kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal bea ...

(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tidak disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPUpenerbit NIPER Pengembalian menerbitkan suratpemberitahuan penolakan dengan disertai alasan.(6) Persetujuan pembongkaran dan/atau penimbunan di lokasisebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk1 (satu) kali pembongkaran dan/atau penimbunan.(7) Dalam hal pembongkaran dan/atau penimbunan dilakukanpada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akandipergunakan secara tetap dan/atau berulang-ulang,Perusahaan wajib mengajukan perubahan data dalamNIPER Pengembalian.(8) Surat persetujuan pembongkaran dan/atau penimbunan dilokasi selain lokasi yang tercantum dalam NIPERPengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalahsesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalamLampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Direktur Jenderal ini.Bagian KeduaPengolahan, Perakitan, dan/atau PemasanganBahan Baku dan SubkontrakPasal 9(1) Kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasanganBahan Baku pada barang lain sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, wajib dilakukan sendiri olehPerusahaan.(2) Perusahaan dapat memberikan subkontrak sebagian darikegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasanganBahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadabadan usaha industri yang terdapat dalam NIPERPengembalian dengan syarat sebagai berikut:a. pekerjaan yang disubkontrakkan bukan merupakankegiatan utama dalam proses produksi; danb. pekerjaan yang disubkontrakkan bukan merupakanpemeriksaan awal, penyortiran, pengepakan, dan/ataupemeriksaan akhir.(3) Dalam hal subkontrak dilakukan oleh badan usaha industriyang tidak tercantum dalam NIPER Pengembalian,Perusahaan harus terlebih dahulu mengajukan permohonankepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbitNIPER Pengembalian untuk mendapatkan persetujuan.(4) Dalam hal subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)yang akan dilakukan secara tetap dan/atau berulang,Perusahaan harus mengajukan perubahan data penerimasubkontrak dalam NIPER Pengembalian.(5) Dalam memberikan persetujuan subkontrak sebagaimanadimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala