Rangka Penagihan 042/SOP-BC/KPU B/2011104. Monitoring Penagihan 043/SOP-BC/KPU B/2011105. Penerbitan Surat Paksa Dan Surat Pemberitahuan Piutang 044/SOP-BC/KPU B/2011Pajak
Keterangan :SOP secara detil dapat dilihat pada lembarlanjutan Lampiran V Peraturan DirekturJenderal ini.DIREKTUR JENDERAL,TtdAGUNG KUSWANDONONIP 19670329 199103 1 001
STANDAR PROSEDUR OPERASIKANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAITIPE MADYA PABEANNO. JUDUL SOP NOMOR SOP1. Penerbitan Nota Hasil Intelijen (NHI) Pada Kantor 0001/SOP-BC/KPP MP/2008Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe MadyaPabean2. Pengawasan Larangan dan/atau Pembatasan (Analyzing 0002/SOP-BC/KPP MP/2008Point) Impor Secara Elektronik Dengan Media PDE PadaKPPBC Tipe Madya Pabean3. Pengawasan Larangan dan / atau Pembatasan (Analyzing 0003/SOP-BC/KPP MP/2008Point) Ekspor Secara Elektronik Dengan Media PDE PadaKPPBC Tipe Madya Pabean4. Pelaporan Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen (NHI) Oleh 0004/SOP-BC/KPP MP/2008Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Pada KPPBC TipeMadya Pabean5. Pelaporan Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen (NHI) Oleh 0005/SOP-BC/KPP MP/2008Kasubsi Penindakan Pada KPPBC Tipe Madya Pabean6. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman 001/SOP-BC/KPP MP/2009Meng<strong>and</strong>ung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA)7. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) 002/SOP-BC/KPP MP/2009Secara Manual8. Pelayanan Penyelesaian Barang Awak Sarana Pengangkut 003/SOP-BC/KPP MP/20099. Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang 004/SOP-BC/KPP MP/2009Tiba Bersama Penumpang10. Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang 005/SOP-BC/KPP MP/2009Tidak Tiba Bersama Penumpang Dengan MenggunakanCustoms Declaration11. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena 006/SOP-BC/KPP MP/2009Cukai (NPPBKC) Importir Minuman Meng<strong>and</strong>ung EtilAlkohol (MMEA)12. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena 007/SOP-BC/KPP MP/2009Cukai (NPPBKC) Pabrik Minuman Meng<strong>and</strong>ung EtilAlkohol (MMEA)13. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena 008/SOP-BC/KPP MP/2009Cukai (NPPBKC) Pabrik Etil Alkohol14. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang 009/SOP-BC/KPP MP/2009Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penyimpanan Etil Alkohol15. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang 010/SOP-BC/KPP MP/2009Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penjualan Eceran EtilAlkohol16. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena 011/SOP-BC/KPP MP/2009Cukai (NPPBKC) Tempat Penjualan Eceran MinumanMeng<strong>and</strong>ung Etil Alkohol (MMEA)17. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Jalur 012/SOP-BC/KPP MP/2009Hijau Dengan PIB Yang Disampaikan Melalui Sistem PDEKepabeanan18. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai JalurMITA Prioritas Dengan PIB Yang Disampaikan MelaluiSistem PDE Kepabeanan013/SOP-BC/KPP MP/2009
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP19. Pelayanan Pengembalian Bea Masuk Berdasarkan PutusanPengadilan Pajak20. Pelayanan Pemberian Izin Impor Dengan PenangguhanPembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag)21. Pemberian Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (Pre-Notification)22. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri SipilGolongan I dan II23. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri SipilGolongan III/IV atau Eselon V/IV24. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri SipilEselon III25. Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri SipilGolongan I dan II26. Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri SipilGolongan III/IV atau Eselon V/IV27. Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri SipilEselon III014/SOP-BC/KPP MP/2009015/SOP-BC/KPP MP/2009016/SOP-BC/KPP MP/2009017/SOP-BC/KPP MP/2009018/SOP-BC/KPP MP/2009019/SOP-BC/KPP MP/2009020/SOP-BC/KPP MP/2009021/SOP-BC/KPP MP/2009022/SOP-BC/KPP MP/200928. Permohonan Penerbitan Kartu Istri/ Suami (KARIS/KARSU) 023/SOP-BC/KPP MP/200929. Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 001/SOP-BC/KPP MP/201030. Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala 002/SOP-BC/KPP MP/201031. Penerbitan Dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) Jabatan32. Penerbitan Dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) Pindah003/SOP-BC/KPP MP/2010004/SOP-BC/KPP MP/201033. Tata Cara Penyegelan 005/SOP-BC/KPP MP/201034. Pemblokiran Kegiatan Kepabeanan PerusahaankarenaEksistensi Diragukan006/SOP-BC/KPP MP/201035. Pelayanan Pemberian Izin Impor Sementara 007/SOP-BC/KPP MP/201036. Pelayanan Pemberian Perpanjangan Izin Impor denganPenangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak dalam RangkaImpor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag)37. Pelayanan Pemberian Izin Impor Kembali Barang Yang TelahDiekspor (Re-Impor)38. Pelayanan Penerusan Keberatan Kepabeanan Ke DirektoratPPKC39. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi pemberian Izin KawasanBerikat40. Pelayanan Impor Barang Yang Mendapatkan KemudahanPelayanan Segera (Rush H<strong>and</strong>ling)41. Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan PabeanUntuk Diangkut Lanjut Tujuan Dalam Daerah Pabean42. Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan PabeanUntuk Diangkut Lanjut Tujuan Luar Daerah Pabean008/SOP-BC/KPP MP/2010009/SOP-BC/KPP MP/2010010/SOP-BC/KPP MP/2010011/SOP-BC/KPP MP/2010012/SOP-BC/KPP MP/2010013/SOP-BC/KPP MP/2010014/SOP-BC/KPP MP/201043. Pelayanan Permohonan Perizinan Returnable Package 015/SOP-BC/KPP MP/201044. Pelayanan Penyelesaian Returnable Package 016/SOP-BC/KPP MP/2010
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP45. Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP/JKSPSecara Manual (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)46. Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP/JKSPMelalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk SaranaPengangkut Melalui Laut)47. Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan InwardManifest Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (UntukSarana Pengangkut Melalui Laut)48. Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan OutwardManifest Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (UntukSarana Pengangkut Melalui Laut)49. Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang KenaCukai (NPPBKC) Importir Hasil Tembakau50. Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang KenaCukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau51. Pelayanan Nota Kesepakatan Pertukaran Data Elektronik(PDE) Ekspor52. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) HasilTembakau Pengajuan Awal Secara Elektronik53. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) HasilTembakau Pengajuan Tambahan Secara Elektronik54. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) HasilTembakau Pengajuan Tambahan Izin Direktur JenderalSecara Elektronik55. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1)Secara Elektronik017/SOP-BC/KPP MP/2010018/SOP-BC/KPP MP/2010019/SOP-BC/KPP MP/2010020/SOP-BC/KPP MP/2010021/SOP-BC/KPP MP/2010022/SOP-BC/KPP MP/2010023/SOP-BC/KPP MP/2010024/SOP-BC/KPP MP/2010025/SOP-BC/KPP MP/2010026/SOP-BC/KPP MP/2010027/SOP-BC/KPP MP/201056. Pelayanan Penerbitan Keputusan Pembayaran Secara Berkala 028/SOP-BC/KPP MP/201057. Pelayanan Pengembalian Cukai Atas Pita Cukai Yang RusakAtau Tidak Dipakai58. Pelayanan Pemberitahuan Barang Kena Cukai Berupa HasilTembakau Yang Selesai Dibuat59. Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai AtasPemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau60. Pengolahan Kembali Atau Pemusnahan BKC Yang PelunasanCukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Yang BerasalDari Peredaran Bebas61. Pelayanan Permohonan Pengolahan Kembali AtauPemusnahan BKC Yg Pelunasan Cukainya Dengan CaraPelekatan Pita Cukai Yg Masih Berada Di Dalam Pabrik(PBCK-7/PBCK-3)62. Pelayanan Permohonan Penetapan Tarif Cukai HasilTembakau Untuk Merek Baru63. Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang KenaCukai (NPPBKC) Importir Etil Alkohol64. Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang KenaCukai (NPPBKC) Penyalur Minuman Meng<strong>and</strong>ung EtilAlkohol (MMEA)029/SOP-BC/KPP MP/2010030/SOP-BC/KPP MP/2010031/SOP-BC/KPP MP/2010032/SOP-BC/KPP MP/2010033/SOP-BC/KPP MP/2010034/SOP-BC/KPP MP/2010035/SOP-BC/KPP MP/2010036/SOP-BC/KPP MP/201065. Penerimaan dan Pendistribusian Dokumen PIB Jalur Merah 001/SOP-BC/KPP MP/201166. Administrasi Surat Keluar 002/SOP-BC/KPP MP/2011
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP67. Administrasi Surat Masuk 003/SOP-BC/KPP MP/201168. Pelayanan Permohonan Izin Penimbunan Barang Impor DiGudang Atau Lapangan Penimbunan Milik Importir NonMITA69. Penyelesaian Permohonan Pemeriksaan Fisik Barang Impordi Gudang Atau Lapangan Penimbunan Milik Importir NonMITA70. Pelayanan Pemasukan Barang Ekspor Ke Kawasan PabeanOleh Petugas Gate Eskpor004/SOP-BC/KPP MP/2011005/SOP-BC/KPP MP/2011006/SOP-BC/KPP MP/201171. Administrasi Barang Contoh 007/SOP-BC/KPP MP/201172. Tatakerja Pelayanan Impor dengan Menggunakan PIBK 008/SOP-BC/KPP MP/201173. Pengembalian Barang Contoh 009/SOP-BC/KPP MP/201174. Pelayanan Penyuluhan / Sosialisasi Atas Permohonan MitraKerja010/SOP-BC/KPP MP/201175. Pelayanan Sosialisasi Kepada Mitra Kerja 011/SOP-BC/KPP MP/201176. Press Release 012/SOP-BC/KPP MP/201177. Pelayanan Informasi Dan Bimbingan Kepatuhan Mitra Kerja 013/SOP-BC/KPP MP/201178. Tindak Lanjut Atas Laporan Evaluasi Kinerja 014/SOP-BC/KPP MP/201179. Penerbitan Surat Teguran Dalam Rangka Penagihan 015/SOP-BC/KPP MP/201180. Penerbitan Surat Paksa Dan Surat Pemberitahuan PiutangPajak016/SOP-BC/KPP MP/2011Keterangan :SOP secara detil dapat dilihat pada lembarlanjutan Lampiran VI Peraturan DirekturJenderal ini.DIREKTUR JENDERAL,Ttd.AGUNG KUSWANDONONIP 19670329 199103 1 001
STANDAR PROSEDUR OPERASIKANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAITIPE MADYA CUKAINO. JUDUL SOP NOMOR SOP1. Penerbitan Nota Hasil Intelijen (NHI) Pada Kantor 0001/SOP-BC/KPP MC/2008Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe MadyaCukai2. Pengawasan Larangan dan/atau Pembatasan (Analyzing 0002/SOP-BC/KPP MC/2008Point) Impor Secara Elektronik Dengan Media PDE PadaKPPBC Tipe Madya Cukai3. Pengawasan Larangan dan/atau Pembatasan (Analyzing 0003/SOP-BC/KPP MC/2008Point) Ekspor Secara Elektronik Dengan Media PDE PadaKPPBC Tipe Madya Cukai4. Pelaporan Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen (NHI) Oleh 0004/SOP-BC/KPP MC/2008Kepala Seksi Intelijen Dan Penindakan Pada KPPBC TipeMadya Cukai5. Pelaporan Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen (NHI) OlehKasubsi Penindakan Pada KPPBC Tipe Madya Cukai0005/SOP-BC/KPPMC/20086. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai MinumanMeng<strong>and</strong>ung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA)7. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1)Secara Manual8. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha BarangKena Cukai (NPPBKC) Importir Minuman Meng<strong>and</strong>ungEtil Alkohol (MMEA)9. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha BarangKena Cukai (NPPBKC) Pabrik Minuman Meng<strong>and</strong>ung EtilAlkohol (MMEA)10. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha BarangKena Cukai (NPPBKC) Pabrik Etil Alkohol11. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha BarangKena Cukai (NPPBKC) Tempat Penyimpanan Etil Alkohol12. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha BarangKena Cukai (NPPBKC) Tempat Penjualan Eceran EtilAlkohol13. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha BarangKena Cukai (NPPBKC) Tempat Penjualan Eceran MinumanMeng<strong>and</strong>ung Etil Alkohol (MMEA)14. Pelayanan Pengembalian Bea Masuk Berdasarkan PutusanPengadilan Pajak15. Pelayanan Pemberian Izin Impor Dengan PenangguhanPembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag)16. Pemberian Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (Pre-Notification)17. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) HasilTembakau Pengajuan Awal Secara Elektronik001/SOP-BC/KPP MC/2009002/SOP-BC/KPP MC/2009003/SOP-BC/KPP MC/2009004/SOP-BC/KPP MC/2009005/SOP-BC/KPP MC/2009006/SOP-BC/KPP MC/2009007/SOP-BC/KPP MC/2009008/SOP-BC/KPP MC/2009009/SOP-BC/KPP MC/2009010/SOP-BC/KPP MC/2009011/SOP-BC/PKP MC/2009012/SOP-BC/KPP MC/200918. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil 013/SOP-BC/KPP MC/2009
NO. JUDUL SOP NOMOR SOPTembakau Pengajuan Tambahan Secara Elektronik19. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1)Secara Elektronik20. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri SipilGolongan I dan II21. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri SipilGolongan III/IV atau Eselon V/IV22. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri SipilEselon III23. Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri SipilGolongan I dan II24. Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri SipilGolongan III/IV atau Eselon V/IV25. Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri SipilEselon III26. Permohonan Penerbitan Kartu Istri/ Suami(KARIS/KARSU)014/SOP-BC/KPP MC/2009015/SOP-BC/KPP MC/2009016/SOP-BC/KPP MC/2009017/SOP-BC/KPP MC/2009018/SOP-BC/KPP MC/2009019/SOP-BC/KPP MC/2009020/SOP-BC/KPP MC/2009021/SOP-BC/KPP MC/200927. Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 001/SOP-BC/KPP MC/201028. Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala 002/SOP-BC/KPP MC/201029. Penerbitan Dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) Jabatan30. Penerbitan Dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) Pindah003/SOP-BC/KPP MC/2010004/SOP-BC/KPP MC/201031. Tata Cara Penyegelan 005/SOP-BC/KPP MC/201032. Pemblokiran Kegiatan Kepabeanan Perusahaan KarenaEksistensi Diragukan006/SOP-BC/KPP MC/201033. Pelayanan Pemberian Izin Impor Sementara 007/SOP-BC/KPP MC/201034. Pelayanan Pemberian Perpanjangan Izin Impor DenganPenangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak DalamRangka Impor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag)008/SOP-BC/KPP MC/201035. Pelayanan Pemberian Izin Impor Kembali Barang YangTelah Diekspor (Re-Impor)36. Pelayanan Penerusan Keberatan Kepabeanan Ke DirektoratPPKC37. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pemberian IzinKawasan Berikat38. Pelayanan Impor Barang Yang Mendapatkan KemudahanPelayanan Segera (Rush H<strong>and</strong>ling)39. Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan PabeanUntuk Diangkut Lanjut Tujuan Dalam Daerah Pabean009/SOP-BC/KPP MC/2010010/SOP-BC/KPP MC/2010011/SOP-BC/KPP MC/2010012/SOP-BC/KPP MC/2010013/SOP-BC/KPP MC/201040. Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan PabeanUntuk Diangkut Lanjut Tujuan Luar Daerah Pabean014/SOP-BC/KPP MC/201041. Pelayanan Permohonan Perizinan Returnable Package 015/SOP-BC/KPP MC/201042. Pelayanan Penyelesaian Returnable Package 016/SOP-BC/KPP MC/2010
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP43. Penyerahan Dan Penatausahaan PemberitahuanRKSP/JKSP Secara Manual (Untuk Sarana PengangkutMelalui Laut)44. Penyerahan Dan Penatausahaan PemberitahuanRKSP/JKSP Melalui Media Penyimpan Data Elektronik(Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)45. Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan InwardManifest Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (UntukSarana Pengangkut Melalui Laut)46. Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan OutwardManifest Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (UntukSarana Pengangkut Melalui Laut)47. Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha BarangKena Cukai (NPPBKC) Importir Hasil Tembakau48. Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha BarangKena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau49. Pelayanan Nota Kesepakatan Pertukaran Data Elektronik(PDE) Ekspor50. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) HasilTembakau Pengajuan Tambahan Izin Direktur JenderalSecara Elektronik51. Pelayanan Penerbitan Keputusan Pembayaran SecaraBerkala52. Pelayanan Pengembalian Cukai Atas Pita Cukai YangRusak Atau Tidak Dipakai53. Pelayanan Pemberitahuan Barang Kena Cukai BerupaHasil Tembakau Yang Selesai Dibuat54. Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran CukaiAtas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau55. Pengolahan Kembali Atau Pemusnahan BKC YangPelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita CukaiYang Berasal Dari Peredaran Bebas56. Pelayanan Permohonan Pengolahan Kembali AtauPemusnahan BKC Yg Pelunasan Cukainya Dengan CaraPelekatan Pita Cukai Yg Masih Berada Di Dalam Pabrik(PBCK-7/PBCK-3)57. Pelayanan Permohonan Penetapan Tarif Cukai HasilTembakau Untuk Merek Baru58. Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha BarangKena Cukai (NPPBKC) Importir Etil Alkohol017/SOP-BC/KPP MC/2010018/SOP-BC/KPP MC/2010019/SOP-BC/KPP MC/2010020/SOP-BC/KPP MC/2010021/SOP-BC/KPP MC/2010022/SOP-BC/KPP MC/2010023/SOP-BC/KPP MC/2010024/SOP-BC/KPP MC/2010025/SOP-BC/KPP MC/2010026/SOP-BC/KPP MC/2010027/SOP-BC/KPP MC/2010028/SOP-BC/KPP MC/2010029/SOP-BC/KPP MC/2010030/SOP-BC/KPP MC/2010031/SOP-BC/KPP MC/2010032/SOP-BC/KPP MC/201059. Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha BarangKena Cukai (NPPBKC) Penyalur Minuman Meng<strong>and</strong>ungEtil Alkohol (MMEA)033/SOP-BC/KPP MC/201060. Penerimaan dan Pendistribusian Dokumen PIB Jalur Merah 001/SOP-BC/KPP MC/201161. Administrasi Surat Keluar 002/SOP-BC/KPP MC/201162. Administrasi Surat Masuk 003/SOP-BC/KPP MC/2011
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP63. Pelayanan Permohonan Izin Penimbunan Barang Impor DiGudang Atau Lapangan Penimbunan Milik Importir NonMITA64. Penyelesaian Permohonan Pemeriksaan Fisik Barang Impordi Gudang Atau Lapangan Penimbunan Milik ImportirNon MITA65. Pelayanan Pemasukan Barang Ekspor Ke Kawasan PabeanOleh Petugas Gate Eskpor004/SOP-BC/KPP MC/2011005/SOP-BC/KPP MC/2011006/SOP-BC/KPP MC/201166. Administrasi Barang Contoh 007/SOP-BC/KPP MC/201167. Tatakerja Pelayanan Impor dengan Menggunakan PIBK 008/SOP-BC/KPP MC/201168. Pengembalian Barang Contoh 009/SOP-BC/KPP MC/201169. Penerbitan Surat Tugas Yang Dit<strong>and</strong>atangani KepalaKantor010/SOP-BC/KPP MC/201170. Pembayaran SPPD Dengan Uang Persediaan 011/SOP-BC/KPP MC/201171. Administrasi Daftar Kehadiran Pegawai dan PenyusunanLaporan Ketertiban Bulanan Pegawai012/SOP-BC/KPP MC/201172. Penatausahaan Berkas Pegawai Masuk (Mutasi) 013/SOP-BC/KPP MC/201173. Pengajuan Pensiun Untuk Pegawai yang Mencapai BatasUsia Pensiun014/SOP-BC/KPP MC/201174. Administrasi mutasi keluar pegawai 015/SOP-BC/KPP MC/201175. Pengajuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL)016/SOP-BC/KPP MC/201176. Penyusunan Laporan Keuangan 017/SOP-BC/KPP MC/201177. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP)018/SOP-BC/KPP MC/201178. Penyusunan Laporan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 019/SOP-BC/KPP MC/201179. Penyusunan Masukan Rencana Strategis (Renstra) 020/SOP-BC/KPP MC/201180. Permintaan Barang Persediaan 021/SOP-BC/KPP MC/201181. Administrasi BMN Pengadaan atas Beban APBN 022/SOP-BC/KPP MC/201182. Administrasi BMN Transfer Masuk 023/SOP-BC/KPP MC/201183. Distribusi Barang Persediaan 024/SOP-BC/KPP MC/201184. Pengajuan Pembayaran Gaji Pegawai 025/SOP-BC/KPP MC/201185. Pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan KeuanganNegara026/SOP-BC/KPP MC/201186. Penerbitan Nota Dinas Jadwal PPKP 027/SOP-BC/KPP MC/201187. Laporan Lima Belas Harian 028/SOP-BC/KPP MC/201188. Penyusunan Laporan Melanjutkan Pendidikan Di LuarKedinasan atas inisiatif sendiri89. Penyusunan Laporan Selesai Melanjutkan Pendidikan DiLuar Kedinasan atas inisiatif sendiri029/SOP-BC/KPP MC/2011030/SOP-BC/KPP MC/201190. Laporan bulanan data Kepegawaian 031/SOP-BC/KPP MC/201191. Proses Pengajuan Permintaan Uang Persediaan (UP) 032/SOP-BC/KPP MC/201192. Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa 033/SOP-BC/KPP MC/201193. Pembuatan DP3 Pelaksana dan Eselon V 034/SOP-BC/KPP MC/201194. Pembuatan DP3 Eselon IV 035/SOP-BC/KPP MC/2011
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP95. Penyusunan Laporan Bulanan SE-11 036/SOP-BC/KPP MC/201196. Penyusunan Summary Report 037/SOP-BC/KPP MC/201197. Pengembalian Cukai dan/ atau Sanksi AdministrasiBerupa Denda98. Pelayanan Pemasukan Barang Kena Cukai (Bkc) YangBelum Dilunasi Cukainya Yang Akan Digunakan SebagaiBahan Baku Atau Bahan Penolong Yang Hasil AkhirnyaBerupa Bkc Dari Pabrik Atau Tempat Penyimpanan KePabrik Lainnya99. Pelayanan Pengeluaran BKC dengan Dokumen PMBKCPelunasan100. Pelayanan Pengeluaran BKC dengan Dokumen PMBKCTujuan Ekspor101. Pelayanan Pengeluaran BKC yang Tidak Dipungut CukaiKe/Dari Pabrik/ Tempat Penyimpanan Lainnya Beradadalam Pengawasan Satu KPPBC038/SOP-BC/KPP MC/2011039/SOP-BC/KPP MC/2011040/SOP-BC/KPP MC/2011041/SOP-BC/KPP MC/2011042/SOP-BC/KPP MC/2011102. Administrasi Pengembalian Pita Cukai Akhir Tahun 043/SOP-BC/KPP MC/2011103. Penatausahaan dan Pelaporan Penerimaan 044/SOP-BC/KPP MC/2011104. Penerbitan Surat Pemberitahunan Pengenaan BiayaPengganti (SPPBP)105. Pelayanan Permohonan Penetapan Tarif Cukai HasilTembakau106. Penerbitan Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-1)berdasarkan Nota pengenaan Sanksi Administrasi (NPSA)045/SOP-BC/KPP MC/2011046/SOP-BC/KPP MC/2011047/SOP-BC/KPP MC/2011107. Penerbitan Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-2) 048/SOP-BC/KPP MC/2011108. Pelayanan Pendaftaran PMBKC Tujuan Ekspor 049/SOP-BC/KPP MC/2011109. Penerbitan Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-1)berdasarkan CK-1 (Utang cukai) yang Tidak Dibayar padasaat Jatuh Tempo atau Kekurangan Pembayaran Cukai110. Pelayanan Pembelian Pita Cukai Minuman Meng<strong>and</strong>ungEtil Alkohol (MMEA)050/SOP-BC/KPP MC/2011051/SOP-BC/KPP MC/2011111. Administrasi Kedatangan Pita Cukai 052/SOP-BC/KPP MC/2011112. Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Cukaiatas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (revisi atasyang sudah ditetapkan)053/SOP-BC/KPP MC/2011113. Pengumpulan, Penilaian dan Analisis Informasi 054/SOP-BC/KPP MC/2011114. Tatalaksana penindakan Kepabeanan dan Cukai 055/SOP-BC/KPP MC/2011115. Pelaporan Data Penindakan 056/SOP-BC/KPP MC/2011116. Tata Laksana Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan Cukai 057/SOP-BC/KPP MC/2011117. Tata Laksana Penanganan atas Dugaan PelanggaranAdministrasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai058/SOP-BC/KPP MC/2011118. Penatausahaan Barang Hasil Penindakan 059/SOP-BC/KPP MC/2011119. Pelaporan Data Penyidikan dan BHP 060/SOP-BC/KPP MC/2011120. Penanganan Perkara 061/SOP-BC/KPP MC/2011121. Penerbitan NHI 062/SOP-BC/KPP MC/2011122. Penerbitan Rekomendasi Lainnya 063/SOP-BC/KPP MC/2011123. Penerbitan Informasi Intelijen Lainnya 064/SOP-BC/KPP MC/2011
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP124. Pelayanan Penyuluhan/ Sosialisasi atas PermohonanPengguna Jasa/ Stakeholder (sebagai Narasumber/Pembicara)125. Pelayanan Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Pengguna Jasa/Stakeholder065/SOP-BC/KPP MC/2011066/SOP-BC/KPP MC/2011126. Press release 067/SOP-BC/KPP MC/2011127. Up date Web Site 068/SOP-BC/KPP MC/2011128. Layanan Informasi dan Bimbingan Kepatuhan PenggunaJasa069/SOP-BC/KPP MC/2011129. Pelaksanaan PKPT Pelayanan dan Administrasi 070/SOP-BC/KPP MC/2011130. Pelaksanaan PKPT Pengawasan 071/SOP-BC/KPP MC/2011131. Penanganan Informasi dan Laporan Kinerja 072/SOP-BC/KPP MC/2011132. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) HasilTembakau Pengajuan Awal Dan Tambahan Secara Manual133. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) HasilTembakau Pengajuan Awal Dan Tambahan SecaraElektronikKeterangan :SOP secara detil dapat dilihat padalembar lanjutan Lampiran VII PeraturanDirektur Jenderal ini.073/SOP-BC/KPP MC/2011074/SOP-BC/KPP MC/2011DIREKTUR JENDERAL,TtdAGUNG KUSWANDONONIP 19670329 199103 1 001
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAILAMPIRAN IKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP- /BC/2011TENTANGPERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASIDI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Nomor : 001/SOP-BC/CUKAI/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIDIREKTORAT CUKAISTANDAR PROSEDUR OPERASIPELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C)HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN DI KANTOR PUSATYANG DIAJUKAN SECARA MANUALDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan danPemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana diubah terkahir dengan Peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2011.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan pelayanan permohonan penyediaan pita cukai (P3C) hasil tembakaupengajuan awal dan tambahan di Kantor Pusat DJBC yang diajukan secara manual, dimulai sejakditerimanya dokumen P3C Pengajuan Awal dari tambahan oleh Direktur Cukai sampai deng<strong>and</strong>iserahkannya siap dikirimkannya pita cukai disertai Daftar Pengiriman Pita Cukai (DP2C).2. Permohonan Penyediaan Pita Cukai yang selanjutnya disingkat P3C adalah dokumen cukai yangdigunakan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau untuk mengajukan permohonanpenyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1).3. Tujuan penyediaan pita cukai hasil tembakau adalah menjamin tersedianya pita cukai yangdibutuhkan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau.4. Terhadap pita cukai yang disediakan berdasarkan P3C Pengajuan Awal yang tidak direalisasik<strong>and</strong>engan CK-1, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai.5. Unit pelaksana SOP ini adalah Direktorat Cukai Kantor Pusat DJBC.PERSYARATAN:1. KPPBC belum memiliki SAC Sentralisasi.2. P3C Pengajuan Awal hanya dapat diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir HT dalam hal :a. telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebuttidak dalam keadaan dibekukan;b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksiadministrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atauc. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan3. P3C pengajuan awal dapat diajukan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 untuk kebutuhan 1bulan berikutnya kepada Kepala KPPBC.4. P3C Pengajuan Awal hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuksetiap jenis pita cukai.5. Dikecualikan dari batas waktu P3C Pengajuan Awal :a. pengusaha baru mendapatkan NPPBKC;b. pengusaha mengalami kenaikan golongan;c. pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah pembekuannya dicabut;d. untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; ataue. terdapat kebijakan di bidang tarif cukai atau HJE.6. Pengusaha dapat mengajukan P3C pengajuan tambahan kepada Kepala KPPBC dalam hal pita cukaiyang telah disediakan berdasarkan P3C pengajuan awal tidak mencukupi7. P3C pengajuan tambahan hanya dapat diajukan paling lambat pada tanggal 20 pada bulanpengajuan CK-1.8. Jenis pita cukai yang diajukan pada P3C pengajuan tambahan, sama dengan jenis pita cukai padaP3C pengajuan awal untuk periode yang sama.
9. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pada P3C Pengajuan Awal untuk setiap jenis pitacukai :a. paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata per bulan jumlah pita cukai yang dipes<strong>and</strong>engan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal, denganmemperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik; ataub. dalam hal data rata-rata per bulan jumlah yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tigabulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal untuk jenis pita cukai yang diajukan tidak tersedia,jumlah pita cukai yang dapat diajukan sesuai kebutuhan per bulan dengan memperhatikanbatasan produksi golongan pengusaha pabrik.10. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C Pengajuan Awal kurang dari 10(sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai dalam P3C Pengajuan Awal adalah 10 (sepuluh)lembar.11. Pembulatan jumlah pita cukai yang diajukan dengan P3C dilakukan dengan cara membulatkan jumlahke bawah dan harus dalam kelipatan 10.12. Jumlah pita cukai yang diajukan dalam P3C pengajuan tambahan paling banyak 50% untuk setiapjenis pita cukai dari P3C pengajuan awal dengan memperhatikan batasan produksi golonganpengusaha pabrik.BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU:Pelayanan P3C Pengajuan Awal Hasil Tembakau dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) harikerja, yang terbagi dalam tiga tahapan, yaitu:1. Penerimaan P3C sampai dengan penerbitan Order Bea Cukai (OBC) paling lama 2 (dua) hari.2. Pencetakan Pita Cukai dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari.3. Penerimaan dan penyiapan pita cukai untuk dikirim ke KPPBC dilaksanakan paling lama 5 (lima)hari.Mengetahui:Sekretaris Direktorat JenderalttdAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIDIREKTORAT CUKAISTANDAR PROSEDUR OPERASIPELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C)HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN DI KANTOR PUSAT YANG DIAJUKAN SECARA MANUALNOMOR : 001/SOP-BC/CUKAI/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :NO. AKTIVITAS DIREKTUR CUKAIKASUBDIT PITA CUKAIDAN TANDA PELUNASANCUKAI LAINNYAPELAKSANA PADA SEKSIKASI PENYIMPANAN DANPENYIMPANAN DANPELAKSANA PADA SEKSIPENDISTRIBUSIAN PITAKASI PENYEDIAAN PITAPENDISTRIBUSIAN PITAPENYEDIAAN PITA CUKAI DANCUKAI DAN TANDACUKAI DAN TANDACUKAI DAN TANDATANDA PELUNASAN CUKAIPELUNASAN CUKAIPELUNASAN CUKAI LAINNYAPELUNASAN CUKAILAINNYA/SACLAINNYALAINNYAPENCETAK PITACUKAIKPPBC/KPUMULAI1. Direktur Cukai menerima P3C lembar ke-2 dariKPPBC kemudian memberikan disposisi untukdiproses lebih lanjut kepada Kasubdit Pita Cukaidan T<strong>and</strong>a Pelunasan Cukai LainnyaP3C MMEA22 Kasubdit Pita Cukai dan T<strong>and</strong>a Pelunasan CukaiLainnya menerima P3C lembar ke-2 kemudianmendiposisikan kepada Kepala SeksiPenyediaan Pita Cukai dan T<strong>and</strong>a PelunasanCukai Lainnya3 Kepala Seksi Penyediaan Pita Cukai dan T<strong>and</strong>aPelunasan Cukai Lainnya menerima danmendisposisikan P3C kepada pelaksana untukditeliti dan dibukukan4 Pelaksana pada Seksi Penyediaan Pita Cukaidan T<strong>and</strong>a Pelunasan Cukai Lainnya menerimadisposisi dan P3C kemudian membukuk<strong>and</strong>alam buku bambu P3CBUKUBAMBUP3C MMEA5 Pelaksana pada Seksi Penyediaan Pita Cukaidan T<strong>and</strong>a Pelunasan Cukai Lainnya melakukanperekaman P3C ke dalam komputer sertamenyimpan berkasnyaMEREKAM DATA P3CMMEADATA BASEP3C MMEA2D6 Pelaksana pada Seksi Penyediaan Pita Cukaidan T<strong>and</strong>a Pelunasan Cukai Lainnya menelitiulang kembali data P3C yang telah disimp<strong>and</strong>alam komputer dengan berkas hard copy P3Ckemudian membuat usulan pesanan pita cukai(konsep OBC) asal impor berdasar P3Csecara berjenjang diserahkan kepada KasubditPita Cukai dan T<strong>and</strong>a Pelunasan Cukai LainnyaMENELITIULANG &MEMBUATOBCKONSEP OBC7 Kepala Seksi Penyediaan Pita Cukai dan T<strong>and</strong>aPelunasan Cukai Lainnya meneliti danmembubuhkan paraf pada konsep OBCMENELITIDANMEMPARAF8 Kasubdit Pita Cukai dan T<strong>and</strong>a Pelunasan CukaiLainnya meneliti dan men<strong>and</strong>atangani OBCOBC9 Kepala Seksi Penyediaan Pita Cukai dan T<strong>and</strong>aPelunasan Cukai Lainnya menerima OBC yangtelah dit<strong>and</strong>atangani Kasubdit Pita Cukai danT<strong>and</strong>a Pelunasan Cukai Lainnya kemudianmendisposisikan kepada pelaksana untukmelakukan pengecekan ulang, mengarsip uruttanggal, dan mengirim ke penyedia pita cukaiMENERIMADANMENDISPOSISI10 Pelaksana menerima OBC,mengadministrasikan dan mengirimkan OBCkepada Pencetak Pita CukaiMENERIMADANMENDISPO-SISIMENERIMADANMENDISPO-SISIMENERIMADANMENDISPO-SISIMENERIMADANMEMBUKU-KANMENELITIDANMENANDA-TANGANIMENERIMADANMENGAD-MINISTRA-SIKAND11 Pencetak Pita Cukai menerima, mencetak pitacukai sesuai dengan OBC, Setelah selesaikemudian mengirimkan pita cukai ke SeksiPenyediaan Pita Cukai dan T<strong>and</strong>a PelunasanCukai Lainnya dengan Berita Acara SerahTerimaOBCBAST DARIPENYEDIA PCPITA CUKAI12 Kepala Seksi Penyediaan menerima pita cukai,Berita Acara dan mendisposisikan kepadapelaksana untuk memeriksaMENERIMA,MEMERIKSAPC &MEMBUATBAST21
NO. AKTIVITAS DIREKTUR CUKAIKASUBDIT PITA CUKAIDAN TANDA PELUNASANCUKAI LAINNYAPELAKSANA PADA SEKSIKASI PENYIMPANAN DANPENYIMPANAN DANPELAKSANA PADA SEKSIPENDISTRIBUSIAN PITAKASI PENYEDIAAN PITAPENDISTRIBUSIAN PITAPENYEDIAAN PITA CUKAI DANCUKAI DAN TANDACUKAI DAN TANDACUKAI DAN TANDATANDA PELUNASAN CUKAIPELUNASAN CUKAIPELUNASAN CUKAI LAINNYAPELUNASAN CUKAILAINNYA/SACLAINNYALAINNYAPENCETAK PITACUKAIKPPBC/KPU13 pelaksana melakukan pemeriksaan- dalam hal tidak sesuai, pelaksanamembuat BA hasil pemeriksaan agarBAST disesuaikan- dalam hal sesuai, meneruskan kepadaKepala Seksi penyediaanY1 2MENERIMA,MEMERIKSAPC &MEMBUATBASTSESUAI? NMEMBUATBA HASILPEMERIKSAANBA14 Kepala seksi penyediaan men<strong>and</strong>atangani BASTdan menyampaikan pita cukai disertai BAkepada Kepala Seksi Penyimpanan danpendistribusian Pita Cukai dan TPCL (KepalaSeksi Penyimpanan)MENANDA-TANGANIBASTBABAST DARIPENYEDIA PCPITA CUKAI15 Kepala Seksi Penyimpanan menerima pita cukaidan BAMENERIMA,MEMERIKSA& MENANDATANGANIBAPITA CUKAI16 pelaksana melakukan pemeriksaan- dalam hal tidak sesuai, pelaksanamembuat BA hasil pemeriksaan agarBA disesuaikan- dalam hal sesuai, merekam BA ke dalam SACMENERIMA &MEMERIKSA,YSESUAI?NMEMBUATBA HASILPEMERIKSAANBA17 Pelaksana pada Seksi Penyimpanan menerimadan memeriksa disposisi, BA, pita cukaikemudian mengirim tembusan BA ke SeksiPenyediaan, dan menyimpan pita cukai diGudang Pita Cukai. Pita Cukai yang diterimaakan direkam di komputer untuk diperhitungk<strong>and</strong>engan CK-1A yang diajukan oleh importirMEREKAMPEMISAHANLOKASIPENYEDIAANPENYEDIAAN KPPBCPENYEDIAAN KP- Dalam hal penyediaan kantor PitaCukai disimpan di gudang pita cukai- dalam hal penyediaan KPPBC, pita cukaidikirimkan ke KPPBC yang bersangkut<strong>and</strong>engan disertai DP2CMENYIMPANPCENDMEMBUATDP2C DANMENGIRIMKAN PCDP2CDP2CPITA CUKAIPITA CUKAISELESAIMengetahui:Sekretaris Direktorat JenderalttdAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 002/SOP-BC/CUKAI/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIDIREKTORAT CUKAISTANDAR PROSEDUR OPERASIPELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C)HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN DI KANTOR PUSATYANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIKDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan danPemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana diubah terkahir dengan Peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2011.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan pelayanan permohonan penyediaan pita cukai (P3C) hasil tembakaupengajuan awal dan tambahan di Kantor Pusat DJBC yang diajukan secara manual, dimulai sejakditerimanya dokumen P3C Pengajuan Awal dari tambahan oleh Direktur Cukai sampai deng<strong>and</strong>iserahkannya siap dikirimkannya pita cukai disertai Daftar Pengiriman Pita Cukai (DP2C).2. Permohonan Penyediaan Pita Cukai yang selanjutnya disingkat P3C adalah dokumen cukai yangdigunakan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau untuk mengajukan permohonanpenyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1).3. Tujuan penyediaan pita cukai hasil tembakau adalah menjamin tersedianya pita cukai yangdibutuhkan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau.4. Terhadap pita cukai yang disediakan berdasarkan P3C Pengajuan Awal yang tidak direalisasik<strong>and</strong>engan CK-1, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai.5. Unit pelaksana SOP ini adalah Direktorat Cukai Kantor Pusat DJBC.PERSYARATAN:1. KPPBC belum memiliki SAC Sentralisasi.2. P3C Pengajuan Awal hanya dapat diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir HT dalam hal :a. telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebuttidak dalam keadaan dibekukan;b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksiadministrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atauc. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan3. P3C pengajuan awal dapat diajukan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 untuk kebutuhan 1bulan berikutnya kepada Kepala KPPBC.4. P3C Pengajuan Awal hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuksetiap jenis pita cukai.5. Dikecualikan dari batas waktu P3C Pengajuan Awal :a. pengusaha baru mendapatkan NPPBKC;b. pengusaha mengalami kenaikan golongan;c. pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah pembekuannya dicabut;d. untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; ataue. terdapat kebijakan di bidang tarif cukai atau HJE.6. Pengusaha dapat mengajukan P3C pengajuan tambahan kepada Kepala KPPBC dalam hal pita cukaiyang telah disediakan berdasarkan P3C pengajuan awal tidak mencukupi7. P3C pengajuan tambahan hanya dapat diajukan paling lambat pada tanggal 20 pada bulanpengajuan CK-1.8. Jenis pita cukai yang diajukan pada P3C pengajuan tambahan, sama dengan jenis pita cukai padaP3C pengajuan awal untuk periode yang sama.
9. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pada P3C Pengajuan Awal untuk setiap jenis pitacukai :a. paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata per bulan jumlah pita cukai yang dipes<strong>and</strong>engan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal, denganmemperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik; ataub. dalam hal data rata-rata per bulan jumlah yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tigabulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal untuk jenis pita cukai yang diajukan tidak tersedia,jumlah pita cukai yang dapat diajukan sesuai kebutuhan per bulan dengan memperhatikanbatasan produksi golongan pengusaha pabrik.10. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C Pengajuan Awal kurang dari 10(sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai dalam P3C Pengajuan Awal adalah 10 (sepuluh)lembar.11. Pembulatan jumlah pita cukai yang diajukan dengan P3C dilakukan dengan cara membulatkan jumlahke bawah dan harus dalam kelipatan 10.12. Jumlah pita cukai yang diajukan dalam P3C pengajuan tambahan paling banyak 50% untuk setiapjenis pita cukai dari P3C pengajuan awal dengan memperhatikan batasan produksi golonganpengusaha pabrik.BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU:Pelayanan P3C Pengajuan Awal Hasil Tembakau dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) harikerja, yang terbagi dalam tiga tahapan, yaitu:1. Penerbitan Order Bea Cukai (OBC) paling lama 2 (dua) hari.2. Pencetakan Pita Cukai dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari.3. Penerimaan dan penyiapan pita cukai untuk dikirim ke KPPBC dilaksanakan paling lama 5 (lima)hari.Mengetahui:Sekretaris Direktorat JenderalttdAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIDIREKTORAT CUKAISTANDAR PROSEDUR OPERASIPELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C)HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN DI KANTOR PUSAT YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIKNOMOR : 002/SOP-BC/CUKAI/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :NO.AKTIVITASSISTEM APLIKASICUKAI (SAC)KASUBDIT PITA CUKAIDAN TANDA PELUNASANCUKAI LAINNYAKASI PENYIMPANAN DANPENDISTRIBUSIAN PITACUKAI DAN TANDAPELUNASAN CUKAILAINNYAPELAKSANA PADA SEKSIPENYIMPANAN DANPELAKSANA PADA SEKSIKASI PENYEDIAAN PITA CUKAIPENDISTRIBUSIAN PITAPENYEDIAAN PITA CUKAI DANDAN TANDA PELUNASANCUKAI DAN TANDATANDA PELUNASAN CUKAICUKAI LAINNYAPELUNASAN CUKAILAINNYA/SACLAINNYAPENCETAK PITACUKAIKPPBC/KPUMULAI1. Sistem Aplikasi Cukai (SAC) meneruskan dataP3C dari KPPBCMENERUSKAN P3CSECARAELEKSTRONIKDATA P3C6 Pelaksana pada Seksi Penyediaan Pita Cukaidan T<strong>and</strong>a Pelunasan Cukai Lainnya menelitiulang kembali data P3C kemudian membuatusulan pesanan pita cukai (konsep OBC) asalimpor berdasar P3C secara berjenjangdiserahkan kepada Kasubdit Pita Cukai danT<strong>and</strong>a Pelunasan Cukai LainnyaMENELITIULANG &MEMBUATOBCKONSEP OBC7 Kepala Seksi Penyediaan Pita Cukai dan T<strong>and</strong>aPelunasan Cukai Lainnya meneliti danmembubuhkan paraf pada konsep OBCMENELITIDANMEMPARAF8 Kasubdit Pita Cukai dan T<strong>and</strong>a Pelunasan CukaiLainnya meneliti dan men<strong>and</strong>atangani OBCOBC9 Kepala Seksi Penyediaan Pita Cukai dan T<strong>and</strong>aPelunasan Cukai Lainnya menerima OBC yangtelah dit<strong>and</strong>atangani Kasubdit Pita Cukai danT<strong>and</strong>a Pelunasan Cukai Lainnya kemudianmendisposisikan kepada pelaksana untukmelakukan pengecekan ulang, mengarsip uruttanggal, dan mengirim ke penyedia pita cukaiMENERIMADANMENDISPOSISI10 Pelaksana menerima OBC, mengadministrasik<strong>and</strong>an mengirimkan OBC kepada Pencetak PitaCukaiMENELITIDANMENANDA-TANGANIMENERIMADANMENGAD-MINISTRA-SIKAND11 Pencetak Pita Cukai menerima, mencetak pitacukai sesuai dengan OBC, Setelah selesaikemudian mengirimkan pita cukai ke SeksiPenyediaan Pita Cukai dan T<strong>and</strong>a PelunasanCukai Lainnya dengan Berita Acara SerahTerimaOBCBAST DARIPENYEDIA PCPITA CUKAI12 Kepala Seksi Penyediaan menerima pita cukai,Berita Acara dan mendisposisikan kepadapelaksana untuk memeriksaMENERIMA,MEMERIKSAPC &MEMBUATBAST13 pelaksana melakukan pemeriksaan- dalam hal tidak sesuai, pelaksanamembuat BA hasil pemeriksaan agarBAST disesuaikan- dalam hal sesuai, meneruskan kepadaKepala Seksi penyediaanYMENERIMA,MEMERIKSAPC &MEMBUATBASTSESUAI?NMEMBUATBA HASILPEMERIKSAAN1BA
NO.AKTIVITASSISTEM APLIKASICUKAI (SAC)KASUBDIT PITA CUKAIDAN TANDA PELUNASANCUKAI LAINNYAKASI PENYIMPANAN DANPENDISTRIBUSIAN PITACUKAI DAN TANDAPELUNASAN CUKAILAINNYAPELAKSANA PADA SEKSIPENYIMPANAN DANPELAKSANA PADA SEKSIKASI PENYEDIAAN PITA CUKAIPENDISTRIBUSIAN PITAPENYEDIAAN PITA CUKAI DANDAN TANDA PELUNASANCUKAI DAN TANDATANDA PELUNASAN CUKAICUKAI LAINNYAPELUNASAN CUKAILAINNYA/SACLAINNYAPENCETAK PITACUKAIKPPBC/KPU14 Kepala seksi penyediaan men<strong>and</strong>atangani BASTdan menyampaikan pita cukai disertai BAkepada Kepala Seksi Penyimpanan danpendistribusian Pita Cukai dan TPCL (KepalaSeksi Penyimpanan)1MENANDA-TANGANIBASTBABAST DARIPENYEDIA PCPITA CUKAI15 Kepala Seksi Penyimpanan menerima pita cukaidan BAMENERIMA,MEMERIKSA& MENANDATANGANIBAPITA CUKAI16 pelaksana melakukan pemeriksaan- dalam hal tidak sesuai, pelaksanamembuat BA hasil pemeriksaan agarBA disesuaikan- dalam hal sesuai, merekam BA ke dalam SACMENERIMA &MEMERIKSA,YSESUAI?NMEMBUATBA HASILPEMERIKSAANBA17 Pelaksana pada Seksi Penyimpanan menerimadan memeriksa disposisi, BA, pita cukaikemudian melakukan perekaman pada SACSAC akan melakukan pemisahan lokasipenyediaanMEREKAMPEMISAHANLOKASIPENYEDIAANPENYEDIAAN KPPBCPENYEDIAAN KP- Dalam hal penyediaan kantor PitaCukai disimpan di gudang pita cukai- dalam hal penyediaan KPPBC, pita cukaidikirimkan ke KPPBC yang bersangkut<strong>and</strong>engan disertai DP2CMENYIMPANPCENDMEMBUATDP2C DANMENGIRIMKAN PCDP2CDP2CPITA CUKAIPITA CUKAISELESAIMengetahui:Sekretaris Direktorat JenderalttdAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 001/SOP-BC/TK/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIDIREKTORAT TEKNIS KEPABEANANSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN ATAS PENERUSAN USULANPERUNTUKAN BARANG MILIK NEGARADASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 39 Tahun 2007.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2010 tentang ........................................................................4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang YangDinyatakan Tidak Dikuasai, Dikuasai Negara dan Milik Negara.DESKRIPSI :1. SOP ini menjelaskan proses penerusan usulan peruntukan Barang Milik Negara (BMN) dari DirektoratPenindakan dan Penyidikan / Kantor Wilayah DJBC / KPU BC / KPPBC kepada Menteri Keuangan, dimulaisejak penerimaan usulan peruntukan BMN sampai dengan terbitnya surat usulan peruntukan BMN dariDirektur Jenderal Bea dan Cukai siap didistribusikan;2. Penerusan usulan peruntukan BMN adalah penyampaian daftar BMN beserta usulan peruntukan antara lain :dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, ditetapkan status penggunaannnya, dan/atau dihapuskan kepada MenteriKeuangan;3. Unit Pelaksana SOP ini adalah Subdirektorat Impor Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.PERSYARATAN :1. Direktur Penindakan dan Penyidikan / Kepala Kanwil DJBC / Kepala KPU BC / Kepala KPPBC mengajukansurat usulan peruntukan BMN yang dilengkapi dengan daftar BMN beserta usulan dilelang, dihibahkan,dimusnahkan, ditetapkan status penggunaannya, dan/atau dihapuskan;2. Surat usulan dilampiri dengan Surat Keputusan Penetapan BMN serta perkiraan nilai barang.BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU LAYANAN :Usulan peruntukan BMN diselesaikan selama-lamanya dalam waktu 14 hari kerja sejak usulan diterima lengkapdan benar.Mengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,ttd.Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIDIREKTORAT TEKNIS KEPABEANANNOMOR : 001/SOP-BC/TK/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERUSAN USULAN PERUNTUKAN BMNNOAKTIVITASDIREKTUR TEKNISKEPABEANANKASUBDIT IMPORKASI TPS DAN TPPPELAKSANA SEKSI TPS dan TPPTU DIREKTURTEKNISKEPABEANANTU SUBDIT IMPORDIREKTURJENDERALMULAI1TU Direktur Teknis Kepabeanan menerima danmengadministrasikan surat usulan peruntukanBMN yang dilengkapi dengan SKEP BMN d<strong>and</strong>okumen pendukung lainnya dari Kantor PabeanSKEP BMN,SURAT USULANSOP ADM.SURAT MASUK2Direktur Teknis Kepabeanan menerima danmendisposisikan kepada Kasubdit ImporTELITI &DISPOSISI3TU Subdit Impor menerima danmengadministrasikan surat usulan BMN yangtelah didisposisi oleh Direktur Teknis KepabeananSOP ADM.SURAT MASUK4Kasubdit Impor menerima dan mendisposisikepada Kasi TPS dan TPPTELITI &DISPOSISI5Kasi TPS dan TPP menerima dan mendisposisikepada pelaksana Seksi TPS dan TPP untukdilakukan update pada sistem aplikasi BMNTELITI &DISPOSISI6Pelaksana Seksi TPS dan TPP melakukanpenelitian atas surat usulan BMN dan dokumenlampirannya,- dalam hal usulan belum lengkap dan benar,TELITI &DISPOSISImembuat konsep surat permintaan dokumen ataudata yang dibutuhkan kepada Kantor Pabean- dalam hal usulan sudah lengkap, melakukanupdate database .BUATKONSEPTLENGKAP?YPERMINTAANDOKUMENCEKDATABASEYADA?T7Pelaksana Seksi TPS dan TPP melakukanupdate database aplikasi BMN dan membuatkonsep surat penerusan dan surat usulan BMNUPDATEDATABASEDATABASEBUATKONSEPSURATPENERUSANKONSEP SURATPENERUSAN &USULAN BMN8Kasi TPS dan TPP meneliti dan memaraf konsepsurat penerusan usulan BMN kemudianmeneruskan ke Kasubdit ImporTELITI &PARAF9Kasubdit Impor meneliti dan memaraf konsepsurat penerusan usulan BMN kemudianmenerukan ke Direktur Teknis KepabeananTELITI &PARAF10 Direktur Teknis Kepabeanan meneliti danmemaraf konsep surat penerusan usulan BMNdan men<strong>and</strong>atangani nota dinas ke DirekturJenderal kemudian diteruskan ke DirekturJenderal untuk keputusan lebih lanjutTELITI &PARAFNOTA DINASDIREKTUR11 TU Direktur Teknis Kepabeananmengadministrasikan surat penerusan usulanBMNSOP ADM.SURAT KELUARKONSEP SURATPENERUSAN &USULAN BMNSELESAISekretaris Direktorat Jenderal,ttd,-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 001/SOP-BC/P2/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIDIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKANSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERIMAAN PERKARADASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 39 Tahun 2007.3. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan danCukai.5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai.7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di BidangKepabeanan.8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana diBidang Kepabeanan dan Cukai.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan,Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau T<strong>and</strong>a PelunasanCukai Lainnya, dan Bentuk Surat Penindakan.10. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-57/BC/1997 tentang Proses Penyidikan TindakPidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.11. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan tentang tata cara penerimaan Laporan Pelanggaran (LP) dari Unit Penindakan ataulaporan dugaan pelanggaran pidana lainnya dari hasil pengembangan penyidikan, hasil penelitian dari unitlainnya, hasil tertangkap tangan atau penyerahan dari instansi lain, dimulai sejak diterimanya LP / lapor<strong>and</strong>ugaan tindak pidana dari unit lainnya / surat pelimpahan perkara dari instansi lain oleh Kasubdit Penyidikansampai dengan penunjukan dan penyampaian Lembar Penerimaan Perkara (LPP) kepada Tim Peneliti.2. Tindak pidana Kepabeanan dan Cukai adalah setiap perbuatan yang diancam pidana dimaksud dalam UUNo.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan UU No.39Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai.3. Penerimaan perkara dilaksanakan berdasarkan LP oleh Unit Penindakan atau laporan dugaan pelanggaranpidana lainnya.4. Pelaksanaan penerimaan perkara meliputi kegiatan :a. penerimaan LP dari unit penindakan atau instansi lain;b. penyampaian t<strong>and</strong>a terima atau respon elektronis;c. penuangan dalam LPP.5. Unit Pelaksana SOP ini adalah Subdirektorat Penyidikan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.PERSYARATAN :1. Laporan Pelanggaran dari unit penindakan diterima dalam hal dilengkapi dengan :a. Surat Bukti Penindakan,b. Laporan Tugas Penindakan,c. Dokumen lain yang terkait.2. Laporan dugaan tindak pidana dari hasil pengembangan penyidikan, hasil penelitian dari unit lainnya dan hasiltertangkap tangan oleh Pejabat diterima dalam hal dilengkapi dengan sekurang-kurangnya dokumen hasilpenelitian atau pemeriksaan yang terkait dengan dugaan pelanggaran pidana;3. Surat pelimpahan perkara dari instansi lain diterima dalam hal dilengkapi dengan :a. Laporan Kejadian / Laporan Polisi,b. Hasil pemeriksaan (dituangkan dalam BAW)c. Terdapat kelengkapan / keberadaan barang hasil penindakan, dokumen / surat terkait saksi-saksi.
BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU LAYANAN :Proses penghitungan waktu penerimaan perkara memerlukan waktu 1 (satu) hari.Mengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,ttd,-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIDIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKANSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURTATA CARA PENERIMAAN PERKARANOMOR : 001/SOP-BC/P2/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :NOAKTIVITASKASUBDIT PENYIDIKANKASI PENYIDIKANPENELITI PERKARATIM PENELITIMULAI1 Kasubdit Penyidikan menerima dan mendisposisi LaporanPelanggaran (LP) dari unit penindakan / penelitian unit lain /tertangkap tangan / instansi lain kepada Kasi PenyidikanLamp. LP dari unit penindakan :- Surat Bukti Penindakan- Laporan Tugas Penindakan- Dokumen terkait penindakan lainnyaLamp. Laporan tindak pidana lainnya- Dokumen hasil penelitian / pemeriksaan terkait dugaan TPLamp. Pelimpahan perkara dari instansi lain- Laporan Kejadian / Laporan Polisi- Hasil pemeriksaan awal (BAW)- Resume Perkara / Hasil PenindakanLP / Laporan dariUnit Lain +LampiranTERIMA &DISPOSISI2 Kasi Penyidikan menerima dan mendisposisi LP dari unit lainkepada Peneliti PerkaraTERIMA &DISPOSISI3 Peneliti Perkara menuangkan LP dari unit lain kedalam LembarPenerimaan Perkara (LPP) sebagai dasar untuk melakukanpenelititan pendahuluan serta membuat t<strong>and</strong>a terima penerimaanperkara / respon elektronikBUAT &TANDATANGANLPPLPP, TANDA TERIMA/ RESPONELEKTRONIK4 Kepala Seksi Penyidikan meneliti dan men<strong>and</strong>atangani LPP danmenyampaikannya kepada Kasubdit PenyidikanTELITI,TANDATANGANLPP5 Kasubdit Penyidikan meneliti dan men<strong>and</strong>atangani LPP kemudianmendisposisikannya kepada Kasi PenyidikanTELITI,TANDATANGAN,DISPOSISILPP6 Kasi Penyidikan menerima LPP, menunjuk Tim Peneliti danmendisposisi LPP kepada Tim Peneliti melalui Peneliti PerkaraTERIMA,TUNJUKTIM,DISPOSISI7 Peneliti Perkara menerima dan meneruskan LPP kepada TimPeneliti disertai berkas-berkas kemudian mengarsipkan LPP.TERIMA,TERUSKANLPP, ARSIPLPP +BERKAS-BERKASNSELESAISekretaris Direktorat Jenderal,ttd,-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 002/SOP-BC/P2/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIDIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKANSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERIMAAN DAN REGISTRASI TAHANANDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 39 Tahun 2007.3. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana.5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan danCukai.6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang,Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan,Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau T<strong>and</strong>a PelunasanCukai Lainnya, dan Bentuk Surat Penindakan.10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di BidangKepabeanan.11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana diBidang Kepabeanan dan Cukai.12. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.10-PR.07.03 Tahun 2007 tentang Tempat Tahanan PadaKantor Pusat DJBC Departemen Keuangan RI Sebagai Cabang Rutan.13. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-57/BC/1997 tentang Proses Penyidikan TindakPidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.14. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan tentang proses penerimaan dan registrasi tahanan dimulai dari penerimaan berkaspermohonan penitipan tahanan dari PPNS DJBC sampai dimasukkannya tahanan ke ruang sel tahanancabang Rutan.2. Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selamaproses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan (pasal 1 angka 2 Peraturan PemerintahNomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP);3. Cabang Rumah Tahanan Negara DJBC adalah cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan NegaraKelas I Jakarta Pusat (Rutan Salemba);4. Tahanan yang dapat ditempatkan di Cabang Rutan DJBC adalah tersangka tindak pidana di bidangKepabeanan dan Cukai;5. Penerimaan dan registrasi tahanan ini merupakan bagian dari tata cara penatausaan tahanan;6. Unit Pelaksana SOP ini adalah Seksi Tempat Tahanan Subdirektorat Penyidikan Kantor Pusat DirektoratJenderal Bea dan Cukai.PERSYARATAN :1. Penahanan dilakukan oleh PPNS DJBC sesuai Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP) dari atasannya;2. Penempatan Tahanan pada Cabang Rutan DJBC, dilakukan oleh PPNS DJBC berdasarkan surat perintahpenahanan dan dituangkan dalam Berita Acara;3. Permohonan dilampiri :a. Surat Perintah Tugas Penyidikanb. Surat Perintah Penangkapanc. Berita Acara Penangkap<strong>and</strong>. Surat Perintah Penahanane. Berita Acara Penahananf. Laporan Kejadian (LK)g. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU LAYANAN :Sejak permohonan diterima sampai tahanan dimasukkan ke ruang sel tahanan cabang Rutan, memerlukan waktuselama-lamanya 1 (satu) hari kerja.Mengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,ttd,-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIDIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKANNOMOR : 002/SOP-BC/P2/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERIMAAN DAN REGISTRASI TAHANANNOAKTIVITASPPNS DJBCKASI TEMPAT TAHANAN(KEPALA CAB. RUTAN)PELAKSANA SEKSI TEMPATTAHANANMULAI1 Penyidik (PPNS DJBC) KWBC atau KPPBC mengajukan suratpermohonan penitipan tahanan kepada Kasi Tempat TahananBERKASPERMOHONANMENERIMA2 Kasi Tempat Tahanan meneliti dan mendisposisi surat permohonankepada Pelaksana untuk melakukan penelitian berkas.TELITI &DISPOSISI3 Pelaksana melakukan penelitian berkas, dalam hal berkas belumlengkap melakukan konfirmasi ke Penyidik, dalam hal berkas telahlengkap melakukan pencatatan dalam Buku Daftar Tahanan,membuat dan/atau men<strong>and</strong>atangani Berita Acara Penerimaan danPenitipan tahananTELITIBERKASTLENGKAP?YMENCATAT,MEMBUATBA,MELAPORDATABASETAHANANBA PENITIPAN4 Kepala Cabang Rutan meneliti BA Penerimaan dan Penitipan sertaberkas kelengkapan,- dalam hal setuju memerintahkan pelaksana membawa danmemasukkan tahanan ke ruang sel tahanan- dalam hal tidak setuju berkas dikembalikan kepada PPNS DJBCMNELITITSETUJU?YMEMERINTAHKAN5 Pelaksana menempatkan dan menerima tahanan.MENEMPATKANTAHANANSELESAISekretaris Direktorat Jenderal,ttd,-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAILAMPIRAN VKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP-/BC/2011TENTANGPERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASIDI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Nomor : 001/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN SURAT TUGAS AUDIT (UMUM)DASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanansebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai.5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2008 tentang St<strong>and</strong>arAudit Kepabeanan dan Cukai.6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang TatalaksanaAudit Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2011.7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2008 tentang UraianTugas Auditor, Ketua Auditor, PTA dan PMA Bea dan Cukai.DESKRIPSI:1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan Surat Tugas Audit yang dimulai sejakadanya perintah untuk menyusun Surat Tugas Audit sampai dengan pengarsipan d<strong>and</strong>istribusi Surat Tugas Audit.2. Penerbitan Surat Tugas Audit adalah pemberian penugasan kepada tim audit untukmelaksanakan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yangmenjadi bukti dasar pembukuan dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha,termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidangkepabeanan/cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan perundangundang<strong>and</strong>i bidang kepabeanan/cukai.3. Penerbitan Surat Tugas Audit Umum bertujuan untuk menunjuk pelaksana auditkepabeanan dan audit cukai sesuai Daftar Rencana Obyek Audit (DROA) yang telahmendapat Nomor Penugasan Audit (NPA) dari Direktorat Audit, Kantor Pusat DirektoratJenderal Bea dan Cukai, dengan memperhatikan beban kerja dan ketersediaan danaperjalanan dinas.4. Unit Pelaksana St<strong>and</strong>ar Prosedur Operasi ini adalah Bidang Audit pada KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.PERSYARATAN :Adanya DROA yang telah mendapat Nomor Penugasan Audit (NPA) dari Direktorat Audit.BIAYA :Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU:SOP ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja.Mengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN SURAT TUGAS AUDIT (UMUM)NOMOR : 001/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :NO. AKTIVITAS KEPALA KANTORKEPALA BIDANG AUDIT KASI PELAKSANAAN AUDIT PELAKSANA1 Kepala Seksi Pelaksanaan AuditMemerintahkan Pelaksana untuk membuatKonsep Surat Tugas Audit sesuai DROAyang telah mendapatkan NPA dari DirekturAudit.MULAIMEMERINTAHKAN MENYUSUNKONSEP ST2 Pelaksana menyusun Konsep Surat TugasAudit dan Nota Dinas Pengantar ke KepalaKantor.MENYUSUNKONSEP STKONSEP STKONSEP ND3 Kepala Seksi Pelaksanaan Audit meneliti danmemaraf.MENELITI DANMEMARAF4 Kepala Bidang Audit meneliti dan memarafkonsep Surat Tugas serta men<strong>and</strong>atanganiNota Dinas Pengantar.MENELITI,MEMARAF ST,MENANTANGANI NDKONSEP STNOTA DINAS5 Kepala Kantor meneliti dan men<strong>and</strong>atanganiKonsep Surat Tugas Audit.MENELITI DANMENANTANGANI STST6 Pelaksana mengarsip dan mendistribusikanSurat Tugas Audit, dengan tembusan:1. Direktur Jenderal2. Direktur Audit3. AuditeeMENGARSIPDANMENDISTRIBUSIKANNSELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 002/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN SURAT TINDAK LANJUT AUDITDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanansebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai.5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2008 tentang St<strong>and</strong>arAudit Kepabeanan dan Cukai.6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang TatalaksanaAudit Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2011.7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2008 tentang UraianTugas Auditor, Ketua Auditor, PTA dan PMA Bea dan Cukai.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan Surat Tindak Lanjut yang dimulai sejakadanya Laporan Hasil Audit yang memerlukan penerbitan Surat Tindak Lanjut sampaidengan pengarsipan dan pendistribusian Surat Tindak lanjut.2. Penerbitan Surat tindak lanjut dilakukan dalam hal:a. Tidak terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, pajak dalam rangkaimpor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda;b. Nilai Pabean tidak dapat diterima berdasarkan Nilai Transaksi dan diajukanpenelitian ulang untuk penetapan kembali nilai pabean kepada Direktur TeknisKepabeanan untuk audit yang dilakukan oleh Direktorat Audit;c. Nilai Pabean tidak dapat diterima berdasarkan Nilai Transaksi dan diajukanpenelitian ulang untuk penetapan kembali nilai pabean kepada unit yang ditunjukoleh Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk audityang dilakukan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama;d. Terdapat perbedaan penafsiran tentang tarif dan diajukan penelitian ulang untukpenetapan kembali tarif kepada Direktur Teknis Kepabeanan untuk audit yangdilakukan oleh Direktorat Audit; dan/ataue. Terdapat perbedaan penafsiran tentang tarif dan diajukan penelitian ulang untukpenetapan kembali tarif kepada unit yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayahatau Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk audit yang dilakukan oleh KantorWilayah atau Kantor Pelayanan Utama; dan/atauf. Terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkaitsesuai ketentuan yang berlaku.3. Unit Pelaksana St<strong>and</strong>ar Prosedur Operasi ini adalah Bidang Audit pada KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B
PERSYARATAN :Adanya Laporan Hasil Audit yang memerlukan penerbitan Surat Tindak Lanjut.BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU:SOP ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja.Mengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN SURAT TINDAK LANJUT AUDITNOMOR : 002/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :NO.AKTIVITASKEPALA KANTORKEPALA BIDANGAUDITKASI PELAKSANAANAUDITTIM AUDITPELAKSANA1 Tim audit berdasarkan rekomendasi LHAyang bersangkutan menyiapkan konsepsurat tindak lanjutMULAIMEMBUATKONSEP SURATTLKONSEP SURAT TL2 Kepala Seksi Pelaksanaan Audit Menelitidan Memaraf Konsep Surat Tindak Lanjut.MENELITI DANMEMARAF3 Kepala Bidang Audit Meneliti dan MemarafKonsep Surat Tindak Lanjut.MENELITI DANMEMARAF4 Kepala Kantor Meneliti dan Men<strong>and</strong>atanganiKonsep Surat Tindak Lanjut.MENELITI DANMENANDATANGANISURAT TL5 Pelaksana mengarsip dan mendistribusikanSurat Tindak Lanjut, dengan tembusan:1. Direktur Jenderal2. Direktur Audit3. AuditeeMENGARSIPDANMENDISTRIBUSIKANNSELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 003/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENYUSUNAN DAFTAR RENCANA OBYEK AUDIT (DROA)DASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanansebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai.5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2008 tentang St<strong>and</strong>arAudit Kepabeanan dan Cukai.6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang TatalaksanaAudit Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2011.7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2008 tentang UraianTugas Auditor, Ketua Auditor, PTA dan PMA Bea dan Cukai.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses penyusunan DROA yang dimulai sejak adanya SuratTugas dari Kepala Bidang Audit sampai dengan dikirimkannya DROA kepada DirekturAudit.2. Penyusunan DROA adalah proses penyusunan Obyek Audit yang diusulkan kepadaDirektur Audit berdasarkan Database Obyek Audit yang disusun secara selektif untukperiode 6 (enam) bulan berdasarkan manajemen risiko.3. Penyusunan DROA bertujuan untuk merencanakan audit terhadap obyek audit tertentudisertai alasan dan rencana waktu pelaksanaannya.4. Unit Pelaksana St<strong>and</strong>ar Prosedur Operasi ini adalah Bidang Audit pada KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.PERSYARATAN :Adanya Surat Tugas Penyusunan DROA.BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU :SOP ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan Surat Tugas PenyusunanDROA.Mengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BNOMOR : 003/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENYUSUNAN DAFTAR RENCANA OBYEK AUDIT (DROA)NO. AKTIVITAS KEPALA KANTORKEPALA BIDANGAUDITKASI PERENCANAANAUDITPELAKSANA1 Kepala Bidang Audit menerbitkan SuratTugas (ST) Penyusunan DROAMULAIMENERBITKAN SURATTUGASPENYUSUNAN DROASURAT TUGAS2 Kepala Seksi Perencanaan Audit menerimamendisposisikan ST Penyusunan DROA kepelaksanaMENERIMADANMENDISPO-SISI3 Pelaksana menganalisa Database ObjekAudit berdasarkan manajemen risiko, danmenyusun konsep DROA, Konsep SuratPenyampaian DROA ke Direktur Audit danKonsep Nota Dinas Ke Kepala Kantor.MENGANALISADATABASEOBYEK AUDIT &KONSEP DROAKONSEP DROAKONSEP SURATKONSEP ND4 Kepala Seksi Perencanaan Audit meneliti,menganalisa, memaraf konsep DROA, SuratPenyampaian DROA dan Nota Dinas.MENELITI DANMEMARAF5 Kepala Bidang Audit meneliti dan memarafKonsep DROA dan Surat PenyampaianDROA, serta meneliti dan men<strong>and</strong>atanganiNota Dinas.MENELITI,MEMARAF, DANMENANDATANGANI6 Kepala Kantor Meneliti dan men<strong>and</strong>atanganiKonsep DROA dan Surat PenyampaianDROA.MENELITI, DANMENANDATANGANIDROASURATPENYAMPAIANDROA7 Pelaksana mengarsipkan danmendistribusikan DROA dan SuratPenyampaian DROA kepada Direktur Auditdengan tembusan Direktur Jenderal.MENGARSIPDANMENDISTRIBUSIKANNSELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 004/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUREVALUASI DAN PEREKAMAN HASIL AUDITKEPABEANAN DAN CUKAIDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanansebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai.5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2008 tentang St<strong>and</strong>arAudit Kepabeanan dan Cukai.6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang TatalaksanaAudit Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2011.7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2008 tentang UraianTugas Auditor, Ketua Auditor, PTA dan PMA Bea dan Cukai.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses evaluasi dan perekaman hasil audit kepabeanan dancukai yang dimulai sejak adanya Laporan Hasil Audit (LHA) sampai denganpenyampaian Laporan Perekaman kepada Kepala Bidang Audit.2. Evaluasi Hasil Audit merupakan proses evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dancukai.3. Evaluasi Hasil Audit bertujuan untuk :a. menilai pemenuhan prosedur pelaksanaan audit sesuai tata laksana audit di bidangkepabeanan dan cukai.b. menilai pemenuhan pelaksanaan audit sesuai st<strong>and</strong>ar audit dan program audit dibidang kepabeanan dan cukai.c. menilai kinerja pegawai yang melaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai.d. membuat profil auditee yang telah diaudit.4. Unit Pelaksana St<strong>and</strong>ar Prosedur Operasi ini adalah Bidang Audit pada KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.PERSYARATAN :Adanya Laporan Hasil Audit.BIAYA :Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU:SOP ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya LHA sampai denganpenyampaian laporan hasil perekaman ke Kepala Bidang Audit.Mengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BNOMOR : 004/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 DESEMBER 2011REVISI :TANGGAL :STANDAR OPERASIONAL PROSEDUREVALUASI DAN PEREKAMAN HASIL AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAINO.AKTIVITASKEPALA BIDANGAUDITKASI EVALUASIAUDITPELAKSANA1 Pelaksana menyerahkan Laporan Hasil Audit (LHA)kepada Kasi Evaluasi AuditMULAILHA2 Kasi Evaluasi Audit meneliti dan mengevaluasikelengkapan Kertas Kerja Audit (KKA) dan lampiranlampiranLHA berdasarkan kesesuaian denganperaturan yang digunakanTELITI &EVALUASI3 Pelaksana melakukan perekaman data LHA ke dalamaplikasi SIMAUDI, termasuk menscanning bagianLHA tertentu untuk di upload ke dalam aplikasiSIMAUDI dan membuat konsep laporan perekam<strong>and</strong>ata dan menyerahkannya kepada Kasi Evaluasi AuditMELAKUKANPEREKAMANDAN MEMBUATKONSEPLAPORANDATA BASEKONSEP LAPORANPEREKAMAN4 Kasi Evaluasi Audit meneliti dan mengevaluasikemudian men<strong>and</strong>atangani konsep laporanperekaman, dan memerintahkan pelaksana untukmengarsipkan dan menyerahkan laporan perekamankepada Kepala Bidang AuditTELITI &EVALUASILAPORANPEREKAMAN5 Pelaksana mengarsipkan dan menyampaikan LaporanPerekaman kepada Kepala Bidang Audit.MENGARSIPDANMENDISTRIBUSIKANLAPORANPEREKAMANNSELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 005/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAKSANAAN AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI(AUDIT UMUM)DASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 39 tahun 2007.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanansebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai.5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2008 tentang St<strong>and</strong>ar AuditKepabeanan dan Cukai.6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang TatalaksanaAudit Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2011.7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2008 tentang Uraian TugasAuditor, Ketua Auditor, PTA dan PMA Bea dan Cukai.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai yang dimulaisejak adanya Surat Tugas Audit sampai dengan selesainya penyusunan Laporan HasilAudit.2. Pelaksanaan Audit merupakan proses kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku,catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan dan surat yang berkait<strong>and</strong>engan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengankegiatan di bidang kepabeanan/cukai dan/atau sediaan barang dalam rangkapelaksanaan perundang-undangan di bidang kepabeanan/cukai.3. Pelaksanaan Audit bertujuan untuk menguji kepatuhan:a. Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempatpenimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, dan/atau pengusahapengangkutan atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undangan dibidang kepabeanan; dan/ataub. Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai,penyalur, dan/atau pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitaspembebasan cukai atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undang<strong>and</strong>i bidang cukai.4. Unit Pelaksana St<strong>and</strong>ar Prosedur Operasi ini adalah Bidang Audit pada KantorPelayanan Bea dan Cukai Utama Tipe B.PERSYARATAN :Adanya Surat Tugas AuditBIAYA :Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU :SOP ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat tugas/suratperintah dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala Kantor.Mengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR PROSEDUR OPERASIPELAKSANAAN AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI (AUDIT UMUM)NOMOR : 005/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :KEPALA BIDANGNO. AKTIVITAS AUDITEEKEPALA KANTORTIM AUDITAUDIT1 a. Tim Audit menerima Surat Tugas Audit, kemudianmendatangi lokasi auditee.MULAISURAT TUGASb. Tim Audit melakukan penyampaian surat tugasdan observasi.PENYAMPAIANST DANOBSERVASIc. Tim Audit membuat dan menyampaian suratpermintaan data dan informasi sesuai ruang lingkupaudit.MEMBUAT DANMENYAMPAIKAN SURATPERMINTAANDATASURATPERMINTAAN DATASURATPERMINTAAN DATAd. Dalam hal data belum dapat diserahkan setelahlewat waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak SuratPermintaan Data diterima Auditee maka Tim Auditmembuat Surat Peringatan (SP) I.YLEWATWAKTU?N1MEMBUAT SP ISURAT PERINGATANISURAT PERINGATANIe. Dalam hal data belum dapat diserahkan setelahlewat waktu 3 (hari) hari kerja sejak Surat PeringatanI diterima Auditee maka Tim Audit membuat SuratPeringatan II.YLEWATWAKTU?N2MEMBUAT SP IISURAT PERINGATANIISURAT PERINGATANIIf. Dalam hal data belum dapat diserahkan setelahlewat waktu 3 (hari) hari kerja sejak Surat PeringatanII diterima Auditee maka Tim Audit membuat BeritaAcara Penghentian Audit (BAPA) dan membuatkonsep Surat Permintaan Blokir kepada Bidang P2.YLEWATWAKTU?N3MEMBUATBAPA DANKONSEPPERMINTAANBLOKIRKONSEPPERMINTAANBLOKIRBAPA14
2 Kepala Bidang Audit meneliti dan men<strong>and</strong>atanganiPermintaan Blokir untuk disampaikan kepada BidangPenindakan dan Penyidikan (P2)1TELITI DANTANDA TANGANPERMINTAANBLOKIRMENGIRIMKANKE BIDANG P2END3 a. Apabila data telah diserahkan auditee, Tim Auditmenganalisa, mengolah data, melakukan stockopname barang dan menyusun kertas kerja auditberdasarkan program audit yang telah ditetapkanserta membuat Daftar Temuan Sementara (DTS)123ANALISA , OLAHDATA,MEMBUAT KKADAN DTSDTSKKAb. Tim Audit membuat bahan presentasipelaksanaan audit untuk Kepala Kantor disertaidengan Konsep Surat Pengantar (SP) DTSMEMBUAT BAHANPRESENTASI DANKONSEP SURATPENGANTAR DTSBAHAN PRESENTASIKONSEP SP DTS4 Kepala Kantor mendengarkan presentasi dari TimAudit, dan men<strong>and</strong>atangani SP DTS. Untukselanjutnya DTS diserahkan kepada auditee.MENDENGARKANPRESENTASI DANMENANDATANGANI SP DTSDTSDTSSP DTSSP DTS5 Auditee menganalisa DTS dan membuat tanggapanatas DTS tersebut.DTSTANGGAPAN DTS6 a. Tim Audit menganalisa tanggapan DTS danmembuat undangan untuk pembahasan akhirMENGANALISADAN MEMBUATUNDANGANPEMBAHASANAKHIRUNDANGANPEMBAHASANAKHIRUNDANGANPEMBAHASANAKHIR2
. Apabila Auditee tidak dapat memenuhiundangan pembahasan akhir, maka auditeedianggap menyetujui seluruh isi DTS dan Tim Auditdapat langsung membuat Berita Acara Hasil Audit(BAHA)2HADIR?NMENYUSUNBAHAYBAHA5c. Apabila auditee dapat memenuhi undanganpembahasan akhir, maka dilakukan pembahasanakhir sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.PEMBAHASANPEMBAHASANd. Berdasarkan pembahasan dengan Auditee,maka Tim Audit membuat BAHA dan lampiran BAHAkemudian men<strong>and</strong>atanganinya bersama denganauditee.MEMBUAT RPA,BAHA DANDAFTAR HADIRLAMPIRAN BAHABAHA45e. Tim Audit menyusun dan men<strong>and</strong>atanganiLaporan Hasil Audit (LHA) berdasarkan BAPA atauBAHAMENYUSUNLHALHASELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 006/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE BSTANDAR OPERASI PROSEDURPELAYANAN PEMBERIAN IZIN IMPOR SEMENTARADASAR HUKUM:1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tanggal 5 September 2011tentang Impor Sementara.DESKRIPSI:1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan permohonan izin impor sementara yangdimulai sejak sejak pemohon mengajukan permohonan izin impor sementara sampaidengan pemohon menerima Keputusan Kepala Kantor tentang pemberian izin ImporSementara.2. Impor Sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam Daerah Pabean yangbenar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) tahun.3. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Fasilitas dan Seksi Pabean dan Cukai.PERSYARATAN:Pemohon mengajukan surat permohonan izin Impor Sementara yang memuat:a) rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai Barang Impor Sementara;b) pelabuhan tempat pemasukan Barang Impor Sementara;c) lokasi penggunaan Barang Impor Sementara;d) tujuan penggunaan Barang Impor Sementara; dane) jangka waktu Impor Sementara.Permohonan izin Impor Sementara harus dilampiri dengan:1. dokumen yang menjelaskan tentang perkiraan nilai barang, spesifikasi dan/atau identitasbarang, dan jangka waktu Impor Sementara;2. dokumen yang menjelaskan tentang kontrak kerja atau perjanjian sewa (leasingagreement) atau dokumen semacam itu yang masih berlaku;3. pernyataan tertulis mengenai barang tersebut akan Diekspor Kembali;4. pernyataan tertulis bahwa semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuaidengan aslinya;5. dokumen yang menjelaskan tentang identitas pemohon izin Impor Sementara; dan6. dokumen-dokumen yang terkait dengan perizinan.BIAYA:Pelayanan fasilitas ini tidak di pungut biaya.1
NORMA WAKTU LAYANAN:Pelayanan fasilitas izin Impor Sementara ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.Mengetahui:Sekretaris Direktorat Jenderal,-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 0022
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE BNOMOR : 006/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :STANDAR PROSEDUR OPERASIIZIN IMPOR SEMENTARANO. AKTIVITASPEMOHON KEPALA KANTORKEPALA BIDANGPFPCKEPALA SEKSIFASILITASPFPDPELAKSANAMULAI1Pemohon mengajukan permohonanimpor sementara secara tertulis kepadaDirektur Jenderal melalui KepalaKantor dilampiri dengan persyaratanimpor sementara, dan menyampaikankepada Petugas Pelaksana di FrontDesk.BERKASPERMOHONAN2Petugas Pelaksana di Front Deskmeneruskan berkas permohonan imporsementara kepada Kepala BidangPFPC serta membuat danmenyerahkan t<strong>and</strong>a terima kepadapemohon.TANDATERIMABERKASPERMOHONAN3Kepala Bidang PFPC menerima berkaspermohonan impor sementara, menelitidan mendisposisikan kepada KepalaSeksi Fasilitas PC untuk diteliti d<strong>and</strong>iproses lebih lanjut.TELITI &DISPOSISI4Kepala Seksi Fasilitas PC menerimapermohonan impor sementara danmenugaskan pelaksana pada SeksiFasilitas PC untuk memeriksa danmeneliti persyaratan pengajuan imporsementara.TELITI &DISPOSISI5Pelaksana pada Seksi Fasilitas PCa. apabila i iktidakd lengkap, litimengkonfirmasikan kepadapemohon untuk melengkapipermohonan.TELITIKELENGKAPANb. apabila lengkap, meneruskanberkas permohonan kepada PFPDdengan Nota Dinas (ND) untukdilakukan penetapan Nilai Pabe<strong>and</strong>an Klasifikasi Barang.SURATKONFIRMASITANDATANGANTLENGKAP?YKONSEP NOTADINAS KE6PFPD menerima berkas permohon<strong>and</strong>an melakukan penelitian danpenetapan Nilai Pabean dan KlasifikasiBarang, dan selanjutnyamengembalikan berkas permohonanbeserta hasil penetapan Nilai Pabe<strong>and</strong>an Klasifikasi Barang kepada SeksiFasilitas PC.TELITI &TETAPKANNILAIPABEAN7Pelaksana pada Seksi Fasilitas PC :a. menerima dan meneliti disposisiKepala Seksi Fasilitas PC sertapenetapan NP dan Klasifikasi dariPFPD.TELITIDISPOSISI &PENETAPANN. PABEANb. membuat Nota Pendapat (NP) dankonsep surat keputusanpersetujuan impor sementara(SKEP) serta menyerahkan kepadaKepala Seksi Fasilitas PC.c. menerima kembali NP dan konsepsurat keputusan persetujuan imporsementara yang tidak disetujui d<strong>and</strong>iajukan kembali kepada KepalaSeksi Fasilitas PC.KONSEP NOTAPENDAPAT &KONSEP SKEP/PENOLAKAN1
NO. AKTIVITASPEMOHON KEPALA KANTOR89Kepala Seksi Fasilitas PCmen<strong>and</strong>atangani konsep NP sertamemaraf konsep surat keputusanpersetujuan/ surat penolakan imporsementara.Kepala Bidang PFPC menerima,memeriksa, meneliti NP dari KepalaSeksi Fasilitas PC memaraf NP,konsep surat keputusan persetujuan/surat penolakan impor sementara danmengajukannya ke Kepala KantorKEPALA BIDANGPFPCTELITI,PARAFKEPALA SEKSIFASILITAS1TELITI,TANDATANGANI/PARAFPFPDPELAKSANA10Kepala Kantor menerima, memeriksa,meneliti NP dari Kepala Bidang PFPC,men<strong>and</strong>atangani konsep suratkeputusan persetujuan/ suratpenolakan impor sementara, sertamenyampaikan kepada Kepala BidangPFPC.TELITI,TANDATANGANISKEP IMPORSEMENTARA/SURATPENOLAKAN11Kepala Bidang PFPC menerima suratkeputusan persetujuan/ suratpenolakan impor sementara sertamenyampaikan kepada Kepala SeksiFasilitas PC untuk mendistribusikanSKEP IMPORSEMENTARA/SURATPENOLAKAN12Kepala Seksi Fasilitas PC menerimasurat keputusan persetujuan/ suratpenolakan impor sementara, kemudianmenugaskan pelaksana pada SeksiFasilitas PC untuk mendistribusikan.SKEP IMPORSEMENTARA/SURATPENOLAKAN1312Pelaksana pada Seksi Fasilitas PCmenerima surat keputusan persetujuanimpor sementara, mengadministrasik<strong>and</strong>an mendustribusikan kepadaPengguna Jasa.Pemohon menerima surat keputusanpersetujuan impor sementara.SKEP IMPORSEMENTARAADMINSTRASI &DISTRIBUSINSELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 007/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAMSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN DANPENGELUARAN PENGEMAS YANG DIPAKAI BERULANGKALI(RETURNABLE PACKAGE)DASAR HUKUM:1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tanggal 05 Maret 2009 tentangTata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang TelahDitunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.3. Surat Edaran Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam NomorSE-516/KPU.02/2009 tanggal 08 April 2009 tentang Pemasukan dan PengeluaranPengemas Yang Dipakai Berulang-Ulang (Returnable Package) dan PetikemasKosong (Empty Container) Ke dan Dari Kawasan Bebas Batam;DESKRIPSI:1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan permohonan izin penggunaan returnablepackage yang dimulai sejak sejak eksportir/pengirim barang mengajukan permohonanizin pemasukan dan pengeluaran pengemas yang dipakai berulangkali (returnablepackage) sampai dengan pemohon menerima Keputusan Kepala Kantor tentangpemberian izin pemasukan dan pengeluaran pengemas yang dipakai berulangkali(returnable package).2. Pemasukan dan Pengeluaran Pengemas Yang Dipakai Berulang-Ulang (ReturnablePackage) Ke dan Dari Kawasan Bebas Batam3. Karena pengemas tersebut akan digunakan berulangkali, maka eksportir/pengirimbarang mengajukan permohonan izin pemasukan dan pengeluaran pengemas yangdipakai berulangkali (returnable package) dalam kualitas dan jumlah yang sama.4. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai, Seksi AdministrasiManifest dan Seksi Pabean dan Cukai.PERSYARATAN:Permohonan untuk memperoleh izin Returnable Package paling sedikit harus memuat:a. Jumlah dan jenis pengemas.b. Asal barang.c. Jangka waktu pemakaian barang.Permohonan untuk memperoleh izin Returnable Package harus dilampiri:a. Fotocopy NPWP.b. Fotocopy Surat Pemberitahuan Registrasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.c. Fotocopy Angka Pengenal Impor- Umum.d. Fotocopy Persetujuan Ekspor(PPFTZ-01).e. Fotocopy Pemberitahuan Pabean(PPftz-01).f. Fotocopy Invoice/Packing List.g. Foto Barang.1
BIAYA:Pelayanan fasilitas ini tidak di pungut biaya.NORMA WAKTU LAYANAN:Pelayanan fasilitas persetujuan izin pemasukan dan pengeluaran pengemas yang dipakaiberulangkali (returnable package) ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 harikerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.Mengetahui:Sekretaris Direktorat Jenderal,-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 0022
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE B BATAMNOMOR : 007/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :STANDAR PROSEDUR OPERASIIZIN PENGGUNAAN RETURNABLE PACKAGENO.AKTIVITASPEMOHONKEPALA BIDANGPFPCKEPALA SEKSIFASILITASKEPALA SEKSIINTELIJENPELAKSANAINSTANSITERKAIT/KPDJBC1Pemohon mengajukan permohonan penggunaanreturnable package secara tertulis kepadaDirektur Jenderal melalui Kepala Kantor dilampiridengan persyaratan permohonan penggunaanreturnable package, dan menyampaikan kepadaPetugas Pelaksana di Front Desk.MULAIBERKASPERMOHONAN2Petugas Pelaksana di Front Desk meneruskanberkas permohonan penggunaan returnablepackage kepada Kepala Bidang PFPC sertamembuat dan menyerahkan t<strong>and</strong>a terima kepadapemohon.TANDA TERIMABERKASPERMOHONAN3Kepala Bidang PFPC menerima berkaspermohonan penggunaan returnable package,meneliti dan mendisposisikan kepada KepalaSeksi Fasilitas PC untuk diteliti dan diproses lebihlanjut.TELITI &DISPOSISI4Kepala Seksi Fasilitas PC menerima permohonanpenggunaan returnable package dan menugaskanpelaksana pada Seksi Fasilitas PC untukmemeriksa dan meneliti persyaratan penggunaanreturnable package.TELITI &DISPOSISI5Pelaksana pada Seksi Fasilitas PC menerima,memeriksa, dan meneliti kelengkapan berkaspermohonan penggunaan returnable package.Apabila tidak lengkap, mengkonfirmasikankepada pemohon untuk melengkapi permohonan.Apabila lengkap diproses lebih lanjut.SURATKONFIRMASITTELITIKELENGKAPANLENGKAP?6Pelaksana pada Seksi Fasilitas PC membuatkonsep Nota Dinas (ND) Penelitian ProfilImportir/Pemohon dan menyampaikannya kepadaKepala Seksi FasilitasYBUAT NDPENELITIANPROFILKONSEP NDPENELITIAN7Kepala seksi Fasilitas men<strong>and</strong>atangani konsepND Penelitian profil Importir/ Pemohon danmenyampaikan kepada pelaksana untukmeneruskan berkas permohonan kepada KepalaSeksi Intelijen disertai dengan Nota Dinas (ND)untuk dilakukan penelitian profil importir/pemohon.TANDATANGANIND PENELITIANIMPORTIR8Pelaksana Pemeriksa meneruskan berkaspermohonan kepada Kepala Seksi Intelijendisertai dengan Nota Dinas (ND) untuk dilakukanpenelitian profil importir/pemohon.TERUSKANND KESEKSIINTELIJEN9Kepala Seksi Intelijen menerima berkaspermohonan dan melakukan penelitian profilpemohon, dan selanjutnya mengembalikanberkas permohonan beserta Nota Dinas HasilPenelitian Profil Importir kepada Kepala SeksiFasilitas PC.TELITIPROFILIMPORTIRND HASILPENELITIANIMPORTIR10Kepala Seksi Fasilitas menerima ND HasilPenelitian dari Kepala seksi Intelijen besertaberkas permohonan untuk selanjutnya diteliti d<strong>and</strong>idisposisikan kepada pelaksana pemeriksa untukdilakukan penelitian lebih lanjut.TELITI &DISPOSISI1
NO.AKTIVITASPEMOHONKEPALA BIDANGPFPCKEPALA SEKSIFASILITASKEPALA SEKSIINTELIJENPELAKSANAINSTANSITERKAIT/KPDJBC11Pelaksana pada Seksi Fasilitas PC :a. menerima dan meneliti disposisi KepalaSeksi Fasilitas PC serta hasil penelitianprofil dari Keala Seksi Intelijen.b. membuat konsep surat keputusanpersetujuan penggunaan returnablepackage (SKEP) serta menyerahkankepada Kepala Seksi Fasilitas PC.1TELITI &BUATKONSEPSKEPKONSEP NOTAPENDAPATKONSEP SKEPPERSETUJUAN/SRT12Kepala Seksi Fasilitas PC meneliti konsep SKEPdari Pelaksana dan memaraf konsep suratkeputusan persetujuan penggunaan returnablepackageTELITI &PARAF13Kepala Bidang PFPC menerima, memeriksa,meneliti konsep SKEP dari Kepala Seksi FasilitasPC, dan men<strong>and</strong>atangani konsep surat keputusanpersetujuan penggunaan returnable package yangdisetujui, serta menyampaikan kepada KepalaSeksi Fasilitas PC untuk didistribusikanTELITI &TANDATANGANISKEPPERSETUJUAN/SRT PENOLAKAN14Kepala Seksi Fasilitas PC menerima suratkeputusan persetujuan penggunaan returnablepackage, kemudian menugaskan pelaksana padaSeksi Fasilitas PC untuk mendistribusikan.SKEPPERSETUJUAN/SRT PENOLAKAN15Pelaksana pada Seksi Fasilitas PC menerimasurat keputusan persetujuan penggunaanreturnable package, mengadministrasikan,memberikan SKEP kepada Petugas Pelaksana diFront Desk (untuk diberikan kepada pemohon)serta mendistribusikan kepada :ADMINSTRASI &DISTRIBUSISKEPPERSETUJUAN/SRT PENOLAKANa. Direktur Teknis Kepabeanan;Nb. Direktur Penindakan dan Penyidikan;c. Direktur Audit.16Pemohon menerima surat keputusan persetujuanpenggunaan returnable package.SKEPPERSETUJUAN/SRT PENOLAKANSELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 008/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PEMECAHAN POS BC 1.1DASAR HUKUM:1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006.2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang PetunjukPelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai P-06/BC/2007 tentang Perubahan KeempatAtas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentangPetunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tantang Tatalaksana PenyerahanPemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan SaranaPengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tanggal 07 November 2006tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentangTatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut,Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut.6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan SaranaPengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes KeberangkatanSarana Pengangkut.7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-19/BC/2006 tanggal 28 November2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomorP-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan PemberitahuanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkutdan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan danPengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-11/BC/2006 tanggal 16Februari 2006 tentang Penegasan Tata Laksana Pembayaran dan PenyetoranPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Beadan Cukai.DESKRIPSI1. SOP ini menggambarkan proses Pemecahan Pos adalah perincian lebih lanjut atasInward Manifes yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dari barang yang dikirimsecara konsolidasi.2. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/ataudihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan,,diproses,diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atauperangkat pengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis3. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik,seperti disket, flashdisk.4. Unit pelaksana administrasi pada SOP pemecahan pos BC 1.1 ini adalah BidangFasilitas Pabean dan Cukai Seksi Administrasi Manifest5. Berkas dokumen terdiri dari surat permohonan pemecahan pos, PNBP dan copy berkasdokumen, dan dokumen pelengkap.6. Dokumen pelengkap terdiri dari House Bill of Lading/Airway Bill, Invoice, Packing List,dan data pendukung lainnya.
7. SOP pelayanan pemecahan pos BC 1.1 dimulai sejak diterimanya berkas dokumen danMedia Penyimpan Data Elektronik yang berisi data elektronik sub pos manifes danberakhir dengan pengembalian Media Penyimpan Data Elektronik dan copy berkasdokumen sebagai t<strong>and</strong>a terima pemecahan pos.PERSYARATAN1. Pengangkut atau pihak lain yang bertanggungjawab atas barang (konsolidator)mempunyai Modul Pengangkut versi 4.07.2. Surat permohonan pemecahan pos beserta dokumen pelengkap antara lain House Billof Lading/Airway Bill, Invoice, Packing List, dan data pendukung lainnya dalam haldiperlukan.BIAYAPNBP sejumlah Rp.50.000,00JANJI LAYANANPelayanan pemecahan pos BC 1.1 dilaksanakan dalam jangka waktu 49 menit terhitungsejak berkas dokumen dan Media Penyimpan Data Elektronik diterima dengan lengkap danbenar serta tidak ada kendala pada Sistem Aplikasi RKSP&Manifes.Mengetahui:Sekretaris Direktorat Jenderal,-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE BNOMOR : 008/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PEMECAHAN POS BC 1.1NOAKTIVITASPENGANGKUT/IMPORTIR/ PJTPELAKSANA1 Pengangkut/Importir/ Perusahaan Jasa Titipanmengajukan berkas permohonan yang terdiri dari:- surat permohonan pemecahan pos- PNBP- Dokumen Pelengkap- Copy berkas dokumen- Media Penyimpan Data Elektronik (berisi dataelektronik sub pos manifes)MDPEMULAIPNBPDOKAP & COPYSURATPERMOHONAN ©2 Pelaksana Administrasi menerima berkasdokumen dan melakukan penelitian.Jika terdapat kesalahan maka dokumendikembalikan kepada Importir/Perusahaan JasaTitipan untuk diperbaikiPERBAIKI/LENGKAPI?TTELITIKELENGKAPANSESUAI ?3 Jika berkas dokumen benar dan lengkap makapemecahan pos pada Sistem Aplikasi RKSP danManifes dilakukanYPECAH POSSISTEMAPLIKASIRKSP &MANIFESTA4 Pengangkut/Importir/ Perusahaan Jasa Titipanmenerima kembali Copy surat permohonan,dokap dan PNBP yang telah diparaf olehPelaksana Pemeriksa dan Media PenyimpanData ElektronikMDPECOPY BERKASPERMOHONANYG DINYATAKANPECAH POSSELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 009/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERATIONAL PROSEDURPENETAPAN BARANG TIDAK DIKUASAI (BCF 1.5)DASAR HUKUM:1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan pemerintahPengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Bebas dan PelabuhanBebas Menjadi Undang-undang.3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan,dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan DariSerta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana PenyerahanPemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan SaranaPengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian TerhadapBarang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang YangMenjadi Milik Negara6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tanggal 07 November 2006 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang TatalaksanaPenyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, ManifesKedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan danPengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas..8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan dan PengeluaranBarang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas..9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut,Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.10. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-19/BC/2006 tanggal 28 November2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan RencanaKedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan ManifesKeberangkatan Sarana Pengangkut.11. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-06/BC/2003 tentang TatakerjaPenatausahaan Dokumen Impor, Penatausahaan Barang yang Tidak Dikuasai, DikuasaiNegara, dan Milik Negara dan Penatausahaan Penerimaan Negara.DESKRIPSI1. SOP ini menggambarkan penetapan BCF 1.5 ini dimulai sejak pelaksana pemeriksamelakukan pengecekan dan pencetakan Pos terbuka pada Sistem Aplikasi Manifes danberakhir dengan Kasi Tempat Penimbunan menerima Nota Dinas Penetapan BCF 1.5 dariKasi Administrasi Manifes2. Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.3. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpununtuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan,diproses, diambilkembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan computer atau perangkatpengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis4. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik,
seperti disket, flashdisk.5. Unit pelaksana administrasi pada SOP Penetapan Barang Tidak Dikuasai (BCF 1.5) iniadalah Bidang Fasilitas Pabean dan Cukai yaitu Seksi Administrasi Manifest dan SeksiPabean serta berkoordinasi dengan Bidang Pencegahan dan Penyidikan.6. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai adalah :a. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada didalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya;b. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada diluar area pelabuhan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak penimbunannya;c. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat yang telah dicabutizinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin; ataud. Barang yang dikirim melalui Pos :1) yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembalikepada pengirim di luar Daerah Pabean;2) dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidakdapat disampaikan kepada alamat yang dituju dan tidak dapat diselesaikan olehpengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Pemberitahu<strong>and</strong>ari Kantor Pos.7. Daftar BCF 1.5 adalah daftar Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai.8. Tim Pengawalan BCF 1.5 adalah kelompok kerja yang anggotanya terdiri dari petugas Beadan Cukai Bidang Pabean dan Fasilitas Pabean dan Cukai serta Bidang Penindakan danPenyidikan yang ditunjuk berdasarkan surat tugas guna melakukan pengawalan barangbarangyang terdaftar pada daftar BCF 1.5 dari TPS menuju TPP.PERSYARATANSistem browse menu pos terbuka pada Aplikasi Manifes dapat dijalankanBIAYATidak dipungut BiayaJANJI LAYANANPelayanan penetapan BCF 1.5 dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerjasejak pengecekan Pos Terbuka pada Sistem Aplikasi Manifes pada minggu pertama tiap bulan.Mengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR PROSEDUR OPERASIPENETAPAN BARANG TIDAK DIKUASAI (BCF 1.5)NOMOR : 009/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :NO AKTIVITAS KABID PFPCKASI ADM.MANIFESKASIPENINDAKANSEKSI TEMPATPENIMBUNANPELAKSANAPEMERIKSATIMPENGAWALANBCF 1.51 Pelaksana Pemeriksa melakukanpengecekan Pos terbuka padaSistem Aplikasi Manifes, danmencetak daftar Pos Terbukaserta membuat konsep NotaDinas kepada Kasi Penindakanuntuk pengecekan fisik barang.MULAITAMPILANMASUKKANPARAMETER POSTERBUKACEK POSTERBUKAKONSEP NOTADINASDAFTAR POSTERBUKA2 Kasi Adm. Manifesmen<strong>and</strong>atangani konsep notadinasTANDATANGANNOTA DINASDAFTAR POSTERBUKA3 Nota Dinas dan Daftar PosTerbuka dikirim kepada KasiPenindakan untuk ditelitikeberadaan barang.TELITIKEBERADAANBARANG4 Hasil pengecekan fisik:- Kedapatan ada,Kasi Penindakan mengirim NotaDinas dan data keberadaan fisikpada Daftar Pos Terbuka.-Kedapatan tidak ada,Kasi Penindakan melakukanmeneruskan ke seksi penyidikanuntuk proses lebih lanjut.YFISIKBARANG ADA?NTELITI5 Kepala seksi administrasimanifes menerima nota dinaspengecekan fisik barang danmendisposisi ke pelaksanaND HASIL CEKFISIKKEBERADAANBARANGTELITIDISPOSISI6 Pelaksana Pemeriksa menerimadata keberadaan fisik pada posterbuka dari Kasi Penindak<strong>and</strong>an membuat konsep SuratTugas Pengawalan BCF 1.5MEMBUATKONSEP STPENGAWALANKONSEP STPENGAWALANBCF 1.57 Kasi Adm. Manifes memberiparaf pada Surat Tugas TimPengawalan BCF 1.5 ke TPPTELITI, &PARAF1
NO AKTIVITAS KABID PFPCKASI ADM.MANIFESKASIPENINDAKANSEKSI TEMPATPENIMBUNANPELAKSANAPEMERIKSATIMPENGAWALANBCF 1.58 Kabid PFPC memberi t<strong>and</strong>atangan pada Surat Tugas TimPengawalan BCF 1.5 ke TPP1TELITI, &TANDATANGAN STSTPENGAWALANBCF 1.59 Tim Pengawalan BCF 1.5melakukan pengawalan BCF 1.5ke TPP dan membuat BeritaAcara Serah TerimaKAWAL &BUAT BASERAHTERIMABERITA ACARASERAHTERIMA10 Pelaksana Pemeriksa menerimaBerita Acara Serah Terima danmembuat konsep Daftar BarangBCF 1.5TERIMA BAST & BUATKONSEPDAFTARBRG BCF 1.5KONSEPDAFTAR BRGBCF 1.5.11 Kasi Adm. Manifest meneliti danmen<strong>and</strong>atangani Daftar BarangBCF 1.5TERIMAKONSEPDAFTAR BRGBCF 1.5DAFTAR BRGBCF 1.5.12 Pelaksana Pemeriksa menutuppos terbuka pada Sistim AplikasiRKSP dan Manifes dengan daftarbarang BCF 1.5 yang telahdit<strong>and</strong>a tangani Kasi Adm.ManifestPenutupanPosTUTUP POSADataBase13 Kasi Tempat Penimbunanmenerima Daftar Barang BCF 1.5DAFTAR BRGBCF 1.5.SELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 010/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN REEKSPOR BC 1.2DASAR HUKUM:1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006.2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang PetunjukPelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai P-06/BC/2007 tentang Perubahan KeempatAtas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentangPetunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tantang Tatalaksana PenyerahanPemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan SaranaPengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tanggal 07 November 2006tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tantangTatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut,Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut.6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan SaranaPengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes KeberangkatanSarana Pengangkut.7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-19/BC/2006 tanggal 28 November2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomorP-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan PemberitahuanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkutdan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan danPengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah ditunjuk sebagai KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas..DESKRIPSI1. SOP menggambarkan pelayanan reekspor BC 1.2 yang dimulai sejak diterimanyaberkas permohonan reekspor dan berakhir dengan penomoran dokumen pabeanuntuk reekspor dan Nota Dinas Pemeriksaan dan Pemuatan.2. Reekspor adalah kegiatan pengeluaran kembali barang impor yang masih berada didalam Kawasan Pabean dikarenakan:a. tidak sesuai pesanan;b. tidak boleh diimpor karena adanya perubahan peraturan;c. salah kirim;d. rusak; ataue. tidak dapat memenuhi persyaratan impor dari instansi teknis.3. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data
elektronik, seperti disket, flashdisk.4. Unit pelaksana pada SOP pelayanan pemberitahuan manifes ini adalah BidangFasilitas Pabean dan Cukai Seksi Administrasi Manifest.PERSYARATAN1. Importir memiliki ijin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Batam2. Barang tidak dapat diimpor dikarenakan:a tidak sesuai pesanan;b. tidak boleh diimpor karena adanya perubahan peraturan;c. salah kirim;d. rusak; ataue. tidak dapat memenuhi persyaratan impor dari instansi teknis.BIAYATidak dikenakan biayaNORMA WAKTU LAYANAN-Mengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PERMOHONAN IZIN RE EKSPOR BC 1.2NOMOR : 010/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :NOAKTIVITASPENGANGKUT/IMPORTIRKABID PFPCKASIADMINISTRASIMANIFESKASI PENINDAKAN KASI INTELIJEN PELAKSANA1Pengangkut/Importir MengajukanPermohonan Reekspor disertaialasan reekspor dan membuat danmengisi Pemberitahuan Pabeanberupa BC 1.2 (3 lembar) dalam halbarang impor belum diajukan PIBatau BC 3.0 dalam hal barang importelah diajukan PIB Kepada KepalaKantor melalui petugas penerimadokumen di Front DeskMULAIBERKASPERMOHONAN &BC 1.2/ BC 3.02Petugas penerima dokumenmenerima, merekam ke dalamaplikasi penerimaan surat, membuatdan menyerahkan t<strong>and</strong>a terimakepada pemohon.Petugas penerima dokumenmengirimkan permohonan Reeksporkepada Kabid PFPCTANDA TERIMAMEREKAM KEDALAM APLIKASIREKAM3Kabid PFPC menerima berkaspermohonan reekspor dan meneliti,memberi disposisi kepada KasiAdministrasi ManifestTELITI &DISPOSISI45Kasi Administrasi Manifestmenerima berkas permohonanreekspor, memberi disposisi kepadaPelaksana Pemeriksa untuk menelitilebih lanjutPelaksana pemeriksa pada seksiAdministrasi Manifest menerimadisposisi dari Kasi AdministrasiManifes dan melakukan penelitian.TELITI &DISPOSISITELITI &BUATKONSEPNDa. Apabila barang impor belumdiajukan PIB, dibuatkan konsepnota dinas ke kepala seksiintelejen terkait masalah lartasdan pemblokiranTSUDAHAJU PIB?Yb. Apabila barang impor telahdiajukan PIB, dibuatkan konsepnota dinas ke kepala seksipabean untuk proses lebih lanjut1KONSEP NOTADINAS/6Kepala Seksi Administrasi Manifesmen<strong>and</strong>atangani nota dinas kekepala seksi intelejen atau ke kepalaseksi pabeanKepala seksi manifes menerima notadinas jawaban dari kepala seksiintelejen dan mendisposisi kepelaksanaTELITI &TANDATANGANDISPOSISINDJAWABAN7Pelaksana pemeriksa pada seksiAdministrasi Manifest menerima,disposisi Kepala seksi Manifes danmelakukan penelitian lebih lanjut.Selanjutnya membuat konsep notapendapat atas permohonan untukdipertimbangkan/ ditolak.TELITIKONSEP NPSETUJU/ TIDAK8 Kasi Administrasi Manifest menelitidan men<strong>and</strong>atangani konsep notapendapat kepada Kabid PFPC1TELITI,TANDATANGANI1
NOAKTIVITASPENGANGKUT/IMPORTIRKABID PFPCKASIADMINISTRASIMANIFESKASI PENINDAKAN KASI INTELIJEN PELAKSANA9Kabid PFPC memberi persetujuanpada nota pendapat bahwapermohonan ybs dapatdipertimbangkan; ataumen<strong>and</strong>atangani konsep suratpemberitahuan bahwa permohonanreekspor ybs tidak dapatdipertimbangkan.1TELITI,TANDATANGANINPPERSETUJUAN/ S.P'BERITAHUTOLAK10Petugas administrasi pada seksiadministrasi manifest menerimapersetujuan reekspor serta:a. membukukan BC 1.2 ke dalamBCP- BC 1.2 dan memberikannomor pendaftaran pada BC1.2;b. meneliti BC 1.2 sertamencocokkannya dengan BC1.1 apabila kedapatan sesuaimenutup pos BC 1.1; apabilakedapatan tidak sesuaidikembalikan kepada importiratau pengangkut untukdiperbaikic. Konsep Nota Dinas ke KasiPenindakan untuk PengawsanPemuatanPERBAIKITADMINISTRASI &DISTRIBUSIMEMBUKUKANDALAM BCP BC1.2SESUAIBC 1.1YKONSEP NPPERSETUJUANPENGAWASANPEMUATAN11Kasi Administrasi Manifestmemberikan persetujuan pemuatanpada BC 1.2TANDATANGANINPPERSETUJUANPENGAWASAN12Kasi Penindakan memproses NPPersetujuan Pengawasan PemuatanBC 1.2 dan menerbitkan salinan- BA Penyegelan- BA Pemuatan- BC 1.2 (3 Lembar)TINDAKLANJUTNPPERSETUJUANPENGAWASAN13Petugas administrasi pada seksiadministrasi manifestmenadministrasikan danmendistribusikan :- BC 1.2 lbr 1 peruntukkan bersamabarang- BC 1.2 lbr 2 peruntukkan KantorPabean Tujuan- BC 1.2 lbr 3 Kantor Pabean Asal(arsip)ADMINISTRASI &DISTRIBUSISELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BNOMOR : 011/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PERMOHONAN PERBAIKAN BC 1.1 (RE DRESS MANIFEST )NOAKTIVITASPEMOHON(PENGANGKUT)KABID PFPCKEPALA SEKSIADMINISTRASIMANIFESTKEPALA SEKSITERKAITPELAKSANA SEKSIADMINISTRASIMANIFESTPELAKSANA SEKSIPERBEND/ BANKDEVISA1Pemohon Mengajukan Permohonanperbaikan BC 1.1 beserta dokumenpendukung lainnya termasuk buktipembayaran PNBP.MULAIAJUDOKUMEN,BAYARPNBPTERIMAPNBP,MENERBITKAN SSPCPBERKASPERMOHONANBUKTIPEMBAYARAN PNBP2Pelaksana seksi Administrasi Manifestmenerima, dan meneliti kelengkapanpermohonan re dress manifest.TELITIKELENGKAPANa. Jika terdapat tidak lengkap makapermohonan dikembalikan kepemohon untuk dilengkapi.b. Jika terdapat lengkap makapelaksana seksi manifets merekamke dalam aplikasi penerimaan surat,membuat dan menyerahkan t<strong>and</strong>aterima kepada pemohon.Selanjutnya menyampaikan berkaspermohonan kepada Kepala seksiAdministrasi ManifestTANDATERIMATLENGKAP?Y4Kepala seksi Administrasi Manifestmeneliti dan mendisposisikan berkaspermohonan kepada pelaksanapemeriksa seksi Administrasi Manifest.TELITI DANDISPOSISI5Pemeriksa seksi Administrasi Manifestmenerima disposisi dari Kepala seksiAdministrasi Manifest dan melakukanpenelitian atas berkas permohonanyang diajukanTELITIKEBENARANa. meneliti kesesuaian berkaspermohonan re dress BC 1.1 terkaitkelebihan/ kekurangan bongkar atauhal - hal lain yang memerlukanpertimbangan lebih lanjut.Jika terdapat kondisi dimaksud,dibuat nota dinas permintaanmasukan dari seksi terkait sebagaisalah satu bahan pertimbanganuntuk melakukan persetujuan/penolakan re dress manifesKONSEP NOTADINASMASUKANTANDATANGANKONSEP NDMASUKANNOTA DINASJAWABANNOTA DINASMINTAMASUKANTELITI & BERIMASUKANYPRTMBNGNTERTENTUT6b. membuat konsep nota pendapat dankonsep surat persetujuan/penolakan re dress danmenyampaikannya ke Kepala seksiAdministrasi ManifestKepala seksi Administrasi Manifestmenerima, meneliti danmen<strong>and</strong>atangani konsep nota pendapatserta memaraf konsep suratpersetujuan/ penolakan re dressmanifesTELITI DANDISPOSISITELITI,PARAF/TANDATANGANINOTA PENDAPATKONSEP SURATSETUJU/ TOLAKREDRESSKONSEP SPSAKONSEP NPKONSEP SURATSETUJU/ TOLAKREDRESSSOPSPSA1
NOAKTIVITASPEMOHON(PENGANGKUT)KABID PFPCKEPALA SEKSIADMINISTRASIMANIFESTKEPALA SEKSITERKAITPELAKSANA SEKSIADMINISTRASIMANIFESTPELAKSANA SEKSIPERBEND/ BANKDEVISA7Kepala Bidang PFPC menerima,meneliti dan memaraf nota pendapatserta men<strong>and</strong>atangani konsep suratpersetujuan/ penolakan re dressmanifes serta menyampaikan kepadaKepala Seksi Fasilitas PC untukdidistribusikan1TELITI,PARAF/TANDATANGANISURAT SETUJU/TOLAK REDRESS89Kepala seksi Administrasi Manifestmenerima surat persetujuan/ penolakanre dress manifest kemudianmenugaskan pelaksana seksiadministrasi manifes untukmengadministrasikan danmendistribusikanPelaksana seksi Administrasi Manifestmenerima surat persetujuan/ penolakanre dress manifes danmengadministrasikannya ke dalamsistem, serta menyampaikannya kepadapemohonSURAT SETUJU/TOLAK REDRESSADMINSTRASI &DISTRIBUSIN10Pemohon menerima surat keputusanpersetujuan re dress BC 1.1SKEP IMPORSEMENTARASELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 011/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN REDRES MANIFESDASAR HUKUM:1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006.2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang PetunjukPelaksanaan tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai P-06/BC/2007 tentang Perubahan KeempatAtas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentangPetunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tantang Tatalaksana PenyerahanPemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan SaranaPengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tanggal 07 November 2006tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentangTatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut,Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut.6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan SaranaPengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes KeberangkatanSarana Pengangkut.7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-19/BC/2006 tanggal 28 November2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomorP-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan PemberitahuanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkutdan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan danPengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-11/BC/2006 tanggal 16Februari 2006 tentang Penegasan Tata Laksana Pembayaran dan PenyetoranPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Beadan Cukai.DESKRIPSI1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan re dress manifes, yang dimulai sejakpemohon mengajukan permohonan perbaikan (re dress) BC 1.1 beserta dokumenpelengkap dan SSPCP sebagai bukti pembayaran PNBP sampai dengan pemohonmenerima surat persetujuan/ penolakan perbaikan BC 1.1.2. Redres manifes adalah perbaikan terhadap kesalahan data pada manifes.3. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/ataudihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan,diproses,diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan computer atauperangkat pengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis4. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik,seperti disket, flashdisk.5. Unit pelaksana administrasi dan pelaksana pemeriksa pada SOP pelayanan redressmanifes ini adalah Bidang Fasilitas Pabean dan Cukai Seksi Administrasi Manifest6. Berkas dokumen terdiri dari surat permohonan redress manifes, PNBP, dan dokumenpelengkap.
7. Dokumen pelengkap terdiri dari Bill of Lading atau Airway Bill, Invoice, Packing List,surat pernyataan, dan dokumen pendukung lainnya.PERSYARATAN1. Importir/pengangkut mengajukan berkas dokumen yang terdiri dari surat permohonanredress, dokumen pelengkap dan PNBP.2. Redres manifes dapat dilakukan sepanjang dapat dibuktikan dengan dokumenpendukung dan disetujui oleh Kepala Kantor Pabean.BIAYAPNBP sejumlah Rp.50.000,00NORMA WAKTU LAYANAN-Mengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 012/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PENUTUPAN POS BC 1.1DASAR HUKUM:1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006.2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang PetunjukPelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai P-06/BC/2007 tentang Perubahan KeempatAtas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentangPetunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tantang Tatalaksana PenyerahanPemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan SaranaPengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tanggal 07 November 2006tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentangTatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut,Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut.6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan SaranaPengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes KeberangkatanSarana Pengangkut.7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-19/BC/2006 tanggal28 November 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara PenyerahanPemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan SaranaPengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan danPengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas..DESKRIPSI1. SOP ini menggambarkan pelayanan penutupan pos BC 1.1 ini dimulai sejak diterimanyaberkas dokumen dan berakhir dengan penyerahan kembali berkas dokumen .2. Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.3. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/ataudihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan,diproses,diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atauperangkat pengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis.4. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik,seperti disket, flashdisk.5. Unit pelaksana pemeriksa pada SOP penutupan pos BC 1.1 ini adalah Bidang FasilitasPabean dan Cukai Seksi Administrasi Manifes.6. Berkas dokumen terdiri dari SPPB, dokumen pabean terdaftar, dan dokumen pelengkap.
7. SPPB adalah t<strong>and</strong>a bukti bahwa barang diberi ijin untuk dikeluarkan dari KawasanPabean.8. Dokumen pabean terdaftar adalah dokumen pabean yang telah diisi dengan lengkapdan benar dan telah mendapatkan nomor pendaftaran dari petugas Bea dan Cukai.9. Dokumen pelengkap antara lain adalah Bill of Lading/Airways Bill, Invoice, Packing List,dan dokumen lainnya.PERSYARATAN1. Importir/PPJK telah menyelesaikan pengurusan dokumen pabean, dibuktikan denganSPPB dan/atau dokumen pabean terdaftar.2. Penutupan pos BC 1.1 dapat dilakukan apabila data pada berkas dokumen dengan dataelektronik manifes pada Sistem Aplikasi RKSP Manifes benar dan relatif sama.BIAYATidak dipungut biayaJANJI LAYANANPelayanan penutupan pos BC 1.1 dilaksanakan dalam jangka waktu 15 menit terhitungsejak berkas dokumen diterima serta tidak ada kendala pada Sistem Aplikasi RKSP danManifes..Mengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE BNOMOR : 012/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PENUTUPAN POS BC 1.1NOAKTIVITAS1 Importir/PPJK menyerahkanberkas dokumen yang terdiridari:- berkas dokumenpenyelesaian pabean yangtelah mendapat nomorpendaftaran;-dokumen pelengkap;-SPPB.PENGANGKUT/IMPORTIRMULAISPPBDOKAPDOK. PABEANTERDAFTARPELAKSANA2 Pelaksana AdministrasiManifest menerima berkasdokumen dan melakukanpencocokan dengan dataelektronik manifest padaSistem Aplikasi Manifest &RKSP.Jika hasil pencocokan dataadalah tidak sesuai makaberkas dikembalikan untukdiproses lebih lanjut.Jika hasil pencocokan dataadalah sesuai, maka dilakukanpenutupan pos dan berkasdokumen dikembalikan kepadaImportir/PPJK.PERBAIKI/LENGKAPI?TYMENCOCOKKAN BERKASDOKUMENSESUAI ?PENUTUPANPOSSISTEMAPLIKASIRKSP &MANIFEST3 Importir/PPJK menerimakembali berkas dokumenSPPBDOKAPDOK. PABEANTERDAFTARSELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
NoKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENATAUSAHAAN BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAINOMOR : 013/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :AKTIVITASKEPALA SEKSIADMINISTRASI MANIFESKEPALA BIDANG PFPCKEPALA SEKSI TEMPATPENIMBUNANPELAKSANA PADA SEKSI TP PEMERIKSA PADA SEKSI TP PEMILIK BARANGMULAI1 Kepala Seksi Administrasi Manifest menyampaikanDaftar Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BCF1.5) dengan tembusan Kepala Seksi Penindakan.BCF 1.52 Kepala Seksi Tempat Penimbunan menerima danmendisposisikan kepada Pelaksana pada SeksiTempat Penimbunan untuk:- membukukan kedalam Buku Catatan Pabean BTD.- membuat Surat Tugas Penarikan BTD kedalam TPPMENDISPOSISI3 Pelaksana Pada Seksi Tempat Penimbunan :- melakukan pembukuan ke BCP BTD;- membuat konsep Surat Tugas Pemindahan BTDMEMBUKUKANMEMBUATSTKONSEP ST4 Kepala Seksi meneliti dan memaraf Konsep STMENELITIDANMEMARAF5 Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean danCukai meneliti dan men<strong>and</strong>atangani STMENELITI&MENANDATANGANISURAT TUGAS6 Pelaksana Pemeriksa pada Seksi TempatPenimbunan melakukan pencacahan danmenuangkan dalam Nota Hasil Pencacahan,kemudian :- dalam hal jumlah dan jenis barang sesuai denganBCF1.5, memindahkan BTD ke TPP;- dalam hal tidak sesuai, melaporkan kepada KasiTempat Penimbunan untuk dikonfirmasi kepada KasiAdministrasi ManifestPENCACAHANMENUANGKANNHA7 Kepalas Seksi Tempat Penimbunan menerima notahasil pencacahan :- dalam hal sesuai, menugaskan Pelaksana padaSeksi tempat Penimbunan untuk membuat konsepSurat Pemberitahuan kepada Pemilik Barang;- dalam hal tidak sesuai, menugaskan Pelaksanapada Seksi tempat Penimbunan untuk membuatkonsep Nota Dinas Konfirmasi kepada Kepala SeksiAdministrasi Manifest.MENELITIDANMENDISPO8 Pelaksana Pada Seksi TP membuat :- Konsep ND Konfirmasi kepada Kasi AdministrasiManifest, atau- konsep Surat Pemberitahuan kepada PemilikBarangMENELITIDANMENDISPOKONSEP ND/ SP9 Kepala Seksi TP :- meneliti dan men<strong>and</strong>atangani ND Konfirmasi; atau- meneliti dan memaraf Surat Pemberitahuan BTDMENELITIDANMEMARAF/MENANDATANGANINOTA DINASKONFIRMASINOTA DINASKONFIRMASI10 Kepala Bidang PFPC meneliti dan men<strong>and</strong>atanganiSurat Pemberitahuan BTD (u.b Kepala kantor) danmenugaskan pelaksana untuk mengirim kepadapemilik barang.MENELITIDANMEMARAF/MENANDATANGANISURATPEMBERITAHUANSURATPEMBERITAHUANSELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 013/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN BARANG YANGDINYATAKAN TIDAK DIKUASAI (BTD)DASAR HUKUM:1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian TerhadapBarang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yangMenjadi Milik Negara.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean danTempat Penimbunan Sementara.DESKRIPSI1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat pemberitahuan barang yang dinyatakanbarang tidak dikuasai kepada consignee/pemilik barang, dimulai sejak penerbitan daftarbarang-barang impor yang dinyatakan tidak dikuasai (BCF 1.5) dari Kepala SeksiAdministrasi Manifest sampai dengan diterbitkannya kepada consignee/importer/pemilikbarang.2. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang selanjutnya disingkat dengan BTD adalahBarang yang tidak dikeluarkan 30 (tiga puluh) hari dari TPS di dalam area pelabuhan sejakpenimbunannya, 60 (enam puluh hari) dari TPS diluar area pelabuhan sejakpenimbunannya, 30 (tiga puluh) hari dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sejakpencabutan izin TPBnya, dan barang yang dikirim melalui Pos yang ditolak oleh si alamatatau orang yang dituju tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di Luar DaerahPabean (LDP) atau tujuan LDP yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapatdisampaikan pada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Kantor Pos.3. Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan secara tertulis kepada pemilik barang untuksegera menyelesaikan kewajiban pabean yang terkait dengan BTD, dalam jangka waktu60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.4. Menunggu penyelesaian/penetapan lebih lanjut atas BTD:a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari BTD dapat diselesaikan oleh pemilik barang;b. Dalam hal tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dapat dilelang,dimusnahkan, atau ditetapkan sebagai BMN.5. Buku Catatan Pabean Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai adalah buku, formulir, ataurekaman pada media elektronik yang digunakan dalam penatausahaan daftar barangbarangyang dinyatakan tidak dikuasai.6. Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah bangun<strong>and</strong>an/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh
pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Beadan Cukai untuk menyimpan BTD, BDN, dan BMN berdasarkan Undang-UndangKepabeanan.7. Unit pelaksana pada SOP Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) iniadalah Seksi Tempat Penimbunan Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai.PERSYARATAN1. Adanya daftar barang-barang impor yang dinyatakan tidak dikuasai (BCF 1.5) dari KepalaSeksi Administrasi Manifest2. Buku Catatan Pabean Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD).3. Tempat Penimbunan Pabean yang digunakan untuk menimbun Barang yang DinyatakanTidak Dikuasai (BTD).BIAYATidak dipungut biaya.NORMA WAKTU :SOP ini dilaksanakan paling lama tiga hari kerja.Mengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 014/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PENGELUARAN BARANG DARI TEMPAT PENIMBUNANPABEAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAIYANGTELAH DISELESAIKAN KEWAJIBAN KEPABEANANNYA OLEHPEMILIKDASAR HUKUM:1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian TerhadapBarang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yangMenjadi Milik Negara.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean danTempat Penimbunan Sementara.DESKRIPSI1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan pengeluaran Barang yang Dinyatakan TidakDikuasai (BTD) dimulai dari Tempat Penimbunan Pabean yang sudah diselesaikankewajiban kepabeanannya dimulai dari diajukannya permohonan pembatalan terhadapBTD ke Kepala Kantor oleh pemilik barang sampai dengan barang dikeluarkan dariTempat Penimbunan Pabean (TPP).2. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang selanjutnya disingkat dengan BTD adalahBarang yang tidak dikeluarkan 30 (tiga puluh) hari dari TPS di dalam area pelabuhan sejakpenimbunannya, 60 (enam puluh hari) dari TPS diluar area pelabuhan sejakpenimbunannya, 30 (tiga puluh) hari dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sejakpencabutan izin TPBnya, dan barang yang dikirim melalui Pos yang ditolak oleh si alamatatau orang yang dituju tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di Luar DaerahPabean (LDP) atau tujuan LDP yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapatdisampaikan pada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Kantor Pos.3. Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan secara tertulis kepada pemilik barang untuksegera menyelesaikan kewajiban pabean yang terkait dengan BTD, dalam jangka waktu60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.4. Menunggu penyelesaian/penetapan lebih lanjut atas BTD:a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari BTD dapat diselesaikan oleh pemilik barang;b. Dalam hal tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dapat dilelang,dimusnahkan, atau ditetapkan sebagai BMN.5. Buku Catatan Pabean Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai adalah buku, formulir, ataurekaman pada media elektronik yang digunakan dalam penatausahaan daftar barang-
arang yang dinyatakan tidak dikuasai.6. Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah bangun<strong>and</strong>an/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan olehpemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Beadan Cukai untuk menyimpan BTD, BDN, dan BMN berdasarkan Undang-UndangKepabeanan.7. Unit pelaksana pada SOP Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) iniadalah Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai yaitu Seksi TempatPenimbunan berkoordinasi dengan Seksi Administrasi Manifes.PERSYARATAN1. Adanya permohonan pembatalan BTD ke Kepala Kantor dari pemilik barang.2. Adanya bukti penyelesaian kewajiban pabean yang berupa dokumen penyelesaian BTD(PPFTZ, invoice, packing lis, B/L, SPPB, dll.).3. Diterbitkannya Surat Izin Pengeluaran Barang (SIPB).4. Buku Catatan Pabean Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD).5. Tempat Penimbunan Pabean yang digunakan untuk menimbun Barang yang DinyatakanTidak Dikuasai (BTD).BIAYATidak dipungut biaya.NORMA WAKTU :Norma waktu layanan dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu :1. sejak diterimanya permohonan pembatalan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD)s.d. penerbitan nota dinas konfirmasi kepada Kepala Seksi Penindakan paling lama 2(dua) hari2. sejak diterimanya nota dinas konfirmasi dari Kepala Seksi penindakan sampai denganpenyerahan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembatalan BTD paling lama 2 (dua) harikerja.3. Sejak diterimanya dokumen penyelesaian BTD sampai dengan diterbitkannya SIPB: 3(tiga) hariMengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PENGELUARAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI YANGTELAH DISELESAIKAN KEWAJIBAN KEPABEANANNYA OLEH PEMILIK BARANGNOMOR : 014/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :No AKTIVITAS PEMILIK BARANGKEPALA BIDANGPFPCKEPALA SEKSITEMPAT PENIMBUNANKEPALA SEKSIPENINDAKANKEPALA SEKSI ADMMANIFESTPELAKSANA PADA SEKSITPPELAKSANA PEMERIKSAPADA TPPMULAI1 Pemilik Barang mengajukan suratpermohonan pembatalan BTD besertadokumen pendukung kepada KepalaKantor u.p. Kepala Bidang PFPCSURAT PERMOHONANDAN2 Kepala Bidang PFPC menerima suratpermohonan pembatalan dari PemilikBarang kemudian meneliti danmendisposisi ke Kepala Seksi Tempat3 Kepala Seksi Tempat Penimbunanmenerima dan meneliti surat permohonanbeserta dokumen pendukung :MENERIMA DANMENDISPOSISIMENERIMADANMENELITI4 a. Dalam hal dokumen belum lengkap,Kepala Seksi Tempat Penimbunanmenugaskan Pelaksana Pada Seksi TPuntuk membuat Surat Permintaan5 b. dalam hal dokumen telah lengkap,namun memerlukan konfirmasi mengenaipemenuhan kewajiban pabean dantanggung jawab lain yang harus dipenuhidari Seksi Penindakan diperlukan,menugaskan Pelaksana Pada Seksi TPuntuk membuat konsep Nota Dinaskonfirmasilengkap?YkonfirmasiN1NY6 Pelaksana Seksi TP membuat konsep NotaDinas Konfirmasi atau konsep SuratPermintaan KelengkapanMEMBUATKONSEPKONSEP SURAT/ND7 Kepala seksi :- meneliti dan memaraf konsep Surat; atau-meneliti dan men<strong>and</strong>atangani NDkonfirmasi kepada Seksi PenindakanMEMARAF/MENANDATANGANINOTA DINASKONFIRMASI8 Kepala Bidang PFPC meneliti danmen<strong>and</strong>atangani Surat PermintaanKelengkapan Dokumen, dan menugaskanpelaksana untuk mengirimkan kepadapemilik barang.MENELITIDANMENANDATANGANISURAT PERMINTAANKELENGKAPAN9 Kepala Seksi penindakan menerima,meneliti dan menyampaikan nota dinaskonfirmasi status BTD kepada Kasi TP1NOTA DINASKONFIRMASI10 Kepala Seksi Tempat Penimbunanmenerbitkan Nota Dinas kepada KepalaSeksi Administrasi Manifes untukpembukaan pos BC 1.1. Kepala SeksiAdministrasi Manifes memberikankonfirmasi atas pembukaan pos BC 1.1MENERBITKANND BUKA POS BC 1.1 ND BUKA POS BC 1.111 Kepala Seksi Tempat Penimbunanmenugaskan pelaksana pada Seksi TPuntuk membuat konsep SuratPemberitahuan Persetujuan PembatalanBTD.12 Pelaksana pada Seksi TP membuat konsepSurat Surat Pemberitahuan PersetujuanPembatalan BTD.MENDISPOSISIKANMENDISPOSISIKANKONSEP SURATPERSETUJUAN1
No AKTIVITAS PEMILIK BARANGKEPALA BIDANGPFPCKEPALA SEKSITEMPAT PENIMBUNANKEPALA SEKSIPENINDAKANKEPALA SEKSI ADMMANIFESTPELAKSANA PADA SEKSITPPELAKSANA PEMERIKSAPADA TPP13 Kasi TP meneliti dan memaraf konsepSurat Pemberitahuan PersetujuanPembatalan BTD.1MENELITIDANMEMARAF14 Kepala Bidang PFPC meneliti danmend<strong>and</strong>atangani Surat PemberitahuanPersetujuan Pembatalan BTD dan memintapelaksana untuk menyampaikan kepadaPemilik BarangMENELITIDANMENANDATANGANISURATPERSETUJUAN15 Pemilik barang mengurus dokumenpenyelesaian barang BTD (PPFTZ, invoice,packing lis, B/L, SPPB, dll) kepada KasiPabean, kemudian menyerahkannyakepada Kepala Seksi Tempat PenimbunanDokumen Impor dankelengkapannya16 Kepala Seksi TP menerima dan meneliti :-dalam hal dokumen tidak lengkap (tidakmenunjukkan pemenuhan kewajibanpabean) dikembalikan kepada PemilikBarang untuk dilengkapi;-dalam hal dokumen telah lengkap(menunjukkan pemenuhan kewajibanpabean) :i. Kepala Seksi Tempat Penimbunanmenutup / membatalkan status BTDdimaksud dengan menggunakan dokumenpenyelesaian BTD kemudianii. menerbitkan Surat Izin PengeluaranBarang (SIPB), kemudian menyerahkankepada Pemilik barangNMENELITIlengkap?YMENUTUPBCP BTDMENERBITKAN SIPBSIPB17 Pemilik Barang menyerahkan SIPB kepadaPemeriksa yang bertugas pada TPPsebagai bukti pengeluaran barang18Petugas Pemeriksa di TPP mengawasiPengeluaran Barang denganmemb<strong>and</strong>ingkan dengan dokumen SIPB.MENGAWASIPENGELUARAN BARANGSELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
No. AKTIVITAS KEPALA KANTOR KEPALA BIDANG PFPC1 Kepala Seksi menugaskan PelaksanaPemeriksa untuk melakukan pencacahanatas BTD yang ditimbun di TPP2. Pelaksana Pemeriksa melakukanpencacahan dan menuangkannya dalamNota Hasil Pencacahan dan diserahkankepada Kepala Seksi Penimbunan3. Kepala Seksi Tempat Penimbunanmenerima dan menugaskan pelaksanauntuk membuat nota dinas permintaanpenilaian BTD kepada PejabatFungsional Pemeriksa Dokumen5. Pelaksana pada Seksi TP membuatkonsep ND6. Kepala Seksi TP :- meneliti dan men<strong>and</strong>atangani ND danmenyampaikan kepada PFPD- menugaskan pelaksana untukmengirimkan permintaan penilaian BTDkepada PFPD7. PFPD melakukan penilaian atas BarangYang Dinyatakan Tidak Dikuasai,kemudian menyampaikan hasil penilaiankepada Kepala Seksi TPKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PENYELESAIAN BARANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI (BTD)DALAM HAL BTD DILELANGKEPALA SEKSITEMPAT PENIMBUNANPEJABAT FUNGSIONALPEMERIKSA DOKUMENPELAKSANA PEMERIKSAPADA SEKSI TEMPATPENIMBUNANPELAKSANAADMINISTRASI PADASEKSI TEMPATPENIMBUNANMULAIMENUGASKANPENCACAHANMENUANGKAN HASILPENCACAHANNHPMENUGASKANMEMBUATKONSEPKONSEPPERMINTAANPENILAIANBTDMENELITIDANMENANDATANGANIPERMINTAANPENILAIAN BTDPROSESPENILAIANHASILPENILAIANBTD1NOMOR : 015/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :PANITIA LELANG KPKNL PESERTA LELANGPELAKSANA PEMERIKSA PADASEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
No. AKTIVITAS KEPALA KANTOR KEPALA BIDANG PFPC8. Kepala Seksi Tempat Penimbunanmenerima dan menugaskan pelaksanauntuk :- mengompilasi Hasil Pencacahan danhasil penilaian BTD- membuat konsep nota dinas usulanlelang BTD yang disertai dengan KonsepSKEP BTD Untuk Dilelang besertanilainya kepada Kepala Bidang PFPCuntuk mendapatkan keputusan9. Pelaksana :- mengompilasi Hasil Pencacahan danhasil penilaian BTD- membuat konsep usulan lelang BTDdan konsep SKEP BTD Lelang10. Kepala Seksi meneliti dan memarafkonsep ND usulan lelang dan konsepSKEP BTD;10. Kepala Bidang PFPC meneliti danmen<strong>and</strong>atangani usulan lelang BTD,memaraf konsep SKEP BTD;MENELITI,MENANDATANGANI,MEMARAFND USULAN11. Kepala Kantor meneliti danMen<strong>and</strong>atangani SKEP BTD lelang danmenyerahkan kepada KMENELITIDANMEMERIKSASKEP BTD LELANG12. Berdasarkan SKEP BTD Untuk Dilelang,Kepala Bidang PFPC mengajukan usul<strong>and</strong>aftar nama Panitia Lelang kepadaKepala Kantor yang disertai konsepSKEP Penunjukan Panitia Lelang BTDMENGAJUKAN USULANKONSEP SKEPPANITIA LELANG2KEPALA SEKSITEMPAT PENIMBUNAN1MENELITIDANMENUGASKANMENELITIDANMEMARAFPEJABAT FUNGSIONALPEMERIKSA DOKUMENPELAKSANA PEMERIKSAPADA SEKSI TEMPATPENIMBUNANMENGOMPILASIMEMBUATKONSEPKONSEP USULANLELANG BTD DANKONSEP SKEP BTDLELANGPELAKSANAADMINISTRASI PADASEKSI TEMPATPENIMBUNANPANITIA LELANG KPKNL PESERTA LELANGPELAKSANA PEMERIKSA PADASEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
No. AKTIVITAS KEPALA KANTOR KEPALA BIDANG PFPC13. Kepala Kantor meneliti danmen<strong>and</strong>atangani usulan daftar panitialelang:2MENELITI DANMENANDATANGANISKEPPANITIALELANG14 Panitia Lelang membuat danmen<strong>and</strong>atangani Surat PermohonanPelaksanaan Lelang BTD yang ditujukankepada Kepala KPKNL setempat15 KPKNL memproses permohonanpelaksanaan lelang BTD16Panitia lelang melakukan persiapanlelang yaitu:a. Penunjukan Balai Lelang;b. Pengumuman Lelang;c. Mempersiapkan BTD lelang;17 Pelaksanaan Lelang / PengesahanPemenang Lelang (sebelumnya pesertalelang menyetor jaminan yang telahditetapkan kepada KPKNL/Balai Lelang)18 Pemenang Lelang membayar / melunasiuang lelang kepada KPKNL / Balai Lelang19 KPKNL menyerahkan hasil lelang kepadaPanitia Lelang setelah dikurangi BeaLelang PenjualKEPALA SEKSITEMPAT PENIMBUNANPEJABAT FUNGSIONALPEMERIKSA DOKUMENPELAKSANA PEMERIKSAPADA SEKSI TEMPATPENIMBUNANPELAKSANAADMINISTRASI PADASEKSI TEMPATPENIMBUNANPANITIA LELANG KPKNL PESERTA LELANGMEMBUATPERMOHONAN LELANGBTDPERMOHONANPELAKSAAANLELANGPERSETUJUANPELAKSANAANLELANGMENYIAPKANLELANG BTDMELAKSANAKANPELELANGANMELAKSANAKANPELELANGANMELAKSANAKANPELELANGANHASIL LELANG3PELAKSANA PEMERIKSA PADASEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
No. AKTIVITAS KEPALA KANTOR KEPALA BIDANG PFPC20 Panitia Lelang :a. Menyetorkan Bea Masuk, Cukai, PPN,PPnBM, dan PPh Pasal 22 ke KasNegara;b. Membayar sewa gudang serta biayabiayayang dikeluarkan;c. Mengembalikan sisa hasil pelelangansetelah dikurangi BM dan PDRI, sewagudang dan biaya-biaya lain yangdikeluarkan kepada consignee (pemilikbarang)21 Pemenang lelang menyerahkan buktipemenang lelang (kuitansi lelang,kuitansi pembayaran lelang, konfirmasipenetapan pemenang lelang, danpersyaratan impor) kepada Kepala SeksiTempat Penimbunan22 Kepala Seksi Tempat Penimbunanmeneliti kelengkapan bukti pemenanglelang:a. Dalam hal bukti pemenang lelang yangdilampirkan tidak lengkap, Kepala SeksiTempat Penimbunan mengembalikanbukti pemenang lelang untuk dilengkapib. Dalam hal bukti pemenang lelanglengkap, Kepala Seksi TempatPenimbunan menyerahkan SIPB kepadapemenang lelang sebagai buktipengeluaran barang dari TPP23 Pemenang lelang menyerahkan SIPBkepada Pemeriksa yang bertugas padaTPP sebagai bukti pengeluaran barang24 Pemeriksa meneliti SIPB dan mengawasipengeluaran BTD dari TPP.MengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002KEPALA SEKSITEMPAT PENIMBUNANMENELITIBUKTIPEMENANGLELANGLENGKAP ?YMENERBITKANSIPBSIPBNPEJABAT FUNGSIONALPEMERIKSA DOKUMENPELAKSANA PEMERIKSAPADA SEKSI TEMPATPENIMBUNANPELAKSANAADMINISTRASI PADASEKSI TEMPATPENIMBUNANPANITIA LELANG KPKNL PESERTA LELANG3MENYETORBM, PPnBM,dan PPh PASAL22MEMBAYARSEWAGUDANGMENGEMBALIKAN SISAHASILLELANGENDBUKTIPEMENANGLELANGSIPBPELAKSANA PEMERIKSA PADASEKSI TEMPAT PENIMBUNANMENELITIDANMENGAWASISELESAI
Nomor : 015/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PENYELESAIAN BARANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAIDALAM HAL BTD DILELANGDASAR HUKUM:1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian TerhadapBarang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yangMenjadi Milik Negara.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean danTempat Penimbunan Sementara.DESKRIPSI1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan penyelesaian Barang yang Dinyatakan TidakDikuasai (BTD) dalam hal BTD tersebut dilelang, dimulai dari dibuatnya surat tugaspencacahan BTD tersebut sampai dengan diterbitkannya Surat Izin Pengeluaran Barang(SIPB).2. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang selanjutnya disingkat dengan BTD adalahBarang yang tidak dikeluarkan 30 (tiga puluh) hari dari TPS di dalam area pelabuhan sejakpenimbunannya, 60 (enam puluh hari) dari TPS diluar area pelabuhan sejakpenimbunannya, 30 (tiga puluh) hari dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sejakpencabutan izin TPBnya, dan barang yang dikirim melalui Pos yang ditolak oleh si alamatatau orang yang dituju tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di Luar DaerahPabean (LDP) atau tujuan LDP yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapatdisampaikan pada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Kantor Pos.3. Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan secara tertulis kepada pemilik barang untuksegera menyelesaikan kewajiban pabean yang terkait dengan BTD, dalam jangka waktu60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.4. Dapat dilakukan lelang terhadap BTD yang :a. tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari; ataub. karena sifatnya:1) tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat busuk, misalnya buah segar dansayur segar;2) merusak, antara lain asam sulfat dan belerang;3) berbahaya; atau4) pengurusannya memerlukan biaya tinggi,segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya, sepanjangbukan merupakan barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor.5. Buku Catatan Pabean Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai adalah buku, formulir, ataurekaman pada media elektronik yang digunakan dalam penatausahaan daftar barangbarangyang dinyatakan tidak dikuasai.
6. Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah bangun<strong>and</strong>an/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan olehpemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Beadan Cukai untuk menyimpan BTD, BDN, dan BMN berdasarkan Undang-UndangKepabeanan.7. Unit pelaksana pada SOP Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD)dalam hal BTD tersebut dilelang adalah Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean danCukai yaitu Seksi Tempat Penimbunan.PERSYARATAN1. Adanya Surat Keputusan Lelang atas BTD dan Surat Penunjukan Panitia Lelang dariKepala Kantor Pabean;2. Adanya Surat Keputusan Pelaksanaan Lelang yang diterbitkan oleh KPKNL.3. Adanya bukti pemenang lelang (kuitansi lelang, kuitansi pembayaran lelang, konfirmasipenetapan pemenang lelang, dan persyaratan impor).4. Diterbitkannya Surat Izin Pengeluaran Barang (SIPB).5. Buku Catatan Pabean Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD).6. Tempat Penimbunan Pabean yang digunakan untuk menimbun Barang yang DinyatakanTidak Dikuasai (BTD)BIAYA1. Uang jaminan pelaksanaan lelang, disetor kepada KPKNL/Balai Lelang.2. Jasa Pra Lelang, disetor kepada Balai Lelang oleh Pemenang Lelang.3. Uang lelang berdasarkan harga yang terbentuk pada saat lelang, disetor ke kas negara.4. Bea lelang dan uang miskin, untuk disetor ke kas negara.5. Sewa gudang serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan.NORMA WAKTU :SOP ini dilaksanakan dengan 4 (empat) tahap :1. Sejak diterbitkannya Surat Tugas pencacahan hingga dikirimkannya nota dinaspermintaan penilaian paling lama 7 (tujuh) hari kerja.2. Sejak diterimanya hasil penilaian hingga dikirimkannya usulan lelang paling lama 5 (lima)hari kerja.3. Penyiapan lelang paling lama 5 (lima) hari kerja;4. Sejak diterimanya hasil lelang hingga diterbitkannya Surat Izin Pengeluaran Barang : 5(lima) hari kerja.Mengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN SURAT USULAN PERUNTUKAN BARANG YANGMENJADI MILIK NEGARA (BMN) KEPADA DIREKTUR JENDERAL UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN PERUNTUKKAN BMN DARI MENTERINOMOR : 016/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :No AKTIVITAS KEPALA KANTOR KEPALA BIDANG PFPC KEPALA SEKSI TEMPAT PENIMBUNANPELAKSANA PADA SEKSI TEMPATPENIMBUNANPEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DIREKTUR JENDERAL U.B DIREKTURDOKUMENTEKNIS KEPABENANMULAI1. Kepala Seksi Tempat Penimbunanmenerima Surat Keputusan PenetapanBMN dari Kepala Kantor melalui KepalaBidang PFPC kemudian mendisposisikepada Pelaksana untuk :- membukukan SKEP BMN dalam BCPBMN;- membuat konsep ND permohonanpenilaian BMN kepada PFPDSKEP BMNMENDISPOSISI2. Pelaksana pada Seksi TP :- membukukan SKEP BMN dalam BCPBMN;- membuat konsep ND permohonanpenilaian BMN kepada PFPD (kepalabidang PFPC ub kepala seksi TP)MEMBUKUKANMEMBUATKONSEPKONSEP ND3 Kepala Seksi TP meneliti danmen<strong>and</strong>atangani ND permohonanpenilaianMENELITI &MENANDATANGANIND PENILAIAN4 Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumenmemberikan hasil penilaian BMN kepadaKepala Bidang PFPC up Kasi TP)ND PENILAIAN5 Kepala Seksi TP menerima danmendisposisi kepada pelaksana padaSeksi TP untuk membuat konsep SuratUsulan peruntukan BMN kepada Menkeumelalui Direktur JenderalMENDISPOSISI6 Pelaksana pada Seksi TP membuatkonsep surat Usulan peruntukan BMNkepada Menkeu melalui Direktur JenderalMEMBUATKONSEPKONSEP USULAN7 Kepala Seksi Tempat Penimbunanmeneliti dan memaraf konsep suratUsulan peruntukan BMN kepada Menkeumelalui Direktur JenderalMENELITI &MEMARAF8 Kepala Bidang PFPC meneliti danmemaraf konsep surat Usulan peruntukanBMN kepada Menkeu melalui DirekturJenderalMENELITI &MEMARAF9 Kepala Kantor meneliti men<strong>and</strong>atanganiSurat Usulan Peruntukan BMN ke MenteriKeuangan melalui Dirjen BCMENELITI &MENANDATANGANIUSULANPERUNTUKAN10 Surat Usulan Peruntukan BMN dikirimkanke Dirjen BC u.p. Dir. Teknis Kepabeanan,untuk kemudian diteruskan kepadaMenteri Keuangan untuk mendapatpersetujuanUSULANPERUNTUKANSELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 016/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN SURAT USULAN PERUNTUKAN BARANG YANGMENJADI MILIK NEGARA (BMN) KEPADA DIREKTUR JENDERAL UNTUKMENDAPAT PERSETUJUAN PERUNTUKKAN BMN DARI MENTERIKEUANGANDASAR HUKUM:1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian TerhadapBarang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yangMenjadi Milik Negara.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean danTempat Penimbunan Sementara.DESKRIPSI1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat usulan peruntukan barang yang menjadimilik Negara (BMN) kepada Direktur Jenderal untuk mendapat persetujuan peruntukkanBMN dari Menteri Keuangan, dimulai sejak diterimanya Surat Keputusan BMN dari KepalaKantor hingga diterbitkannya surat usulan peruntukan BMN kepada Menteri Keuangan.2. Barang yang Menjadi Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan BMN adalah:a. BMN yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecualiterhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundangundangan;b. BMN yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidakdiselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejakdisimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagaiTempat Penimbunan Pabean;c. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yangberasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;d. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean olehpemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsisebagai Tempat Penimbunan Pabean;e. BDN yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor;atauf. barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.3. Penetapan BMN dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean dengan menerbitkan keputusanmengenai penetapan BMN.4. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan kepada Menteri daftarmengenai BMN beserta usulan penyelesaian BMN untuk dilelang, dihibahkan,
dimusnahkan, dihapuskan, dan/atau ditetapkan status peruntukannya.5. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/faktayang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untukmemperoleh nilai barang milik Negara6. Unit pelaksana pada SOP Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) iniadalah Seksi Tempat Penimbunan Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan CukaiPERSYARATAN1. Adanya Surat Keputusan Penetapan BMN dari Kepala Kantor;2. Buku Catatan Pabean Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN).3. Adanya penilaian BMN dari PFPD atau instansi terkait/penilai independen.BIAYATidak dipungut biaya.NORMA WAKTU :SOP ini dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja (diluar waktu penilaian PFPD atauinstansi terkait/ penilai independen)Mengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : : 017/SOP-BC/KPU B/2011DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TANGGAL : : 28 Desember 2011KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B REVISI : :TANGGAL : :STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBASNO AKTIFITAS PengusahaPELAKSANA PENERIMA DOKUMENPADA SEKSI PABEANKANTOR PAJAKPETUGAS GATE1 Pengusaha mengajukanPemberitahuan Pabean (PPFTZ -03) dengan mengisi formulirsecara lengkap, besertadokumen pelengkap pabean(invoice, P/L, Faktur Pajak, B/L)kepada pelaksana penerimadokumen di seksi pabeanMULAIPPFTZ 03 DANDOKUMEN PENDUKUNG2 Pejabat penerima dokumenmenerima dan meneliti :- apabila pengisian data ataukelengkapan dokumen tidaklengkap, dokumen dikembalikankepada pemilik barang untukdilengkapi atau dibenarkan.MENERIMADANMENELITI- apabila pengisian data ataukelengkapan dokumen telahlengkap, memberikan nomorpendaftaran padadokumenPPFTZ 03LengkapMEMBERIKANNOMORPENDAFTARANPPFTZ - 03, DOKAP,B/L,BC 1.13 Pengusaha menerima dokumenPPFTZ 03 yang telah diberinomor pendaftaran untukselanjutnya diajukan kepadapetugas pajak untuk diendorse.4 Petugas Pajak melakukanendorsement atas dokumenPPFTZ 03, kemudianmenyerahkan kepada Pelaksanapenerima dokumen untukdilakukan pengarsipan danpetugas gate untuk pengawasanpengeluaran barangPPFTZ 03 DANDOKUMENPENDUKUNG5 Petugas penerima dokumenmenerima PPFTZ 03 yang telahdiendorse oleh Petugas Pajakkemudian dilakukan pengarsipanPPFTZ 03 DANDOKUMEN PENDUKUNGNSELESAIMengetahui,Sekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 017/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN BARANGDARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASANBEBASDASAR HUKUM:1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006).2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan AtasUndang – Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang – Undang.3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan,Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barangke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2009 tentang Tata CaraPengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak PertambahanNilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atauPenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas keTempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan BarangKena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean keKawasan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor dengan Nomor 240/PMK.03/2009.5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 46/PMK.04/2009 tentang pemberitahuanpabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yangtelah yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebassebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor241/PMK.04/2009.6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata CaraPemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah DitunjukSebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009.DESKRIPSI:1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan pemasukan barang dari tempat lain didalam daerah pabean ke kawasan bebas dengan menggunakan tulisan diatas formulir(manual), dimulai dari penerimaan dokumen PPFTZ 03 sampai dengan diberikannyanomor pendaftaran atas dokuemen tersebut.2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebutKawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum NegaraKesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas daripengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas BarangMewah dan Cukai.3. Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone yang selanjutnya disingkat dengan PPFTZ -03 adalah dokumen pemberitahuan pabean yang digunakan sebagai pemberitahuanpemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas.4. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pabean dan Cukai.1
PERSYARATAN:Pengusaha mengajukan formulir PPFTZ – 03 dengan dengan dokumen pelengkap sepertiB/L atau AWB, Invoice, Packing List dan Faktur Pajak, Copy BC 1.1BIAYA:Pelayanan pemberitahuan pemasukan Barang Asal tempat lain dalam Daerah Pabean keKawasan Bebas tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU LAYANAN:Sejak diterima dokumen PPFTZ – 03 dengan lengkap sampai dengan penyerahan berkasdokumen kepada pengusaha paling lama 1 (satu) jam kerja.Mengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 0022
Nomor : 018/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBASKE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DENGAN TULISANDI ATAS FORMULIR (MANUAL)DASAR HUKUM:1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006).2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan AtasUndang – Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang – Undang.3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan,Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barangke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2009 tentang Tata CaraPengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak PertambahanNilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atauPenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas keTempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan BarangKena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean keKawasan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor dengan Nomor 240/PMK.03/2009.5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 46/PMK.04/2009 tentang pemberitahuanpabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yangtelah yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebassebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor241/PMK.04/2009.6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata CaraPemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah DitunjukSebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009.7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 152/PMK.04/2010 Tentang Tata CaraPemasukan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor Ke dan Dari Kawasan yang TelahDitunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.DESKRIPSI:1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan pengeluaran barang dari kawasan bebaske tempat lain di dalam daerah pabean dengan menggunakan tulisan diatas formulir(manual), dimulai dari penerimaan dokumen PPFTZ 01 sampai dengan diterbitkannyaSurat Persetujuan Pengeluaran Barang.2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebutKawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum NegaraKesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas daripengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas BarangMewah dan Cukai.3. Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone yang yang selanjutnya disingkat denganPPFTZ – 01 adalah dokumen pemberitahuan pabean yang digunakan sebagaipemberitahuan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain DalamDaerah Pabean.4. Penggunaan PPFTZ – 01 dengan kode PPFTZ – 01 dalam rangka PengeluaranBarang dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dibuat olehpengusaha berdasarkan dokumen pelengkap pabean dengan menghitung sendiri Bea1
Masuk, Cukai dan pajak yang seharusnya dibayar.5. Konversi adalah uraian bahan baku yang menjadi elemen dasar barang yangdiproduksi meliputi asal barang, jenis barang, jumlah unit satuan, harga barang, NilaiPabean, jumlah Bea Masuk, jumlah pungutan pajak, Harmonized System danketentuan barang larangan/pembatasan (lartas)6. Unit pelaksana SOP adalah Seksi Pabean dan Cukai.PERSYARATAN:1. Pemberitahuan Pabean PPFTZ – 01 dengan tulisan di atas formulir diajukan denganpersyaratan sebagai berikut:a. Kendaraan Bermotor yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabe<strong>and</strong>engan melampirkan Surat Jalan dari Kepolisian, bukti pembayaran PajakPertambahan Nilai (kendaraan bermotor fasilitas FTZ), BPKB dan STNK;b. Barang hasil produksi Kawasan Bebas dengan melampirkan Invoice/PackingList dan konversi yang telah mendapat persetujuan Badan PengusahaanKawasan dalam hal barang atau bahan baku tersebut berasal dari Luar DaerahPabean, Tempat Penimbunan Berikat dan/atau Kawasan Bebas Lain;c. Barang yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang ak<strong>and</strong>ikeluarkan kembali ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean lainnya denganmelampirkan Invoice/Packing List dan pemberitahuan pabean yang digunakanpada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas;d. Barang yang diajukan oleh perorangan dengan melampirkan faktur pembeli<strong>and</strong>an dokumen pemasukan barang tersebut.2. Dalam hal pengusaha tidak dapat melampirkan Pemberitahuan Pabean yangdigunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas, barang yang ak<strong>and</strong>ikeluarkan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Tempat Penimbunan Berikat, atauKawasan Bebas lain, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar DaerahPabean.3. Atas pengeluaran barang dari kawasan bebas ke tempat lain di dalam daerah pabe<strong>and</strong>engan menggunakan tulisan diatas formulir (manual) dikenakan pungutan negara(bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor) sesuai dengan ketentuan yangberlaku.BIAYA:Pelayanan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam DaerahPabean dengan tulisan di atas formulir ini dipungut biaya PNBPsebesar Rp. 50.000,-NORMA WAKTU LAYANAN:SOP ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahap:- Sejak diterimanya dokumen kepabenanan secara lengkap s.d. terbitnya InstruksiPemeriksaan (IP), paling lama 2 (dua) jam kerja.- Pemeriksaan fisik dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya IP.- Sejak diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) s.d. diterbitkannya SPPB palinglama 8 (delapan) jam kerja dengan ketentuan jumlah item barang tidak melebihi 10jenis tiap dokumennyaMengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 0022
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURNOMOR : 018/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :PELAYANAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN SECARA DENGAN TULISAN DI ATAS FORMULIRNO AKTIFITAS PEMILIK BARANGKEPALA SEKSI PABEAN DAN CUKAIPELAKSANA PENERIMA DOKUMEN PADASEKSI PABEANANALYZING POINTPEMERIKSA BARANGUNIT PENGAWASAN1 Pemilik barang mengajukan dokumen PPFTZ- 01 (man ual), danbuktipembayaran pungutan negara (SSPCP, dan SSP), besertadokumen pendukung kepada penerima dokumenMULAIPPFTZ 0I, BUKTI BAYAR,DOKUMEN PENDUKUNG2 Pelaksana Penerima dokumen menerima dan meneliti kelengkap<strong>and</strong>okumen dan pengisian data yang meliputi :a. Ada atau tidaknya pemblokiran pengusaha dan PPJK;b. Kelengkapan pengisian data PPFTZ - 01;c. Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam hal terdapatpungutan negara;d. Kesesuaian PPFTZ - 01 dengan pemberitahuan pabean padasaat pemasukan ke Kawasan Bebas;e. Bukti Penerimaan Jaminan dalam hal memerlukan jaminan;f. Kode dan nilai tukar valuta asing dalam data NDPBM;g. Nomor pokok PPJK (NP-PPJK), dalam hal menggunakan PPJKh. Pembayaran PNBP ,TMENERIMA DANMENELITILENGKAP?Ydengan hasil penelitian :- apabila pengisian data atau kelengkapan dokumen tidak lengkap,dokumen dikembalikan kepada pemilik barang untuk dilengkapiatau dibenarkan.ANALYZIN GPOINT?Y- apabila pengisian data atau kelengkapan dokumen telah lengkap :i) apabila barang bukan merupakan kendaraan bermotor ataubarang eks Tempat lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) makadokumen diteruskan kepada Petugas Analizing Point.T3 Petugas Analyzing Point melakukan penelitian Abarang yangdiajukan termasuk barang larangan atau pembatasan:- apabila termasuk barang larangan pembatasan (lartas), menelitikelengkapan dokumen lartas atas barang tersebut : i) apabilalengkap, dikembalikan kepada petugas penerima dokumen untukdiberikan nomor pendaftaran,ii) apabila tidak lengkap, menerbitkan nota pemberitahuan baranglarangan (NPBL) kepada pemilik barang untuk pemenuh<strong>and</strong>okumen lartas dengan tembusan unit pengawasan (bidang P2)- apabila bukan termasuk barang larangan pembatassan (lartas),dikembalikan kepada petugas penerima dokumen untuk diberikannomor pendaftaran.TPENELITIANLARTAS?YYLENGKAP?TMENERBITAKANNPBL TNPBLNPBLNPBL4 Petugas Penerima dokumen memberikan nomor pendaftarankemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi PabeamMEMBERIKANNOMOR5 Kepala Seksi pabean mengeluarkan Instuksi Pemeriksaan (IP) yangberfungsi untuk memberi tugas kepada Pelaksana Pemeriksa untukmemeriksa barang.MENERBIITKAN IPYIPPemeriksa barang menerima IP dan invoice/packing list ,melakukan pemeriksaan fisik barang kemudian menuangkan hasilpemeriksaan kedalam Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) danmenyerahkan IP dan LHP kepada Kasi Pabean.MEMERIKSAMENUANGKANPADA LHPLHP6 Kepala Seksi Pabean dan Cukai menerima berkas PPFTZ - 01yang telah dilengkapi dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)kemudian meneliti :- Apabila telah sesuai dengan pemberitahuan, maka diterbitkanSPPB atas dokumen PPFTZ - 01 tersebut.- Apabila tidak sesuai dengan pemberitahuan maka dokumentersebut diterbitkan Surat Penteapan Tarif dan Nilai Pabean(SPTNP) kepada pemilik barang untuk dilakukan pembayaran.SPTNPMENELITISESUAI?MENERBITKANSPPB7 Pengusaha menerima SPPB untuk pengeluaran barang.SPPBSELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BNOMOR : 020/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN NOTA HASIL INFORMASI (NHI)NO. AKTIVITASKEPALA KANTOR KEPALA BIDANG P2 KEPALA SEKSI INTELIJENPELAKSANA (ANALISINTELIJEN)PENERIMA NHIMULAI1 Pelaksana (Analis Intelijen) menerimaLKAI yang telah mendapat persetujuanpenerbitan NHI.LKAI-NHIMenyajikan hasil analisis kedalam NHIsesuai petunjuk pengisian NHITERIMA & SUSUNNHIKONSEP NHI2 Kasi Intelijen meneliti dan memaraf NHITELITI & PARAF3 Kabid P2 meneliti dan men<strong>and</strong>atanganiNHIMenyerahkan NHI kepada Kasi Intelijenuntuk ditindaklanjutiTELITI & TANDATANGANNHI4 Kasi Intelijen menugaskan pelaksanauntuk menindaklanjuti NHITUGASKAN5 ---Pelaksana memberi nomor urut dantanggal pada NHIMengirimkan NHI kepada Penerima NHIsecara manual dan elektronik, sertatembusan kepada Kepala KantorPelaksana membukukan NHI dalam LMINHINOMORI,SAMPAIKAN &BUKUKAN DALAMLMINHISELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 020/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN NOTA HASIL INFORMASI (NHI)DASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang TatalaksanaPengawasan.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan Nota Hasil Informasi, dimulai sejak diterimanya LembarKerja Analisis Intelijen (LKAI) oleh pelaksana analis intelijen sampai dengan dibukukannya NHI kedalam Lembar Monitoring Informasi (LMI).2. SOP ini merupakan tindak lanjut atas SOP Pengumpulan, Penilaian dan Analisis Data atauInformasi Intelijen.3. NHI memuat informasi mengenai indikasi kuat adanya pelanggaran kepabeanan dan/atau cukaiyang bersifat spesifik dan mendesak dari Unit Intelijen, untuk segera dilakukan penindakan oleh UnitPenindakan Kantor Pelayanan.4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Penindakan dan Penyidikan.PERSYARATAN :Diterimanya LKAI yang mendapat persetujuan penerbitan NHI dari Kepala Seksi Intelijen.BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU:SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak diterimanya LKAI sampaidengan dibukukannya NHI ke dalam LMI.Mengetahui,Sekretaris Direktorat JenderalttdAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BNOMOR : 021/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN REKOMENDASI INTELIJEN LAINNYANO. AKTIVITASKEPALA KANTOR KEPALA BIDANG P2 KEPALA SEKSI INTELIJEN PELAKSANA UNIT PENERIMA INFORMASIMULAI1 Pelaksana (Analis Intelijen) menerimaLKAI yang telah mendapat persetujuanpenerbitan rekomendasi lainnya.LKAI-REKOMENDASILAINNYADalam hal rekomendasi laindiperuntukkan bagi unit internal di dalamsatu kantor pelayanan, maka menyusunkonsep Nota Dinas Kasi Intelijen danPenindak<strong>and</strong>alam hal rekomendasi lainnya ditujukanbagi unit eksternal (Kanwil), makamenyusun konsep Surat Kepala KantorTPENELITIANINTERNAL?YSUSUN NOTADINASKONSEP NOTADINASSUSUN SURATKONSEP SURAT2 Kepala Seksi Intelijen meneliti danmemaraf Konsep Nota Dinas atauKonsep SuratTELITI & PARAF3 Kepala Bidang P2 meneliti dan:a. men<strong>and</strong>atangani ND; ataub. memaraf dan menyampaikan konsepsurat kepada Kepala KantorTELITI & PARAFTELITI & TANDATANGANNOTA DINAS4 Kepala Kantor meneliti danmen<strong>and</strong>atangani Surat rekomendasiintelijen lainnyaTELITI & TANDATANGANSURAT5 Pelaksana memberi nomor urut dantanggal pada ND/Surat RekomendasiIntelijen lainnyaMengirimkannya kepada unit penerimainformasi secara manual dan elektronikPelaksana membukukan rekomendasilainnya ke dalam LMINOMORI,SAMPAIKAN &BUKUKAN DALAMLMIND/SURATND/SURATSELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 021/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN REKOMENDASI INTELIJEN LAINNYADASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang TatalaksanaPengawasan.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan rekomendasi intelijen lainnya yang dimulai sejakditerimanya Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI) oleh pelaksana analis intelijen sampai deng<strong>and</strong>ibukukannya rekomendasi lainnya ke dalam Lembar Monitoring Informasi (LMI).2. SOP ini merupakan langkah tindak lanjut atas SOP Pengumpulan, Penilaian dan Analisis Data atauInformasi Intelijen.3. Rekomendasi Intelijen Lain dapat berupa rekomendasi untuk audit, perbaikan sistem dan proseduratau lainnya.4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Penindakan dan Penyidikan.PERSYARATAN :Diterimanya LKAI yang mendapat persetujuan penerbitan rekomendasi lainnya dari Kepala SeksiIntelijenBIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU:SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak diterimanya LKAI sampaidengan dibukukannya ke dalam LMI.MengetahuiSekretaris Direktorat JenderalttdAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 022/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN INFORMASI INTELIJEN LAINNYADASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang TatalaksanaPengawasan.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan informasi intelijen lainnya yang dimulai sejakditerimanya Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI) oleh pelaksana analis intelijen sampai deng<strong>and</strong>ibukukannya informasi lainnya ke dalam Lembar Monitoring Informasi (LMI).2. SOP ini merupakan tindak lanjut atas SOP Pengumpulan, Penilaian dan Analisis Data atauInformasi Intelijen.3. Informasi Intelijen Lain meliputi kecenderungan pelanggaran yang bersifat umum atau petakerawanan yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar pelaksanaan patroli.4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Penyidikan dan Penindakan.PERSYARATAN :Diterimanya LKAI yang mendapat persetujuan penerbitan informasi lainnya dari Kepala BidangPenindakan dan PenyidikanBIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU:Proses penerbitan informasi intelijen lainnya memerlukan waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejakditerimanya LKAI.Mengetahui,. Sekretaris Direktorat JenderalAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN INFORMASI INTELIJEN LAINNYANOMOR : 022/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :NO. AKTIVITASKEPALA KANTOR KEPALA BIDANG P2KEPALA SEKSIPENINDAKANKEPALA SEKSI INTELIJENPELAKSANASTART1 Pelaksana (Analis Intelijen) menerima LKAI yang telahmendapat persetujuan penerbitan informasi lainnyadan menyusun konsep Nota Dinas Kepala SeksiIntelijenLKAI-INFORMASILAINNYASUSUN NOTADINASKONSEPNOTA DINAS2 Kepala Seksi Intelijen meneliti dan membubuhkanparaf pada konsep Nota DinasTELITI & TTD3 Kepala Bidang P2 meneliti dan men<strong>and</strong>atanganiTELITI & TTDNOTA DINAS4 Pelaksana memberi nomor urut dan tanggal padaNota DinasNOMORI,NOTA DINASSAMPAIKAN &Mengirimkannya kepada unit penerima informasi(diantaranya adalah unit penindakan) secara manualdan elektronik, dan menyampaikan tembusan kepadaKepala KantorNOTA DINASBUKUKAN DLMLMIENDPelaksana membukukan informasi lainnya ke dalamLMIMengetahuiSekretaris Direktorat JenderalAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 023/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 201Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BKPPBC TIPE MADYA PABEAN TANGERANGSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAIDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidanadi Bidang Kepabeanan dan Cukai5. Peraturan Pemerintah Nomor 49/2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/2009 tentang tentang Tata Cara Penghentian,Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita CukaiAtau T<strong>and</strong>a Pelunasan Cukai Lainnya, Dan Bentuk Surat Perintah Penindakan7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/KMK.05/1997 tentang PelaksanaanPenyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.8. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-57/BC/1997 tentang Proses PenyidikanTindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang TatalaksanaPengawasan.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, dimulai sejakditerimanya SPTP oleh Tim Penyidik dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran pidana sampaidengan diserahkannya berkas perkara ke Kejaksaan2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalamundang-undang ini (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan gunamenemukan tersangkanya.3. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undanguntuk melakukan penyidikan.4. Tindak pidana Kepabenan dan Cukai adalah setiap perbuatan yang diancam pidana dimaksuddalam Undang -undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang PerubahanAtas Undang-undang No. 11 tahun 1995 Tentang Cukai.5. Pelaksanaan penyidikan meliputi kegiatan :a. pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undangundangnomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundangnomor 17 tahun 2006 dan Pasal 63 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 1995tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007;b. penelitian dan analisis terhadap pelanggaranc. pelaksanaan gelar perkara untuk memperoleh pendapat secara lebih komprehensifd. pengajuan permintaan audit investigasi dalam rangka mendukung proses penyidikan dalam haldiperlukane. pembuatan resume perkara dengan kesimpulan, danf. penyampaian usulan alternatif penyelesaian perkara.
6. Kesimpulan hasil penelitian berupa :a. unsur-unsur tindak pidana terpenuhib. unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi.7. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan buktipermulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana8. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntut<strong>and</strong>an peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alamisendiri9. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seseorang karena hak atau kewajibanberdasarkan UU kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akanterjadinya peristiwa pidana10. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh pegawai Bea Cukai tentang terjadinyasuatu tindak pidana kejahatan baik yang diketahui langsung maupun karena adanya laporan yangkemudian ditutup dan dit<strong>and</strong>atangani atas kekuatan sumpah jabatan11. Pemberkasan adalah kegiatan untuk memberkas isi berkas perkara dengan susunan syarat-syaratpengikatan serta penyegelan. Dasar pelaksanaan pemberkasan ini adalah Petunjuk PelaksanaanNomor KEP-57/BC/1997 tanggal 2 Juni 1997 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana di bidangKepabeanan dan Cukai12. Pemberkasan alat bukti (Pasal 185 KUHAP), ialah :a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalahterhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.c. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keada<strong>and</strong>apat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu adahubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanyasuatu kejadian atau keadaan tertentu.d. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakanketerangan ahli.e. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidakmerupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yangdisumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.f. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusustentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentinganpemeriksaan (sesuai KUHAP)13. Yang dimaksud alat bukti Surat dalam pemberkasan, adalah :a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenangatau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yangdidengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegastentang keterangannya itub. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuatoleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnyadan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenaisesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yanglain.14. Pemberkasan untuk Petunjuk ( Pasal 188 KUHAP ):a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena pesesuaiannya, baik antarayang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, men<strong>and</strong>akan bahwa telahterjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.b. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari : keterangan saksi; surat; keterangan terdakwa.c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentudilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan denganpenuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.
d. Untuk menjadikan petunjuk tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam suatu tindakpidana, maka petunjuk tersebut harus dirangkaikan dengan alat bukti lain yang berkaitan dengantindak pidana yang terjadi sehingga dengan petunjuk tersebut semakin jelas tindak pidananyadan siapa pelakunya15. Keterangan terdakwa ( Pasal 189 KUHAP )a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ialakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantumenemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sahsepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.16. Penyusunan lembaran kelengkapan administrasi penyidikan (penyusunan isi berkas disusun sesuaiurutan di bawah ini dikurangi lembaran yang tidak ada, atau yang tidak diperlukan) yang merupakanberkas perkara disusun sesuai urutan sebagai berikut :Sampul Berkas PerkaraDaftar Isi Berkas PerkaraResumeLaporan KejadianSPTPSurat Pemberitahuan Dimulainya PenyidikanBerita Acara / B.A. Pemeriksaan Saksi/ahliB.A. Pemeriksaan TersangkaB.A. Penyumpahan Saksi/ahliSurat/Berita Acara hasil pemeriksaan oleh saksi/ahliB.A. KonfrontasiB.A. PenangkapanB.A. PenahananB.A. Penangguhan PenahananB.A. Pengalihan jenis penahananB.A. Perpanjangan PenahananB.A. Pengeluaran dariTahananB.A. PenggeledahanB.A. Penyerahan Barang BuktiB.A. Penerimaan Hasil LelangB.A. Penyisihan Barang BuktiB.A. Pengembalian Barang BuktiB.A. Pembungkusan dan Penyegelan Barang BuktiB.A. Pemeriksaan SuratB.A. Penyitaan SuratB.A. Tindakan-Tindakan LainSurat Perintah / S.P. PenahananS.P. Perpanjangan PenahananS.P. Penangguhan PenahananS.P. Pengalihan Jenis PenahananSurat permohonan Perpanjangan PenahananS.P. Pengeluaran TahananSurat PanggilanSurat Perintah MembawaSurat Izin Penggeledahan/Penyitaan dari Ketua Pengadilan NegerisetempatS.P. PenangkapanS.P. PenggeledahanS.P. PenyitaanDokumen-dokumen buktiDaftar TersangkaDaftar SaksiDaftar Barang BuktiPetikan Surat Putusan Pemidanaan
14 Pelaksanaan pembuatan Resume pada dasamya berupa pengisian materi ke dalam kerangka yangurut-urutannya disusun sebagai berikut.a. DasarDasar disini disampaikan atas dasar apa dilakukan penyidikan tersebut. Dalam dasar penyidikansekurang-kurangnya ditulis Laporan Kejadian, Surat Perintah Tugas Penyidikan, SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Undang-Undang yang dilanggar dan Aturan lain yangterkait dngan Tindak Pidana tersebut.b. PerkaraBerisi uraian secara singkat tindak pidana yang terjadi dengan menyebutkan :~ Pasal yang dipersangkakan.~ Pelakunya.~ Tempat dan waktu kejadian.~ Tafsiran Belum Terpenuhinya Hutang Negara / Kerugian Negara (bila ada).c. Fakta-fakta.~ Pemanggilan Tersangka / Saksi~ Penangkapan.~ Penahanan.~ Penangguhan Penahanan.~ Pengalihan jenis penahanan.~ Perpanjangan Penahanan.~ Pengeluaran Tahanan.~ Penggeledahan.~ Penyitaan.~ Keterangan Saksi.~ Keterangan Tersangka.~ Barang Bukti.Memuat nomor dan tanggal Surat Panggilan serta nama yang dipanggil dan kapan yangbersangkutan telah memenuhi panggilan.17. Kesimpulan Resume Hasil Penyidikan.a. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang dapat dijadikan satu berkasperkara, akan tetapi dapat pula masing-masing tersangka dibuatkan berkas perkara sendiri.b. Dalam hal-masing-masing tersangka dibuatkan berkas perkaranya sendiri-sendiri (Splitsing)maka mereka yang pada mulanya tersangka dijadikan saksi terhadap tersangka yang lain.c. Cara pembuatan Resume untuk tiap-tiap berkas, sistematikanya sesuai dengan ketentuanpembuatan Resume di atas.d. Pada penguraian fakta-fakta hanya memuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam prosespenyidikannya.18. Gelar perkara ini untuk dapat diketahui adanya peristiwa yang terjadi, waktu terjadinya tindakpidana, tempat kejadian perkara, pasal yang dilanggarnya, uraian singkat perkara yang terjadi,pelaku, korban, saksi, barang bukti, modus oper<strong>and</strong>i yang sering disebut sebagai motif perbuatanpidana, wilayah hukum terjadinya tindak pidana.19. Unit pelaksana SOP ini adalah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan.PERSYARATAN :1. Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan Surat Perintah Tugas Penyidikan dariatasan penyidik2. Atasan Penyidik yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan adalah Kepala Kantorselaku Penyidik. Dalam hal Kepala Kantor bukan Penyidik, Surat Perintah Penyidikan dikeluarkanoleh salah satu Penyidik berpangkat tertinggi dengan diketahui Kepala Kantor.3. Terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea danCukai, Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.4. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Berkas Perkara, dan Pemberitahuan PenghentianPenyidikan disampaikan /diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan di wilayahkerja Penyidik.
5. Penyidik menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana, dalam hal :a. tidak terdapat cukup bukti untuk melakukan penyidikan; ataub. perkara yang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana; atauc. demi hukum.BIAYA :Tidak dikenakan biaya.NORMA WAKTU LAYANAN:SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak diterbitkannya SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) hingga disampaikannya berkas penyidikan kepadaKejaksaan.Mengetahui,Sekretaris Direktorat JenderalAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BNOMOR : 024/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENGAWASAN PEMBONGKARAN CPO DAN TURUNANNYANo AKTIVITAS KEPALA SEKSI PENINDAKAN PEMERIKSA PELAKSANA1 Pelaksana menerima BC. 1.1 beserta dokumenpelengkapnya dari agen pelayaran, kemudianmelakukan kegiatan sebagai berikut:MULAIBC 1.1- Melakukan pencatatan ke dalam buku bambuPENCATATANPD BUKUBAMBU- Melakukan penelitian terhadap BC 1.1. d<strong>and</strong>okumen pelengkapnya dengan memb<strong>and</strong>ingk<strong>and</strong>ata yang terdapat pada BC 1.1 dan dokumenpelengkap antara lain Stowage Plane, loading listPENELITIAN BC1.1 DAN DOK.KAP- Mengikuti kegiatan sounding yang dilakukan olehpihak surveyor (sounding before discharging )MENGIKUTISOUNDING- melakukan pengawasan pembongkaran CPOdan/atau produk turunannya dari atas saranapengangkut dan mengikuti kegiatan sounding(sounding after discharging)PENGAWASANPEMBONGKARAN- Membuat laporan pelaksanaan tugas secaratertulis dan menyerahkan laporan dilampiridokumen pendukung kepada Kepala SeksiPenindakanMEMBUATLAPORANLAPORANDOK. PENDUKUNG2 Kepala Seksi Penindakan menerima dan menelitilaporan pengawasan pembongkaran danmendisposisi kepada Pelaksana Staf untukmeneruskan kepada Pelaksana Analis sebagaibahan data analisa, memerintahkan staf untukmembuat konsep Radiogram ke Kantor asal danmengarsipkan.MENERIMA;MENELITI DANMENDISPOSISIDISPOSISI3 Pelaksana Staf menerima, meneruskan sertamengarsipkan laporan sesuai dengan disposisiKepala Seksi PenindakanMENERIMA;MENERUSKAN;MENGARSIPKANDSELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal- ttd -Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 024/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal :28 Desember 2011Revisi : …………… Tanggal : ……………KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENGAWASAN PEMBONGKARAN CRUDE PALM OIL DANTURUNANNYADASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006;2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Menjadi Undang-undang sebgaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun 2007;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 47/PMK.04/2009 Tentang Tata Cara Pemasukan DanPengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaiman telah diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 242/PMK.04/2009;4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53/BC/2010 tentang TatalaksanaPengawasan;5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: SE-2/BC/2011 tentang OptimalisasiPengawasan Pengangkutan Ekspor Dan/Atau Antar Pulau Kelapa Sawit, Crude Palm Oil(CPO) Dan Produk Turunannya.DESKRIPSI :1. Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya adalah minyak dan/atau komoditi lain yangdihasilkan oleh buah kelapa sawit.2. Pengawasan Pembongkaran CPO dan Turunannya merupakan proses penelitian terhadapkebenaran jumlah dan jenis CPO dan Produk Turunannya yang diberitahukan dengan yangdibongkar.3. Pengawasan Pembongkaran CPO dan Turunannya dimulai pada saat Pelaksana Lapanganmenerima BC 1.1 dari pengangkut dan berkahir pada saat Pelaksana Staf mengarsipkanLaporan pengawasan sesuai disposisi Kepala Seksi Penindakan.PERSYARATAN :Dokumen BC 1.1BIAYA :Tidak Dipungut BiayaNORMA WAKTU LAYANAN:Sejak diperolehnya BC 1.1 sampai dengan selesainya kegiatan pembongkaran.Mengetahui:Sekretaris Direktorat JenderalttdAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BNOMOR : 024/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENGAWASAN PEMBONGKARAN CPO DAN TURUNANNYANo AKTIVITAS KEPALA SEKSI PENINDAKAN PEMERIKSA PELAKSANA1 Pelaksana menerima BC. 1.1 beserta dokumenpelengkapnya dari agen pelayaran, kemudianmelakukan kegiatan sebagai berikut:MULAIBC 1.1- Melakukan pencatatan ke dalam buku bambuPENCATATANPD BUKUBAMBU- Melakukan penelitian terhadap BC 1.1. d<strong>and</strong>okumen pelengkapnya dengan memb<strong>and</strong>ingk<strong>and</strong>ata yang terdapat pada BC 1.1 dan dokumenpelengkap antara lain Stowage Plane, loading listPENELITIAN BC1.1 DAN DOK.KAP- Mengikuti kegiatan sounding yang dilakukan olehpihak surveyor (sounding before discharging )MENGIKUTISOUNDING- melakukan pengawasan pembongkaran CPOdan/atau produk turunannya dari atas saranapengangkut dan mengikuti kegiatan sounding(sounding after discharging)PENGAWASANPEMBONGKARAN- Membuat laporan pelaksanaan tugas secaratertulis dan menyerahkan laporan dilampiridokumen pendukung kepada Kepala SeksiPenindakanMEMBUATLAPORANLAPORANDOK. PENDUKUNG2 Kepala Seksi Penindakan menerima dan menelitilaporan pengawasan pembongkaran danmendisposisi kepada Pelaksana Staf untukmeneruskan kepada Pelaksana Analis sebagaibahan data analisa, memerintahkan staf untukmembuat konsep Radiogram ke Kantor asal danmengarsipkan.MENERIMA;MENELITI DANMENDISPOSISIDISPOSISI3 Pelaksana Staf menerima, meneruskan sertamengarsipkan laporan sesuai dengan disposisiKepala Seksi PenindakanMENERIMA;MENERUSKAN;MENGARSIPKANDSELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal- ttd -Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BNOMOR : 025/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENGAWASAN SHIP TO SHIP DALAM RANGKA EKSPORNo AKTIVITAS KEPALA SEKSI PENINDAKAN PEMERIKSA PELAKSANA1 Pelaksana (Staf) menerima permohonan kegiatan ship toship dalam rangka ekspor dari Agen Pelayaran,mengagendakan surat permohonan dan meneruskankepada Kepala Seksi PenindakanMULAIPERMOHONANMENERIMA;MENGAGENDAKAN;MENERUSKAN2 Kepala Seksi Penindakan menerima, meneliti danmendisposisi permohonan kepada Staf untuk membuatkonsep Surat TugasMENERIMA;MENELITI DANDISPOSISIDISPOSISI3 Pelaksana (Staf) menerima disposisi Kepala SeksiPenindakan dan membuat konsep Surat Tugas untukdit<strong>and</strong>atangani Kepala Seksi PenindakanMENERIMA DANMEMBUATKONSEP STKONSEPST4 Kepala Seksi Penindakan menerima, men<strong>and</strong>atanganikonsep Surat Tugas dan menyerahkan kepada PelaksanaLapangan yang ditunjuk melalui StafMENERIMA DANMENANDATANGANISURAT TUGAS5 Pelaksana (Lapangan) menerima surat Tugas danmelaksanakan tugas pengawasan meliputi:MENERIMASURAT TUGAS- Melakukan pengawasan terhadap jumlah dan jeniskemasan yang akan dimuat.PENGAWASANJUMLAH/JENIS- Melakukan pengawasan pemuatan barang ke atas saranapengangkut serta membuat Berita Acara PengawasanPemuatan yang dit<strong>and</strong>atangani Nakhoda atau AgenPelayaranPENGAWASANPEMUATANBA PENGAWASANPEMUATAN- Melakukan pengawalan pengiriman barang ekspor darisarana pengangkut yang mambawa barang ekspor kesarana pengangkut yang akan berangkat ke Luar DaerahPabean (LDP).PENGAWALAN- Melakukan pengawasan pemuatan dari saranapengangkut yang mambawa barang ekspor ke saranapengangkut yang akan berangkat ke Luar Daerah Pabean.PENGAWASANPEMUATAN- membuat Berita Acara Pengawasan Pemuatan yangdit<strong>and</strong>atangani Nakhoda atau Agen Pelayaran saranapengangkut yang akan berangkat ke LDPMEMBUAT BA &LAPORAN- Membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis danmenyerahkan laporan dilampiri dokumen pendukungkepada Kepala Seksi PenindakanLAPORANBA PENGAWASANPEMUATAN1
No AKTIVITAS KEPALA SEKSI PENINDAKAN PEMERIKSA PELAKSANA16 Kepala Seksi Penindakan menerima, meneliti danmendisposisi laporan pelaksanaan tugas kepada Stafuntuk diarsipkanMENERIMA,MENELITII DANDISPOSISIDISPOSISI7 Staf menerima laporan yang telah didisposisi Kepala SeksiPenindakan dan mengarsipkan laporan tersebutMENERIMA DANMENGARSIPKANDSELESAIMengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 025/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENGAWASAN SHIP TO SHIP DALAM RANGKA EKSPORDASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 17 tahun 2006;2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangundangNomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas MenjadiUndang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 47/PMK.04/2009 Tentang Tata Cara Pemasukan Dan PengeluaranBarang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:242/PMK.04/2009;4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan diBidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor: P-27/BC/2011.5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53/BC/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentangTatalaksana Pengawasan.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan kegiatan pengawasan ship to ship, dimulai sejak saat Pelaksana menerimapermohonan dari pengangkut sampai dengan selesainya kegiatan pemuatan dan permohon<strong>and</strong>iarsipkan.2. Ship to ship adalah kegiatan pemuatan barang dari satu kapal ke kapal lain dengan tujuan ekspor yangdilakukan di luar kawasan pabean yang telah ditetapkan dikarenakan kapal dengan tujuan eksportersebut tidak dapat s<strong>and</strong>ar di pelabuhan tempat pemuatan barangPERSYARATAN :1. Surat Permohonan;2. Surat Tugas.BIAYA :Tidak Dipungut BiayaNORMA WAKTU LAYANAN:SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama……, terhitung sejak diterimanya permohonan daripengangkut sampai dengan selesainya kegiatan pemuatan dan permohonan diarsipkan.Mengetahui:Sekretaris Direktorat JenderalAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 026/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENETAPAN BARANG YANG DIKUASAI NEGARAHASIL PENINDAKANDASAR HUKUM:1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-undang Nomor 17 tahun 2006;2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun 2007;3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang PerlakukanKepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan Atas Pemasukan Dan PengeluaranBarang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai KawasanPerdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas;5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentangPenyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara,Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara;6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53/BC/2010 tanggal 23 Desember 2010tentang Tatalaksana Pengawasan.DESKRIPSI:1. SOP ini menggambarkan proses penetapan barang yang dikuasai negara hasil penindakan,dimulai sejak penerimaan berkas penindakan dari Seksi Penindakan kepada Seksi Penyidikansampai dengan ditetapkannya sebagai barang yang dikuasai negara.2. Barang yang Dikuasai Negara adalaha. barang yang dilarang atau dibatasi untuk dimasukkan atau dikeluarkan yang tidakdiberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean;b. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai; atauc. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yangtidak dikenal.3. Barang larangan dan/atau pembatasan adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasipemasukan atau pengeluarannya ke dalam dan dari daerah pabean berdasarkan peraturanlarangan dan / atau pembatasan yang dikeluarkan oleh instansi tertentu.4. Unit Pelaksana SOP ini adalah Seksi Penyidikan pada Bidang Penindakan dan Penyidikan.PERSYARATAN:1. Berkas penindakan telah diterima secara lengkap oleh seksi penyidikan yang meliputi LaporanPelanggaran (LP), Surat Bukti Penindakan (SBP), Laporan Tugas Penindakan (LTP), d<strong>and</strong>okumen lain terkait penindakan (LPHP).2. Telah dilakukan penerimaan berkas penindakan dengan dibuatkan Laporan Penerimaan Perkara(LPP) dan Lembar Penelitian Formal (LPF);3. Barang hasil penindakan telah diserahkan kepada Seksi Penyidikan dengan Berita Acara SerahTerima Barang hasil Penindakan;4. Telah diterbitkan surat perintah penelitian (SPLIT) apabila diduga terjadi pelanggaran ataudiperlukan penelitian lebih mendalam atas indikasi pelanggaran. Hasil penelitian dituangk<strong>and</strong>alam lembar resume penelitian (LRP-1);5. Barang hasil penindakan telah dilakukan pencacahan bersama-sama antara petugas seksipenindakan dan seksi penyidikan dengan dibuatkan berita acara pencacahan;BIAYA:Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU:SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berkas penindak<strong>and</strong>iterima secara lengkap dan benar, sampai dengan penerbitan surat penetapan sebagai Barang yangDikuasai Negara oleh Kepala Kantor.Mengetahui:Sekretaris Direktorat JenderalAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 027/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAMSTANDARD PROSEDUR OPERASIEVALUASI KINERJA DI BIDANG PELAYANAN, PENGAWASAN DANADMINISTRASI KEPABEANAN DAN CUKAIDASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasUndang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undangNomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755).3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011.4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2010 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Tugas Unit Kerja Kapatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea danCukai.5. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-19/BC/2010 tentang Pengelolaan Kinerja diLingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.DESKRIPSI :1. Evaluasi kinerja adalah kegiatan penilaian hasil kerja menurut indikator tertentu atas dasar targethasil kerja yang telah ditetapkan.2. Pelaksanaan tugas di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam yangdievaluasi kinerjanya meliputi sebagai berikut:a. Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai sesuai dengan target kinerjayang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun;b. Pelaksanaan tugas di bidang pengawasan kepabeanan dan cukai sesuai dengan target kinerjayang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun;c. Pelaksanaan tugas di bidang administrasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapk<strong>and</strong>alam 1 (satu) tahun;d. Pelaksanaan tugas yang terget kinerjanya telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, RoadMap, dan Rencana Kerja Tahunan;e. Pelaksanaan tugas yang target kinerjanya telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)berdasarkan manajemen kinerja berbasis balanced score card.3. SOP evaluasi kinerja dimulai sejak petugas melakukan pengumpulan data-data dan informasikinerja sampai dengan konsep laporan berupa rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan tugasdisampaikan kepada Kepala Kantor.4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Kepatuhan Internal.
PERSYARATAN :1. Data base telah tersedia dan dapat diunduh untuk diolah.2. Tersedianya laporan secara periodik dari masing-masing unit kerja (bidang/bagian).BIAYA :Tidak dipungut biayaNORMA WAKTU :- Evaluasi kinerja berdasarkan Balanced Scorecard diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 10bulan berikutnya.- Evaluasi kinerja lainnya diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah data diterimalengkap.Mengetahui :Sekretaris Direktorat JenderalAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 028/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDARD OPERASIONAL PROSEDURPENANGANAN PENGADUAN MASYARAKATDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038).2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentangPedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.4/2008 tentang Kode Etik Pegawai DirektoratJenderal Bea dan Cukai.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata KerjaInstansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011.5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2010 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Tugas Unit Kerja Kapatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea danCukai.6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-20/BC/2010 tentang Tata CaraPenerimaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses penanganan pengaduan masyarakat, dimulai sejak petugasyang mengelola pengaduan menerima laporan atau pengaduan masyarakat sampai dengantindak lanjut hasil penelitian dan pemeriksaan pengaduan (tanggapan/respon) disampaikankepada masyarakat.2. Laporan atau pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat secaralisan, tertulis, atau elektronik kepada pejabat bea dan cukai berupa sumbangan pikiran, saran,gagasan, keluhan atau pengaduan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pelayanan, tugaspengawasan, dan/atau tugas administrasi di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea danCukai Tipe B Batam.3. Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan,pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan,tindak lanjut dan pengarsipan.4. Pengaduan berkadar pengawasan adalah laporan atau pengaduan masyarakat yang isinyameng<strong>and</strong>ung informasi atau adanya indikasi terjadinya pelanggaran Kode Etik Pegawaidan/atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Beadan Cukai Tipe B Batam.5. Pengaduan tidak berkadar pengawasan adalah laporan atau pengaduan masyarakat yangisinya meng<strong>and</strong>ung informasi berupa saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yangbermanfaat bagi pelaksanaan tugas pelayanan, tugas pengawasan, dan/atau tugas administrasidi lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.6. Investigasi internal adalah serangkaian tindakan pejabat pada Bidang Kepatuhan Internal untukmelakukan penyelidikan dalam bentuk meminta keterangan dari pegawai di lingkungan KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam dan sumber-sumber lainnya sertamengumpulkan data dan fakta-fakta guna menemukan ada tidaknya indikasi pelanggaran Kode
Etik Pegawai dan/atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dalam hal ditemukanadanya indikasi pelanggaran maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pegawai terkaitmenurut ketentuan dan tata cara yang berlaku untuk mencari dan mengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tentang tindak pelanggaran yang terjadi beserta identitaspegawai yang melakukan pelanggaran.7. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Kepatuhan Internal.PERSYARATAN :1. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis melalui petugas frontdesk pengaduan pada Bidang Kepatuhan Internal, telepon, pesan layanan singkat (shortmessage service), laman (website), pos-el (email), kotak pengaduan, atau pemberitaan massmedia dengan memenuhi unsur-unsur materi sebagai berikut:a. Identitas pelapor;b. Identitas terlapor; danc. Bentuk kasus yang diadukan, waktu dan tempat kejadian kasus.2. Jenis kasus yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:a. Ketidakberadaan pegawai di tempat tugas pelayanan;b. Sikap dan perilaku pegawai tidak simpatik atau tidak responsif;c. Penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang pegawai yang merugikanmasyarakat dan negara;d. Penyelesaian pemenuhan kewajiban di bidang kepabeanan dan cukai yang berbelit-belit,tidak jelas, dan/atau tidak pasti;e. Penyelesaian pengurusan perizinan dan/atau pemberian fasilitas yang berbelit-belit, tidakmemberikan kepastian, dan/atau tidak transparan;f. Pungutan liar, penyuapan, kolusi, dan/atau pemerasan dalam pelayanan atau penindak<strong>and</strong>i bidang kepabeanan dan cukai;g. Penatausahaan dan pengelolaan barang inventaris atau barang bukti yang tidak dapatdipertanggungjawabkan;h. Kebocoran dalam penerimaan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya;i. Penyelundupan impor dan ekspor;j. Penyimpangan atau manipulasi dalam pelayaanan atau pengelolaan fasilitas di bidangkepabeanan dan cukai, seperti Tempat Penimbunan Berikat dan lain-lain;k. Penyimpangan dan manipulasi dalam pengadaan barang dan jasa;l. Penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian;m. Masalah dalam kehidupan rumah tangga pegawai;n. Masalah sikap, perilaku, dan perbuatan serta gaya hidup pegawai yang tidak sesuaidengan norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma hukum; dan/atauo. Bentuk-bentuk penyimpangan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.3. Pelapor dapat melampirkan bukti/dokumen yang berkaitan dengan hal yang dilaporkan.BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU :SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak berkas pengadu<strong>and</strong>iterima sampai dengan tanggapan/respon disampaikan kepada pelapor.Mengetahui :Sekretaris Direktorat JenderalAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 029/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAMSTANDARD OPERASIONAL PROSEDURPENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANANDASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasUndang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undangNomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755).3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011.4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2010 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Tugas Unit Kerja Kapatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea danCukai.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses Pengawasan Kepatuhan Pelaksanan Tugas (KPT) pelayanan,dimulai sejak petugas melakukan tugas pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas sampai dengankonsep laporan berupa rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan tugas disampaikan kepadaKepala Kantor2. Pengawasan KPT dilakukan terhadap kegiatan unit kerja dan/atau sikap, perilaku, dan perbuatanpegawai dalam rangka pelaksanaan tugas yang terdiri dari atas pelaksanaan tugas pelayanan,tugas pengawasan, dan tugas administrasi di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan CukaiTipe B.3. Tujuan KPT adalah untuk memastikan, menjamin, atau memberikan keyakinan memadai tentangkesesuaian proses pelaksanaan tugas dengan prosedur, tata kerja, dan peraturan perundangundang<strong>and</strong>an kesesuain sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dengan kode etik dan/atauperaturan disiplin pegawai.4. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan pengamatan,pemantauan, pemeriksaan, peninjauan, dan/atau penilaian.5. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Kepatuhan Internal.PERSYARATAN :1. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Internalberdasarkan:a. Analisis manajemen risiko atas data-data kegiatan atau kinerja pelaksanaan tugas menunjukkanadanya potensi penyimpangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan/atau yangmerugikan masyarakat dan negara;
. Laporan atau pengaduan masyarakat tentang terjadinya penyimpangan, pelanggaran peraturanperundang-undangan, dan/atau yang merugikan masyarakat dan negara dalam pelaksanaantugas;c. Perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B;d. Permintaan dari Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai.2. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas, tim atau petugas yangditunjuk pada Bidang Kepatuhan Internal berwenang untuk meminta data, informasi dan bukti-buktiyang diperlukan.BIAYA :Tidak dipungut biayaNORMA WAKTU:Norma waktu pelaksanaan SOP ini terbagi atas 3 (tiga) tahap yaitu :- Pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dimulai saat surat tugas diterbitkan sampaidengan berakhirnya peroide surat tugas.- Nota dinas rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugasdisampaikan ke Kepala Kantor / unit terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja setelahpengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan.MengetahuiSekretraris Direktorat JenderalAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 030/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAMSTANDARD OPERASIONAL PROSEDURPENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASANDASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasUndang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undangNomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755).3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011.4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2010 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Tugas Unit Kerja Kapatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea danCukai.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses Pengawasan Kepatuhan Pelaksanan Tugas (KPT) pengawasan,dimulai sejak petugas melakukan tugas pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas sampai dengankonsep laporan berupa rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan tugas disampaikan kepadaKepala Kantor2. Pengawasan KPT dilakukan terhadap kegiatan unit kerja dan/atau sikap, perilaku, dan perbuatanpegawai dalam rangka pelaksanaan tugas yang terdiri dari atas pelaksanaan tugas pelayanan,tugas pengawasan, dan tugas administrasi di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan CukaiTipe B.3. Tujuan KPT adalah untuk memastikan, menjamin, atau memberikan keyakinan memadai tentangkesesuaian proses pelaksanaan tugas dengan prosedur, tata kerja, dan peraturan perundangundang<strong>and</strong>an kesesuain sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dengan kode etik dan/atauperaturan disiplin pegawai.4. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan pengamatan,pemantauan, pemeriksaan, peninjauan, dan/atau penilaian.5. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Kepatuhan Internal.PERSYARATAN :1. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Internalberdasarkan:a. Analisis manajemen risiko atas data-data kegiatan atau kinerja pelaksanaan tugas menunjukkanadanya potensi penyimpangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan/atau yangmerugikan masyarakat dan negara;
. Laporan atau pengaduan masyarakat tentang terjadinya penyimpangan, pelanggaran peraturanperundang-undangan, dan/atau yang merugikan masyarakat dan negara dalam pelaksanaantugas;c. Perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B;d. Permintaan dari Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai.2. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas, tim atau petugas yangditunjuk pada Bidang Kepatuhan Internal berwenang untuk meminta data, informasi dan bukti-buktiyang diperlukan.BIAYA :Tidak dipungut biayaNORMA WAKTU:Norma waktu pelaksanaan SOP ini terbagi atas 3 (tiga) tahap yaitu :- Pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dimulai saat surat tugas diterbitkan sampaidengan berakhirnya peroide surat tugas.- Nota dinas rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugasdisampaikan ke Kepala Kantor / unit terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja setelahpengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan.MengetahuiSekretraris Direktorat JenderalAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 031/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAMSTANDARD OPERASIONAL PROSEDURPENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASIDASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasUndang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undangNomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755).3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011.4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2010 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Tugas Unit Kerja Kapatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea danCukai.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses Pengawasan Kepatuhan Pelaksanan Tugas (KPT) administrasi,dimulai sejak petugas melakukan tugas pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas sampai dengankonsep laporan berupa rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan tugas disampaikan kepadaKepala Kantor2. Pengawasan KPT dilakukan terhadap kegiatan unit kerja dan/atau sikap, perilaku, dan perbuatanpegawai dalam rangka pelaksanaan tugas yang terdiri dari atas pelaksanaan tugas pelayanan,tugas pengawasan, dan tugas administrasi di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan CukaiTipe B.3. Tujuan KPT adalah untuk memastikan, menjamin, atau memberikan keyakinan memadai tentangkesesuaian proses pelaksanaan tugas dengan prosedur, tata kerja, dan peraturan perundangundang<strong>and</strong>an kesesuain sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dengan kode etik dan/atauperaturan disiplin pegawai.4. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan pengamatan,pemantauan, pemeriksaan, peninjauan, dan/atau penilaian.5. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Kepatuhan Internal.PERSYARATAN :1. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Internalberdasarkan:a. Analisis manajemen risiko atas data-data kegiatan atau kinerja pelaksanaan tugas menunjukkanadanya potensi penyimpangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan/atau yangmerugikan masyarakat dan negara;
. Laporan atau pengaduan masyarakat tentang terjadinya penyimpangan, pelanggaran peraturanperundang-undangan, dan/atau yang merugikan masyarakat dan negara dalam pelaksanaantugas;c. Perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B;d. Permintaan dari Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai.2. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas, tim atau petugas yangditunjuk pada Bidang Kepatuhan Internal berwenang untuk meminta data, informasi dan bukti-buktiyang diperlukan.BIAYA :Tidak dipungut biayaNORMA WAKTU:Norma waktu pelaksanaan SOP ini terbagi atas 3 (tiga) tahap yaitu :- Pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dimulai saat surat tugas diterbitkan sampaidengan berakhirnya peroide surat tugas.- Nota dinas rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugasdisampaikan ke Kepala Kantor / unit terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja setelahpengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan.MengetahuiSekretraris Direktorat JenderalAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 032/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPORMELALUI BANK DEVISA PERSEPSI ATAU POS PERSEPSIDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2009 tentang PerlakuanKepabeanan,Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan PengeluaranBarang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran danPenyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang KenaCukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atasPengangkutan Barang Tertentu.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan danPengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor : 242/PMK.04/2009.6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 39/BC/2008 tentang TatalaksanaPembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan NegaraDalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai dan Penerimaan NegaraYang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentusebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :43/BC/2011.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan tata cara pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor melaluibank devisa persepsi atau pos persepsi oleh Petugas Bidang Perbendaharaan dan KeberatanKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, dimulai sejak Pemohon mengisi formulir SSPCPsampai dengan perekaman formulir SSPCP.2. Unit pelaksana St<strong>and</strong>ar Operasional Prosedur Pelayanan Keberatan ini adalah BidangPerbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.PERSYARATAN :Pemohon mengajukan permohonan perekaman dengam melampirkan SSPCP sebagai buktipembayaran dari Bank Devisa Persepsi Atau Pos Persepsi.BIAYA :Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU :- Sejak diterimanya formulir SSPCP dari pemohon dan KPPN sampai dengan peneliti<strong>and</strong>ilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) menit.- Pencocokan antara formulir SSPCP dengan dokumen pabean terlampir dilaksanakan dalam waktupaling lama 10 (sepuluh) menit.- Perekamana SSPCP dilaksanakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) menit.MengetahuiSekretaris Direktorat JenderalAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 033/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK(LOKET)DASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PenerimaanNegara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52Tahun 1998;5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu;6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan;7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara;8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean,yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor346/KMK.04/2003;9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/KMK.04/2003 tentangTatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor danPenerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri;10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentangTatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);11. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 27/BC/2004 tentang PetunjukPelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;12. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Caukai Nomor P- 20/BC/2006 tentang Perubahan AtasKeputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-27/BC/2004 tentang PetunjukPelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Direktorat Jenderal Bea dan Cukai13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang PerlakuanKepabeanan,Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan PengeluaranBarang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan danPengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan PengeluaranBarang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas.
16. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 43/BC/2011 tentang Perubahan KeduaPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 Tentang TatalaksanaPembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan NegaraDalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai dan PenerimaanNegara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan BarangTertentu.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan pelayanan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (loket), dimulaisejak Pemohon yang menyerahkan SSPCP, Dokumen Pelengkap dan uang PNBP sampaidengan Penyerahan kembali SSPCP kepada pemohon;2. PNBP di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Penerimaan Negara atas jasa pelayananyang diberikan terhadap pelayanan kegiatan Impor, Ekspor dan Cukai.3. Pembayaran PNBP dilaksanakan atas :a. Jasa pelayanan impor untuk barang impor yang tidak dikenakan pungutan impor;b. Jasa pelayanan dari kawasan bebas ke kawasan bebas/kawasan berikat;c. Jasa pelayanan inward dan outward manifes;d. Jasa pelayanan ekspor untuk barang ekspor yang tidak dikenakan bea keluar;e. Pemusnahan barang kena cukai/perusakan pita cukai;f. Pengeluaran etil alkohol dengan fasilitas pembebasan;g. Jasa lainnya sesuai KMK Nomor 118/KMK.04/20044. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor PelayananUtama Bea dan Cukai Tipe B.PERSYARATAN :1. SSPCP rangkap 4 yang telah di isi secara lengkap dan benar;2. Copy dokumen pabean sebagai dasar pembuatan SSPCP;3. Uang PNBP.BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU :SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) menit, terhitung sejak diterimanya uangPNBP disertai dengan SSPCP yang telah diisi dengan lengkap dan benar.Mengetahui,Sekretaris Direktorat JenderalAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 034/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENYETORAN PNBP (BANK)DASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PenerimaanNegara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52Tahun 1998;5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu;6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan;7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara;8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean,yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor346/KMK.04/2003;9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/KMK.04/2003 tentangTatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor danPenerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri;10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentangTatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);11. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 27/BC/2004 tentang PetunjukPelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;12. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Caukai Nomor P- 20/BC/2006 tentang Perubahan AtasKeputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-27/BC/2004 tentang PetunjukPelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Direktorat Jenderal Bea dan Cukai13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang PerlakuanKepabeanan,Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan PengeluaranBarang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan danPengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan PengeluaranBarang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas.16. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 43/BC/2011 tentang Perubahan KeduaPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 Tentang TatalaksanaPembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan NegaraDalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai dan PenerimaanNegara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan BarangTertentu.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan pelayanan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke bank,dimulai sejak pelaksana membuat konsep rekapitulasi SSPCP sampai deng<strong>and</strong>iadministrasikannya SSPCP yang telah divalidasi bank beserta bukti penyetoran.2. PNBP di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Penerimaan Negara atas jasa pelayananyang diberikan terhadap pelayanan kegiatan Impor, Ekspor dan Cukai.
3. Pembayaran PNBP dilaksanakan atas :a. Jasa pelayanan impor untuk barang impor yang tidak dikenakan pungutan impor;b. Jasa pelayanan dari kawasan bebas ke kawasan bebas/kawasan berikat;c. Jasa pelayanan inward dan outward manifes;d. Jasa pelayanan ekspor untuk barang ekspor yang tidak dikenakan bea keluar;e. Pemusnahan barang kena cukai/perusakan pita cukai;f. Pengeluaran etil alkohol dengan fasilitas pembebasan;g. Jasa lainnya sesuai KMK Nomor 118/KMK.04/20044. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor PelayananUtama Bea dan Cukai Tipe B.PERSYARATAN :1. SSPCP rangkap 4 yang telah di isi secara lengkap dan benar;2. Copy dokumen pabean sebagai dasar pembuatan SSPCP;3. Uang PNBP.4. Laporan Rekapitulasi Penyetoran SSPCP Harian Rangkap 3 (kecuali untuk hari jumat sabtu danminggu direkap ke hari senin) yang terdiri dari :a. Penyetoran SSPCP untuk PNBP PPFTZ-01b. Penyetoran SSPCP untuk PNBP PPFTZ-02c. Penyetoran SSPCP untuk PNBP ManifestBIAYA :Tidak dipungut biaya.JANJI LAYANAN :SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam, terhitung sejak pelaksana membuatkonsep rekapitulasi SSPCP, sampai dengan disetorkannya uang PNBP ke bank.Mengetahui,Sekretaris Direktorat JenderalttdAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 035/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENAGIHAN DENGAN SPKTNP/SPTNP/SPP/SPSADASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupaDenda di Bidang Kepabeanan.4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan diBidang Impor yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 234/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang TatacaraPenagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor7. Peraturan Pemerinah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di bidangKepabeanan8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.04/2008 tanggal 11 April 2008tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta PenetapanDirektur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai9. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat PaksaDESKRIPSI :1. Kepala Kantor Pabean melakukan penagihan piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi,Bunga, dan Pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut,pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, ataupengusaha pengurusan jasa Kepabeanan.2. Penagihan tersebut meliputi Penagihan Administratif dan Penagihan Aktif. Penagihanadministratif dilakukan dengan menerbitkan SPTNP, SPP, SPKTNP, SPSA. SedangkanPenagihan Aktif dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.3. Penagihan sebagaimana pada uraian diatas meliputi :a. Surat Penetapan Tarip dan Nilai Pabean / SPTNP (sesuai pasal 5 PMK No. 51 Tahun 2008tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta PenetapanDirektur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)b. Surat Penetapan Pabean / SPP (sesuai pasal 6 PMK No. 51 tahun 2008 tentang TatacaraPenetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur JenderalBea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)c. Surat Penetapan Sanksi Administrasi / SPSA (sesuai pasal 8 PMK No. 51 tahun 2008tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta PenetapanDirektur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)d. Surat Penetapan Kembali Tarip dan/atau Nilai Pabean / SPKTNP (sesuai pasal 10 PMK No.51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi,serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)e. Surat Teguran (sesuai pasal 16 ayat 1 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara PenetapanTarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea danCukai atau Pejabat Bea dan Cukai)
f. Surat Paksa (sesuai pasal 16 ayat 2 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara PenetapanTarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea danCukai atau Pejabat Bea dan Cukai)4. St<strong>and</strong>ard Prosedur Operasi Administrasi Penagihan dengan SPKTNP/SPTNP/SPP/SPSA inidimulai sejak diterimanya SPTNP/SPP/SPSA/SPKTNP sampai dengan penerbitan Surat Paksa.5. Unit pelaksana St<strong>and</strong>ard Prosedur Operasi Administrai Penagihan ini adalah BidangPerbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B BatamPERSYARATAN :Tidak ada PersyaratanBIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU:Proses penagihan administratif sejak diterbitkannya SPP, SPTNP, SPKTNP, SPSA dalam jangkawaktu paling lama 60 hari;Proses penagihan aktif dengan penerbitan Surat Teguran paling lama 7 hari sejak tanggal jatuhtempo SPP, SPTNP, SPKTNP, SPSA;Proses penagihan aktif dengan penerbitan Surat Paksa paling lama 21 hari sejak tanggal jatuh temposurat teguran.MengetahuiSekretaris Direktorat JenderalAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 036/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURADMINISTRASI PELAYANAN JAMINANDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam RangkaKepabeanan4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 02/BC/2011 tentang Pengelolaan Jamin<strong>and</strong>alam rangka KepabeananDESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan ketentuan tertib administrasi yang dilaksanakan dalam rangkamempertaruhkan jaminan yang diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.2. SOP ini dimulai sejak pengajuan permohonan mempertaruhkan Jaminan diterima secara lengkapsampai dengan terbitnya Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) kepada pemohon.3. Unit pelaksana St<strong>and</strong>ar Operasional Prosedur Pelayanan Keberatan ini adalah BidangPerbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.PERSYARATAN :1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan CukaiTipe B.2. Pengajuan jaminan ini dilampiri dengan :a. Surat Keputusan tentang pemberian fasilitas dengan menggunakan Jaminan (jika ada).b. Draft Dokumen Pabean yang akan diajukan.c. Jaminan Asli.BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU LAYANAN :Pelayanan atas SOP ini :a. Sejak pengajuan permohonan diterima secara lengkap dan benar sampai dengan diterbitkannyat<strong>and</strong>a terima dokumen jaminan dilaksanakan dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) jam.b. Sejak konfirmasi dari pihak penjamin diterima sampai dengan diterbitkannya Bukti PenerimaanJaminan, dilaksanakan dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) jam.MengetahuiSekretaris Direktorat JenderalAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 037/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN SURAT PENCAIRAN JAMINAN (SPJ)DASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam RangkaKepabeanan.4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 2/BC/2011 tentang Pengelolaan JaminanDalam Rangka Kepabeanan.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan ketentuan tertib administrasi yang dilaksanakan dalam rangkapencairan jaminan yang jatuh tempo tidak diselesaikan oleh pengguna jasa dengan menerbitkanSurat Pencairan Jaminan (SPJ) oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.2. St<strong>and</strong>ar Operasional Prosedur ini dimulai sejak jatuh temponya dasar pencairan jaminan sampaidengan menerbitkan Surat Pencairan Jaminan.3. Unit pelaksana St<strong>and</strong>ar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Pencairan Jaminan ini adalahBidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.PERSYARATAN :Dasar pencairan jaminan yang jatuh tempo namun belum diselesaikan oleh pihak terjamin.BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU :Penerbitan Surat Pencairan Jaminan (SPJ) dilaksanakan sejak dasar pencairan jaminan jatuh temposampai dengan penerbitan surat permintaan pencairan jaminan, dilaksanakan dalam jangka waktuselama-lamanya 1 (satu) hari kerja.MengetahuiSekretaris Direktorat JenderalAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 038/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PENGEMBALIAN JAMINANDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam RangkaKepabeanan4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 02/BC/2011 tentang Pengelolaan Jamin<strong>and</strong>alam rangka KepabeananDESKRIPSI :1. St<strong>and</strong>ar Operasional Prosedur ini menggambarkan ketentuan tertib administrasi yang dilaksanak<strong>and</strong>alam rangka pengembalian jaminan yang diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada KepalaKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, dimulai sejak pengajuan permohonan PenarikanJaminan diterima secara lengkap sampai dengan pengembalian jaminan kepada yangbersangkutan.2. Unit pelaksana St<strong>and</strong>ard Operasional Prosedur Pelayanan Keberatan ini adalah BidangPerbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.PERSYARATAN :1. Permohonan pengembalian jaminan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor PelayananUtama Bea dan Cukai Tipe B.2. Permohonan pengembalian jaminan dilampiri dengan :a. Bukti penerimaan jaminan lembar ke-1.b. Dokumen pabean terkait penyelesaian jaminan.BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU :Pelayanan pengembalian jaminan, sejak permohonan diterima secara lengkap sampai denganpengembalian jaminan, dilaksanakan dalam jangka waktu selama lamanya 1 (satu) hari kerja.MengetahuiSekretaris Direktorat JenderalAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
ka Nomor : 039/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN KEBERATAN DENGAN BUKTI PENYERAHANJAMINAN/BUKTI PELUNASAN TAGIHANDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupaDenda di Bidang Kepabeanan.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem KlasifikasiBarang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang penetapan tarif, nilai pabean, dansanksi administrasi serta penetapan direktur Jenderal bea dan cukai sebagaimana terakhirdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk PenghitunganBea Masuk.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di BidangKepabeanan.8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2011 tentang Tata Cara Pengaju<strong>and</strong>an Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan.9. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-03/BC/2008 tentang PelimpahanWewenang untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat danMen<strong>and</strong>atangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atas Keberatan di BidangKepabeanan dan Cukai kepada Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai danKepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan ketentuan tertib administrasi yang dilaksanakan dalam rangkapenerbitan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai terhadap pengajuan keberatan yangdiajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui KepalaKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, dimulai sejak pengajuan keberatan diterimasecara lengkap sampai dengan penerbitan keputusan atas keberatan.2. Keberatan diajukan atas penetapan pejabat bea dan cukai yang meliputi :a. tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekuranganpembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor;b. selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk; atauc. pengenaan sanksi administrasi berupa denda.3. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor PelayananUtama Bea dan Cukai Tipe B.PERSYARATAN :1. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui KepalaKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B sesuai format sebagaimana ditetapkan dalamLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Tata Cara PengajuanKeberatan Kepabeanan.
2. Pengajuan keberatan dilampiri dengan :a. Bukti penyerahan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau bukti pelunasan tagihan;danb. Fotokopi surat penetapan pejabat bea dan cukai.3. Pengajuan keberatan dapat dilampiri data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuankeberatan.BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU :Pelayanan keberatan, sejak pengajuan keberatan diterima secara lengkap dan benar sampai denganpenerbitan keputusan atas keberatan, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh)hari.Mengetahui,Sekretaris Direktorat JenderalAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 040/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENELITIAN MATERIIL ATAS KEBERATAN DENGAN MENYERAHKANJAMINANDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupaDenda di Bidang Kepabeanan.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem KlasifikasiBarang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang penetapan tarif, nilai pabean, dansanksi administrasi serta penetapan direktur Jenderal bea dan cukai sebagaimana terakhirdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk PenghitunganBea Masuk.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di BidangKepabeanan.8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2011 tentang Tata Cara Pengaju<strong>and</strong>an Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan.9. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-03/BC/2008 tentang PelimpahanWewenang untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat danMen<strong>and</strong>atangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atas Keberatan di BidangKepabeanan dan Cukai kepada Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai danKepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan penelitian materiil yang dilaksanakan dalam rangka penerbitankeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai terhadap pengajuan keberatan yang diajukan secaratertulis oleh pemohon yang telah memenuhi persyaratan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukaimelalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, dimulai sejak konfirmasi atasjaminan diterima dari Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian sampai dengan penerbitanKeputusan atas keberatan.2. Keberatan diajukan atas penetapan pejabat bea dan cukai yang meliputi :a. tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekuranganpembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor;b. selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk; atauc. pengenaan sanksi administrasi berupa denda.3. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor PelayananUtama Bea dan Cukai Tipe B.PERSYARATAN :1. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui KepalaKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam sesuai format sebagaimana ditetapk<strong>and</strong>alam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Tata CaraPengajuan Keberatan Kepabeanan.2. Pengajuan keberatan dilampiri dengan :a. Bukti penyerahan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau bukti pelunasan tagihan;danb. Fotokopi surat penetapan pejabat bea dan cukai.3. Pengajuan keberatan dapat dilampiri data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuankeberatan.
BIAYA :Tidak dipungut biaya.JANJI LAYANAN :Penelitian Materiil atas keberatan, sejak diterimanya konfirmasi dari Kepala Seksi Penerimaan danPengembalian sampai dengan penerbitan keputusan atas keberatan, dilaksanakan dalam jangkawaktu selama lamanya 55 (lima puluh lima) hari.Mengetahui,Sekretaris Direktorat JenderalAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 041/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENOLAKAN KEBERATAN YANG TIDAK MEMENUHIPERSYARATAN FORMALDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupaDenda di Bidang Kepabeanan.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem KlasifikasiBarang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang penetapan tarif, nilai pabean, dansanksi administrasi serta penetapan direktur Jenderal bea dan cukai sebagaimana terakhirdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk PenghitunganBea Masuk.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di BidangKepabeanan.8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2011 tentang Tata Cara Pengaju<strong>and</strong>an Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan.9. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-03/BC/2008 tentang PelimpahanWewenang untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat danMen<strong>and</strong>atangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atas Keberatan di BidangKepabeanan dan Cukai kepada Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai danKepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan penolakan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan formal yangdilaksanakan dalam rangka penerbitan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai terhadappengajuan keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Direktur Jenderal Beadan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, dimulai sejakkonfirmasi atas jaminan diterima dari Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian sampaidengan penerbitan keputusan Direktur Jenderal atas keberatan2. Keberatan diajukan atas penetapan pejabat bea dan cukai meliputi :a. tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekuranganpembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor;b. selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk; atauc. pengenaan sanksi administrasi berupa denda.3. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor PelayananUtama Bea dan Cukai Tipe B.PERSYARATAN :1. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui KepalaKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam sesuai format sebagaimana ditetapk<strong>and</strong>alam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Tata Cara
Pengajuan Keberatan Kepabeanan.2. Pengajuan keberatan dilampiri dengan :a. Bukti penyerahan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau bukti pelunasan tagihan;danb. Fotokopi surat penetapan pejabat bea dan cukai.3. Pengajuan keberatan dapat dilampiri data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuankeberatan.BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU:Pelayanan keberatan, sejak diterimanya konfirmasi dari Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembaliansampai dengan penerbitan keputusan atas keberatan, dilaksanakan dalam jangka waktu selamalamanya 55 (lima puluh lima) hari.Mengetahui,Sekretaris Direktorat JenderalAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENOLAKAN KEBERATAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMALNOMOR : 041/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :NOAKTIVITASPEMOHONPELAKSANA PKPEMERIKSA PKKEPALA SEKSIKEBERATANKEPALA BIDANGPERBENDAHARAANDAN KEBERATANKEPALA KANTORDIREKTURJENDERALMULAI1Kepala Seksi Keberatan menerimajaminan Tidak Valid dan/ataupersyaratan formal lainnya tidakdipenuhi dari Kepala Seksi PP yangtelah dikonfirmasi serta menugaskanPelaksana Pemeriksa untuk penelitianlebih lanjutBERKASKEBERATAN DANHASILKONFIRMASIMENERIMA DANDISPOSISI2Pelaksana Pemeriksa pada SeksiKeberatan meneliti dan membuatkonsep Nota Pendapat serta KonsepKeputusan Direktur Jenderal tentangpenolakan atas keberatan.MENELITIDANMEMBUATKONSEP NOTAPENDAPATKONSEPKEPUTUSAN3Kepala Seksi Keberatan meneliti danmemaraf konsep nota pendapat dankonsep keputusan Direktur Jenderaltentang penolakan atas keberatan.MENELITIDANMEMARAF4Kepala Bidang PK meneliti,men<strong>and</strong>atangani Nota Pendapat danmemaraf konsep keputusan direkturjenderal tentang penolakan ataskeberatan.MENELITI,MEMARAFDANTANDATANGANNOTAPENDAPAT5Kepala Kantor Meneliti danMen<strong>and</strong>atangani Keputusan DirekturJenderal tentang Penolakan atasKeberatan. Selanjutnya diserahkankepada pelaksana untuk diadministrasidan didistribusi.MENELITIDANTANDATANGANKEPUTUSANDIREKTURJENDERAL6Pelaksana Bidang PK Mengadministrasidan Mendistribusi Keputusan DirekturJenderal tentang Penolakan atasKeberatan yang telah dit<strong>and</strong>atanganioleh kepala kantorMENGADMINISTRASI DANMENDISTRIBUSIKEPUTUSANDIREKTURJENDERALkEPUTUSANDIREKTURJENDERALKEPUTUSANDIREKTURJENDERALDSELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002Page 1 of 1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR PROSEDUR OPERASIPENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHANNOMOR : 042/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :NO.AKTIVITASPENANGGUNGPAJAKKEPALA KANTORKEPALA BIDANGPERBENDAHARAANDAN KEBERATANKEPALA SEKSIPENAGIHANPELAKSANAMULAI1 Pelaksana meneliti SPTNP, SPP, SPSA,SPKTNP, Keputusan Direktur Jenderal (KDJ),yang tidak dilunasi dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempodan tidak sedang dalam proses pengajuankeberatan atau b<strong>and</strong>ing, dan membuat KonsepSurat TeguranSPTNP, SPP, SPSA,SPKTNP, KDJ, YANGJATUH TEMPOMENELITI &BUATKONSEPKONSEP SURATTEGURAN2 Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memarafkonsep Surat Teguran (ST).MENELITIDANMEMARAF3 Kepala Bidang Perbendaharaan danKeberatan meneliti dan memaraf konsep SuratTeguran (ST).MENELITIDANMEMARAF4 Kepala Kantor meneliti dan men<strong>and</strong>atanganiSurat Teguran.MENELITIDANMENANDA-TANGANISURATTEGURAN5 Pelaksana mengarsip dan mengirimkan SuratTeguran Kepada Penanggung Pajak dengantembusan Direktur Jenderal dan Eselon II yangmenerbitkan Surat Penetapan.SURATTEGURANMENGARSIPDANMENGIRIM-KAN SURATTEGURANNSELESAIMengetahui:Kepala Kantor-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 042/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHANDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif,Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atauPejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 122/PMK.04/2011.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi SuratPenetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat teguran, dimulai sejak adanya SPTNP, SPP,SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewati jangka waktu, sampaidengan diterbitkannyanya Surat Teguran.2. Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana disebut pada butir (1) bukan merupakanKeputusan Direktur Jenderal terkait keputusan atas keberatan.3. Surat teguran diterbitkan dalam hal orang yang berutang sebagaimana tercantum dalamsurat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatanatau tidak mengajukan b<strong>and</strong>ing.4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan KeberatanPERSYARATAN :Adanya Surat SPTNP, SPKTNP, SPP, SPSA, Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewatijangka waktu 60 (enam puluh) hari ditambah 7 (tujuh) hari namun belum dilunasi kewajibanpembayaran oleh Penanggung Pajak dan tidak sedang dalam proses pengajuan keberatan ataub<strong>and</strong>ing.BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU :SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak adanya SPTNP,SPP, SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal yang tidak dilunasi dalam jangka waktu7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya Surat Teguran.MengetahuiSekretaris Direktorat JenderalttdAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 043/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURMONITORING PENAGIHANDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupaDenda di Bidang Kepabeanan.4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan diBidang Impor yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 234/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang TatacaraPenagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor7. Peraturan Pemerinah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di bidangKepabeanan8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.04/2008 tanggal 11 April 2008tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta PenetapanDirektur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai9. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat PaksaDESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses monitoring surat penagihan, baik berupa SPTNP, SPP,SPKTNP atau SPSA, dimulai sejak diterimanya tembusan surat tagihan dimaksud sampaidengan perekaman bukti pelunasan dalam hal penagihan dilunasi.2. Kepala Kantor Pabean melakukan penagihan piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi,Bunga, dan Pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut,pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, ataupengusaha pengurusan jasa Kepabeanan.3. Penagihan tersebut meliputi Penagihan Administratif dan Penagihan Aktif. Penagihanadministratif dilakukan dengan menerbitkan SPTNP, SPP, SPKTNP, SPSA. SedangkanPenagihan Aktif dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.4. Penagihan sebagaimana pada uraian diatas meliputi :a. Surat Penetapan Tarip dan Nilai Pabean / SPTNP (sesuai pasal 5 PMK No. 51 Tahun 2008tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta PenetapanDirektur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)b. Surat Penetapan Pabean / SPP (sesuai pasal 6 PMK No. 51 tahun 2008 tentang TatacaraPenetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur JenderalBea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)c. Surat Penetapan Sanksi Administrasi / SPSA (sesuai pasal 8 PMK No. 51 tahun 2008tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta PenetapanDirektur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)d. Surat Penetapan Kembali Tarip dan/atau Nilai Pabean / SPKTNP (sesuai pasal 10 PMK No.51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi,serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)e. Surat Teguran (sesuai pasal 16 ayat 1 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara PenetapanTarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea danCukai atau Pejabat Bea dan Cukai)f. Surat Paksa (sesuai pasal 16 ayat 2 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara PenetapanTarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea danCukai atau Pejabat Bea dan Cukai)5. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan
PERSYARATAN :Tidak ada PersyaratanBIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU :SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit, terhitung sejak diterimanya buktipelunasan sampai dengan selesainya perekaman bukti pelunasan, dalam hal penagihan dilunasi.MengetahuiSekretaris Direktorat JenderalttdAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURMONITORING PENAGIHANNOMOR : 043/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :NO AKTIVITAS PENANGGUNG BEA DAN CUKAIPELAKSANAMULAI1Pelaksana menerima tembusan SPTNP, SPP, SPSA dan SPKTNP dariunit terkait dan melakukan monitoring:- dalam hal tidak diselesaikan dalam waktu paling lama 60 (enampuluh) hari terhitung sejak ditetapkan, maka akan diterbitkan suratteguran, yang prosesnya lebih lanjut akan dijelaskan dalam SOPPENERBITAN SURAT TEGURAN.- dalam hal surat di atas diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari sejak tanggal ditetapkan, dibuktikan dengan diterimanyabukti pelunasan atas SPTNP, SPP, SPSA dan SPKTNP dari pihakPenanggung Bea dan Cukai, maka Pelaksana akan melakukanpenelitian dengan mencocokan antara bukti pelunasan dengantembusan SPTNP, SPP, SPSA dan SPKTNP.BUKTIPELUNASANSPTNPYTEMBUSANSPTNP, SPP,SPSA DANSPKTNPTERIMA &MONITORLUNASDALAM 60TSOPPENERBITANSURATTEGURAN2Dalam hal penelitian menunjukkan bukti pelunasan tidak sesuai dengantembusan SPTNP, SPP, SPSA dan SPKTNP, maka pelaksanamengembalikan bukti pelunasan kepada penanggung.TELITIBUKTIPELUNASANSPTNPTSESUAI ?Y3Dalam hal penelitian menunjukkan bukti pelunasan sesuai dengantembusan SPTNP, SPP, SPSA dan SPKTNP, maka pelaksanamelakukan perekaman dan menyatukan berkas.SATUKANBERKASDREKAM BUKTIPELUANASANSELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002Page 1 of 1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR PROSEDUR OPERASIPENERBITAN SURAT PAKSA DAN SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAKNOMOR : 044/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :KANTORKEPALA BIDANGKEPALA SEKSINO. AKTIVITAS PELAYANAN KEPALA KANTOR PERBENDAHARAANJURU SITAPELAKSANAPENAGIHANPAJAKDAN KEBERATANMULAI1 a. Pelaksana meneliti Surat Teguran yangtelah melewati jangka waktu 21 hari sejaktanggal Surat Teguran dan Penanggung Pajakbelum melunasinya.SURAT TEGURANJATUH TEMPOMENELITIb. Pelaksana membuatkan konsep SuratPaksa (SP) dan konsep Surat PemberitahuanPiutang Pajak (SPPP). Selanjutnyamengajukan konsep Surat Paksa (yangdilampiri Surat Teguran (ST) danSPTNP/SPP/SPSA/SPKTNP/KeputusanDirektur Jenderal) dan konsep SuratPemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) kepadaKasubsi Penagihan dengan.MEMBUATKONSEP SP& SPPPKONSEP SPPPKONSEP SPDILAMPIRI ST &SPTNP/SPP/SPSA/2 Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memarafkonsep Surat Paksa (SP) dan konsep SuratPemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).MENELITIDANMEMARAF3 Kepala Bidang Perbendaharaan danKeberatan meneliti dan memaraf konsep SuratPaksa (SP) dan konsep Surat PemberitahuanPiutang Pajak (SPPP).MENELITIDANMEMARAF4 Kepala Kantor meneliti dan men<strong>and</strong>atanganiSurat Paksa (SP) dan Surat PemberitahuanPiutang Pajak (SPPP).MENELITIDANMENANDA-TANGANISPPPSURAT PAKSA5 a. Pelaksana mengarsip copy Surat Paksa(SP) dan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak(SPPP).b. Pelaksana mengirimkan asli Surat Paksakepada Juru Sita, tembusan Surat Paksadikirimkan kepada Direktur Jenderal danEselon II yang menerbitkan Surat Penetapan.SURAT PAKSAMENGARSIPDANMENGIRIM-KANNc. Pelaksana mengirimkan asli SuratPemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) kepadaKepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diwilayah domisili Penanggung Pajak, tembusanSurat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP)dikirimkan kepada Direktur Jenderal danEselon II yang menerbitkan Surat Penetapan.SPPPSELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 044/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN SURAT PAKSA DAN SURAT PEMBERITAHUANPIUTANG PAJAKDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, NilaiPabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau PejabatBea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor122/PMK.04/2011.4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi SuratPenetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat paksa, dimulai sejak adanya Surat Teguran yangjatuh tempo dan Penanggung Pajak belum melunasi Kewajibannya sampai dengan penerbitanSurat Paksa.2. Apabila orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat penetapan atau suratkeputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuhtempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan b<strong>and</strong>ing,Kepala Kantor Pabean menerbitkan Surat Teguran.3. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran orangyang berutang belum melunasi kewajibannya, Kepala Kantor Pabean pada hari kerja berikutnyaharus menerbitkan Surat Paksa untuk penagihan piutang bea masuk, cukai dan/atausanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga kepada orang yang berutang danmenyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor berupa PajakPertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22, kepadaKepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah orang yang berutang.4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan.PERSYARATAN :Adanya Surat Teguran yang jatuh tempo dan Penanggung Pajak belum melunasi KewajibannyaBIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU :Norma waktu layanan SOP ini adalah 1 (Satu) hari kerja sejak Surat Teguran jatuh tempo.Mengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAILAMPIRAN VIKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP- /BC/2011TENTANGPERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASIDI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Nomor : 015/SOP-BC/KPP MP/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKPPBC TIPE MADYA PABEANSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHANDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif,Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atauPejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 122/PMK.04/2011.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi SuratPenetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat teguran, dimulai sejak adanya SPTNP, SPP,SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewati jangka waktu, sampaidengan diterbitkannyanya Surat Teguran.2. Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana disebut pada butir (1) bukan merupakanKeputusan Direktur Jenderal terkait keputusan atas keberatan.3. Surat teguran diterbitkan dalam hal orang yang berutang sebagaimana tercantum dalamsurat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatanatau tidak mengajukan b<strong>and</strong>ing.4. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan.PERSYARATAN :Adanya Surat SPTNP, SPKTNP, SPP, SPSA, Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewatijangka waktu 60 (enam puluh) hari ditambah 7 (tujuh) hari namun belum dilunasi kewajibanpembayaran oleh Penanggung Pajak dan tidak sedang dalam proses pengajuan keberatan ataub<strong>and</strong>ing.BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU :SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak adanya SPTNP,SPP, SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal yang tidak dilunasi dalam jangka waktu7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya Surat Teguran.MengetahuiSekretaris Direktorat JenderalttdAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEANSTANDAR PROSEDUR OPERASIPENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHANNOMOR : 015/SOP-BC/KPP MP/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :NO.AKTIVITASPENANGGUNGPAJAKKEPALA KANTORKEPALA SEKSIPERBENDAHARAANKASUBSI PENAGIHANPELAKSANAMULAI1 Pelaksana meneliti SPTNP, SPP, SPSA,SPKTNP, Keputusan Direktur Jenderal (KDJ),yang tidak dilunasi dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempodan tidak sedang dalam proses pengajuankeberatan atau b<strong>and</strong>ing, dan membuat KonsepSurat TeguranSPTNP, SPP, SPSA,SPKTNP, KDJ, YANGJATUH TEMPOMENELITI &BUATKONSEPKONSEP SURATTEGURAN2 Kasubsi Penagihan meneliti dan memarafkonsep Surat Teguran (ST).MENELITIDANMEMARAF3 Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti danmemaraf konsep Surat Teguran (ST).MENELITIDANMEMARAF4 Kepala Kantor meneliti dan men<strong>and</strong>atanganiSurat Teguran.MENELITIDANMENANDA-TANGANISURATTEGURAN5 Pelaksana mengarsip dan mengirimkan SuratTeguran Kepada Penanggung Pajak dengantembusan Direktur Jenderal, Eselon II yangmenerbitkan Surat Penetapan dan KepalaKantor WilayahSURATTEGURANMENGARSIPDANMENGIRIM-KAN SURATTEGURANNSELESAIMengetahui:Kepala KantorttdAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 016/SOP-BC/KPP MP/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN SURAT PAKSA DAN SURAT PEMBERITAHUANPIUTANG PAJAKDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, NilaiPabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau PejabatBea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor122/PMK.04/2011.4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi SuratPenetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat paksa, dimulai sejak adanya Surat Teguran yangjatuh tempo dan Penanggung Pajak belum melunasi Kewajibannya sampai dengan penerbitanSurat Paksa.2. Apabila orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat penetapan atau suratkeputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuhtempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan b<strong>and</strong>ing,Kepala Kantor Pabean menerbitkan Surat Teguran.3. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran orangyang berutang belum melunasi kewajibannya, Kepala Kantor Pabean pada hari kerja berikutnyaharus menerbitkan Surat Paksa untuk penagihan piutang bea masuk, cukai dan/atausanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga kepada orang yang berutang danmenyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor berupa PajakPertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22, kepadaKepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah orang yang berutang.4. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan.PERSYARATAN :Adanya Surat Teguran yang jatuh tempo dan Penanggung Pajak belum melunasi KewajibannyaBIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU :Norma waktu layanan SOP ini adalah 1 (Satu) hari kerja sejak Surat Teguran jatuh tempo.Mengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKPPBC TIPE MADYA PABEANSTANDAR PROSEDUR OPERASIPENERBITAN SURAT PAKSA DAN SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAKNOMOR : 016/SOP-BC/KPP MP/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :KANTORKEPALA SEKSINO. AKTIVITAS PELAYANAN KEPALA KANTOR KASUBSI PENAGIHAN JURU SITAPELAKSANAPERBENDAHARAANPAJAKMULAI1 a. Pelaksana Sub Seksi Penagihan menelitiSurat Teguran yang telah melewati jangkawaktu 21 hari sejak tanggal Surat Teguran danPenanggung Pajak belum melunasinya.SURAT TEGURANJATUH TEMPOMENELITIb. Pelaksana membuatkan konsep SuratPaksa (SP) dan konsep Surat PemberitahuanPiutang Pajak (SPPP). Selanjutnyamengajukan konsep Surat Paksa (yangdilampiri Surat Teguran (ST) danSPTNP/SPP/SPSA/SPKTNP/KeputusanDirektur Jenderal) dan konsep SuratPemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) kepadaKasubsi Penagihan dengan.MEMBUATKONSEP SP& SPPPKONSEP SPPPKONSEP SPDILAMPIRI ST &SPTNP/SPP/SPSA/2 Kasubsi Penagihan meneliti dan memarafkonsep Surat Paksa (SP) dan konsep SuratPemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).MENELITIDANMEMARAF3 Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti danmemaraf konsep Surat Paksa (SP) dan konsepSurat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).MENELITIDANMEMARAF4 Kepala Kantor meneliti dan men<strong>and</strong>atanganiSurat Paksa (SP) dan Surat PemberitahuanPiutang Pajak (SPPP).MENELITIDANMENANDA-TANGANISPPPSURAT PAKSA5 a. Pelaksana mengarsip copy Surat Paksa(SP) dan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak(SPPP).b. Pelaksana mengirimkan asli Surat Paksakepada Juru Sita, tembusan Surat Paksadikirimkan kepada Direktur Jenderal, Eselon IIyang menerbitkan Surat Penetapan danKepala Kantor Wilayah.SURAT PAKSAMENGARSIPDANMENGIRIM-KANNc. Pelaksana mengirimkan asli SuratPemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) kepadaKepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diwilayah domisili Penanggung Pajak, tembusanSurat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP)dikirimkan kepada Direktur Jenderal, Eselon IIyang menerbitkan Surat Penetapan danKepala Kantor Wilayah.SPPPSELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAILAMPIRAN VIIKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP-/BC/2011TENTANGPERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASIDI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Nomor : 073/SOP-BC/KPP MC/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKPPBC TIPE MADYA CUKAISTANDAR PROSEDUR OPERASIPELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C)HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHANSECARA MANUALDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.04/2009.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan danPemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2011.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan pelayanan permohonan penyediaan pita cukai (P3C) hasil tembakaupengajuan awal dan tambahan secara manual, dimulai sejak diterimanya dokumen P3CPengajuan Awal dari pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau sampai deng<strong>and</strong>iserahkannya t<strong>and</strong>a terima P3C Pengajuan Awal kepada pemohon.2. Permohonan Penyediaan Pita Cukai yang selanjutnya disingkat P3C adalah dokumen cukai yangdigunakan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau untuk mengajukan permohonanpenyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1).3. Tujuan penyediaan pita cukai hasil tembakau adalah menjamin tersedianya pita cukai yangdibutuhkan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau.4. Terhadap pita cukai yang disediakan berdasarkan P3C Pengajuan Awal yang tidak direalisasik<strong>and</strong>engan CK-1, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai.5. Unit pelaksana SOP ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).PERSYARATAN:1. KPPBC belum memiliki SAC Sentralisasi.2. P3C Pengajuan Awal hanya dapat diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir HT dalam hal :a. telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebuttidak dalam keadaan dibekukan;b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atausanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;dan/atauc. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan3. P3C pengajuan awal dapat diajukan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 untuk kebutuhan 1bulan berikutnya kepada Kepala KPPBC.4. P3C Pengajuan Awal hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuksetiap jenis pita cukai.5. Dikecualikan dari batas waktu P3C Pengajuan Awal :a. pengusaha baru mendapatkan NPPBKC;b. pengusaha mengalami kenaikan golongan;c. pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah pembekuannya dicabut;d. untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; ataue. terdapat kebijakan di bidang tarif cukai atau HJE.6. Pengusaha dapat mengajukan P3C pengajuan tambahan kepada Kepala KPPBC dalam hal pitacukai yang telah disediakan berdasarkan P3C pengajuan awal tidak mencukupi7. P3C pengajuan tambahan hanya dapat diajukan paling lambat pada tanggal 20 pada bulanpengajuan CK-1.
8. Jenis pita cukai yang diajukan pada P3C pengajuan tambahan, sama dengan jenis pita cukai padaP3C pengajuan awal untuk periode yang sama.9. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pada P3C Pengajuan Awal untuk setiap jenis pitacukai :a. paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata per bulan jumlah pita cukai yang dipes<strong>and</strong>engan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal, denganmemperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik; ataub. dalam hal data rata-rata per bulan jumlah yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tigabulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal untuk jenis pita cukai yang diajukan tidaktersedia, jumlah pita cukai yang dapat diajukan sesuai kebutuhan per bulan denganmemperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.10. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C Pengajuan Awal kurang dari 10(sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai dalam P3C Pengajuan Awal adalah 10(sepuluh) lembar.11. Pembulatan jumlah pita cukai yang diajukan dengan P3C dilakukan dengan cara membulatkanjumlah ke bawah dan harus dalam kelipatan 10.12. Jumlah pita cukai yang diajukan dalam P3C pengajuan tambahan paling banyak 50% untuk setiapjenis pita cukai dari P3C pengajuan awal dengan memperhatikan batasan produksi golonganpengusaha pabrik.BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU LAYANAN :Pelayanan P3C Pengajuan Awal Hasil Tembakau dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja, yangterbagi dalam dua tahapan, yaitu:1. Penerimaan P3C sampaid dengan pengiriman P3C secara manual kepada Direktur Cukai u.p.Kasubdit Pita Cukai dan TPCL paling lama 1 (satu) hari kerja.2. Penerimaan dan pemeriksaan pita cukai yang dikirim dari Kantor Pusat DJBC paling lama 1 (satu)hari kerja.Mengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,ttdAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKPPBC TIPE MADYA CUKAISTANDAR PROSEDUR OPERASIPELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAUPENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN SECARA MANUALNOMORTANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :: 073/SOP-BC/KPP MC/2011NO. AKTIVITAS PENGUSAHA KEPALA KANTORKEPALA SEKSIPERBENDAHARAAN/KASUBSIPERBENDAHARAAN DANPELAYANANKASUBSIPERBENDAHARAAN DANPELAYANAN/PELAKSANAKANTOR PUSAT(DIREKTUR CUKAI U.P.KASUBDIT PITA CUKAIDAN TANDAPELUANASAN CUKAILAINNYAMULAI1. Pengusaha mengisi dengan lengkap danmengajukan P3C kepada Kantor Bea dan Cukai.P3C2 Kepala Seksi menerima dan mendisposisi P3CMENERIMA &DISPOSISI3 pelaksana menerima dan meneliti P3CMENERIMADANMENELITIdalam hal tidak sesuai, membaut konsep notapenolakanSESUAI ?YNKONSEP NOTAPENOLAKAN & P3C4 Kepala Seksi meneliti dan men<strong>and</strong>atangani notapenolakan, dan menyampaikannya kepadapengusahaMENGISI &MENGAJU-KAN P3CMEMBUATKONSEPNOTAPENOLA-KANMENELITI &MENANDA-TANGANINOTAPENOLAKAN &P3CNOTAPENOLAKAN &P3C5 dalam hal P3C sesuai, pelaksana menomori danmembukukanMENOMORI &MEMBUKUKAN6 kepala Seksi meneliti dan men<strong>and</strong>atangani P3CTELITI &TTDP3C7 pelaksana mengarsipkan dan mendistribusikanP3C kepada pengusaha dan menyampaikan keKantor PusatP3CARSIP &DISTRIBUSIKANP3CN1
NO. AKTIVITAS PENGUSAHA KEPALA KANTOR8 P3C diterima di kantor pusat dan lebih lanjutdijelaskan ke dalam SOP Pelayanan P3C diKantor PusatKantor Pusat mengirimkan pita cukai disertaidengan Daftar Pengiriman Pita Cukai (DP2C)KEPALA SEKSIPERBENDAHARAAN/KASUBSIPERBENDAHARAAN DANPELAYANANKASUBSIPERBENDAHARAAN DANPELAYANAN/PELAKSANAKANTOR PUSAT(DIREKTUR CUKAI U.P.KASUBDIT PITA CUKAIDAN TANDAPELUANASAN CUKAILAINNYA1SOP P3CKANTORPUSATDP2CPITA CUKAI9 kepala Kantor menerima pita cukai dan DP2C,serta mendisposisikan kepada Kepala SeksiTERIMA &DISPOSISI10 kepala Seksi menerima dan mendisposisikan pitacukai dan DP2C kepada pelaksanaTERIMA &DISPOSISI11 pelaksana meneliti jumlah dan jenis pita cukaiserta DP2CTELITIdalam hal sesuai, men<strong>and</strong>atangani DP2C,menyampaikannya kembali ke kantor pusat, danmenyimpan pita cukaiNSESUAI ?YTTD DP2CDP2CDP2CSIMPANPITACUKAISELESAIdalam hal tidak sesuai, membuat konsep suratpemberitahuan dan berita acara ke Kantor PusatMEMBUATKONSEPSURATPEMBERITAHUAN & BABERITA ACARAKONSEP SURATPEMBERITAHUAN12 Kepala Seksi meneliti dan membubuhkan parafpada surat pemberitahuanTELITI &PARAF13 kepala kantor menerima dan men<strong>and</strong>atanganisurat pemberitahuanTELITI &TTDSURATPEMBERITAHUAN14 Pelaksana mengirimkan surat pemberitahuanbeserta seluruh pita cukai dalam hal terjadikekurangan dan atau ketidaksesuaian jenis, atausisa pita cukai dalam hal hanya terjadi kelebihanjumlah.DISTRIBUSISURATPEMBERITAHUANPITA CUKAISELESAIMengetahui:Sekretaris Direktorat JenderalttdAzhar Rasyidi
NO. AKTIVITAS PENGUSAHA KEPALA KANTORKEPALA SEKSIPERBENDAHARAAN/KASUBSIPERBENDAHARAAN DANPELAYANANKASUBSIPERBENDAHARAAN DANPELAYANAN/PELAKSANAKANTOR PUSAT(DIREKTUR CUKAI U.P.KASUBDIT PITA CUKAIDAN TANDAPELUANASAN CUKAILAINNYANIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 074/SOP-BC/KPP MC/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKPPBC TIPE MADYA CUKAISTANDAR PROSEDUR OPERASIPELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C)HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHANSECARA ELEKTRONIKDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.04/2009.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan danPemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2011.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan pelayanan permohonan penyediaan pita cukai (P3C) hasil tembakaupengajuan awal secara elektronik, dimulai sejak diterimanya dokumen P3C Pengajuan Awal daripengusaha pabrik atau importir hasil tembakau sampai dengan diserahkannya t<strong>and</strong>a terima P3CPengajuan Awal kepada pemohon.2. Permohonan Penyediaan Pita Cukai yang selanjutnya disingkat P3C adalah dokumen cukai yangdigunakan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau untuk mengajukan permohonanpenyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1).3. Tujuan penyediaan pita cukai hasil tembakau adalah menjamin tersedianya pita cukai yangdibutuhkan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau.4. Terhadap pita cukai yang disediakan berdasarkan P3C Pengajuan Awal yang tidak direalisasik<strong>and</strong>engan CK-1, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai.5. Unit pelaksana SOP ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe MadyaCukai.PERSYARATAN:1. P3C Pengajuan Awal hanya dapat diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir HT dalam hal :a. telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebuttidak dalam keadaan dibekukan;b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atausanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;dan/atauc. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan2. Selain persyaratan tersebut pada Butir 1, juga ditambahkan ketentuan harus memiliki SuratKeputusan Penetapan Harga Jual Eceran yang masih berlaku.3. P3C Pengajuan Awal hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuksetiap jenis pita cukai mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) untuk kebutuhan1 (satu) bulan berikutnya.4. Dikecualikan dari batas waktu P3C Pengajuan Awal :a. pengusaha baru mendapatkan NPPBKC;b. pengusaha mengalami kenaikan golongan;c. pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah pembekuannya dicabut;d. untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; ataue. terdapat kebijakan di bidang tarif cukai atau HJE.5. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pada P3C Pengajuan Awal untuk setiap jenis pitacukai :a. paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata per bulan jumlah pita cukai yang dipes<strong>and</strong>engan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal, dengan
memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik; ataub. dalam hal data rata-rata per bulan jumlah yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tigabulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal untuk jenis pita cukai yang diajukan tidaktersedia, jumlah pita cukai yang dapat diajukan sesuai kebutuhan per bulan denganmemperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.6. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C Pengajuan Awal kurang dari 10(sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai dalam P3C Pengajuan Awal adalah 10(sepuluh) lembar.BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU LAYANAN :Pelayanan P3C Pengajuan Awal Hasil Tembakau dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh)menit.Mengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,ttdAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKPPBC TIPE MADYA CUKAISTANDAR PROSEDUR OPERASIPELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAUPENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN SECARA ELEKTRONIKNOMORTANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :: 074/SOP-BC/KPP MC/2011NO. AKTIVITAS PENGUSAHAPEJABAT PENERIMADOKUMENSISTEM APLIKASICUKAI SENTRALISASIKASI PERBENDAHARAANPELAKSANA PADA SEKSIPERBENDAHARAANMULAI1. Pengusaha mengisi dengan lengkap danmengajukan P3C Pengajuan Awal kepadaKantor Bea dan Cukai.MENGISI &MENGAJU-KAN P3CPENGAJUANAWALP3C PENGAJUANAWAL2 Pejabat Penerima Dokumen menerima P3CPengajuan Awal dari pengusaha, menelitikelengkapan pengisian P3C Pengajuan AwalMENERIMADANMENELITIP3C PENGAJUANAWAL3 Dalam hal lengkap Pejabat Penerima Dokumenmerekam data P3C Pengajuan Awal di aplikasicukai, dalam hal tidak lengkap Pejabat PenerimaDokumen mengembalikan hard copy P3CPengajuan Awal kepada pengusaha denganNota PenolakanNLENGKAP ?Y4 Pejabat Penerima Dokumen merekam data P3CPengajuan Awal di aplikasi cukai danmemb<strong>and</strong>ingkan pengisian hard copy P3CPengajuan Awal dengan data P3C PengajuanAwal yang telah direkam, sistem aplikasi cukaiakan meneliti dan memberi respon menerimaatau menolak data P3C Pengajuan Awal. Dalamhal berkas permohonan diterima, sistem aplikasicukai mengirimkan respons t<strong>and</strong>a terima danmemberikan nomor P3C Pengajuan Awal, dalamhal tidak diterima sistem aplikasi cukaimengirimkan respon penolakan dan PejabatPenerima Dokumen mengembalikan hard copyP3C Pengajuan Awal kepada pengusahadengan nota penolakanMEREKAM DATAP3C PENGAJUANAWALMONITORRESPONPENOLAKANMENELITI DANMERESPONDITERIMA?NY5 Pejabat Penerima Dokumen membuat konsepnota penolakan dan menyampaikan KonsepNota Penolakan beserta P3C Pengajuan Awalkepada Kepala Seksi Perbendaharaan untukdit<strong>and</strong>atanganiMEMBUATKONSEPNOTAPENOLA-KANKONSEP NOTAPENOLAKAN & P3CPENGAJUAN AWALMENELITI &MENANDA-TANGANI6 Pejabat Penerima Dokumen mengembalikanhard copy P3C Pengajuan Awal kepadapengusaha dengan nota penolakanNSETUJU ?YNOTA PENOLAKANDAN P3CPENGAJUAN AWALNOTA PENOLAKANDAN P3CPENGAJUAN AWALNOTA PENOLAKANDAN P3CPENGAJUAN AWAL7 Pengusaha mengajukan kembali P3CPengajuan Awal setelah dilengkapi/diperbaikiMELENG-KAPI DANMENGAJU-KANN1
NO. AKTIVITAS PENGUSAHAPEJABAT PENERIMADOKUMENSISTEM APLIKASICUKAI SENTRALISASIKASI PERBENDAHARAANPELAKSANA PADA SEKSIPERBENDAHARAAN8 Sistem aplikasi cukai mengirimkan respon t<strong>and</strong>aterimaRESPONTANDATERIMAMERESPONTANDA TERIMA19 Pejabat Penerima Dokumen meneruskan hardcopy P3C Pengajuan Awal ke Kepala SeksiPerbendaharaanMENERUS-KAN KEKASIRESPONTANDATERIMAP3C PENGAJUANAWAL10 Kasi Perbendaharaan menerima hard copy P3CPengajuan Awal dari Pejabat PenerimaDokumen dan mendisposisi kepada pelaksanaMENERIMADANMENDISPOSISIDISPOSISIP3C PENGAJUANAWAL11 Pelaksana pada Seksi Perbendaharaanmenerima P3C Pengajuan Awal danmemb<strong>and</strong>ingkan pengisian hard copy P3CPengajuan Awal dengan data P3C PengajuanAwal yang telah direkam, kemudian mencetakt<strong>and</strong>a terima untuk diberrikan kepada pengusahauntuk dit<strong>and</strong>atangani apabila data P3CPengajuan Awal telah lengkapMEMBAN-DINGKAN &MENCETAKTANDATERIMATANDA TERIMAP3C PENGAJUANAWAL12 Pengusaha menerima respons berupa t<strong>and</strong>aterima P3C Pengajuan Awal dalam hal data telahlengkap, memeriksa dan mencocokkan dataP3C Pengajuan Awal dengan data yang terterapada t<strong>and</strong>a terima, men<strong>and</strong>atangani t<strong>and</strong>a terimadalam hal data P3C Pengajuan Awal dan datayang tertera pada t<strong>and</strong>a terima telah sesuai dankemudian menyerahkan kembali t<strong>and</strong>a terimauntuk mendapatkan nomor P3C Pengajuan AwalMENERIMA&MENANDATANGANITANDA TERIMAP3C PENGAJUANAWAL13 Sistem aplikasi cukai memberi nomor P3CPengajuan Awal. SAC Sentralisasi akanmeneruskan data P3C Pengajuan Awal yangtelah diberi nomor secara elektronik ke kantorPusat.MEMBERINOMOR P3CPENGAJUANAWALNOMOR P3CPENGAJUANAWAL14 Pelaksana pada Seksi Perbendaharaanmenerima t<strong>and</strong>a terima dan P3C PengajuanAwal, memberi nomor P3C Pengajuan Awal,kemudian menyerahkan kepada KasiPerbendaharaan untuk dit<strong>and</strong>atanganiMEMBERINOMORTANDA TERIMAP3C PENGAJUANAWAL15 Kasi Perbendaharaan men<strong>and</strong>atangani P3CPengajuan Awal, kemudian menyerahkankembali kepada pelaksanaMENANDATANGANITANDA TERIMAP3C PENGAJUANAWAL16 Pelaksana pada Seksi Perbendaharaanmembukukan P3C Pengajuan Awal dalam bukubambu P3C Pengajuan Awal dan mengarsipkanhard copy P3C Pengajuan Awal, sertamenyerahkan t<strong>and</strong>a terima dan P3c lembarkedua kepada pemohon/pengusahaTANDA TERIMAP3C PENGAJUANAWALSELESAIMEMBUKUKAN DANMENYERAHKAN TANDATERIMABUKUBAMBUP3CPENGAJUAN AWALP3C PENGAJUANAWALNMengetahui:Sekretaris Direktorat JenderalAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 015/SOP-BC/KPP MP/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKPPBC TIPE MADYA PABEANSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHANDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif,Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atauPejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 122/PMK.04/2011.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi SuratPenetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat teguran, dimulai sejak adanya SPTNP, SPP,SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewati jangka waktu, sampaidengan diterbitkannyanya Surat Teguran.2. Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana disebut pada butir (1) bukan merupakanKeputusan Direktur Jenderal terkait keputusan atas keberatan.3. Surat teguran diterbitkan dalam hal orang yang berutang sebagaimana tercantum dalamsurat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatanatau tidak mengajukan b<strong>and</strong>ing.4. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan.PERSYARATAN :Adanya Surat SPTNP, SPKTNP, SPP, SPSA, Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewatijangka waktu 60 (enam puluh) hari ditambah 7 (tujuh) hari namun belum dilunasi kewajibanpembayaran oleh Penanggung Pajak dan tidak sedang dalam proses pengajuan keberatan ataub<strong>and</strong>ing.BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU :SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak adanya SPTNP,SPP, SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal yang tidak dilunasi dalam jangka waktu7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya Surat Teguran.MengetahuiSekretaris Direktorat JenderalttdAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEANSTANDAR PROSEDUR OPERASIPENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHANNOMOR : 015/SOP-BC/KPP MP/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :NO.AKTIVITASPENANGGUNGPAJAKKEPALA KANTORKEPALA SEKSIPERBENDAHARAANKASUBSI PENAGIHANPELAKSANAMULAI1 Pelaksana meneliti SPTNP, SPP, SPSA,SPKTNP, Keputusan Direktur Jenderal (KDJ),yang tidak dilunasi dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempodan tidak sedang dalam proses pengajuankeberatan atau b<strong>and</strong>ing, dan membuat KonsepSurat TeguranSPTNP, SPP, SPSA,SPKTNP, KDJ, YANGJATUH TEMPOMENELITI &BUATKONSEPKONSEP SURATTEGURAN2 Kasubsi Penagihan meneliti dan memarafkonsep Surat Teguran (ST).MENELITIDANMEMARAF3 Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti danmemaraf konsep Surat Teguran (ST).MENELITIDANMEMARAF4 Kepala Kantor meneliti dan men<strong>and</strong>atanganiSurat Teguran.MENELITIDANMENANDA-TANGANISURATTEGURAN5 Pelaksana mengarsip dan mengirimkan SuratTeguran Kepada Penanggung Pajak dengantembusan Direktur Jenderal, Eselon II yangmenerbitkan Surat Penetapan dan KepalaKantor WilayahSURATTEGURANMENGARSIPDANMENGIRIM-KAN SURATTEGURANNSELESAIMengetahui:Kepala KantorttdAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 016/SOP-BC/KPP MP/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN SURAT PAKSA DAN SURAT PEMBERITAHUANPIUTANG PAJAKDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, NilaiPabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau PejabatBea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor122/PMK.04/2011.4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi SuratPenetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat paksa, dimulai sejak adanya Surat Teguran yangjatuh tempo dan Penanggung Pajak belum melunasi Kewajibannya sampai dengan penerbitanSurat Paksa.2. Apabila orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat penetapan atau suratkeputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuhtempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan b<strong>and</strong>ing,Kepala Kantor Pabean menerbitkan Surat Teguran.3. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran orangyang berutang belum melunasi kewajibannya, Kepala Kantor Pabean pada hari kerja berikutnyaharus menerbitkan Surat Paksa untuk penagihan piutang bea masuk, cukai dan/atausanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga kepada orang yang berutang danmenyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor berupa PajakPertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22, kepadaKepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah orang yang berutang.4. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan.PERSYARATAN :Adanya Surat Teguran yang jatuh tempo dan Penanggung Pajak belum melunasi KewajibannyaBIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU :Norma waktu layanan SOP ini adalah 1 (Satu) hari kerja sejak Surat Teguran jatuh tempo.Mengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKPPBC TIPE MADYA PABEANSTANDAR PROSEDUR OPERASIPENERBITAN SURAT PAKSA DAN SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAKNOMOR : 016/SOP-BC/KPP MP/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :KANTORPELAYANANPAJAKKEPALA KANTORKEPALA SEKSIPERBENDAHARAANNO. AKTIVITAS MULAIKASUBSI PENAGIHANJURU SITAPELAKSANA1 a. Pelaksana Sub Seksi Penagihan menelitiSurat Teguran yang telah melewati jangkawaktu 21 hari sejak tanggal Surat Teguran danPenanggung Pajak belum melunasinya.SURAT TEGURANJATUH TEMPOMENELITIb. Pelaksana membuatkan konsep SuratPaksa (SP) dan konsep Surat PemberitahuanPiutang Pajak (SPPP). Selanjutnyamengajukan konsep Surat Paksa (yangdilampiri Surat Teguran (ST) danSPTNP/SPP/SPSA/SPKTNP/KeputusanDirektur Jenderal) dan konsep SuratPemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) kepadaKasubsi Penagihan dengan.MEMBUATKONSEP SP& SPPPKONSEP SPPPKONSEP SPDILAMPIRI ST &SPTNP/SPP/SPSA/2 Kasubsi Penagihan meneliti dan memarafkonsep Surat Paksa (SP) dan konsep SuratPemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).MENELITIDANMEMARAF3 Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti danmemaraf konsep Surat Paksa (SP) dan konsepSurat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).MENELITIDANMEMARAF4 Kepala Kantor meneliti dan men<strong>and</strong>atanganiSurat Paksa (SP) dan Surat PemberitahuanPiutang Pajak (SPPP).MENELITIDANMENANDA-TANGANISPPPSURAT PAKSA5 a. Pelaksana mengarsip copy Surat Paksa(SP) dan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak(SPPP).b. Pelaksana mengirimkan asli Surat Paksakepada Juru Sita, tembusan Surat Paksadikirimkan kepada Direktur Jenderal, Eselon IIyang menerbitkan Surat Penetapan danKepala Kantor Wilayah.SURAT PAKSAMENGARSIPDANMENGIRIM-KANNc. Pelaksana mengirimkan asli SuratPemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) kepadaKepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diwilayah domisili Penanggung Pajak, tembusanSurat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP)dikirimkan kepada Direktur Jenderal, Eselon IIyang menerbitkan Surat Penetapan danKepala Kantor Wilayah.SPPPSELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Change language