kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal bea ...

p. tidak mempunyai reputasi yang baik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a;q. tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh NIPERPengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(2) berdasarkan hasil evaluasi dan monitoringsebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);dan/ataur. mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutanNIPER Pengembalian.(2) Dalam hal NIPER Pengembalian dicabut sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau KepalaKPU penerbit NIPER Pengembalian atas nama Menterimenerbitkan keputusan Pencabutan NIPER Pengembalian.(3) Dalam hal NIPER Pengembalian dicabut, badan usaha wajibmelunasi seluruh tagihan yang terutang sesuai peraturanperundang-undangan di bidang kepabeanan.(4) Keputusan Pencabutan NIPER Pengembalian sebagaimanadimaksud pada ayat (2) adalah sesuai contoh formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVII yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DirekturJenderal ini.BAB VIIKETENTUAN LAIN-LAINPasal 25Dalam hal Perusahaan beralih dari penerima fasilitasPengembalian menjadi penerima fasilitas kawasan berikat,terhadap realisasi Ekspor selama 1 (satu) tahun sebelum tanggalpenerbitan ijin kawasan berikat, dapat diperhitungkan dalampenentuan batas penjualan hasil produksi dari kawasan berikatke tempat lain dalam daerah pabean.Pasal 26(1) Pengawasan terhadap Perusahaan dapat dilakukan olehKantor Pabean yang mengawasi wilayah lokasi Perusahaan.(2) Dalam rangka pengawasan dan pelayanan fasilitasPengembalian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapatmenentukan Kantor Wilayah atau KPU tempat pengawasandan pelayanan fasilitas Pengembalian.(3) Dengan pertimbangan efisiensi pengawasan dan pelayanan,Perusahaan yang berlokasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok,Bekasi, Cikarang, Purwakarta, dan Sukabumi dapat dilayanipenerbitan NIPER Pengembalian dan pelayanan fasilitasPengembalian di Kantor Wilayah DJBC Jakarta.