E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

More documents

Recommendations

Info

Nomor : 016/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN SURAT USULAN PERUNTUKAN BARANG YANGMENJADI MILIK NEGARA (BMN) KEPADA DIREKTUR JENDERAL UNTUKMENDAPAT PERSETUJUAN PERUNTUKKAN BMN DARI MENTERIKEUANGANDASAR HUKUM:1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian TerhadapBarang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yangMenjadi Milik Negara.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean danTempat Penimbunan Sementara.DESKRIPSI1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat usulan peruntukan barang yang menjadimilik Negara (BMN) kepada Direktur Jenderal untuk mendapat persetujuan peruntukkanBMN dari Menteri Keuangan, dimulai sejak diterimanya Surat Keputusan BMN dari KepalaKantor hingga diterbitkannya surat usulan peruntukan BMN kepada Menteri Keuangan.2. Barang yang Menjadi Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan BMN adalah:a. BMN yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecualiterhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundangundangan;b. BMN yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidakdiselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejakdisimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagaiTempat Penimbunan Pabean;c. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yangberasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;d. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean olehpemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsisebagai Tempat Penimbunan Pabean;e. BDN yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor;atauf. barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.3. Penetapan BMN dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean dengan menerbitkan keputusanmengenai penetapan BMN.4. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan kepada Menteri daftarmengenai BMN beserta usulan penyelesaian BMN untuk dilelang, dihibahkan,
dimusnahkan, dihapuskan, dan/atau ditetapkan status peruntukannya.5. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/faktayang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untukmemperoleh nilai barang milik Negara6. Unit pelaksana pada SOP Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) iniadalah Seksi Tempat Penimbunan Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan CukaiPERSYARATAN1. Adanya Surat Keputusan Penetapan BMN dari Kepala Kantor;2. Buku Catatan Pabean Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN).3. Adanya penilaian BMN dari PFPD atau instansi terkait/penilai independen.BIAYATidak dipungut biaya.NORMA WAKTU :SOP ini dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja (diluar waktu penilaian PFPD atauinstansi terkait/ penilai independen)Mengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal,-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Page 1 and 2:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON
Page 3 and 4:
STANDAR PROSEDUR OPERASIKANTOR PUSA
Page 5 and 6:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP UNIT KERJA4
Page 7 and 8:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP UNIT KERJA7
Page 9 and 10:
STANDAR PROSEDUR OPERASIKANTOR PELA
Page 11 and 12:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP46. Pelayana
Page 13 and 14:
Keterangan :SOP secara detil dapat
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP67. Administ
Page 19 and 20:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOPTembakau Pen
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP124. Pelayan
Page 25 and 26:
Nomor : 001/SOP-BC/CUKAI/2011 Tangg
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Nomor : 002/SOP-BC/CUKAI/2011 Tangg
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Nomor : 001/SOP-BC/TK/2011 Tanggal
Page 35 and 36:
Nomor : 001/SOP-BC/P2/2011 Tanggal
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA W
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
NORMA WAKTU:SOP ini dilaksanakan pa
Page 45 and 46:
Nomor : 002/SOP-BC/KPU B/2011 Tangg
Page 47 and 48: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON
Page 51 and 52: NORMA WAKTU:SOP ini dilaksanakan pa
Page 53 and 54: Nomor : 005/SOP-BC/KPU B/2011 Tangg
Page 57 and 58: . Apabila Auditee tidak dapat memen
Page 59 and 60: NORMA WAKTU LAYANAN:Pelayanan fasil
Page 61 and 62: NO. AKTIVITASPEMOHON KEPALA KANTOR8
Page 63 and 64: BIAYA:Pelayanan fasilitas ini tidak
Page 65 and 66: NO.AKTIVITASPEMOHONKEPALA BIDANGPFP
Page 67 and 68: 7. SOP pelayanan pemecahan pos BC 1
Page 91 and 92: No. AKTIVITAS KEPALA KANTOR KEPALA
Page 93 and 94: No. AKTIVITAS KEPALA KANTOR KEPALA
Page 97: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON
Page 113 and 114: 6. Kesimpulan hasil penelitian beru
Page 115 and 116: 14 Pelaksanaan pembuatan Resume pad
Page 121 and 122: No AKTIVITAS KEPALA SEKSI PENINDAKA
Page 147 and 148: 2. Pengajuan keberatan dilampiri de
Page 149 and 150:
BIAYA :Tidak dipungut biaya.JANJI L
Page 151 and 152:
Pengajuan Keberatan Kepabeanan.2. P
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Nomor : 015/SOP-BC/KPP MP/2011 Tang
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
8. Jenis pita cukai yang diajukan p
Page 169 and 170:
NO. AKTIVITAS PENGUSAHA KEPALA KANT
Page 171 and 172:
Nomor : 074/SOP-BC/KPP MC/2011 Tang
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
show all

E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?