12.07.2015 Views

E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nomor : 001/SOP-BC/TK/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIDIREKTORAT TEKNIS KEPABEANANSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN ATAS PENERUSAN USULANPERUNTUKAN BARANG MILIK NEGARADASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 39 Tahun 2007.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2010 tentang ........................................................................4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang YangDinyatakan Tidak Dikuasai, Dikuasai Negara dan Milik Negara.DESKRIPSI :1. SOP ini menjelaskan proses penerusan usulan peruntukan Barang Milik Negara (BMN) dari DirektoratPenindakan dan Penyidikan / Kantor Wilayah DJBC / KPU BC / KPPBC kepada Menteri Keuangan, dimulaisejak penerimaan usulan peruntukan BMN sampai dengan terbitnya surat usulan peruntukan BMN dariDirektur Jenderal Bea dan Cukai siap didistribusikan;2. Penerusan usulan peruntukan BMN adalah penyampaian daftar BMN beserta usulan peruntukan antara lain :dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, ditetapkan status penggunaannnya, dan/atau dihapuskan kepada MenteriKeuangan;3. Unit Pelaksana SOP ini adalah Subdirektorat Impor Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.PERSYARATAN :1. Direktur Penindakan dan Penyidikan / Kepala Kanwil DJBC / Kepala KPU BC / Kepala KPPBC mengajukansurat usulan peruntukan BMN yang dilengkapi dengan daftar BMN beserta usulan dilelang, dihibahkan,dimusnahkan, ditetapkan status penggunaannya, dan/atau dihapuskan;2. Surat usulan dilampiri dengan Surat Keputusan Penetapan BMN serta perkiraan nilai barang.BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA WAKTU LAYANAN :Usulan peruntukan BMN diselesaikan selama-lamanya dalam waktu 14 hari kerja sejak usulan diterima lengkapdan benar.Mengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,ttd.Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!