E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

More documents

Recommendations

Info

Nomor : 042/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHANDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif,Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atauPejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 122/PMK.04/2011.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi SuratPenetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat teguran, dimulai sejak adanya SPTNP, SPP,SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewati jangka waktu, sampaidengan diterbitkannyanya Surat Teguran.2. Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana disebut pada butir (1) bukan merupakanKeputusan Direktur Jenderal terkait keputusan atas keberatan.3. Surat teguran diterbitkan dalam hal orang yang berutang sebagaimana tercantum dalamsurat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatanatau tidak mengajukan b<strong>and</strong>ing.4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan KeberatanPERSYARATAN :Adanya Surat SPTNP, SPKTNP, SPP, SPSA, Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewatijangka waktu 60 (enam puluh) hari ditambah 7 (tujuh) hari namun belum dilunasi kewajibanpembayaran oleh Penanggung Pajak dan tidak sedang dalam proses pengajuan keberatan ataub<strong>and</strong>ing.BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU :SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak adanya SPTNP,SPP, SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal yang tidak dilunasi dalam jangka waktu7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya Surat Teguran.MengetahuiSekretaris Direktorat JenderalttdAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 043/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURMONITORING PENAGIHANDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupaDenda di Bidang Kepabeanan.4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan diBidang Impor yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 234/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang TatacaraPenagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor7. Peraturan Pemerinah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di bidangKepabeanan8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.04/2008 tanggal 11 April 2008tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta PenetapanDirektur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai9. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat PaksaDESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses monitoring surat penagihan, baik berupa SPTNP, SPP,SPKTNP atau SPSA, dimulai sejak diterimanya tembusan surat tagihan dimaksud sampaidengan perekaman bukti pelunasan dalam hal penagihan dilunasi.2. Kepala Kantor Pabean melakukan penagihan piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi,Bunga, dan Pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut,pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, ataupengusaha pengurusan jasa Kepabeanan.3. Penagihan tersebut meliputi Penagihan Administratif dan Penagihan Aktif. Penagihanadministratif dilakukan dengan menerbitkan SPTNP, SPP, SPKTNP, SPSA. SedangkanPenagihan Aktif dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.4. Penagihan sebagaimana pada uraian diatas meliputi :a. Surat Penetapan Tarip dan Nilai Pabean / SPTNP (sesuai pasal 5 PMK No. 51 Tahun 2008tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta PenetapanDirektur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)b. Surat Penetapan Pabean / SPP (sesuai pasal 6 PMK No. 51 tahun 2008 tentang TatacaraPenetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur JenderalBea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)c. Surat Penetapan Sanksi Administrasi / SPSA (sesuai pasal 8 PMK No. 51 tahun 2008tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta PenetapanDirektur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)d. Surat Penetapan Kembali Tarip dan/atau Nilai Pabean / SPKTNP (sesuai pasal 10 PMK No.51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi,serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)e. Surat Teguran (sesuai pasal 16 ayat 1 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara PenetapanTarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea danCukai atau Pejabat Bea dan Cukai)f. Surat Paksa (sesuai pasal 16 ayat 2 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara PenetapanTarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea danCukai atau Pejabat Bea dan Cukai)5. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan
Page 1 and 2:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON
Page 3 and 4:
STANDAR PROSEDUR OPERASIKANTOR PUSA
Page 5 and 6:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP UNIT KERJA4
Page 7 and 8:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP UNIT KERJA7
Page 9 and 10:
STANDAR PROSEDUR OPERASIKANTOR PELA
Page 11 and 12:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP46. Pelayana
Page 13 and 14:
Keterangan :SOP secara detil dapat
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP67. Administ
Page 19 and 20:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOPTembakau Pen
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP124. Pelayan
Page 25 and 26:
Nomor : 001/SOP-BC/CUKAI/2011 Tangg
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Nomor : 002/SOP-BC/CUKAI/2011 Tangg
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Nomor : 001/SOP-BC/TK/2011 Tanggal
Page 35 and 36:
Nomor : 001/SOP-BC/P2/2011 Tanggal
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA W
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
NORMA WAKTU:SOP ini dilaksanakan pa
Page 45 and 46:
Nomor : 002/SOP-BC/KPU B/2011 Tangg
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
NORMA WAKTU:SOP ini dilaksanakan pa
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
. Apabila Auditee tidak dapat memen
Page 59 and 60:
NORMA WAKTU LAYANAN:Pelayanan fasil
Page 61 and 62:
NO. AKTIVITASPEMOHON KEPALA KANTOR8
Page 63 and 64:
BIAYA:Pelayanan fasilitas ini tidak
Page 65 and 66:
NO.AKTIVITASPEMOHONKEPALA BIDANGPFP
Page 67 and 68:
7. SOP pelayanan pemecahan pos BC 1
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
No. AKTIVITAS KEPALA KANTOR KEPALA
Page 93 and 94:
No. AKTIVITAS KEPALA KANTOR KEPALA
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
dimusnahkan, dihapuskan, dan/atau d
Page 101 and 102:
Page 103 and 104: Nomor : 018/SOP-BC/KPU B/2011 Tangg
Page 105 and 106: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON
Page 113 and 114: 6. Kesimpulan hasil penelitian beru
Page 115 and 116: 14 Pelaksanaan pembuatan Resume pad
Page 121 and 122: No AKTIVITAS KEPALA SEKSI PENINDAKA
Page 147 and 148: 2. Pengajuan keberatan dilampiri de
Page 149 and 150: BIAYA :Tidak dipungut biaya.JANJI L
Page 151 and 152: Pengajuan Keberatan Kepabeanan.2. P
Page 153: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON
Page 161 and 162: Nomor : 015/SOP-BC/KPP MP/2011 Tang
Page 167 and 168: 8. Jenis pita cukai yang diajukan p
Page 169 and 170: NO. AKTIVITAS PENGUSAHA KEPALA KANT
Page 171 and 172: Nomor : 074/SOP-BC/KPP MC/2011 Tang
show all

E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?