kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal bea ...

More documents

Recommendations

Info

$E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01$

(7) Surat penolakan permohonan NIPER Pengembaliansebagaimana disebut pada ayat (2), sesuai contoh formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderalini.Bagian KetigaPerubahan Data NIPER PengembalianPasal 5(1) Dalam hal terdapat perubahan data dalam NIPERPengembalian, Perusahaan harus mengajukan permohonankepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbitNIPER Pengembalian untuk dilakukan perubahan dataNIPER Pengembalian dimaksud.(2) Perubahan data NIPER Pengembalian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang harus diajukan permohonanuntuk dilakukan perubahan terkait:a. entitas perusahaan;b. eksistensi Perusahaan seperti perubahan lokasi,dan/atau luas;c. lokasi pembongkaran dan /atau penimbunan BahanBaku;d. kegiatan subkontrak; dan/ataue. izin usaha industri.(3) Permohonan perubahan data NIPER Pengembaliansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengandokumen data yang mengalami perubahan sebagaimanadimaksud pada ayat (2).(4) Terhadap permohonan perubahan data NIPERPengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pejabat Bea dan Cukai :a. menerima berkas permohonan beserta lampirannya;b. meneliti kelengkapan dan kesesuaian permohonanbeserta lampirannya;danc. melakukan pemeriksaan lapangan dalam hal perubahansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan hurufc;(5) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPERPengembalian atas nama Menteri menerbitkan keputusanperubahan data NIPER Pengembalian dalam halpermohonan perubahan data NIPER Pengembaliandisetujui, atau menerbitkan surat pemberitahuanpenolakan beserta alasannya, dalam hal permohonanperubahan data NIPER Pengembalian ditolak.(6) Keputusan perubahan data NIPER Pengembaliansebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sesuai contohformat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDirektur Jenderal ini.
BAB IIIIMPOR, PEMERIKSAAN PABEAN,PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAUPEMASANGAN BAHAN BAKU, SUBKONTRAK, DAN EKSPORHASIL PRODUKSIBagian PertamaImpor Bahan BakuPasal 6Atas Impor Bahan Baku yang akan diajukan permohonanPengembalian diberlakukan ketentuan umum di bidang impor,termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai larangan dan/atau pembatasan Impor.Pasal 7Atas Impor Bahan Baku yang akan diajukan permohonanPengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,Perusahaan harus mengajukan dokumen pemberitahuan pabeanimpor dengan ketentuan sebagai berikut:a. mencantumkan NIPER Pengembalian pada kolompemenuhan persyaratan fasilitas Impor; danb. membayar Bea Masuk dengan Akun Pendapatan Bea Masukdalam rangka Fasilitas Pengembalian.Pasal 8(1) Perusahaan wajib membongkar dan/atau menimbunBahan Baku dari kawasan pabean ke lokasi yang tercantumdalam NIPER Pengembalian dengan menggunakan dokumenpemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud dalamPasal 7.(2) Perusahaan dapat melakukan pembongkaran dan/ataupenimbunan di lokasi selain lokasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) setelah mendapat persetujuan oleh KepalaKantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPERPengembalian.(3) Untuk mendapatkan persetujuan pembongkaran dan/ataupenimbunan di lokasi selain lokasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Perusahaan mengajukan permohonan kepadaKepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPERPengembalian.(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPUpenerbit NIPER Pengembalian menerbitkan suratpersetujuan pembongkaran dan/atau penimbunan di lokasiselain lokasi yang tercantum dalam NIPER Pengembalian.
Page 1 and 2: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON
Page 3 and 4: Pasal 2(1) Terhadap Impor Bahan Bak
Page 5 and 6: tidak dibayar sampai dengan jatuh t
Page 7: g. melakukan konfirmasi kepada Dire
Page 11 and 12: KPU penerbit NIPER Pengembalian mem
Page 13 and 14: (8) Dalam hal Konversi telah mendap
Page 15 and 16: (5) Dalam hal berkas permohonan Pen
Page 17 and 18: dapat melakukan pengajuan ulang (lo
Page 19 and 20: Pasal 18(1) Penandatangan Surat Ket
Page 21 and 22: (5) Surat pemberitahuan pembekuan N
Page 23 and 24: p. tidak mempunyai reputasi yang ba
Page 25 and 26: 2. penyelesaian bahan baku sebagaim
Page 27 and 28: Pasal 30Pada saat Peraturan Direktu
Page 29 and 30: 6. Berikut pas foto Direksi dan Kom
Page 31 and 32: Lampiran II Surat Permohonan NIPER
Page 33 and 34: LAMPIRAN IIIPERATURAN DIREKTUR JEND
Page 35 and 36: LAMPIRANBERITA ACARA PEMERIKSAAN LA
Page 37 and 38: Apakah hasil yang diproduksi oleh p
Page 39 and 40: M E M U T U S K A N :Menetapkan: KE
Page 41 and 42: LAMPIRAN VPERATURAN DIREKTUR JENDER
Page 43 and 44: Memperhatikan : 1. Surat permohonan
Page 45 and 46: LAMPIRAN VIIPERATURAN DIREKTUR JEND
Page 47 and 48: PERMOHONAN IJIN MELAKUKAN SUBKONTRA
Page 49 and 50: LAMPIRAN XPERATURAN DIREKTUR JENDER
Page 51 and 52: LAMPIRAN XIIPERATURAN DIREKTUR JEND
Page 53 and 54: LAMPIRAN XIVPERATURAN DIREKTUR JEND
Page 55 and 56: KELIMA: Keputusan Menteri Keuangan
Page 57 and 58: LAMPIRAN XVPERATURAN DIREKTUR JENDE
Page 59 and 60:
LAMPIRAN XVIPERATURAN DIREKTUR JEND
Page 61:
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
show all

kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal bea ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?