kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal bea ...

sejak tanggal pembekuan NIPER Pengembaliansebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a;b. tidak melunasi utang bea masuk, pajak dalam rangkaimpor dan/atau sanksi administrasi berupa dendasampai dengan diterbitkannya surat paksa, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b;c. tidak mengembalikan kelebihan pembayaranPengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19sampai dengan diterbitkannya surat paksa;d. tidak mengajukan permohonan Pengembalian dalamjangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12ayat (3) huruf b angka 1 dan Pasal 12 ayat (3) huruf bangka 2 secara berturut-turut;e. terbukti melakukan tindak pidana kepabeananberdasarkan putusan pengadilan;f. melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan BahanBaku di luar lokasi yang tercantum dalam NIPERPengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(1) dan tidak diberikan persetujuan oleh Kepala KantorWilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembaliansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);g. tidak melakukan sendiri seluruh kegiatan pengolahan,perakitan, dan/atau pemasangan pada barang lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);h. melakukan subkontrak tanpa memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat(3);i. bertindak tidak jujur dalam usahanya, antara lainmembuat Konversi yang tidak benar dan mengakibatkankerugian negara;j. berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atauPengusaha di Kawasan Berikat;k. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;l. tidak menyelenggarakan pembukuan berdasarkanprinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum diIndonesia;m. mempunyai laporan keuangan yang dinyatakan olehKantor Akuntan Publik dengan opini disclaimer atauadverse dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;n. tidak menyimpan dan memelihara dengan baik padatempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yangberkaitan dengan kegiatan usahanya selama 10 (sepuluh)tahun;o. tidak menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan,dan/atau dokumen yang menjadi bukti dasarpembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usahatermasuk data elektronik serta surat yang berkaitandengan kegiatan kepabeanan berdasarkan rekomendasidari unit audit Kantor Pusat DJBC atau Kantor Wilayahatau KPU yang didasarkan pada Laporan Hasil AuditKepabeanan dan/atau Cukai;