E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

More documents

Recommendations

Info

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : : 017/SOP-BC/KPU B/2011DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TANGGAL : : 28 Desember 2011KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B REVISI : :TANGGAL : :STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBASNO AKTIFITAS PengusahaPELAKSANA PENERIMA DOKUMENPADA SEKSI PABEANKANTOR PAJAKPETUGAS GATE1 Pengusaha mengajukanPemberitahuan Pabean (PPFTZ -03) dengan mengisi formulirsecara lengkap, besertadokumen pelengkap pabean(invoice, P/L, Faktur Pajak, B/L)kepada pelaksana penerimadokumen di seksi pabeanMULAIPPFTZ 03 DANDOKUMEN PENDUKUNG2 Pejabat penerima dokumenmenerima dan meneliti :- apabila pengisian data ataukelengkapan dokumen tidaklengkap, dokumen dikembalikankepada pemilik barang untukdilengkapi atau dibenarkan.MENERIMADANMENELITI- apabila pengisian data ataukelengkapan dokumen telahlengkap, memberikan nomorpendaftaran padadokumenPPFTZ 03LengkapMEMBERIKANNOMORPENDAFTARANPPFTZ - 03, DOKAP,B/L,BC 1.13 Pengusaha menerima dokumenPPFTZ 03 yang telah diberinomor pendaftaran untukselanjutnya diajukan kepadapetugas pajak untuk diendorse.4 Petugas Pajak melakukanendorsement atas dokumenPPFTZ 03, kemudianmenyerahkan kepada Pelaksanapenerima dokumen untukdilakukan pengarsipan danpetugas gate untuk pengawasanpengeluaran barangPPFTZ 03 DANDOKUMENPENDUKUNG5 Petugas penerima dokumenmenerima PPFTZ 03 yang telahdiendorse oleh Petugas Pajakkemudian dilakukan pengarsipanPPFTZ 03 DANDOKUMEN PENDUKUNGNSELESAIMengetahui,Sekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 017/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN BARANGDARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASANBEBASDASAR HUKUM:1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006).2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan AtasUndang – Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang – Undang.3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan,Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barangke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2009 tentang Tata CaraPengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak PertambahanNilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atauPenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas keTempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan BarangKena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean keKawasan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor dengan Nomor 240/PMK.03/2009.5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 46/PMK.04/2009 tentang pemberitahuanpabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yangtelah yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebassebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor241/PMK.04/2009.6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata CaraPemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah DitunjukSebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009.DESKRIPSI:1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan pemasukan barang dari tempat lain didalam daerah pabean ke kawasan bebas dengan menggunakan tulisan diatas formulir(manual), dimulai dari penerimaan dokumen PPFTZ 03 sampai dengan diberikannyanomor pendaftaran atas dokuemen tersebut.2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebutKawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum NegaraKesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas daripengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas BarangMewah dan Cukai.3. Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone yang selanjutnya disingkat dengan PPFTZ -03 adalah dokumen pemberitahuan pabean yang digunakan sebagai pemberitahuanpemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas.4. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pabean dan Cukai.1
Page 1 and 2:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON
Page 3 and 4:
STANDAR PROSEDUR OPERASIKANTOR PUSA
Page 5 and 6:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP UNIT KERJA4
Page 7 and 8:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP UNIT KERJA7
Page 9 and 10:
STANDAR PROSEDUR OPERASIKANTOR PELA
Page 11 and 12:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP46. Pelayana
Page 13 and 14:
Keterangan :SOP secara detil dapat
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP67. Administ
Page 19 and 20:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOPTembakau Pen
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP124. Pelayan
Page 25 and 26:
Nomor : 001/SOP-BC/CUKAI/2011 Tangg
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Nomor : 002/SOP-BC/CUKAI/2011 Tangg
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Nomor : 001/SOP-BC/TK/2011 Tanggal
Page 35 and 36:
Nomor : 001/SOP-BC/P2/2011 Tanggal
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA W
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
NORMA WAKTU:SOP ini dilaksanakan pa
Page 45 and 46:
Nomor : 002/SOP-BC/KPU B/2011 Tangg
Page 47 and 48:
Page 49 and 50: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON
Page 51 and 52: NORMA WAKTU:SOP ini dilaksanakan pa
Page 53 and 54: Nomor : 005/SOP-BC/KPU B/2011 Tangg
Page 57 and 58: . Apabila Auditee tidak dapat memen
Page 59 and 60: NORMA WAKTU LAYANAN:Pelayanan fasil
Page 61 and 62: NO. AKTIVITASPEMOHON KEPALA KANTOR8
Page 63 and 64: BIAYA:Pelayanan fasilitas ini tidak
Page 65 and 66: NO.AKTIVITASPEMOHONKEPALA BIDANGPFP
Page 67 and 68: 7. SOP pelayanan pemecahan pos BC 1
Page 91 and 92: No. AKTIVITAS KEPALA KANTOR KEPALA
Page 93 and 94: No. AKTIVITAS KEPALA KANTOR KEPALA
Page 99: dimusnahkan, dihapuskan, dan/atau d
Page 113 and 114: 6. Kesimpulan hasil penelitian beru
Page 115 and 116: 14 Pelaksanaan pembuatan Resume pad
Page 121 and 122: No AKTIVITAS KEPALA SEKSI PENINDAKA
Page 147 and 148: 2. Pengajuan keberatan dilampiri de
Page 149 and 150: BIAYA :Tidak dipungut biaya.JANJI L
Page 151 and 152:
Pengajuan Keberatan Kepabeanan.2. P
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Nomor : 015/SOP-BC/KPP MP/2011 Tang
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
8. Jenis pita cukai yang diajukan p
Page 169 and 170:
NO. AKTIVITAS PENGUSAHA KEPALA KANT
Page 171 and 172:
Nomor : 074/SOP-BC/KPP MC/2011 Tang
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
show all

E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?