E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

More documents

Recommendations

Info

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE BNOMOR : 008/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PEMECAHAN POS BC 1.1NOAKTIVITASPENGANGKUT/IMPORTIR/ PJTPELAKSANA1 Pengangkut/Importir/ Perusahaan Jasa Titipanmengajukan berkas permohonan yang terdiri dari:- surat permohonan pemecahan pos- PNBP- Dokumen Pelengkap- Copy berkas dokumen- Media Penyimpan Data Elektronik (berisi dataelektronik sub pos manifes)MDPEMULAIPNBPDOKAP & COPYSURATPERMOHONAN &COPY2 Pelaksana Administrasi menerima berkasdokumen dan melakukan penelitian.Jika terdapat kesalahan maka dokumendikembalikan kepada Importir/Perusahaan JasaTitipan untuk diperbaikiPERBAIKI/LENGKAPI?TTELITIKELENGKAPANSESUAI ?3 Jika berkas dokumen benar dan lengkap makapemecahan pos pada Sistem Aplikasi RKSP danManifes dilakukanYPECAH POSSISTEMAPLIKASIRKSP &MANIFESTA4 Pengangkut/Importir/ Perusahaan Jasa Titipanmenerima kembali Copy surat permohonan,dokap dan PNBP yang telah diparaf olehPelaksana Pemeriksa dan Media PenyimpanData ElektronikMDPECOPY BERKASPERMOHONANYG DINYATAKANPECAH POSSELESAIMengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal-ttd-Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 009/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERATIONAL PROSEDURPENETAPAN BARANG TIDAK DIKUASAI (BCF 1.5)DASAR HUKUM:1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan pemerintahPengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Bebas dan PelabuhanBebas Menjadi Undang-undang.3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan,dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan DariSerta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana PenyerahanPemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan SaranaPengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian TerhadapBarang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang YangMenjadi Milik Negara6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tanggal 07 November 2006 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang TatalaksanaPenyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, ManifesKedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan danPengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas..8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan dan PengeluaranBarang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas..9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut,Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.10. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-19/BC/2006 tanggal 28 November2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan RencanaKedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan ManifesKeberangkatan Sarana Pengangkut.11. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-06/BC/2003 tentang TatakerjaPenatausahaan Dokumen Impor, Penatausahaan Barang yang Tidak Dikuasai, DikuasaiNegara, dan Milik Negara dan Penatausahaan Penerimaan Negara.DESKRIPSI1. SOP ini menggambarkan penetapan BCF 1.5 ini dimulai sejak pelaksana pemeriksamelakukan pengecekan dan pencetakan Pos terbuka pada Sistem Aplikasi Manifes danberakhir dengan Kasi Tempat Penimbunan menerima Nota Dinas Penetapan BCF 1.5 dariKasi Administrasi Manifes2. Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.3. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpununtuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan,diproses, diambilkembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan computer atau perangkatpengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis4. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik,
Page 1 and 2:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON
Page 3 and 4:
STANDAR PROSEDUR OPERASIKANTOR PUSA
Page 5 and 6:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP UNIT KERJA4
Page 7 and 8:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP UNIT KERJA7
Page 9 and 10:
STANDAR PROSEDUR OPERASIKANTOR PELA
Page 11 and 12:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP46. Pelayana
Page 13 and 14:
Keterangan :SOP secara detil dapat
Page 15 and 16:
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP19. Pelayana
Page 17 and 18: NO. JUDUL SOP NOMOR SOP67. Administ
Page 19 and 20: NO. JUDUL SOP NOMOR SOPTembakau Pen
Page 21 and 22: NO. JUDUL SOP NOMOR SOP63. Pelayana
Page 23 and 24: NO. JUDUL SOP NOMOR SOP124. Pelayan
Page 25 and 26: Nomor : 001/SOP-BC/CUKAI/2011 Tangg
Page 27 and 28: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON
Page 29 and 30: Nomor : 002/SOP-BC/CUKAI/2011 Tangg
Page 33 and 34: Nomor : 001/SOP-BC/TK/2011 Tanggal
Page 35 and 36: Nomor : 001/SOP-BC/P2/2011 Tanggal
Page 39 and 40: BIAYA :Tidak dipungut biaya.NORMA W
Page 43 and 44: NORMA WAKTU:SOP ini dilaksanakan pa
Page 45 and 46: Nomor : 002/SOP-BC/KPU B/2011 Tangg
Page 51 and 52: NORMA WAKTU:SOP ini dilaksanakan pa
Page 57 and 58: . Apabila Auditee tidak dapat memen
Page 59 and 60: NORMA WAKTU LAYANAN:Pelayanan fasil
Page 61 and 62: NO. AKTIVITASPEMOHON KEPALA KANTOR8
Page 63 and 64: BIAYA:Pelayanan fasilitas ini tidak
Page 65 and 66: NO.AKTIVITASPEMOHONKEPALA BIDANGPFP
Page 67: 7. SOP pelayanan pemecahan pos BC 1
Page 91 and 92: No. AKTIVITAS KEPALA KANTOR KEPALA
Page 93 and 94: No. AKTIVITAS KEPALA KANTOR KEPALA
Page 99 and 100: dimusnahkan, dihapuskan, dan/atau d
Page 113 and 114: 6. Kesimpulan hasil penelitian beru
Page 115 and 116: 14 Pelaksanaan pembuatan Resume pad
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
No AKTIVITAS KEPALA SEKSI PENINDAKA
Page 123 and 124:
Nomor : 026/SOP-BC/KPU B/2011 Tangg
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
2. Pengajuan keberatan dilampiri de
Page 149 and 150:
BIAYA :Tidak dipungut biaya.JANJI L
Page 151 and 152:
Pengajuan Keberatan Kepabeanan.2. P
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Nomor : 015/SOP-BC/KPP MP/2011 Tang
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
8. Jenis pita cukai yang diajukan p
Page 169 and 170:
NO. AKTIVITAS PENGUSAHA KEPALA KANT
Page 171 and 172:
Nomor : 074/SOP-BC/KPP MC/2011 Tang
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
show all

E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?