E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

Nomor : 033/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK(LOKET)DASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PenerimaanNegara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52Tahun 1998;5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu;6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan;7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara;8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean,yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor346/KMK.04/2003;9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/KMK.04/2003 tentangTatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor danPenerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri;10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentangTatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);11. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 27/BC/2004 tentang PetunjukPelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;12. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Caukai Nomor P- 20/BC/2006 tentang Perubahan AtasKeputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-27/BC/2004 tentang PetunjukPelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Direktorat Jenderal Bea dan Cukai13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang PerlakuanKepabeanan,Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan PengeluaranBarang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan danPengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan PengeluaranBarang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas.