E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

Nomor : 002/SOP-BC/P2/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIDIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKANSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERIMAAN DAN REGISTRASI TAHANANDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 39 Tahun 2007.3. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana.5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan danCukai.6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang,Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan,Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda PelunasanCukai Lainnya, dan Bentuk Surat Penindakan.10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di BidangKepabeanan.11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana diBidang Kepabeanan dan Cukai.12. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.10-PR.07.03 Tahun 2007 tentang Tempat Tahanan PadaKantor Pusat DJBC Departemen Keuangan RI Sebagai Cabang Rutan.13. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-57/BC/1997 tentang Proses Penyidikan TindakPidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.14. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan tentang proses penerimaan dan registrasi tahanan dimulai dari penerimaan berkaspermohonan penitipan tahanan dari PPNS DJBC sampai dimasukkannya tahanan ke ruang sel tahanancabang Rutan.2. Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selamaproses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan (pasal 1 angka 2 Peraturan PemerintahNomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP);3. Cabang Rumah Tahanan Negara DJBC adalah cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan NegaraKelas I Jakarta Pusat (Rutan Salemba);4. Tahanan yang dapat ditempatkan di Cabang Rutan DJBC adalah tersangka tindak pidana di bidangKepabeanan dan Cukai;5. Penerimaan dan registrasi tahanan ini merupakan bagian dari tata cara penatausaan tahanan;6. Unit Pelaksana SOP ini adalah Seksi Tempat Tahanan Subdirektorat Penyidikan Kantor Pusat DirektoratJenderal Bea dan Cukai.PERSYARATAN :1. Penahanan dilakukan oleh PPNS DJBC sesuai Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP) dari atasannya;2. Penempatan Tahanan pada Cabang Rutan DJBC, dilakukan oleh PPNS DJBC berdasarkan surat perintahpenahanan dan dituangkan dalam Berita Acara;3. Permohonan dilampiri :a. Surat Perintah Tugas Penyidikanb. Surat Perintah Penangkapanc. Berita Acara Penangkapand. Surat Perintah Penahanane. Berita Acara Penahananf. Laporan Kejadian (LK)g. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)