E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

Nomor : 017/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN BARANGDARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASANBEBASDASAR HUKUM:1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006).2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan AtasUndang – Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang – Undang.3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan,Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barangke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2009 tentang Tata CaraPengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak PertambahanNilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atauPenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas keTempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan BarangKena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean keKawasan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor dengan Nomor 240/PMK.03/2009.5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 46/PMK.04/2009 tentang pemberitahuanpabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yangtelah yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebassebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor241/PMK.04/2009.6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata CaraPemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah DitunjukSebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009.DESKRIPSI:1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan pemasukan barang dari tempat lain didalam daerah pabean ke kawasan bebas dengan menggunakan tulisan diatas formulir(manual), dimulai dari penerimaan dokumen PPFTZ 03 sampai dengan diberikannyanomor pendaftaran atas dokuemen tersebut.2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebutKawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum NegaraKesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas daripengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas BarangMewah dan Cukai.3. Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone yang selanjutnya disingkat dengan PPFTZ -03 adalah dokumen pemberitahuan pabean yang digunakan sebagai pemberitahuanpemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas.4. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pabean dan Cukai.1