E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

Nomor : 002/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN SURAT TINDAK LANJUT AUDITDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanansebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai.5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2008 tentang StandarAudit Kepabeanan dan Cukai.6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang TatalaksanaAudit Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2011.7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2008 tentang UraianTugas Auditor, Ketua Auditor, PTA dan PMA Bea dan Cukai.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan Surat Tindak Lanjut yang dimulai sejakadanya Laporan Hasil Audit yang memerlukan penerbitan Surat Tindak Lanjut sampaidengan pengarsipan dan pendistribusian Surat Tindak lanjut.2. Penerbitan Surat tindak lanjut dilakukan dalam hal:a. Tidak terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, pajak dalam rangkaimpor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda;b. Nilai Pabean tidak dapat diterima berdasarkan Nilai Transaksi dan diajukanpenelitian ulang untuk penetapan kembali nilai pabean kepada Direktur TeknisKepabeanan untuk audit yang dilakukan oleh Direktorat Audit;c. Nilai Pabean tidak dapat diterima berdasarkan Nilai Transaksi dan diajukanpenelitian ulang untuk penetapan kembali nilai pabean kepada unit yang ditunjukoleh Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk audityang dilakukan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama;d. Terdapat perbedaan penafsiran tentang tarif dan diajukan penelitian ulang untukpenetapan kembali tarif kepada Direktur Teknis Kepabeanan untuk audit yangdilakukan oleh Direktorat Audit; dan/ataue. Terdapat perbedaan penafsiran tentang tarif dan diajukan penelitian ulang untukpenetapan kembali tarif kepada unit yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayahatau Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk audit yang dilakukan oleh KantorWilayah atau Kantor Pelayanan Utama; dan/atauf. Terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkaitsesuai ketentuan yang berlaku.3. Unit Pelaksana Standar Prosedur Operasi ini adalah Bidang Audit pada KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B