E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

More documents

Recommendations

Info

. Laporan atau pengaduan masyarakat tentang terjadinya penyimpangan, pelanggaran peraturanperundang-undangan, dan/atau yang merugikan masyarakat dan negara dalam pelaksanaantugas;c. Perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B;d. Permintaan dari Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai.2. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas, tim atau petugas yangditunjuk pada Bidang Kepatuhan Internal berwenang untuk meminta data, informasi dan bukti-buktiyang diperlukan.BIAYA :Tidak dipungut biayaNORMA WAKTU:Norma waktu pelaksanaan SOP ini terbagi atas 3 (tiga) tahap yaitu :- Pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dimulai saat surat tugas diterbitkan sampaidengan berakhirnya peroide surat tugas.- Nota dinas rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugasdisampaikan ke Kepala Kantor / unit terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja setelahpengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan.MengetahuiSekretraris Direktorat JenderalAzhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 030/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAMSTANDARD OPERASIONAL PROSEDURPENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASANDASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasUndang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undangNomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755).3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011.4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2010 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Tugas Unit Kerja Kapatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea danCukai.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses Pengawasan Kepatuhan Pelaksanan Tugas (KPT) pengawasan,dimulai sejak petugas melakukan tugas pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas sampai dengankonsep laporan berupa rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan tugas disampaikan kepadaKepala Kantor2. Pengawasan KPT dilakukan terhadap kegiatan unit kerja dan/atau sikap, perilaku, dan perbuatanpegawai dalam rangka pelaksanaan tugas yang terdiri dari atas pelaksanaan tugas pelayanan,tugas pengawasan, dan tugas administrasi di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan CukaiTipe B.3. Tujuan KPT adalah untuk memastikan, menjamin, atau memberikan keyakinan memadai tentangkesesuaian proses pelaksanaan tugas dengan prosedur, tata kerja, dan peraturan perundangundang<strong>and</strong>an kesesuain sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dengan kode etik dan/atauperaturan disiplin pegawai.4. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan pengamatan,pemantauan, pemeriksaan, peninjauan, dan/atau penilaian.5. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Kepatuhan Internal.PERSYARATAN :1. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Internalberdasarkan:a. Analisis manajemen risiko atas data-data kegiatan atau kinerja pelaksanaan tugas menunjukkanadanya potensi penyimpangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan/atau yangmerugikan masyarakat dan negara;
Page 1 and 2:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON
Page 3 and 4:
STANDAR PROSEDUR OPERASIKANTOR PUSA
Page 5 and 6:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP UNIT KERJA4
Page 7 and 8:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP UNIT KERJA7
Page 9 and 10:
STANDAR PROSEDUR OPERASIKANTOR PELA
Page 11 and 12:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP46. Pelayana
Page 13 and 14:
Keterangan :SOP secara detil dapat
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP67. Administ
Page 19 and 20:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOPTembakau Pen
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP124. Pelayan
Page 25 and 26:
Nomor : 001/SOP-BC/CUKAI/2011 Tangg
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Nomor : 002/SOP-BC/CUKAI/2011 Tangg
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Nomor : 001/SOP-BC/TK/2011 Tanggal
Page 35 and 36:
Nomor : 001/SOP-BC/P2/2011 Tanggal
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA W
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
NORMA WAKTU:SOP ini dilaksanakan pa
Page 45 and 46:
Nomor : 002/SOP-BC/KPU B/2011 Tangg
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
NORMA WAKTU:SOP ini dilaksanakan pa
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
. Apabila Auditee tidak dapat memen
Page 59 and 60:
NORMA WAKTU LAYANAN:Pelayanan fasil
Page 61 and 62:
NO. AKTIVITASPEMOHON KEPALA KANTOR8
Page 63 and 64:
BIAYA:Pelayanan fasilitas ini tidak
Page 65 and 66:
NO.AKTIVITASPEMOHONKEPALA BIDANGPFP
Page 67 and 68:
7. SOP pelayanan pemecahan pos BC 1
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80: Nomor : 011/SOP-BC/KPU B/2011 Tangg
Page 83 and 84: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON
Page 91 and 92: No. AKTIVITAS KEPALA KANTOR KEPALA
Page 93 and 94: No. AKTIVITAS KEPALA KANTOR KEPALA
Page 99 and 100: dimusnahkan, dihapuskan, dan/atau d
Page 113 and 114: 6. Kesimpulan hasil penelitian beru
Page 115 and 116: 14 Pelaksanaan pembuatan Resume pad
Page 121 and 122: No AKTIVITAS KEPALA SEKSI PENINDAKA
Page 129: Nomor : 029/SOP-BC/KPU B/2011 Tangg
Page 147 and 148: 2. Pengajuan keberatan dilampiri de
Page 149 and 150: BIAYA :Tidak dipungut biaya.JANJI L
Page 151 and 152: Pengajuan Keberatan Kepabeanan.2. P
Page 161 and 162: Nomor : 015/SOP-BC/KPP MP/2011 Tang
Page 167 and 168: 8. Jenis pita cukai yang diajukan p
Page 169 and 170: NO. AKTIVITAS PENGUSAHA KEPALA KANT
Page 171 and 172: Nomor : 074/SOP-BC/KPP MC/2011 Tang
show all

E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?