kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal bea ...

Pasal 18(1) Penandatangan Surat Ketetapan Pembayaran FasilitasPengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) dan Surat PerintahMembayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk tidakboleh dirangkap oleh 1 (satu) orang pejabat.(2) Spesimen tanda tangan pejabat penandatangan SuratKetetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk(SKP.FPBM) dan Surat Perintah Membayar Kembali FasilitasPengembalian Bea Masuk disampaikan ke Kantor PelayananPerbendaharaan Negara (KPPN) setiap tahun atau setiap adaperubahan pejabat penandatangan Surat KetetapanPembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM)dan/atau Surat Perintah Membayar Kembali FasilitasPengembalian Bea Masuk.Bagian KetujuhKelebihan Pembayaran PengembalianPasal 19Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pengembalian,Perusahaan wajib mengembalikan atas kelebihan pembayaranPengembalian.BAB VMONITORING DAN EVALUASIPasal 20(1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPERPengembalian atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjukmelakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitanNIPER Pengembalian secara periodik paling sedikit 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan NIPERPengembalian.(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan data yang adadi Kantor Wilayah atau KPU penerbit NIPER Pengembaliandan/atau data dari sumber lain.(3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Perusahaan harus menyerahkan datadan/atau dokumen terkait fasilitas Pengembalian yangdiminta oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPUpenerbit NIPER Pengembalian.(4) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayahatau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian atau PejabatBea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaanlapangan terhadap persediaan Bahan Baku, barang dalamproses, Hasil Produksi, dan sisa proses produksi(waste/scrap).