E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

Nomor : 043/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURMONITORING PENAGIHANDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupaDenda di Bidang Kepabeanan.4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan diBidang Impor yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 234/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang TatacaraPenagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor7. Peraturan Pemerinah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di bidangKepabeanan8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.04/2008 tanggal 11 April 2008tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta PenetapanDirektur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai9. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat PaksaDESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses monitoring surat penagihan, baik berupa SPTNP, SPP,SPKTNP atau SPSA, dimulai sejak diterimanya tembusan surat tagihan dimaksud sampaidengan perekaman bukti pelunasan dalam hal penagihan dilunasi.2. Kepala Kantor Pabean melakukan penagihan piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi,Bunga, dan Pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut,pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, ataupengusaha pengurusan jasa Kepabeanan.3. Penagihan tersebut meliputi Penagihan Administratif dan Penagihan Aktif. Penagihanadministratif dilakukan dengan menerbitkan SPTNP, SPP, SPKTNP, SPSA. SedangkanPenagihan Aktif dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.4. Penagihan sebagaimana pada uraian diatas meliputi :a. Surat Penetapan Tarip dan Nilai Pabean / SPTNP (sesuai pasal 5 PMK No. 51 Tahun 2008tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta PenetapanDirektur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)b. Surat Penetapan Pabean / SPP (sesuai pasal 6 PMK No. 51 tahun 2008 tentang TatacaraPenetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur JenderalBea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)c. Surat Penetapan Sanksi Administrasi / SPSA (sesuai pasal 8 PMK No. 51 tahun 2008tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta PenetapanDirektur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)d. Surat Penetapan Kembali Tarip dan/atau Nilai Pabean / SPKTNP (sesuai pasal 10 PMK No.51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi,serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)e. Surat Teguran (sesuai pasal 16 ayat 1 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara PenetapanTarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea danCukai atau Pejabat Bea dan Cukai)f. Surat Paksa (sesuai pasal 16 ayat 2 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara PenetapanTarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea danCukai atau Pejabat Bea dan Cukai)5. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan