kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal bea ...

(5) Surat pemberitahuan pembekuan NIPER Pengembaliansebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sesuai contohformat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XV yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DirekturJenderal ini.Pasal 23(1) NIPER Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 dapat diberlakukan kembali, dalam halPerusahaan:a. telah mendapatkan persetujuan perubahan data NIPERPengembalian;b. telah melunasi seluruh utang bea masuk, pajak dalamrangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupadenda;c. telah mengembalikan kelebihan PembayaranPengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;d. telah menyerahkan laporan pemakaian Bahan Bakusebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;e. telah menyerahkan dokumen yang diperlukan dalampelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20; dan/atauf. tidak terbukti melakukan tindak pidana kepabeanan.(2) Untuk dapat diberlakukan kembali NIPER Pengembalianyang dibekukan, Perusahaan mengajukan permohonanpemberlakuan kembali NIPER Pengembalian kepada KepalaKantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPERPengembalian.(3) Dalam hal permohonan pemberlakuan kembali NIPERPengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telahmemenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPERPengembalian menerbitkan surat pemberlakuan kembaliNIPER Pengembalian.(4) Surat pemberlakuan kembali NIPER Pengembaliansebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sesuai contohformat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVI yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DirekturJenderal ini.Bagian KeduaPencabutan NIPER PengembalianPasal 24(1) NIPER Pengembalian dicabut dalam hal Perusahaan :a. tidak mengajukan permohonan perubahan data NIPERPengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari