kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal bea ...

2. penyelesaian bahan baku sebagaimana dimaksud padaangka 1 huruf b) dan penyerahan permohonanPengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 1huruf c) wajib dilaksanakan paling lama tanggal 31 Maret2013.3. atas Bahan Baku yang diimpor setelah berlakunyaPeraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011Tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah DibayarAtas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit,Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan UntukDiekspor terhadap:a) penggunaan dokumen pemberitahuan pabean impor;b) penyelesaian atas bahan baku;c) penyerahan permohonan Pengembalian;diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNomor 253/PMK.04/2011 Tentang Pengembalian BeaMasuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan BahanUntuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang LainDengan Tujuan Untuk Diekspor.d. Terhadap badan usaha yang telah memiliki NIPERberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan ImporTujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 15/PMK.011/2011, harus memenuhiketentuan mengenai pendayagunaan teknologi informasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dalamjangka waktu paling lama tanggal 31 Desember 2012.e. Dalam hal badan usaha beralih dari penerima fasilitasKemudahan Impor Tujuan Ekspor menjadi penerima fasilitaskepabeanan untuk kawasan berikat, terhadap realisasiEkspor dan penyerahan ke kawasan berikat yang telahdilakukan oleh badan usaha tersebut dapat diperhitungkandalam penentuan batas penjualan hasil produksi darikawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.f. Terhadap permohonan pengembalian yang telahdisampaikan oleh badan usaha yang telah memiliki NIPERsebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor253/PMK.04/2011 Tentang Pengembalian Bea Masuk YangTelah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah,Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan TujuanUntuk Diekspor dan masih dalam proses penelitian,penyelesaian penelitian dilakukan berdasarkan KeputusanMenteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentangTatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor danPengawasannya sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor15/PMK.011/2011 dalam jangka waktu paling lama padatanggal 1 April 2014.