kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal bea ...

tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo, atas beamasuk dan pajak dalam rangka impor dan/atau sanksiadministrasi berupa denda;h. print screen atau buku manual atas sistem informasiberbasis komputer untuk pengelolaan atas pemakaianBahan Baku dalam proses produksi badan usaha yangbersangkutan yang dapat diakses untuk kepentinganpemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,yang berisi elemen data berupa:1. alur pemasukan Bahan Baku;2. alur pemakaian Bahan Baku Impor dan Bahan Bakuasal tempat lain dalam daerah pabean, dalam prosesproduksi;3. alur pengeluaran Hasil Produksi;4. identifikasi/pengkodean atas Bahan Baku asal Impor(fasilitas / bukan fasilitas) dan asal tempat laindalam daerah pabean;5. identifikasi/pengkodean atas Hasil Produksi; dan6. keterkaitan antara pemasukan Bahan Baku,pemakaian Bahan Baku, dan pengeluaran hasilproduksi dalam bentuk konversi, dani. laporan keuangan satu tahun terakhir yang telahdiaudit oleh kantor akuntan publik dengan hasil audityang menyatakan bahwa badan usaha tersebut tidakmendapatkan opini disclaimer atau adverse.(5) Dalam hal badan usaha mempunyai lebih dari 1 (satu) lokasipabrik, surat permohonan NIPER Pengembalian ditujukankepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yangmengawasi lokasi pabrik yang mempunyai volume kegiatanImpor terbesar.(6) Surat Permohonan NIPER Pengembalian sebagaimanadimaksud pada ayat (4) adalah sesuai contoh formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderalini.Bagian KeduaPenetapan NIPER PengembalianPasal 4(1) Terhadap permohonan badan usaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (4), Kepala Kantor Wilayah atau KepalaKPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:a. menerima dan melakukan pemeriksaan kelengkapandokumen terhadap permohonan beserta lampirankelengkapan data badan usaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (4);