kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal bea ...

(7) Surat penolakan permohonan NIPER Pengembaliansebagaimana disebut pada ayat (2), sesuai contoh formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderalini.Bagian KetigaPerubahan Data NIPER PengembalianPasal 5(1) Dalam hal terdapat perubahan data dalam NIPERPengembalian, Perusahaan harus mengajukan permohonankepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbitNIPER Pengembalian untuk dilakukan perubahan dataNIPER Pengembalian dimaksud.(2) Perubahan data NIPER Pengembalian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang harus diajukan permohonanuntuk dilakukan perubahan terkait:a. entitas perusahaan;b. eksistensi Perusahaan seperti perubahan lokasi,dan/atau luas;c. lokasi pembongkaran dan /atau penimbunan BahanBaku;d. kegiatan subkontrak; dan/ataue. izin usaha industri.(3) Permohonan perubahan data NIPER Pengembaliansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengandokumen data yang mengalami perubahan sebagaimanadimaksud pada ayat (2).(4) Terhadap permohonan perubahan data NIPERPengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pejabat Bea dan Cukai :a. menerima berkas permohonan beserta lampirannya;b. meneliti kelengkapan dan kesesuaian permohonanbeserta lampirannya;danc. melakukan pemeriksaan lapangan dalam hal perubahansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan hurufc;(5) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPERPengembalian atas nama Menteri menerbitkan keputusanperubahan data NIPER Pengembalian dalam halpermohonan perubahan data NIPER Pengembaliandisetujui, atau menerbitkan surat pemberitahuanpenolakan beserta alasannya, dalam hal permohonanperubahan data NIPER Pengembalian ditolak.(6) Keputusan perubahan data NIPER Pengembaliansebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sesuai contohformat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDirektur Jenderal ini.