kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal bea ...

g. melakukan konfirmasi kepada Direktorat Penindakandan Penyidikan terkait :1. status profil importir; dan2. status blokir badan usaha yang bersangkutan.(2) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkankeputusan NIPER Pengembalian dalam hal permohonandisetujui paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejakpermohonan diterima, atau membuat surat pemberitahuanpenolakan disertai dengan alasan dalam hal permohonanditolak.(3) Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukanpemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d:a. menerima surat tugas dari Kepala Kantor Wilayah atauKepala KPU untuk melakukan pemeriksaan lapanganterhadap:1. lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan BahanBaku, tempat penimbunan Hasil Produksi;2. lokasi tempat pembongkaran dan/atau penimbunanBahan Baku yang berbeda dengan lokasi kegiatanproduksi, tempat pembongkaran dan/ataupenimbunan Bahan Baku, dan/atau tempatpenimbunan Hasil Produksi;3. lokasi badan usaha penerima subkontrak, dalam halbadan usaha melakukan kegiatan subkontrak;4. kegiatan pengolahan, perakitan, dan/ataupemasangan bahan baku pada barang lain; dan5. kesesuaian antara print screen atau buku manualatas pengelolaan atas pemakaian Bahan Baku dalamproses produksi dengan sistem informasi berbasiskomputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat(4) huruf h,b. menuangkan hasil pemeriksaan lapangan ke dalamberita acara; danc. menyerahkan berita acara kepada Kepala KantorWilayah atau Kepala KPU atau Pejabat yang ditunjuk.(4) Surat tanda terima/penolakan berkas permohonan NIPERPengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,adalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalamLampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Direktur Jenderal ini.(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,adalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalamLampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Direktur Jenderal ini.(6) Keputusan NIPER Pengembalian sebagaimana dimaksudpada ayat (2), adalah sesuai contoh format sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.