kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal bea ...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER -15 /BC/2012TENTANGTATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPORBARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANGLAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPORMenimbang :DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentangPengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barangdan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada BarangLain dengan Tujuan untuk Diekspor, perlu menetapkanPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang TatalaksanaPengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barangdan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada BarangLain dengan Tujuan untuk Diekspor;Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612), sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atasImpor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atauDipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANGTATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAHDIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGANTUJUAN UNTUK DIEKSPOR.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-UndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun2006.

2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalamdaerah pabean.3. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerahpabean.4. Pengembalian adalah pengembalian bea masuk yang telahdibayar atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit,atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untukdiekspor.5. Perusahaan yang mendapatkan Pengembalian yangselanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha yangmendapatkan Pengembalian.6. Nomor Induk Perusahaan Pengembalian yang selanjutnyadisingkat NIPER Pengembalian adalah nomor identitas yangdiberikan kepada Perusahaan yang mendapatkanPengembalian.7. Bahan Baku adalah barang dan/atau bahan yang diimporuntuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yangdapat diberikan Pengembalian.8. Konversi adalah suatu pernyataan tertulis dari Perusahaanmengenai komposisi pemakaian Bahan Baku untuk setiapsatuan Hasil Produksi.9. Hasil Produksi adalah hasil pengolahan, perakitan, ataupemasangan Bahan Baku asal Impor yang dapat diberikanPengembalian.10. Realisasi Ekspor adalah Ekspor atas Hasil Produksi sebagaibentuk penyelesaian Bahan Baku.11. Laporan Pemakaian Bahan Baku adalah datapemberitahuan pabean impor Bahan Baku yang akandipakai untuk menghasilkan Hasil Produksi.12. Laporan Pemeriksaan Ekspor yang selanjutnya disingkatLPE adalah laporan hasil pemeriksaan pabean barangekspor dengan fasilitas Pengembalian, yang diterbitkan olehKantor Pabean tempat pemuatan setelah dilakukanrekonsiliasi.13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.14. Kantor Wilayah atau KPU adalah Kantor Wilayah atauKantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat JenderalBea dan Cukai.15. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan DirektoratJenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajibanpabean sesuai dengan ketentuan Undang-UndangKepabeanan.16. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat JenderalBea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untukmelaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-UndangKepabeanan.

Pasal 2(1) Terhadap Impor Bahan Baku untuk diolah, dirakit, ataudipasang pada barang lain dengan tujuan untuk dieksporyang bea masuknya telah dibayar, dapat diberikanPengembalian.(2) Pengertian diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah serangkaian kegiatan yang terdiri lebih dari satutahapan kegiatan yang bertujuan untuk mengubah sifat danfungsi awal suatu Bahan Baku, sehingga menjadi barangHasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.(3) Pengertian dirakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah kegiatan berupa merangkai beberapa komponenbahan dan/atau barang sehingga menghasilkan HasilProduksi atau alat/barang yang memiliki fungsi yangberbeda dengan Bahan Baku dan/atau barang komponenawal.(4) Pengertian dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah kegiatan untuk menyatukan beberapa komponenbahan dan/atau barang pada bagian utama barang jadidimana tanpa ada penyatuan komponen bahan dan/ataubarang tersebut, Hasil Produksi tersebut tidak dapatberfungsi.(5) Tidak termasuk dalam pengertian diolah sebagaimanadimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan yang semata-matahanya melakukan pemotongan, penyortiran, pengepakan,pelekatan label, dan/atau kegiatan sejenis lainnya.(6) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdiberikan terhadap Bahan Baku berupa:a. barang yang habis terpakai dalam proses produksi,seperti bahan bakar; dan/ataub. bahan penolong yang dipergunakan dalam prosesproduksi yang tidak menjadi bagian integral dari HasilProduksi seperti katalisator, amplas, zat pembunuhkuman dan bahan-bahan sejenis lainnya.BAB IIPERSYARATAN PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHANDATA NIPER PENGEMBALIANBagian PertamaPersyaratan Pengajuan NIPER PengembalianPasal 3(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)dapat diberikan kepada badan usaha yang telah memperolehNIPER Pengembalian.(2) Untuk memperoleh NIPER Pengembalian sebagaimanadimaksud pada ayat (1), badan usaha harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:a. mempunyai reputasi yang baik;

. tidak mempunyai tunggakan utang/mempunyai utangyang tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo, atas beamasuk dan pajak dalam rangka impor dan/atau sanksiadministrasi berupa denda;c. melakukan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasanganpada barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2yang hasil produksinya untuk tujuan Ekspor;d. memiliki atau menguasai lokasi untuk kegiatan produksi,tempat penimbunan dan/atau pembongkaran BahanBaku, dan tempat penimbunan Hasil Produksi yangmasih berlaku paling sedikit 3 (tiga) tahun sejakpermohonan diterima;e. menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsipprinsipakuntansi yang berlaku umum di Indonesia;f. mempunyai laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit oleh kantor akuntan publik denganhasil audit yang menyatakan bahwa badan usahatersebut tidak mendapatkan opini disclaimer atauadverse; dang. mendayagunakan sistem informasi berbasis komputeruntuk pengelolaan atas pemakaian Bahan Baku dalamproses produksi badan usaha yang bersangkutan yangdapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan olehDirektorat Jenderal Bea dan Cukai.(3) Persyaratan mempunyai reputasi yang baik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah badan usahamempunyai profil importir sekurang-kurangnya medium risk.(4) Untuk memperoleh NIPER Pengembalian sebagaimanadimaksud pada ayat (1), badan usaha mengajukanpermohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPUyang memiliki wilayah kerja yang mengawasi lokasi pabrikbadan usaha yang bersangkutan, dengan mengisi secaralengkap surat permohonan NIPER Pengembalian danmelampirkan:a. copy nomor identitas kepabeanan;b. copy bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi untukkegiatan produksi, tempat penimbunan dan/ataupembongkaran Bahan Baku, dan tempat penimbunanHasil Produksi, yang masih berlaku paling sedikit 3(tiga) tahun sejak permohonan diterima;c. copy izin usaha industri beserta perubahannya;d. daftar badan usaha penerima subkontrak, dan suratperjanjian/kontrak kerja dengan badan usaha penerimasubkontrak, dalam hal badan usaha melakukankegiatan subkontrak;e. daftar rencana Hasil Produksi yang akan diproduksibeserta rincian bahan baku;f. surat pernyataan tentang masa produksi dan bagan alurproses produksi;g. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidakmempunyai tunggakan utang/mempunyai utang yang

tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo, atas beamasuk dan pajak dalam rangka impor dan/atau sanksiadministrasi berupa denda;h. print screen atau buku manual atas sistem informasiberbasis komputer untuk pengelolaan atas pemakaianBahan Baku dalam proses produksi badan usaha yangbersangkutan yang dapat diakses untuk kepentinganpemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,yang berisi elemen data berupa:1. alur pemasukan Bahan Baku;2. alur pemakaian Bahan Baku Impor dan Bahan Bakuasal tempat lain dalam daerah pabean, dalam prosesproduksi;3. alur pengeluaran Hasil Produksi;4. identifikasi/pengkodean atas Bahan Baku asal Impor(fasilitas / bukan fasilitas) dan asal tempat laindalam daerah pabean;5. identifikasi/pengkodean atas Hasil Produksi; dan6. keterkaitan antara pemasukan Bahan Baku,pemakaian Bahan Baku, dan pengeluaran hasilproduksi dalam bentuk konversi, dani. laporan keuangan satu tahun terakhir yang telahdiaudit oleh kantor akuntan publik dengan hasil audityang menyatakan bahwa badan usaha tersebut tidakmendapatkan opini disclaimer atau adverse.(5) Dalam hal badan usaha mempunyai lebih dari 1 (satu) lokasipabrik, surat permohonan NIPER Pengembalian ditujukankepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yangmengawasi lokasi pabrik yang mempunyai volume kegiatanImpor terbesar.(6) Surat Permohonan NIPER Pengembalian sebagaimanadimaksud pada ayat (4) adalah sesuai contoh formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderalini.Bagian KeduaPenetapan NIPER PengembalianPasal 4(1) Terhadap permohonan badan usaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (4), Kepala Kantor Wilayah atau KepalaKPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:a. menerima dan melakukan pemeriksaan kelengkapandokumen terhadap permohonan beserta lampirankelengkapan data badan usaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (4);

. memberikan tanda terima permohonan NIPERPengembalian dalam hal hasil penelitian administratifsebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakanlengkap, atau memberikan surat penolakan berkaspermohonan NIPER Pengembalian dalam hal dokumenyang diserahkan tidak lengkap;c. melakukan penelitian administrasi terkait:1. jangka waktu penguasaan lokasi untuk kegiatanproduksi, tempat penimbunan dan/ataupembongkaran Bahan Baku, tempat penimbunanHasil Produksi, dan tempat pembongkaran BahanBaku masih berlaku paling sedikit 3 (tiga) tahunsejak permohonan diterima;2. kesesuaian antara izin usaha industri dengan daftarHasil Produksi dan Bahan Baku yang digunakan;3. kesesuaian antara print screen atau buku manualatas pengelolaan atas pemakaian Bahan Baku dalamproses produksi dengan sistem informasi berbasiskomputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat(4) huruf h;4. opini kantor akuntan publik terhadap laporankeuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (4) huruf i;5. kesesuaian masa produksi dengan bagan alur prosesproduksi;6. kesesuaian daftar badan usaha penerimasubkontrak dengan perjanjian subkontrak dalam halbadan usaha melakukan kegiatan subkontrak;7. perjanjian subkontrak terkait dengan kegiatanproses produksi yang disubkontrakkan bukanmerupakan kegiatan utama dalam hal badan usahamelakukan kegiatan subkontrak; dan8. kesesuaian antara proses produksi yang disubkontrakkan dengan bidang usaha badan usahapenerima subkontrak dalam hal badan usahamelakukan kegiatan subkontrak.d. menerbitkan surat tugas pemeriksaan lapangan kepadaPejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk melakukanpemeriksaan lapangan;e. dapat melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayahatau KPU lain dalam melakukan pemeriksaan lapangandalam hal lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunandan/atau pembongkaran Bahan Baku, tempatpenimbunan Hasil Produksi, dan/atau badan usahapenerima subkontrak, berada di luar wilayahpengawasan Kantor Wilayah atau KPU;f. menerima dan meneliti hasil pemeriksaan lapangandalam bentuk berita acara pemeriksaan lapangan daripetugas sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan

g. melakukan konfirmasi kepada Direktorat Penindakandan Penyidikan terkait :1. status profil importir; dan2. status blokir badan usaha yang bersangkutan.(2) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkankeputusan NIPER Pengembalian dalam hal permohonandisetujui paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejakpermohonan diterima, atau membuat surat pemberitahuanpenolakan disertai dengan alasan dalam hal permohonanditolak.(3) Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukanpemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d:a. menerima surat tugas dari Kepala Kantor Wilayah atauKepala KPU untuk melakukan pemeriksaan lapanganterhadap:1. lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan BahanBaku, tempat penimbunan Hasil Produksi;2. lokasi tempat pembongkaran dan/atau penimbunanBahan Baku yang berbeda dengan lokasi kegiatanproduksi, tempat pembongkaran dan/ataupenimbunan Bahan Baku, dan/atau tempatpenimbunan Hasil Produksi;3. lokasi badan usaha penerima subkontrak, dalam halbadan usaha melakukan kegiatan subkontrak;4. kegiatan pengolahan, perakitan, dan/ataupemasangan bahan baku pada barang lain; dan5. kesesuaian antara print screen atau buku manualatas pengelolaan atas pemakaian Bahan Baku dalamproses produksi dengan sistem informasi berbasiskomputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat(4) huruf h,b. menuangkan hasil pemeriksaan lapangan ke dalamberita acara; danc. menyerahkan berita acara kepada Kepala KantorWilayah atau Kepala KPU atau Pejabat yang ditunjuk.(4) Surat tanda terima/penolakan berkas permohonan NIPERPengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,adalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalamLampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Direktur Jenderal ini.(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,adalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalamLampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Direktur Jenderal ini.(6) Keputusan NIPER Pengembalian sebagaimana dimaksudpada ayat (2), adalah sesuai contoh format sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(7) Surat penolakan permohonan NIPER Pengembaliansebagaimana disebut pada ayat (2), sesuai contoh formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderalini.Bagian KetigaPerubahan Data NIPER PengembalianPasal 5(1) Dalam hal terdapat perubahan data dalam NIPERPengembalian, Perusahaan harus mengajukan permohonankepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbitNIPER Pengembalian untuk dilakukan perubahan dataNIPER Pengembalian dimaksud.(2) Perubahan data NIPER Pengembalian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang harus diajukan permohonanuntuk dilakukan perubahan terkait:a. entitas perusahaan;b. eksistensi Perusahaan seperti perubahan lokasi,dan/atau luas;c. lokasi pembongkaran dan /atau penimbunan BahanBaku;d. kegiatan subkontrak; dan/ataue. izin usaha industri.(3) Permohonan perubahan data NIPER Pengembaliansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengandokumen data yang mengalami perubahan sebagaimanadimaksud pada ayat (2).(4) Terhadap permohonan perubahan data NIPERPengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pejabat Bea dan Cukai :a. menerima berkas permohonan beserta lampirannya;b. meneliti kelengkapan dan kesesuaian permohonanbeserta lampirannya;danc. melakukan pemeriksaan lapangan dalam hal perubahansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan hurufc;(5) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPERPengembalian atas nama Menteri menerbitkan keputusanperubahan data NIPER Pengembalian dalam halpermohonan perubahan data NIPER Pengembaliandisetujui, atau menerbitkan surat pemberitahuanpenolakan beserta alasannya, dalam hal permohonanperubahan data NIPER Pengembalian ditolak.(6) Keputusan perubahan data NIPER Pengembaliansebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sesuai contohformat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDirektur Jenderal ini.

BAB IIIIMPOR, PEMERIKSAAN PABEAN,PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAUPEMASANGAN BAHAN BAKU, SUBKONTRAK, DAN EKSPORHASIL PRODUKSIBagian PertamaImpor Bahan BakuPasal 6Atas Impor Bahan Baku yang akan diajukan permohonanPengembalian diberlakukan ketentuan umum di bidang impor,termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai larangan dan/atau pembatasan Impor.Pasal 7Atas Impor Bahan Baku yang akan diajukan permohonanPengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,Perusahaan harus mengajukan dokumen pemberitahuan pabeanimpor dengan ketentuan sebagai berikut:a. mencantumkan NIPER Pengembalian pada kolompemenuhan persyaratan fasilitas Impor; danb. membayar Bea Masuk dengan Akun Pendapatan Bea Masukdalam rangka Fasilitas Pengembalian.Pasal 8(1) Perusahaan wajib membongkar dan/atau menimbunBahan Baku dari kawasan pabean ke lokasi yang tercantumdalam NIPER Pengembalian dengan menggunakan dokumenpemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud dalamPasal 7.(2) Perusahaan dapat melakukan pembongkaran dan/ataupenimbunan di lokasi selain lokasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) setelah mendapat persetujuan oleh KepalaKantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPERPengembalian.(3) Untuk mendapatkan persetujuan pembongkaran dan/ataupenimbunan di lokasi selain lokasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Perusahaan mengajukan permohonan kepadaKepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPERPengembalian.(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPUpenerbit NIPER Pengembalian menerbitkan suratpersetujuan pembongkaran dan/atau penimbunan di lokasiselain lokasi yang tercantum dalam NIPER Pengembalian.

(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tidak disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPUpenerbit NIPER Pengembalian menerbitkan suratpemberitahuan penolakan dengan disertai alasan.(6) Persetujuan pembongkaran dan/atau penimbunan di lokasisebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk1 (satu) kali pembongkaran dan/atau penimbunan.(7) Dalam hal pembongkaran dan/atau penimbunan dilakukanpada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akandipergunakan secara tetap dan/atau berulang-ulang,Perusahaan wajib mengajukan perubahan data dalamNIPER Pengembalian.(8) Surat persetujuan pembongkaran dan/atau penimbunan dilokasi selain lokasi yang tercantum dalam NIPERPengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalahsesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalamLampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Direktur Jenderal ini.Bagian KeduaPengolahan, Perakitan, dan/atau PemasanganBahan Baku dan SubkontrakPasal 9(1) Kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasanganBahan Baku pada barang lain sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, wajib dilakukan sendiri olehPerusahaan.(2) Perusahaan dapat memberikan subkontrak sebagian darikegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasanganBahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadabadan usaha industri yang terdapat dalam NIPERPengembalian dengan syarat sebagai berikut:a. pekerjaan yang disubkontrakkan bukan merupakankegiatan utama dalam proses produksi; danb. pekerjaan yang disubkontrakkan bukan merupakanpemeriksaan awal, penyortiran, pengepakan, dan/ataupemeriksaan akhir.(3) Dalam hal subkontrak dilakukan oleh badan usaha industriyang tidak tercantum dalam NIPER Pengembalian,Perusahaan harus terlebih dahulu mengajukan permohonankepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbitNIPER Pengembalian untuk mendapatkan persetujuan.(4) Dalam hal subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)yang akan dilakukan secara tetap dan/atau berulang,Perusahaan harus mengajukan perubahan data penerimasubkontrak dalam NIPER Pengembalian.(5) Dalam memberikan persetujuan subkontrak sebagaimanadimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala

KPU penerbit NIPER Pengembalian mempertimbangkan:a. periode perjanjian subkontrak; danb. jenis pekerjaan yang akan disubkontrakkan,(6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPERPengembalian memberikan persetujuan atau penolakandalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerjaterhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPUpenerbit NIPER Pengembalian menerbitkan suratpersetujuan.(8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tidak disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPUpenerbit NIPER Pengembalian menerbitkan surat penolakandisertai alasan.(9) Surat permohonan subkontrak sebagaimana dimaksudpada ayat (3), adalah sesuai contoh format sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.(10) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),adalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalamLampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Direktur Jenderal iniBagian KetigaEkspor Hasil ProduksiPasal 10(1) Ekspor Hasil Produksi yang akan diajukan Pengembaliansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlakuketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenaitatalaksana kepabeanan di bidang ekspor dan dilakukanpemeriksaan pabean berdasarkan manajemen resiko.(2) Hasil Produksi yang dikeluarkan dari Perusahaan selaintujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdapat dipergunakan sebagai pertanggungjawabanpenyelesaian ekspor.BAB IVPELAPORAN DAN PENGEMBALIANBagian PertamaPelaporanPasal 11(1) Perusahaan wajib menyerahkan:a. Laporan Pemakaian Bahan Baku yang memuat datapemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 atas Bahan Baku yang akan dipakai untukmenghasilkan Hasil Produksi; danb. Konversi untuk setiap satuan Hasil Produksi,sebelum memproduksi Hasil Produksi yang akan dimintakanPengembalian.(2) Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdiserahkan dalam bentuk hard copy dan soft copy (mediapenyimpan data elektronik) dan harus mencantumkanelemen data sekurang-kurangnya:a. identitas Perusahaan berupa nama Perusahaan dannomor NIPER Pengembalian;b. periode Importasi;c. rencana awal produksi dan masa produksi;d. nomor Konversi;e. rincian Hasil Produksi, Bahan Baku dan koefisienpemakaian Bahan Baku per satuan Hasil Produksi; danf. rincian persentase Bahan Baku yang terserap dalamHasil Produksi dan persentase sisa proses produksi(waste/scrap).(3) Atas penyerahan Laporan Pemakaian Bahan Baku danKonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat Beadan Cukai :a. menerima berkas dimaksud; danb. menerbitkan tanda terima berkas dalam hal berkasdinyatakan lengkap atau menerbitkan surat penolakandalam hal berkas permohonan tidak lengkap.(4) Terhadap Konversi yang telah diterima, Pejabat Bea danCukai meneliti kewajaran Konversi.(5) Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinilai wajardalam hal Konversi dimaksud merupakan dasar pengelolaanatas pemakaian Bahan Baku pada sistem informasi berbasiskomputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)huruf g yang diotorisasi oleh pimpinan Perusahaan.(6) Dalam hal hasil penelitian terhadap Konversi yangdiserahkan Perusahaan dinilai tidak wajar, Pejabat Bea danCukai dapat meminta pengesahan Konversi kepada instansiteknis terkait atau kepada lembaga profesional yang diakuioleh instansi teknis terkait dan segala biaya yang timbulakibat permintaan pengesahan Konversi dimaksuddibebankan kepada Perusahaan.(7) Terhadap hasil penelitian kewajaran Konversi sebagaimanadimaksud pada ayat (4), Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan:a. tanda terima Konversi dalam hal hasil penelitianKonversi dinilai wajar atau Konversi telah mendapatkanpengesahan dari instansi teknis terkait atau kepadalembaga profesional yang diakui oleh instansi teknisterkait; ataub. surat penolakan dalam hal hasil penelitian Konversidinilai tidak wajar.

(8) Dalam hal Konversi telah mendapatkan tanda terimasebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Pejabat Beadan Cukai memasukkan (loading) Konversi dimaksud padasistem komputer pelayanan fasilitas Pengembalian.(9) Laporan Pemakaian Bahan Baku sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a adalah sesuai contoh formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderalini.(10) Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf badalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalamLampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Direktur Jenderal ini.Bagian KeduaPersyaratan PengembalianPasal 12(1) Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atausebagian bea masuk yang telah dibayar atas impor BahanBaku yang hasil produksinya telah diekspor.(2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan sebesar bea masuk dari Bahan Baku yangterkandung dalam Hasil Produksi yang telah diekspor.(3) Pengembalian dapat diberikan sepanjang memenuhi kriteriasebagai berikut:a. Hasil Produksi yang menggunakan Bahan Baku yangdimohonkan Pengembalian nyata-nyata telah diekspordengan diajukan pemberitahuan pabean ekspor;b. Ekspor sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukandalam jangka waktu :1. paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggalpendaftaran dokumen pemberitahuan pabean impor;atau2. melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud padaangka 1 dalam hal Perusahaan memiliki masaproduksi lebih dari 12 (dua belas) bulan atas BahanBaku yang diimpor setelah mendapat izin dari KepalaKantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPERPengembalian,c. bea masuk atas impor Bahan Baku dari Hasil Produksiyang diekspor sebagaimana dimaksud pada huruf a telahdilunasi dengan bukti pembayaran menggunakan AkunPendapatan Bea Masuk dalam rangka FasilitasPengembalian;d. telah menyerahkan Laporan Pemakaian Bahan Baku danKonversi setiap satuan Hasil Produksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11;e. permohonan pengembalian bea masuk diajukan dalamjangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggalLPE;

f. tanggal pemberitahuan pabean impor sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 tidak dalam periode pembekuanNIPER Pengembalian; dang. tidak mempunyai tunggakan utang bea masuk.Bagian KetigaPermohonan PengembalianPasal 13(1) Untuk mendapatkan Pengembalian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonanPengembalian kepada Kepala Kantor Wilayah atau KepalaKPU penerbit NIPER Pengembalian, disertai laporanpenggunaan Bahan Baku yang dimintakan Pengembalian(BCL.KT 02) dengan melampirkan:a. daftar Laporan Pemakaian Bahan Baku yangdimohonkan Pengembalian;b. pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatpersetujuan keluar oleh Pejabat Bea dan Cukai;c. bukti pembayaran bea masuk yang menggunakan AkunPendapatan Bea Masuk dalam rangka FasilitasPengembalian;d. dokumen Ekspor berupa:1. pemberitahuan pabean ekspor yang telah mendapatpersetujuan Ekspor;2. persetujuan Ekspor dari Pejabat Bea dan Cukai;dan3. LPE dari Kantor Pabean pemuatan barang ekspor;e. salinan bukti penerimaan transaksi Ekspor berupa bukupiutang, letter of credit, rekening koran, telegraphictransfer, dan/atau dokumen yang membuktikan adanyatransaksi Ekspor; danf. daftar Konversi dari pemakaian Bahan Baku yangdimintakan Pengembalian sebagaimana dimaksud dalamPasal 11.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b danhuruf d angka 1 tidak berlaku bagi Perusahaan yangmelakukan Impor dan Ekspor barang melalui Kantor Pabeanyang telah menerapkan ketentuan Pertukaran DataElektronik (PDE).(3) Dalam hal Perusahaan melakukan Impor dan Ekspor melaluiKantor Pabean yang belum menerapkan ketentuanPertukaran Data Elektronik (PDE), pemberitahuan pabeanimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdiserahkan pada saat permohonan Pengembalian pertamaatas pemberitahuan pabean impor tersebut.(4) Terhadap permohonan Pengembalian sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai:a. menerima berkas permohonan Pengembalian; danb. memeriksa kelengkapan dokumen sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

(5) Dalam hal berkas permohonan Pengembalian diterimadengan lengkap, Pejabat Bea dan Cukai memberikan tandaterima.(6) Dalam hal berkas permohonan Pengembalian tidak diterimadengan lengkap, Pejabat Bea dan Cukai mengembalikanberkas permohonan Pengembalian kepada Perusahaandengan menyebutkan alasan.(7) Permohonan Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkandalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.(8) Laporan penggunaan Bahan Baku yang dimintakanPengembalian (BCL.KT 02) sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkandalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.Bagian KeempatPenelitian Permohonan PengembalianPasal 14(1) Terhadap permohonan Pengembalian yang diajukan olehPerusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PejabatBea dan Cukai:a. meneliti kesesuaian dan kelengkapan dokumensebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);b. meneliti kesesuaian permohonan Pengembalian sertalaporan penggunaan Bahan Baku yang dimintakanPengembalian (BCL.KT 02) dengan Laporan PemakaianBahan Baku dan Konversi sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 ayat (1) dengan:1. membandingkan jenis Bahan Baku yang diimpordengan jenis Bahan Baku yang dipakai dalamproduksi;2. membandingkan jumlah pemakaian Bahan Bakudengan jumlah Hasil Produksi dan sisa prosesproduksi (waste/scrap) berdasarkan Konversi; dan3. membandingkan jumlah dan jenis Hasil Produksidalam permohonan Pengembalian dengan jumlah danjenis Hasil Produksi dalam dokumen pemberitahuanpabean ekspor,c. meneliti persyaratan Pengembalian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 terkait dengan:1. pemenuhan persyaratan jangka waktu Ekspor;2. kewajaran jangka waktu antara tanggal nomorpendaftaran dokumen pemberitahuan pabean impor,masa produksi dan nomor pendaftaran dokumenpemberitahuan pabean ekspor;dan3. kewajaran jangka waktu antara tanggal penyerahanLaporan Pemakaian Bahan Baku dengan tanggalpemberitahuan pabean ekspor;

4. tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean imporyang dimintakan Pengembalian tidak dalam masapembekuan,d. meneliti kesesuaian penyelesaian Bahan Baku padapermohonan Pengembalian serta laporan penggunaanBahan Baku yang dimintakan Pengembalian (BC.LKT 02)dengan pemberitahuan pabean ekspor; dane. menguji Realisasi Ekspor berdasarkan bukti transaksiekspor berdasarkan manajemen risiko.(2) Permohonan Pengembalian sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu palinglama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal tanda terimapermohonan Pengembalian.(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau KPUpenerbit NIPER Pengembalian menerbitkan Surat KetetapanPembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM)sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar KembaliFasilitas Pengembalian Bea Masuk.(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau KPU penerbitNIPER Pengembalian menyampaikan surat pemberitahuandengan menyebutkan alasan penolakan.(5) Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian BeaMasuk (SKP.FPBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)adalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalamLampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Direktur Jenderal ini.Bagian KelimaPengajuan Ulang (Loading Ulang)Pasal 15(1) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14ayat (1) huruf a terdapat:a. kesalahan pengisian tanggal dan/atau nomor ajudokumen pemberitahuan pabean impor, tanggaldan/atau nomor pendaftaran dokumen pemberitahuanpabean impor, nomor dan tanggal dokumenpemberitahuan pabean ekspor, klasifikasi HS, satuan,kode Bahan Baku, kode Hasil Produksi, jumlah BahanBaku, jumlah Hasil Produksi dan nomor dan/atautanggal LPE; dan/ataub. nomor Konversi yang dilampirkan tidak sesuai denganpermohonan Pengembalian,Pejabat Bea dan Cukai melakukan konfirmasi kepadaPerusahaan dengan mengirimkan surat pemberitahuanmelalui media elektronik atau surat elektronik.(2) Dalam hal hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) membuktikan adanya kesalahan yang tidak signifikan,seperti kesalahan pengetikan atau sejenisnya, Perusahaan

dapat melakukan pengajuan ulang (loading ulang);(3) Pengajuan ulang (loading ulang) permohonan Pengembaliansebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan kembalidalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejaktanggal surat pemberitahuan.(4) Dalam hal pengajuan ulang (loading ulang) permohonanPengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melewatijangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),penelitian permohonan Pengembalian didasarkan pada datayang tidak dimintakan konfirmasi.Pasal 16(1) Lembar asli Surat Ketetapan Pembayaran FasilitasPengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) disampaikan kepadaPerusahaan yang bersangkutan, dan dibuatkan salinanSurat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian BeaMasuk (SKP.FPBM) dengan peruntukan:a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)setempat;b. Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;c. Kantor Pabean atau KPU, tempat dipenuhinya kewajibanpabean impor; dand. Kantor Wilayah atau KPU penerbit NIPER Pengembalian.(2) Penyampaian salinan Surat Ketetapan Pembayaran FasilitasPengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) kepada KantorPelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikanmelalui Kantor Pabean atau KPU tempat dipenuhinyakewajiban pabean impor untuk diajukan bersamaan padasaat pengajuan Surat Perintah Membayar Kembali FasilitasPengembalian Bea Masuk.Bagian KeenamTatacara Pembayaran PengembalianPasal 17(1) Berdasarkan Surat Ketetapan Pembayaran FasilitasPengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Perusahaan mengajukanpermohonan pembayaran Pengembalian Bea Masuk keKantor Pabean atau KPU tempat dipenuhinya kewajibanpabean impor.(2) Berdasarkan permohonan Perusahaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau KPUatau pejabat yang ditunjuk melakukan pengujian SuratKetetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk(SKP.FPBM) yang diserahkan oleh Perusahaan dengansalinan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian

Bea Masuk (SKP.FPBM) yang dikirim oleh Kepala KantorWilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian.(3) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat(2) telah sesuai, Kepala Kantor Pabean atau KPU atau pejabatyang ditunjuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran(SPP).(4) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terdapat ketidaksesuaian, Kepala Kantor Pabean atauKPU melakukan konfirmasi kepada Kepala Kantor Wilayahatau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian.(5) Dalam hal hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat(4), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPERPengembalian menyatakan Surat Ketetapan PembayaranFasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) tidak sesuai,Kepala Kantor Pabean atau KPU menyampaikan suratpemberitahuan penolakan.(6) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pabeanatau KPU atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SuratPerintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian BeaMasuk dalam 5 (lima) rangkap dengan peruntukan:a. lembar ke-1 dan ke-2 untuk Kantor PelayananPerbendaharaan Negara (KPPN);b. lembar ke-3 untuk Perusahaan;c. lembar ke-4 untuk Kantor Wilayah penerbit SuratKetetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk(SKP.FPBM); dand. lembar ke-5 sebagai arsip pada Kantor Pabean atau KPUpenerbit Surat Perintah Membayar Kembali FasilitasPengembalian Bea Masuk.(7) Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas PengembalianBea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkandalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerjasejak tanggal diterima permohonan Pengembalian dariPerusahaan.(8) Lembar ke-1 Surat Perintah Membayar Kembali FasilitasPengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat(6) huruf a disampaikan ke Kantor PelayananPerbendaharaan Negara (KPPN) secara langsung oleh petugasyang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) harikerja sejak tanggal penerbitan Surat Perintah MembayarKembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk.(9) Berdasarkan Surat Perintah Membayar Kembali FasilitasPengembalian Bea Masuk, Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara (KPPN) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18(1) Penandatangan Surat Ketetapan Pembayaran FasilitasPengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) dan Surat PerintahMembayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk tidakboleh dirangkap oleh 1 (satu) orang pejabat.(2) Spesimen tanda tangan pejabat penandatangan SuratKetetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk(SKP.FPBM) dan Surat Perintah Membayar Kembali FasilitasPengembalian Bea Masuk disampaikan ke Kantor PelayananPerbendaharaan Negara (KPPN) setiap tahun atau setiap adaperubahan pejabat penandatangan Surat KetetapanPembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM)dan/atau Surat Perintah Membayar Kembali FasilitasPengembalian Bea Masuk.Bagian KetujuhKelebihan Pembayaran PengembalianPasal 19Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pengembalian,Perusahaan wajib mengembalikan atas kelebihan pembayaranPengembalian.BAB VMONITORING DAN EVALUASIPasal 20(1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPERPengembalian atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjukmelakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitanNIPER Pengembalian secara periodik paling sedikit 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan NIPERPengembalian.(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan data yang adadi Kantor Wilayah atau KPU penerbit NIPER Pengembaliandan/atau data dari sumber lain.(3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Perusahaan harus menyerahkan datadan/atau dokumen terkait fasilitas Pengembalian yangdiminta oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPUpenerbit NIPER Pengembalian.(4) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayahatau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian atau PejabatBea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaanlapangan terhadap persediaan Bahan Baku, barang dalamproses, Hasil Produksi, dan sisa proses produksi(waste/scrap).

(5) Dalam hal dilakukan pemeriksaan lapangan, Pejabat Beadan Cukai menerbitkan surat tugas pemeriksaan lapangandalam rangka monitoring dan evaluasi Perusahaan.(6) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud padaayat (4), dibuatkan berita acara.Pasal 21Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 ayat (4) dan laporan hasil audit kepabeanan, dapatdijadikan dasar untuk melakukan evaluasi atas fasilitasPengembalian yang telah diberikan.BAB VISANKSIBagian PertamaPembekuan NIPER PengembalianPasal 22(1) NIPER Pengembalian dibekukan dalam hal Perusahaan:a. tidak mengajukan permohonan perubahan data NIPERPengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;b. tidak melunasi utang bea masuk dan pajak dalam rangkaimpor, dan/atau sanksi administrasi berupa dendasampai dengan tanggal jatuh tempo;c. tidak mengembalikan kelebihan pembayaranPengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19sampai dengan tanggal jatuh tempo;d. tidak menyerahkan Laporan Pemakaian Bahan Bakusebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;e. tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan dalamrangka pelaksanaan monitoring dan evaluasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan/atauf. diduga melakukan tindak pidana di bidang kepabeanandengan bukti permulaan yang cukup.(2) Dalam hal NIPER Pengembalian dibekukan, Kepala KantorWilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalianmenerbitkan surat pembekuan NIPER Pengembalian kepadaPerusahaan.(3) Dalam hal NIPER Pengembalian dibekukan, ataspemberitahuan pabean impor selama periode pembekuanNIPER Pengembalian tidak dapat diberikan Pengembalian.(4) Selama periode pembekuan NIPER Pengembalian,Perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan untukmemperoleh Pengembalian atas Bahan Baku yang diimpor.

(5) Surat pemberitahuan pembekuan NIPER Pengembaliansebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sesuai contohformat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XV yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DirekturJenderal ini.Pasal 23(1) NIPER Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 dapat diberlakukan kembali, dalam halPerusahaan:a. telah mendapatkan persetujuan perubahan data NIPERPengembalian;b. telah melunasi seluruh utang bea masuk, pajak dalamrangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupadenda;c. telah mengembalikan kelebihan PembayaranPengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;d. telah menyerahkan laporan pemakaian Bahan Bakusebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;e. telah menyerahkan dokumen yang diperlukan dalampelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20; dan/atauf. tidak terbukti melakukan tindak pidana kepabeanan.(2) Untuk dapat diberlakukan kembali NIPER Pengembalianyang dibekukan, Perusahaan mengajukan permohonanpemberlakuan kembali NIPER Pengembalian kepada KepalaKantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPERPengembalian.(3) Dalam hal permohonan pemberlakuan kembali NIPERPengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telahmemenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPERPengembalian menerbitkan surat pemberlakuan kembaliNIPER Pengembalian.(4) Surat pemberlakuan kembali NIPER Pengembaliansebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sesuai contohformat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVI yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DirekturJenderal ini.Bagian KeduaPencabutan NIPER PengembalianPasal 24(1) NIPER Pengembalian dicabut dalam hal Perusahaan :a. tidak mengajukan permohonan perubahan data NIPERPengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak tanggal pembekuan NIPER Pengembaliansebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a;b. tidak melunasi utang bea masuk, pajak dalam rangkaimpor dan/atau sanksi administrasi berupa dendasampai dengan diterbitkannya surat paksa, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b;c. tidak mengembalikan kelebihan pembayaranPengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19sampai dengan diterbitkannya surat paksa;d. tidak mengajukan permohonan Pengembalian dalamjangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12ayat (3) huruf b angka 1 dan Pasal 12 ayat (3) huruf bangka 2 secara berturut-turut;e. terbukti melakukan tindak pidana kepabeananberdasarkan putusan pengadilan;f. melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan BahanBaku di luar lokasi yang tercantum dalam NIPERPengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(1) dan tidak diberikan persetujuan oleh Kepala KantorWilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembaliansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);g. tidak melakukan sendiri seluruh kegiatan pengolahan,perakitan, dan/atau pemasangan pada barang lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);h. melakukan subkontrak tanpa memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat(3);i. bertindak tidak jujur dalam usahanya, antara lainmembuat Konversi yang tidak benar dan mengakibatkankerugian negara;j. berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atauPengusaha di Kawasan Berikat;k. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;l. tidak menyelenggarakan pembukuan berdasarkanprinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum diIndonesia;m. mempunyai laporan keuangan yang dinyatakan olehKantor Akuntan Publik dengan opini disclaimer atauadverse dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;n. tidak menyimpan dan memelihara dengan baik padatempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yangberkaitan dengan kegiatan usahanya selama 10 (sepuluh)tahun;o. tidak menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan,dan/atau dokumen yang menjadi bukti dasarpembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usahatermasuk data elektronik serta surat yang berkaitandengan kegiatan kepabeanan berdasarkan rekomendasidari unit audit Kantor Pusat DJBC atau Kantor Wilayahatau KPU yang didasarkan pada Laporan Hasil AuditKepabeanan dan/atau Cukai;

p. tidak mempunyai reputasi yang baik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a;q. tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh NIPERPengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(2) berdasarkan hasil evaluasi dan monitoringsebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);dan/ataur. mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutanNIPER Pengembalian.(2) Dalam hal NIPER Pengembalian dicabut sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau KepalaKPU penerbit NIPER Pengembalian atas nama Menterimenerbitkan keputusan Pencabutan NIPER Pengembalian.(3) Dalam hal NIPER Pengembalian dicabut, badan usaha wajibmelunasi seluruh tagihan yang terutang sesuai peraturanperundang-undangan di bidang kepabeanan.(4) Keputusan Pencabutan NIPER Pengembalian sebagaimanadimaksud pada ayat (2) adalah sesuai contoh formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVII yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DirekturJenderal ini.BAB VIIKETENTUAN LAIN-LAINPasal 25Dalam hal Perusahaan beralih dari penerima fasilitasPengembalian menjadi penerima fasilitas kawasan berikat,terhadap realisasi Ekspor selama 1 (satu) tahun sebelum tanggalpenerbitan ijin kawasan berikat, dapat diperhitungkan dalampenentuan batas penjualan hasil produksi dari kawasan berikatke tempat lain dalam daerah pabean.Pasal 26(1) Pengawasan terhadap Perusahaan dapat dilakukan olehKantor Pabean yang mengawasi wilayah lokasi Perusahaan.(2) Dalam rangka pengawasan dan pelayanan fasilitasPengembalian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapatmenentukan Kantor Wilayah atau KPU tempat pengawasandan pelayanan fasilitas Pengembalian.(3) Dengan pertimbangan efisiensi pengawasan dan pelayanan,Perusahaan yang berlokasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok,Bekasi, Cikarang, Purwakarta, dan Sukabumi dapat dilayanipenerbitan NIPER Pengembalian dan pelayanan fasilitasPengembalian di Kantor Wilayah DJBC Jakarta.

(4) Dalam hal terdapat Kantor Wilayah atau KPU belum memilikiaplikasi Sistem Komputerisasi Pelayanan (SKP) KITEdan/atau Sistem Komputerisasi Pelayanan (SKP)Pengembalian, pelayanan dan pengawasan fasilitasPengembalian dilakukan oleh Kantor Wilayah penerbitNIPER/NIPER Pengembalian sebelumnya.Pasal 27Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor253/PMK.04/2011 Tentang Pengembalian Bea Masuk YangTelah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah,Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan UntukDiekspor, berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Terhadap badan usaha yang telah memiliki NIPERberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan ImporTujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 15/PMK.011/2011, untuk memperolehPengembalian wajib mengajukan permohonan NIPERPengembalian berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNomor 253/PMK.04/2011 Tentang Pengembalian Bea MasukYang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan UntukDiolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain DenganTujuan Untuk Diekspor dalam jangka waktu paling lamatanggal 31 Desember 2012.b. Dalam hal badan usaha tidak mengajukan permohonanNIPER Pengembalian sampai batas waktu sebagaimanadimaksud pada huruf a, NIPER yang telah dimiliki olehbadan usaha dibekukan sampai proses pencabutan selesai.c. Dalam hal badan usaha yang telah memiliki NIPER, tetapibelum memiliki NIPER Pengembalian, berlaku ketentuansebagai berikut:1. atas bahan baku yang diimpor sebelum berlakunyaPeraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011Tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah DibayarAtas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit,Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan UntukDiekspor terhadap:a) penggunaan dokumen pemberitahuan pabean impor;b) penyelesaian atas bahan baku;c) penyerahan permohonan Pengembalian;diselesaikan berdasarkan Keputusan Menteri KeuanganNomor 580/KMK.04/2003 tentang TatalaksanaKemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannyasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011.

2. penyelesaian bahan baku sebagaimana dimaksud padaangka 1 huruf b) dan penyerahan permohonanPengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 1huruf c) wajib dilaksanakan paling lama tanggal 31 Maret2013.3. atas Bahan Baku yang diimpor setelah berlakunyaPeraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011Tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah DibayarAtas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit,Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan UntukDiekspor terhadap:a) penggunaan dokumen pemberitahuan pabean impor;b) penyelesaian atas bahan baku;c) penyerahan permohonan Pengembalian;diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNomor 253/PMK.04/2011 Tentang Pengembalian BeaMasuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan BahanUntuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang LainDengan Tujuan Untuk Diekspor.d. Terhadap badan usaha yang telah memiliki NIPERberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan ImporTujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 15/PMK.011/2011, harus memenuhiketentuan mengenai pendayagunaan teknologi informasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dalamjangka waktu paling lama tanggal 31 Desember 2012.e. Dalam hal badan usaha beralih dari penerima fasilitasKemudahan Impor Tujuan Ekspor menjadi penerima fasilitaskepabeanan untuk kawasan berikat, terhadap realisasiEkspor dan penyerahan ke kawasan berikat yang telahdilakukan oleh badan usaha tersebut dapat diperhitungkandalam penentuan batas penjualan hasil produksi darikawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.f. Terhadap permohonan pengembalian yang telahdisampaikan oleh badan usaha yang telah memiliki NIPERsebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor253/PMK.04/2011 Tentang Pengembalian Bea Masuk YangTelah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah,Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan TujuanUntuk Diekspor dan masih dalam proses penelitian,penyelesaian penelitian dilakukan berdasarkan KeputusanMenteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentangTatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor danPengawasannya sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor15/PMK.011/2011 dalam jangka waktu paling lama padatanggal 1 April 2014.

Pasal 28Dalam hal Hasil Produksi menggunakan gabungan bahan bakuimpor sebelum 1 April 2012 dan setelah 1 April 2012, berlakuketentuan sebagai berikut:a. penyelesaian atas bahan baku; danb. penyerahan permohonan Pengembalian,diselesaikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan ImporTujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor15/PMK.011/2011.BAB VIIIKETENTUAN PENUTUPPasal 29(1) Penerapan Peraturan Direktur Jenderal ini diberlakukansecara bertahap sebagai berikut:a. Permohonan NIPER Pengembalian dapat dilayani mulaitanggal 1 April 2012 di Kantor Wilayah atau KPU.b. Dalam hal Kantor Wilayah atau KPU belum mempunyaiaplikasi Sistem Komputer Pelayanan (SKP) KITE/ SistemKomputer Pelayanan (SKP) Pengembalian, penerbitanNIPER Pengembalian dapat dilakukan pada KantorWilayah atau KPU lain yang terdekat dengan lokasi pabrikyang telah mempunyai aplikasi Sistem KomputerPelayanan (SKP) KITE/ Sistem Komputer Pelayanan (SKP)Pengembalian.(2) Implementasi dari aplikasi Sistem Komputer Pelayanan (SKP)Pengembalian:a. Kantor Wilayah DJBC Banten ditunjuk sebagai pilotproject implementasi aplikasi Sistem Komputer Pelayanan(SKP) Pengembalian mulai tanggal 1 Juni 2012; danb. Implementasi dari aplikasi Sistem Komputer Pelayanan(SKP) Pengembalian pada Kantor Wilayah atau KPU lain,akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan DirekturJenderal.

Pasal 30Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, KeputusanDirektur Jenderal Nomor 205/BC/2003 tentang PetunjukPelaksanaan Tata Laksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspordan Pengawasannya sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor9/BC/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 31Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1April 2012.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 29 Maret 2012DIREKTUR JENDERAL,ttd.AGUNG KUSWANDONONIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN IPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER- 15 /BC/2012TENTANGTATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAHDIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUKDIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAINDENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPORSURAT PERMOHONAN NIPER PENGEMBALIAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------KOP SURAT---------------------------------------------------------Nomor : Tanggal .......................Lampiran : Daftar Dokumen Persyaratan Permohonan Niper PengembalianDaftar Rencana Produksi Dan Rincian Bahan BakuHal: Permohonan NIPER PengembalianYth. Kepala Kantor .......1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan BahanUntuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan UntukDiekspor dengan ini kami menyerahkan permohonan NIPER Pengembalian.2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan daftar dokumen persyaratanpermohonan NIPER Pengembalian dan berkas dokumen untuk melengkapi permohonandimaksud.3. Terkait permohonan ini, kami menyatakan:a. Dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuaidengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;b. Kesiapan mendayagunakan sistem informasi berbasis komputer untuk pengelolaanatas pemakaian bahan baku dalam proses produksi badan usaha yangbersangkutan yang dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh direktoratjenderal bea dan cukai;c. Telah menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yangberlaku umum di indonesia;d. Penanggung jawab perusahaan (komisaris, direksi, dan manajer) tidak pernahmenjalani hukuman pidana kepabeanan dan/atau cukai dan/atau menjadipengurus badan usaha yang mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu10 (sepuluh) tahun terakhir;e. Badan usaha tidak pernah menjalani hukuman pidana kepabeanan dan/atau cukaidan/atau tidak pernah mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10(sepuluh) tahun terakhir.4. Demikian permohonan kami, jika permohonan kami diterima, kami bersedia memenuhiseluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kami bersediadicabut apabila dokumen dan keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai denganaslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.5. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut:Nama : ..................Nomor Identitas : ..................Surat Tugas/Surat Kuasa No. : ..................Telepon : ..................Email : ..................

6. Berikut pas foto Direksi dan Komisaris serta pegawai yang ditugaskan: **)• *Pas Foto WarnaPas Foto WarnaPas Foto WarnaPas Foto WarnaUkuran 4 x 6Ukuran 4 x 6Ukuran 4 x 6Ukuran 4 x 6Nama : ……No identitas:……..NPWP: …..Alamat: ……Jabatan : …..Nama : ……No identitas:……..NPWP: …..Alamat: ……Jabatan : …..Nama : ……No identitas:……..NPWP: …..Alamat: ……Jabatan : …..Nama : ……No identitas:……..NPWP: …..Alamat: ……Jabatan : …..Pemohon (Penanggung JawabBadan Usaha/Direksi) *)Meterai.........................*) Pimpinan badan usaha yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atauperubahannya.**) Pas foto sesuai dengan jumlah direksi dan komisaris yang ada, serta foto penguruspermohonan.

Lampiran Lampiran I Surat I Surat Permohonan Permohonan NIPER Pembebasan NIPER Pengembalian Nomor …………………………….. Nomor …………DAFTAR RENCANA PRODUKSI DAN RINCIAN BAHAN BAKURENCANA PRODUKSIRINCIAN BAHAN BAKUNO JENIS INDUSTRI PROSES PRODUKSIHASIL PRODUKSIASAL PERSENTASENO URAIAN / SPECTEK HS SATUANURAIAN / SPECTEK HS SATUAN PEMASUKAN LOKAL12………………………,……..,…….,2011PemohonTanda tanganNamaJabatan: ………………………………..: ………………………………..: ………………………………..

Lampiran II Surat Permohonan NIPER PengembalianDAFTAR DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN NIPER PENGEMBALIANNO.DOKUMEN SUMBERASLI / COPYURAIAN DOKUMEN NOMOR TANGGAL DITERBITKAN OLEH BERLAKU S.D ADA TIDAK ADA1 Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR/NIK)2345Bukti Kepemilikan/Penguasaan Lokasi atasGudang Penimbunan Bahan BakuBukti Kepemilikan/Penguasaan LokasiPabrik/Tempat Proses ProduksiBukti Kepemilikan/Penguasaan LokasiPenimbunan Barang Hasil ProduksiBukti Kepemilikan/Penguasaan LokasiKantor6 Izin Usaha Industri berikut perubahannya7 Akte Pendirian dan RUPS Terakhir8Laporan Hasil Audit Akuntan Publik 1 tahunTerakhirDaftar dokumen yang kami lampirkan adalah asli dan benar atas nama badan usaha kami,dan apabila dikemudian hari berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Bea danCukai terbukti tidak benar maka kami bersedia mempertanggungjawabkan sesuaiketentuan yang berlaku.Materai…………….., ………………..PemohonRp.6000,00TTDDIREKTUR JENDERAL,ttd.AGUNG KUSWANDONONIP19670329 199103 1 001

LAMPIRAN IIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER- 15 /BC/2012TENTANGTATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAHDIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUKDIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAINDENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPORSURAT TANDA TERIMA / PENOLAKAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU--------------------------------------------------------------------------------SURAT TANDA TERIMA/PENOLAKAN *) BERKAS PERMOHONAN NIPER PENGEMBALIANNomor : ------Tanggal : ------Yth. Pimpinan Badan Usaha ………..di ……………Berdasarkan surat Saudara Nomor ………. tanggal ………. hal Permohonan NIPERPengembalian dengan ini kami sampaikan bahwa:berkas permohonan lengkap dan dapat diproses lebih lanjutberkas permohonan ditolak karena : ……………………PetugasTTDDIREKTUR JENDERAL,ttd.AGUNG KUSWANDONONIP19670329 199103 1 001

LAMPIRAN IIIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER- 15 /BC/2012TENTANGTATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAHDIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUKDIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAINDENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPORBERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGANNOMOR: ………………………..Pada hari ini ......... tanggal ....... ( ........ ) bulan ........ tahun ........ kami yangbertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor ............ No. ....tanggal ..... serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan BahanUntuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspordan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- /BC/2012 tanggal ……..2012 tentang Tata Laksana Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas ImporBarang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain DenganTujuan Untuk Diekspor, telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap:1. Nama Badan Usaha : ..................2. NPWP Perusahaan : ..................3. Alamat Pabrik : ..................4. Nama pemilik/penanggung jawab : ..................5. Alamat pemilik/penanggung jawab : ..................6. Bidang usaha industri : ..................7. Hasil produksi : ..................Obyek PemeriksaanI. Badan Usaha ...........1. Pabrik/Kegiatan Produksia) tempat penimbunan Bahan Bakub) tempat penimbunan Hasil Produksic) Pabrik/tempat pengolahand) Kegiatan pengolahan / pemasangan / perakitan2. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunana) Tempat pembongkaran dan/atau penimbunandidalam Pabrikb) Tempat pembongkaran dan/atau penimbunandi luar PabrikII. Badan Usaha Penerima Subkontrak1. Pabrik2. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunanHasil Pemeriksaan(lokasi)(lokasi)(lokasi)(diisi proses produksiperusahaan)(lokasi)(lokasi)Lampiran:1. Foto atau daftar mesin atau alat produksi;2. Lain-lain

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya............... , ...............Pejabat Bea dan Cukai,Pimpinan Badan Usaha,------------------------------------------MengetahuiKepala Kantor Wilayah/KPU/Pejabat yangditunjuk,---------------------------------------------------------------

LAMPIRANBERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGANDAFTAR PERTANYAAN / QUISIONERNomor dari : BA- / 20…Tanggal : -20…Data UmumApakah nama perusahaan yang disurvei sama dengan nama perusahaan yang terteradalam permohonan NIPER Pengembalian ?YaTidakApakah alamat kegiatan produksi yang disurvei sama dengan alamat kegiatan produksiyang tertera dalam permohonan NIPER Pengembalian ?YaTidakApakah alamat tempat pembongkaran/penimbunan bahan baku yang disurvei samadengan alamat tempat pembongkaran/penimbunan bahan baku yang tertera dalampermohonan NIPER Pengembalian ?YaTidakApakah alamat tempat penimbunan Hasil Produksi yang disurvei sama dengan alamattempat penimbunan Hasil Produksi yang tertera dalam permohonan NIPERPengembalian ?YaTidakStatus badan usaha adalah :Produsen - EksportirDagang - EksportirApakah perusahaan mempunyai sarana produksi yang terpasang?YaTidak Minta penjelasan :Apakah Dewan Direksi dan Komisaris sesuai KTP/KITAS asli dan tempat tinggalsebenarnya ?YaTidakApakah nama Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang tertera dalam strukturorganisasi yang diajukan dalam permohonan NIPER Pengembalian sesuai dengan yangtertera dalam akte pendirian/perubahan ?YaTidakApakah nama pemegang saham/pemilik modal badan usaha telah sesuai dalam akteterakhir ?YaTidak

Apakah alamat pemegang saham yang tercantum dalam permohonan NIPERPengembalian sesuai tempat tinggalnya ?YaTidakApakah nama pejabat penandatangan telah sesuai dengan struktur organisasi yangdisampaikan?YaTidakApakah dokumen yang terakhir ini sesuai dengan aslinya ?a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Ya Tidakb) Pengusaha Kena Pajak ( PKP ) Ya Tidakc) Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP )/ Ya TidakIjin Industri / Ijin Prinsip BKPM *)d) Akte Pendirian / Perubahan Ya TidakApakah badan usaha tersebut mempunyai NPWP dengan KPP selain yang diajukanpermohonan NIPER Pengembalian ?YaTidakApakah badan usaha hanya menggunakan fasilitas Pengembalian ?YaTidak Bila tidak, sebutkan fasilitas :Apakah perusahaan melakukan sendiri impor, proses dan ekspornya (bukan bergabungdalam grup) ?YaTidak Bila tidak, beri penjelasanApakah impor, proses dan ekspor dilakukan secara terpisah ( holding company)?YaTidak Bila Ya, beri penjelasan :Apakah bank yang digunakan hanya Bank yang tercantum dalam permohonan NIPERPengembalian ?YaTidak Bila tidak, beri penjelasan :Apakah perusahaan juga telah mempunyai ijin sebagai Kawasan Berikat (KB)YaTidak Bila ya, isikan alasannya mengapa perusahaan masih meminta PelayananKemudahan Ekspor?Khusus untuk Kegiatan PerusahaanApakah perusahaan aktif berproduksi ?YaTidak Bila ya kapan mulai berproduksi, bila tidak beri penjelasan

Apakah hasil yang diproduksi oleh pabrik sesuai dengan produk yang tertera dalampermohonan NIPER Pengembalian ?YaTidakBerdasarkan pengamatan di pabrik, metode produksi yang digunakan perusahaan :Metode produksi pesananMetode produksi masaMetode produksi campuranDalam hal hasil produksi merupakan job order, apakah konversi didapat daripembeli/pemesan?Tahapan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan sebelum melakukan produksi?Jelaskan dalam bentuk bagan alurBidang apa saja dalam perusahaan yang menentukan suatu hasil produksi?Apa fungsi dari tiap bidang tersebut terkait dengan pertanyaan diatas?Rencana bahan impor terdiri atas : …………..Rencana hasil produksi yang akan diekspor adalah : …………..Rencana hasil produksi sampingan dan sisa hasil produksi adalah :…….Berapakah kapasitas produksi terpasang, rencana jumlah ekspor dan negara tujuanekspor ? Apakah perusahaan mempunyai lokasi pabrik lain selain yang tertera dalampermohonan NIPER Pengembalian ?YaTidakPihak PerusahaanTim Pemeriksaan LapanganPimpinan / Wakil Perusahaan *) KWBC ................………………………………..DIREKTUR JENDERAL,ttd.AGUNG KUSWANDONONIP19670329 199103 1 001

LAMPIRAN IVPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER- 15 /BC/2012TENTANGTATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAHDIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUKDIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAINDENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPORKEPUTUSAN NIPER PENGEMBALIAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAKEPUTUSAN MENTERI KEUANGANNOMOR ……..….TENTANGPENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS PENGEMBALIAN BEAMASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANGPADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPORKEPADA PT. ……………………….MENTERI KEUANGAN,Menimbang : a.bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan badanusaha …. nomor …. tanggal …., diperoleh kesimpulan bahwa badanusaha telah memenuhi persyaratan dan kriteria untuk ditetapkansebagai Perusahaan penerima fasilitas Pengembalian Bea Masuk atasimpor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang padabarang lain dengan tujuan untuk diekspor;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentangpenetapan perusahaan penerima fasilitas Pengembalian Bea Masukatas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasangpada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor4661);2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentangPengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang DanBahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang LainDengan Tujuan Untuk Diekspor;Memperhatikan: Berita Acara Pemeriksaan Lapangan … . Nomor … tanggal …

M E M U T U S K A N :Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAIPERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUKATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAUDIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPORKEPADA PT. ………………..PERTAMA: Menetapkan Perusahaan penerima fasilitas Pengembalian Bea Masukatas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasangpada barang lain dengan tujuan untuk diekspor kepada:a. Nama Perusahaan : PT. ……..b. NPWP : …………..c. NIPER Pengembalian : xxx/253/KW.xx/20xxd. Alamat Kantor : …………..Nomor Telepon: …………..Nomor Faximili: …………..Alamat Email Perusahaan : …………..e. Nama Pemilik/Penanggung : …………..Jawabf. Alamat Pemilik/Penanggung : …………..Jawabg. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/ : …………..Penanggung Jawabh. Lokasi tempatpengolahan/pabriki. Lokasi Pembongkaran dan/atauPenimbunan Bahan Bakuj. Badan usaha penerimaSubkontrakk. Bidang Usaha Industri : ………..l. Jenis Hasil Produksi : ………..m. Kegiatan Utama Perusahaan : ………..n. Kapasitas Produksi sesuai IUI : ………..: Alamat I : luas …. m2: Status Kepemilikan :: Jangka Waktu Kepemilikan :: Alamat I : luas …. m2: Status Kepemilikan :: Jangka Waktu Kepemilikan :: Alamat I : luas …. m2: Status Kepemilikan :: Jangka Waktu Kepemilikan :: Lokasi I :: Lokasi II :: Lokasi III :: 1 ……….. (Nama, alamat, NPWP): 2 ……….. (Nama, alamat, NPWP): 3 ……….. (Nama, alamat, NPWP)KEDUA: Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertaikewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dibidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidangimpor dan ekspor;KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:1. Menteri Keuangan;2. Direktur Jenderal u.p Fasilitas Kepabeanan;3. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi kegiatan produksi, tempatpenimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, tempat penimbunan HasilProduksi, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);4. pimpinan Perusahaan.Ditetapkan di Jakartapada tanggal …a.n.MENTERI KEUANGANKEPALA KANTOR WILAYAH/ KEPALAKPU *)TTDNAMANIPDIREKTUR JENDERAL,ttd.AGUNG KUSWANDONONIP19670329 199103 1 001

LAMPIRAN VPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER- 15 /BC/2012TENTANGTATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAHDIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUKDIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAINDENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPORSURAT PENOLAKAN PERMOHONAN NIPER PENGEMBALIAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU-------------------------------------------------------------------Nomor : Tanggal......................Sifat :Lampiran :Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan NIPER PengembalianYth. Pimpinan …..diSehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : ............ tanggal ...........hal permohonan NIPER Pengembalian, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagaiberikut:1. Melalui surat tersebut Saudara mengajukan permohonan NIPER Pengembalian2. Bahwa permohonan NIPER Pengembalian Saudara ditolak dengan alasan:a. ………b. ………Demikian disampaikan untuk dimaklumi.Nama JabatanNIP …….DIREKTUR JENDERAL,ttd.AGUNG KUSWANDONONIP19670329 199103 1 001

LAMPIRAN VIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER- 15 /BC/2012TENTANGTATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAHDIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUKDIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAINDENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPORKEPUTUSAN PERUBAHAN DATA NIPER PENGEMBALIAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAKEPUTUSAN MENTERI KEUANGANNOMOR ………TENTANGPERUBAHAN …… (PERTAMA/KEDUA/…..) *) ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGANNOMOR ……. TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA FASILITASPENGEMBALIAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPORKEPADA PT. …………………………………….MENTERI KEUANGAN,Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonanperubahan data NIPER Pengembalian PT ………… Nomor ……….. tanggal……….., NIPER Pengembalian Nomor ………. diperoleh kesimpulan bahwapermohonan perubahan data NIPER Pengembalian dimaksud telahmemenuhi persyaratan;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan ….(Pertama/Kedua/…) *) atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor ….Tentang penetapan sebagai Perusahaan penerima fasilitas Pengembalianbea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, ataudipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor kepada PT.…………………………………….;Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran NegaraIndonesia Nomor 4661);2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentangPengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang DanBahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain DenganTujuan Untuk Diekspor;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan perubahan data NIPER Pengembalian PT ………..Nomor ……….. tanggal ………..2. ………..MEMUTUSKAN :Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ……(PERTAMA/KEDUA/…..) *) ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGANNOMOR ……. TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMAFASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHANUNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGANTUJUAN UNTUK DIEKSPOR KEPADA PT. …………………………………….PERTAMA: Mengubah diktum PERTAMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor ….., menjadi sebagai berikut :“Menetapkan Perusahaan penerima fasilitas Pengembalian BeaMasuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, ataudipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor kepada:a. Nama Perusahaan : PT. ……..b. NPWP : …………..c. NIPER Pengembalian : xxx/253/KW.xx/20xxd. Alamat Kantor : …………..Nomor Telepon: …………..Nomor Faximili: …………..Alamat Email Perusahaan : …………..e. Nama Pemilik/Penanggung : …………..Jawabf. Alamat Pemilik/Penanggung : …………..Jawabg. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/ : …………..Penanggung Jawabh. Lokasi tempatpengolahan/pabriki. Lokasi Pembongkaran dan/atauPenimbunan Bahan Bakuj. Badan usaha penerimaSubkontrakk. Bidang Usaha Industri : ………..l. Jenis Hasil Produksi : ………..m. Kegiatan Utama Perusahaan : ………..n. Kapasitas Produksi sesuai IUI : ………..”: Alamat I : luas …. m2: Status Kepemilikan :: Jangka Waktu Kepemilikan :: Alamat I : luas …. m2: Status Kepemilikan :: Jangka Waktu Kepemilikan :: Alamat I : luas …. m2: Status Kepemilikan :: Jangka Waktu Kepemilikan :: Lokasi I :: Lokasi II :: Lokasi III :: 1 ……….. (Nama, alamat, NPWP): 2 ……….. (Nama, alamat, NPWP): 3 ……….. (Nama, alamat, NPWP)KEDUAKETIGA: Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Keputusan Menteri Keuangan Nomor …..: Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:1. Menteri Keuangan;2. Direktur Jenderal u.p Fasilitas Kepabeanan;3. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi kegiatan produksi, tempatpenimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, tempat penimbunanHasil Produksi, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);4. pimpinan Perusahaan.Ditetapkan di Jakartapada tanggala.n. MENTERI KEUANGANKEPALA KANTOR WILAYAH/KEPALA KPUttd.……………………………NIP ………………………*) pilih sesuai izin yang diberikan.DIREKTUR JENDERAL,ttd.AGUNG KUSWANDONONIP19670329 199103 1 001

LAMPIRAN VIIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER- 15 /BC/2012TENTANGTATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAHDIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUKDIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAINDENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPORSURAT PERSETUJUAN PEMBONGKARAN DAN / ATAU PENIMBUNAN PADA LOKASI LAINSELAIN LOKASI YANG TERCANTUM DALAM DATA NIPER PENGEMBALIAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU-----------------------------------------------------------Nomor : ………… Tanggal ..................Sifat : …………Lampiran : …………Hal : Persetujuan pembongkaran dan / atau penimbunan pada lokasi lokasi lainselain lokasi tercantum dalam data NIPER PengembalianYth. Pimpinan Perusahaandi …………..Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : ............ tanggal ........... perihalpersetujuan pembongkaran dan / atau penimbunan pada lokasi lain selain lokasi yangtercantum dalam NIPER Pengembalian, dengan ini diberitahukan bahwa:1. Permohonan Saudara untuk melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan padalokasi lain selain lokasi yang tercantum dalam NIPER Pengembalian dilokasi:Lokasi Gudang/.... : ..............Alamat : ..............Jenis Bahan Baku : ..............yang ditimbunJumlah Bahan Baku : ..............PIB Nopen/Tgl : ..............dapat disetujui.2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:a. Persetujuan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran dan/ataupenimbunan;b. Dalam hal pembongkaran dan/atau penimbunan dilakukan pada lokasisebagaimana dimaksud pada butir 1 akan dipergunakan secara tetap dan/atauberulang-ulang, Saudara wajib mengajukan perubahan data dalam NIPERPengembalian;c. Terhadap Bahan Baku yang dibongkar dan/atau ditimbun, Perusahaan harusmempertanggungjawabkan Bahan Baku untuk diolah, dirakit, atau dipasang padabarang lain dengan tujuan untuk diekspor.Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.Kepala Kantor………….NIP …….

Tembusan :1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah;2. Kepala Kantor Pabean tempat pembongkaran dan/atau penimbunan.DIREKTUR JENDERAL,ttd.AGUNG KUSWANDONONIP19670329 199103 1 001

PERMOHONAN IJIN MELAKUKAN SUBKONTRAK PADA BADAN USAHA PENERIMASUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DATA NIPER PENGEMBALIAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------KOP PERUSAHAAN-----------------------------------------------Nomor : .............Kepada : Kepala Kantor Wilayah ............Hal : Permohonan ijin melakukan subkontrak pada badan usahapenerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data NIPERPengembalianLampiran : 1. daftar Bahan Baku yang disubkontrakkan dan hasil pekerjaansubkontrak;2. perjanjian subkontrakKami perusahaan pemegang NIPER Pengembalian Nomor : ....... dengan inimengajukan permohonan ijin melakukan subkontrak pada badan usaha penerimasubkontrak yang tidak terdaftar dalam data NIPER Pengembalian dengan data sebagaiberikut:Badan Usaha : ..............Alamat : ..............NPWP : ..............Ijin Usaha Industri : ..............Jenis pekerjaan yang : ..............disubkontrakkanLAMPIRAN VIIIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER- 15 /BC/2012TENTANGTATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAHDIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUKDIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAINDENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPORApabila permohonan ini disetujui, kami menyatakan tunduk pada ketentuanperaturan yang mengatur tentang Pengembalian Bea Masuk atas impor barang danbahan untuk diolah, dirakit dan/atau dipasang pada barang lain dengan tujuan diekspor.MateraiRp.6000,00Penanggung JawabJabatanTTDNama LengkapDIREKTUR JENDERAL,ttd.AGUNG KUSWANDONONIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN IXPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER- 15 /BC/2012TENTANGTATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAHDIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUKDIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAINDENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPORSURAT PERSETUJUAN MELAKUKAN SUBKONTRAK PADA BADAN USAHA PENERIMASUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DATA NIPER PENGEMBALIAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU-----------------------------------------------------------Nomor : ………… Tanggal ..................Sifat : …………Lampiran : …………Hal : Persetujuan melakukan subkontrak pada badan usaha penerimasubkontrak yang tidak terdaftar dalam data NIPER PengembalianYth. Pimpinan Perusahaandi …………..Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : ............ tanggal ........... perihal..............., dengan ini diberitahukan bahwa:1. Dapat disetujui permohonan Perusahaan ……. untuk melakukan subkontrak padabadan usaha:Badan Usaha : ..............Alamat : ..............NPWP : ..............Ijin Usaha Industri : ..............Jenis pekerjaan yang : ..............disubkontrakkan2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:a. hasil pekerjaan subkontrak harus kembali ke Perusahaan;b. Persetujuan pemberian ijin subkontrak pada lokasi badan usaha seperti tersebutpada butir 1 hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak;Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.Kepala KantorTembusan :1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah;2. Kepala Kantor Pabean.………….NIP …….DIREKTUR JENDERAL,ttd.AGUNG KUSWANDONONIP19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER- 15 /BC/2012TENTANGTATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAHLampiran VIIIDIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUKDIOLAH, DIRAKIT, ATAU Peraturan DIPASANG Direktur Jenderal PADA Bea dan BARANG Cukai LAINDENGAN TUJUAN UNTUK Nomor DIEKSPOR:Tanggal :LAPORAN PEMAKAIAN BAHAN BAKU YANG DIMINTAKAN PENGEMBALIANKODE BAHAN BAKU JUMLAHNO PIB NO PIB KODENILAI CIFNO/TGL SSPCPNO URUT HSSATUANBEA MASUKLAPORAN AJU/TGL NOPEN/TGL KANTOR(Rp)URAIAN BARANG HARGA PER SAT JUMLAH1 2 3 4 5 6 7 8 9 10PEMBUATPEMERIKSAPENANGGUNG JAWAB PERUSAHAANPENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN::: ……… TTD: ……… TTD: ……… TTDMateraiRp.6.000,00TTDDIREKTUR JENDERAL,ttd.AGUNG KUSWANDONONIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER- 15 /BC/2012TENTANGTATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAHDIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUKDIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAINDENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPORLEMBAR KONVERSILampiran VIII.APeraturan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor :Tanggal :NAMA PERUSAHAAN: ………...NIPER PENGEMBALIAN: …………MASA PRODUKSI: …………PERIODE IMPOR BULAN ………..2011 S.D. ……….2012NOMORKONVERSIDATA HASIL PRODUKSIKONVERSIBAHAN BAKU TERPAKAIKODE HASIL PRODUKSIKODE BAHAN BAKUTERKANDUNG WASTE/SCRAPNO. HSSAT NO. HSSAT KOEFISIENURAIAN BARANG URAIAN BARANG (%) (%)1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 123DIOTORISASI OLEH:TANGGAL: ….MateraiBAG ACCOUNTING BAG PRODUKSI BAG PURCHASINGRp.6.000,00Pimpinan PerusahaanMENGETAHUI:PIMPINAN PERUSAHAANDIREKTUR JENDERAL,ttd.AGUNG KUSWANDONONIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XIIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER- 15 /BC/2012TENTANGTATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAHDIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUKDIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAINDENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPORSURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------KOP SURAT PERUSAHAAN----------------------------------------------------------Nomor : Tanggal ……Lampiran :Perihal : Permohonan PengembalianKepada : Yth. Kepala Kantor Wilayah ……di …………….Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari:Nama PerusahaanNPWP PerusahaanNIPER PengembalianAlamat KantorTelepon/FaxNomor RekeningPada BankKode Bank: ………………: ………………: ………………: ………………: ………………: ………………: ………………: ………………dengan ini mengajukan permohonan Pengembalian Bea Masuk atas impor barangdan bahan untuk diolah, dirakit, dan/atau dipasang pada barang lain dengan tujuanuntuk diekspor.Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:a) tanda terima lembar konversi;b) dokumen impor;c) dokumen ekspor; dand) salinan bukti penerimaan transaksi Ekspor berupa buku piutang, letter of credit,rekening koran, telegraphic transfer, dan/atau dokumen yang membuktikan adanyatransaksi Ekspor;Apabila permohonan ini disetujui, kami menyatakan tunduk pada ketentuan peraturanyang mengatur mengenai Pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untukdiolah, dirakit, dan/atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.PemohonmateraiRp.6.000,00TTDNamaJabatan: …………: …………DIREKTUR JENDERAL,ttd.AGUNG KUSWANDONONIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XIIIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER- 15 /BC/2012TENTANGTATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAHDIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUKDIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAINDENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPORLAPORAN PENGGUNAAN BAHAN BAKU YANG DIMINTAKAN PENGEMBALIANNAMA PERUSAHAAN : ………...NIPER PENGEMBALIAN : …………MASA PRODUKSI: …………PERIODE PELAPORAN BULAN ………..20... S.D. ……….20...NOPEBNOPEN/TGLPENYELESAIANDATA DOKUMEN PEMBERITAHUANKODE HASIL PRODUKSIKODE HSKANTOR URAIAN BARANGNILAI (Rp)JMLSATUANDATA DOK PENUNJANGNO & TGLLPE/LHPNOMORKONVERSI YGDIGUNAKANNOPIB NOAJU/TGLPIBNOPEN/TGLPEMAKAIAN BAHAN BAKU ASAL IMPORKODEKANTORKODE BAHAN BAKUURAIAN BARANG1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161NOURUTHSJUMLAHSATUANHARGA PERSATNILAI CIF(Rp)BEAMASUKTOTAL NILAI CIF : …………MateraiTOTAL NILAI BM : …………Rp.6000,00PEMBUAT : ………… TTD : …………PEMERIKSA : ………… TTD : …………DIKETAHUI PIMPINAN PERUSAHAAN: …………DIREKTUR JENDERAL,ttd.AGUNG KUSWANDONONIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XIVPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER- 15 /BC/2012TENTANGTATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAHDIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUKDIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAINDENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPORSURAT KETETAPAN PEMBAYARAN FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK(SKP.FPBM)----------------------------------------------------------------------------------------------------------MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAKEPUTUSAN MENTERI KEUANGANNOMOR …………TENTANGPENETAPAN PENGEMBALIAN BEA MASUK (SKP.FPBM) UNTUK PERUSAHAAN…………. NIPER PENGEMBALIAN NOMOR …….MENTERI KEUANGAN,Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian atas permohonan PT. ….nomor …. tanggal …., diperoleh kesimpulan bahwa yangbersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diberikanPengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untukdiolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuanuntuk diekspor;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentangpenetapan Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) atas imporbarang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang padabarang lain dengan tujuan untuk diekspor;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran NegaraIndonesia Nomor 4661);

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73; Tambahan LembaranNegara Indonesia Nomor 4212);3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentangPengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor BarangDan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada BarangLain Dengan Tujuan Untuk Diekspor;4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2005 tentangTatacara Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai Yang TelahDibayar Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor;M E M U T U S K A N :Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPANPENGEMBALIAN BEA MASUK (SKP.FPBM) UNTUK PERUSAHAAN…………. NIPER PENGEMBALIAN NOMOR …….,PERTAMA: Memberikan Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) kepada:a. Nama Perusahaan : PT. ……….b. NPWP Perusahaan : …………….c. Alamat Kantor : …………….d. Nomor Rekening BankPada BankKode BankAlamat Bank: …………….: …………….: …………….: …………….KEDUAKETIGAKEEMPATatas permohonan dengan register Kantor Wilayah DJBC ………..Nomor …………… tanggal ……..: Jumlah Pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud DIKTUMPERTAMA adalah sebesar Rp. …….. (…………tulisan……..) denganperhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran KeputusanMenteri Keuangan ini.: Pengembalian Bea Masuk sebagaimana tersebut pada DIKTUMKEDUA dibayarkan melalui Kantor Pabean tempat pemenuhankewajiban pabean impor dengan perincian sebagai berikut :No. Kantor Pabean Jumlah (Rp)1. ………….. …………..2. ………….. (dst) …………..: Keputusan Menteri Keuangan ini menjadi dasar bagi penerbitanSurat Perintah Membayar (SPMK) bagi Kantor Pabean tempatpemenuhan kewajiban pabean impor.

KELIMA: Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyataterdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan seperlunya.SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan;2. Kepala Kantor Pabean ....... (tempat pemenuhan kewajiban pabean impor);3. Kepala KPPN............4. Pimpinan Perusahaan.Ditetapkan di : ........pada tanggal : ........a.n.MENTERI KEUANGANKEPALA KANTOR WILAYAH/KEPALA KPU *)TTDNAMANIP

LAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI KEUANGANTENTANG PENETAPAN PENGEMBALIAN BEA MASUK (SKP.FPBM) UNTUK PERUSAHAAN…………. NIPER PENGEMBALIAN NOMOR …….NOMOR : …………DAFTAR BAHAN BAKU YANG MENDAPAT PENGEMBALIAN BEA MASUK UNTUKPERUSAHAAN ……. NIPER PENGEMBALIAN ………. PADA KANTOR PABEAN …………NO1.NOPEN/TGLPIBURAIAN BARANGKODE HSSERI BARANGNILAI BM DLMPIB (RP)NILAI BMYANG DIKEMBALIKANJUMLAHXXXJUMLAH TOTAL PENGEMBALIAN RP (…..TULISAN…….)KEPALA KANTOR WILAYAH/KEPALA KPU *)TTDNAMADIREKTUR JENDERAL,ttd.AGUNG KUSWANDONONIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XVPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER- 15 /BC/2012TENTANGTATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAHDIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUKDIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAINDENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPORSURAT PEMBEKUAN NIPER PENGEMBALIAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU--------------------------------------------------------------------------------Nomor : S - ..........Hal: Pembekuan NIPER Pengembalian Nomor ....... PT ………Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang TelahDibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang padaBarang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagaiberikut :1. Bahwa Saudara telah melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuanNIPER Pengembalian Saudara yaitu :a. ................b. ................c. .................2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat NIPER Pengembalian Saudaratelah memenuhi kriteria pembekuan NIPER Pengembalian sesuai ketentuan diatas maka terhitung tanggal ................. ini NIPER Pengembalian Saudaradibekukan.3. Dengan pembekuan ini maka berlaku ketentuan:a. atas pemberitahuan pabean impor selama periode pembekuan NIPERPengembalian tidak dapat diberikan Pengembalian;b. Saudara tidak dapat mengajukan permohonan untuk memperolehPengembalian atas Bahan Baku yang diimpor;sampai dengan izin Saudara diberlakukan kembali.Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

An. Menteri KeuanganKepalaWilayah/KPUKantor.......................NIP ................Tembusan :1. Direktur Jenderal;2. Kepala Kantor Pabean;3. Pimpinan Perusahaan;DIREKTUR JENDERAL,ttd.AGUNG KUSWANDONONIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XVIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER- 15 /BC/2012TENTANGTATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAHDIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUKDIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAINDENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPORSURAT PEMBERLAKUAN KEMBALI NIPER PENGEMBALIAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU--------------------------------------------------------------------------------Nomor : S - ..........Hal: Pemberlakuan Kembali NIPER Pengembalian Nomor ....... PT ………Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 23 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang TelahDibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang padaBarang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagaiberikut:1. Bahwa Saudara telah memenuhi ketentuan pemberlakuan kembali NIPERPengembalian Saudara yaitu:a. ................b. ................c. .................2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat NIPER Pengembalian Saudaratelah memenuhi kriteria pemberlakuan kembali NIPER Pengembalian sesuaiketentuan di atas maka terhitung tanggal ................. ini NIPER PengembalianSaudara diberlakukan kembali.Demikian disampaikan agar dilaksanakan sesuai ketentuan.An. Menteri KeuanganKepala Kantor Wilayah/KPU........................NIP ...............Tembusan :1. Direktur Jenderal;2. Kepala Kantor Pabean;3. Pimpinan Perusahaan;DIREKTUR JENDERAL,ttd.AGUNG KUSWANDONONIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XVIIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER- 15 /BC/2012TENTANGTATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAHDIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUKDIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAINDENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPORKEPUTUSAN PENCABUTAN NIPER PENGEMBALIAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAKEPUTUSAN MENTERI KEUANGANNOMOR ……….TENTANGPENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR …….MENTERI KEUANGAN,Menimbang: a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap PT. ……….. NIPERPengembalian Nomor …… Tanggal ….., diperoleh kesimpulan bahwaPerusahaan telah memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimanadiatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang TelahDibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atauDipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan TentangPencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ……… ;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentangPengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barang danBahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Laindengan Tujuan untuk Diekspor;Memperhatikan :1. ………..2. ………..MEMUTUSKAN :Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTANKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ……..PERTAMAKEDUAKETIGA: Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor ……….: Badan usaha wajib melunasi seluruh tagihan yang terutang sesuaiperaturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.: Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Salinan keputusan ini disampaikan kepada:1. Menteri Keuangan;2. Direktur Jenderal u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan;3. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi kegiatan produksi,tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, tempatpenimbunan Hasil Produksi, dan/atau badan usaha penerimasubkontrak);4. Pimpinan Perusahaan.Ditetapkan di Jakartapada tanggala.n. MENTERI KEUANGANKEPALA KANTOR WILAYAH/KPUttd.……………………………NIP ………………………DIREKTUR JENDERAL,ttd.AGUNG KUSWANDONONIP 19670329 199103 1 001