E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

Nomor : 008/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PEMECAHAN POS BC 1.1DASAR HUKUM:1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006.2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang PetunjukPelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor.3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai P-06/BC/2007 tentang Perubahan KeempatAtas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentangPetunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tantang Tatalaksana PenyerahanPemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan SaranaPengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tanggal 07 November 2006tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentangTatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut,Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut.6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan SaranaPengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes KeberangkatanSarana Pengangkut.7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-19/BC/2006 tanggal 28 November2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomorP-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan PemberitahuanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkutdan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan danPengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-11/BC/2006 tanggal 16Februari 2006 tentang Penegasan Tata Laksana Pembayaran dan PenyetoranPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Beadan Cukai.DESKRIPSI1. SOP ini menggambarkan proses Pemecahan Pos adalah perincian lebih lanjut atasInward Manifes yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dari barang yang dikirimsecara konsolidasi.2. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/ataudihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan,,diproses,diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atauperangkat pengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis3. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik,seperti disket, flashdisk.4. Unit pelaksana administrasi pada SOP pemecahan pos BC 1.1 ini adalah BidangFasilitas Pabean dan Cukai Seksi Administrasi Manifest5. Berkas dokumen terdiri dari surat permohonan pemecahan pos, PNBP dan copy berkasdokumen, dan dokumen pelengkap.6. Dokumen pelengkap terdiri dari House Bill of Lading/Airway Bill, Invoice, Packing List,dan data pendukung lainnya.