E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

Nomor : 001/SOP-BC/P2/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIDIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKANSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERIMAAN PERKARADASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 39 Tahun 2007.3. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan danCukai.5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai.7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di BidangKepabeanan.8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana diBidang Kepabeanan dan Cukai.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan,Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda PelunasanCukai Lainnya, dan Bentuk Surat Penindakan.10. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-57/BC/1997 tentang Proses Penyidikan TindakPidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.11. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan tentang tata cara penerimaan Laporan Pelanggaran (LP) dari Unit Penindakan ataulaporan dugaan pelanggaran pidana lainnya dari hasil pengembangan penyidikan, hasil penelitian dari unitlainnya, hasil tertangkap tangan atau penyerahan dari instansi lain, dimulai sejak diterimanya LP / laporandugaan tindak pidana dari unit lainnya / surat pelimpahan perkara dari instansi lain oleh Kasubdit Penyidikansampai dengan penunjukan dan penyampaian Lembar Penerimaan Perkara (LPP) kepada Tim Peneliti.2. Tindak pidana Kepabeanan dan Cukai adalah setiap perbuatan yang diancam pidana dimaksud dalam UUNo.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan UU No.39Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai.3. Penerimaan perkara dilaksanakan berdasarkan LP oleh Unit Penindakan atau laporan dugaan pelanggaranpidana lainnya.4. Pelaksanaan penerimaan perkara meliputi kegiatan :a. penerimaan LP dari unit penindakan atau instansi lain;b. penyampaian tanda terima atau respon elektronis;c. penuangan dalam LPP.5. Unit Pelaksana SOP ini adalah Subdirektorat Penyidikan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.PERSYARATAN :1. Laporan Pelanggaran dari unit penindakan diterima dalam hal dilengkapi dengan :a. Surat Bukti Penindakan,b. Laporan Tugas Penindakan,c. Dokumen lain yang terkait.2. Laporan dugaan tindak pidana dari hasil pengembangan penyidikan, hasil penelitian dari unit lainnya dan hasiltertangkap tangan oleh Pejabat diterima dalam hal dilengkapi dengan sekurang-kurangnya dokumen hasilpenelitian atau pemeriksaan yang terkait dengan dugaan pelanggaran pidana;3. Surat pelimpahan perkara dari instansi lain diterima dalam hal dilengkapi dengan :a. Laporan Kejadian / Laporan Polisi,b. Hasil pemeriksaan (dituangkan dalam BAW)c. Terdapat kelengkapan / keberadaan barang hasil penindakan, dokumen / surat terkait saksi-saksi.