E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

Nomor : 009/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERATIONAL PROSEDURPENETAPAN BARANG TIDAK DIKUASAI (BCF 1.5)DASAR HUKUM:1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan pemerintahPengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Bebas dan PelabuhanBebas Menjadi Undang-undang.3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan,dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan DariSerta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana PenyerahanPemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan SaranaPengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian TerhadapBarang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang YangMenjadi Milik Negara6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tanggal 07 November 2006 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang TatalaksanaPenyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, ManifesKedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan danPengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas..8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan dan PengeluaranBarang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas..9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut,Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.10. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-19/BC/2006 tanggal 28 November2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan RencanaKedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan ManifesKeberangkatan Sarana Pengangkut.11. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-06/BC/2003 tentang TatakerjaPenatausahaan Dokumen Impor, Penatausahaan Barang yang Tidak Dikuasai, DikuasaiNegara, dan Milik Negara dan Penatausahaan Penerimaan Negara.DESKRIPSI1. SOP ini menggambarkan penetapan BCF 1.5 ini dimulai sejak pelaksana pemeriksamelakukan pengecekan dan pencetakan Pos terbuka pada Sistem Aplikasi Manifes danberakhir dengan Kasi Tempat Penimbunan menerima Nota Dinas Penetapan BCF 1.5 dariKasi Administrasi Manifes2. Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.3. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpununtuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan,diproses, diambilkembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan computer atau perangkatpengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis4. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik,